Nama:: Kupang;: 48 tahun/3 September 1971;: Lakilaki;: Indonesia:: Jalan Intan 2.3 S 5 Kota Baru, KecamatanDriyorejo, Kabupaten Gresik;: Kristen Protestan;: Pegawai Negeri Sipil;IMANUEL EDWIN KOLI binOKTOVIANUS KOLI;ll.

Nama:: Kupang;: 48 tahun/7 Desember 1971;: Lakilaki;: Indonesia;: Perumahan Menganti Blok B1 Nomor 1.AKecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;: Kristen Protestan;: Swasta;Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah TahananNegara (Rutan) sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan sekarang;Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSurabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :Hal. 1 dari 7 hal.

PUTUS ANNomor 91/Pdt.G/2014/PTA JKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telahmenjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:PEMBANDING, lahir tanggal 12 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan dokter swasta, tempat tinggal di KotaJakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasakhusus kepada Advokat beralamat di Tangerang15224, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal26 Maret 2014, dahulu sebagai Termohon/Pelawan sekarang sebagai Pembanding;melawanTERBANDING, lahir tanggal 2 Mei 1971, agama Islam, pendidikan S2,pekerjaan dokter swasta, tempat tinggal JakartaTimur, dalam hal ini memberikan kuasa khususkepada Advokat dan Pengacara yang beralamat diKota Jakarta Timur 13130, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 1 Juni 2014, dahulu sebagaiPemohon/Terlawan sekarang sebagaiTerbanding;Hal. 1 dari 9 hal.

Jual beli yang tidak memenuhi syarat syarat hukum adat adalah batalsehingga keadaaan harus dikembalikan kepada keadaan semula";(PT Bandung tanggal 29 Januari 1971, Nomor 41/1970/Perd/PTB. MA.tanggal 6 Oktober 1971, Nomor 829/K/Sip/1071.Bahwa di dalam pembuktian Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapatHalaman 10 dari 14 hal. Put.

MA.tanggal 22 Desember 1971 Nomor 801/K/Sip/1971;Bahwa karena Para Termohon Kasasi/Penggugat tidak malaksanakankewajibannya membayar uang pembelian sebagian tanah berikut bangunandi atasnya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)yang mana sesuai dengan isi pengikatan Perjanjian Jual Beli tertanggal 13Mei 2011 pasal 2 kepada Tergugat I/Pemohon Kasasi sehingga Tergugat /Pemohon Kasasi sampai sekarang belum bisa melakukan splitzing atasSertifikat Hak Milik Nomor 3410/Kelurahan

.* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa danmengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertamadengan cara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwaNama : SOLIKIN Binlengkap KASDI; ++Tempat lahirUmur/ Pati; tgl. lahir Jenis : 37 tahun / 04 Nopemberkelamin 1971 ; Kebangsa : Lakian laki ie sens sees sons seems cemes ces ees sues omeTempat tinggalIndomegiq p

Bahwa SUAMI PEMOHON semasa hidupnya menikah sekali saja yaknipada tanggal 12 Oktober 1971 dengan seorang perempuan yang bernamaPEMOHON (Pemohon);2. Bahwa SUAMI PEMOHON dengan isterinya PEMOHON' semasaperkawinannya telah dikaruniai 7 orang anak masingmasing:1. ANAK PEMOHON 2. ANAK PEMOHON Il3. ANAK PEMOHON Ill4. ANAK NV PEMOHON5. ANAK V PEMOHON6. ANAK VI PEMOHON7. ANAK VII PEMOHON3.

Surat:1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON)yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya,(Bukti P.1);Fotokopi Akta Nikah Nomor 341/X/71 tanggal 30 Oktober 1971 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan WatangSawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan telah sesuai denganaslinya, (Bukti P.2);Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315042907096103 An.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu TandaPenduduk atas nama PEMOHON, merupakan akta otentik, bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisiliPemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang, sehinggabukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu buktitersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P2, berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor341/X/71 tanggal 30 Oktober 1971

Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal25 Agustus 1971, jo Putusan PT. Padang Nomor 400/1969/PT.BT tanggal22 April 1969 menentukan mamak kepala waris adalah lakilaki tertuadalam kaum;e Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 98 K.Sip/ 1972 tanggal5 Agustus 1972, jo Putusan PT. Padang Nomor 3/1970/PT.

Nomor 816 K/Sip/1973 tanggal 31 Maret 1976 jo Putusan PT.Padang Nomor 310/1967/PT.BT tanggal 15 November 1971 menentukanHal. 6 dari 24 Hal.

Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal25 Agustus 1971, jo putusan P.T.Padang Nomor 400/1969/PT.BT tanggal22 April 1969 menentukan: "Mamak kepala waris ialah lakilaki tertuadalam kaum";Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 98 K/Sip/1972 tanggal5 Agustus 1972, jo PT.

hukum, karena; Salinannya dibuat sendiri oleh kaum PenggugatAsal, dan tidakmenjelaskan tanggal dan tahun berapa disalin baik waktu salinan pertamaoleh Ali Yusar maupun salinan yang kedua kalinya oleh yang bernamaRosni;Bahwa menurut Hukum "Surat bukti yang berupa salinan dan bukan salinanresmi, tidak dapat dipandang sebagai yang berdiri sendiri untukmembuktikan suatu hal atau suatu perbuatan hukum, kecuali dikuatkandengan bukti lain" Yurisprudensi putusan PT Padang tanggal 29 April 1972Nomor 47/1971

Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yangmenegaskan bahwa : Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untukmemberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepadayang lebih mampu untuk membuktikannya (vide Putusan Mahkamah AgungRltanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah AgungRl,tanggal 15 April 1972,No. 1121 K/Sip/1971);Menimbang, bahwa Penggugat dalam

Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa :Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk membenkan bebanpembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampuuntuk membuktikannya (vide Putusan Mahkamah Agung Rl,tanggal 12 April1972,No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung Rl,tanggal 15 April1972,No. 1121 K/Sip/1971);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif sesuai Pasal 105huruf a jo.

dengan XIl;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang ParaPemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugatsekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat , Il, IIl/Terbanding I, Il, III danPara Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Turut Terbanding sampai dengan XII di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang padapokoknya atas dalildalil:1.Bahwa La Pattawe, telah meninggal dunia pada tahun 1971

Bahwa sawah sengketa tersebut, di atas pada mulanya adalah tanahNegara yang dibuka sendiri oleh La Pattawe menjadi kebun yaitu nenekPara Penggugat dan Para Turut Tergugat yang dikuasainya terus menerussejak dibukanya menjadi kebun hingga La Pattawe meninggal dunia padatahun 1971;Bahwa setelah La Pattawe meninggal dunia, maka kebun tersebut tersebutdi atas, tetap digarap oleh Parung bersama anakanaknya hingga Parungmeninggal dunia pada tahun 1972, dan setelah Parung meninggal dunia,maka kebun tersebut

Nomor 3145 k/Pdt/2014Dai dan Maiya adalah ahli waris almarhum La Pattawe yang meninggalpada tahun 1971 dengan almarhumah Panring yang meninggal pada tahun1972, dan selanjutnya menyatakan pula menurut hukum bahwa Penggugatll, Turut Tergugat , Turut Tergugat II, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IVdan Azis adalah ahli waris almarhumah Sarintang yang meninggal duniapada tahun 1983, dan selanjutnya menyatakan pula menurut hukum bahwaTurut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII dan TurutTergugat

Nomor 3145 K/Pdt/2014 Tanggal 9 Juli 1973, Nomor 81 K/Sip/1971, yang menyatakan sebagaiberikut:....karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeriatas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai oleh Tergugat,ternyata tidak sama dengan batasbatas dan luasnya yang tercantum dalamsurat gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";Bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat mengenai: Pihakpihak/subjek hukum; Batasbatas dan luas tanah objek sengketa;Yang melalui

Siti Sholichatun, dan Achmad Rogib dan SitiSholichatun tidak pernah melakukan transaksi jualbeli sebagaimana AktaJual Beli Nomor 142/Kbm/XII/1926 tanggal 19 Desember 1991;Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 858K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang berbunyi: .....Pembeli seharusnyamempunyai prasangka mengenai siapakah pemilik sebenarnya barang yangdibelinya, patut untuk menyelidikinya terlebih dahulu jika tidak tampakadanya usaha tersebut, maka si Pembeli dianggap tidak beriktikad

baik;Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589K/Sip/1971 tanggal 6 Oktober 1971 yang berbunyi:a Jual beli dilakukan oleh orang yang tidak berhak dengan pihak ketiga,Hal. 26 dari 32 Hal.

Siti Sholishatun;Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 801K/Sip/1971 tanggal 22 desember 1971 yang berbunyi:... apabila suatu Jual Beli tanah telah terbukti dilakukan secara tidak sah,maka iktikad baik pembeli tanah tersebut tidak perlu diberikan perlindunganhukum;Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 yang berbunyi:at Jualbeli yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak menjualmengakibatkan jualbeli tersebut tidak sah

Rachmad Efendi yang tercantum dalam AktaJualbeli tidak pernah ada, ini dapat dibuktikan setiap Rachmad Efendidipanggil untuk bersidang tidak pernah ada, dan di alamat tersebut yangbernama Rakhmad Efendi tidak pernah ada, oleh karena itu secara hukumsyarat jualbeli sebagaimana disyaratkan dalam hukum adat tidak terpenuhidan terbukti bahwa Jual Beli Nomor 142/Kbm/XII/1926 tanggal 19 Desember1991 adalah tidak sah dan batal demi hukum;Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 829K/Sip/1971

tanggal 6 Oktober 1971 yang berbunyi:ss Jualbeli harus dilakukan terang dan tunai yang berarti bahwapembayaran dan penyerahannya sebagai constante handeling harus puladilaksanakan;Bahwa oleh karena jualbeli sebagaimana Akta Jual Beli Nomor142/Kom/XII/1926 tanggal 19 Desember 1991 adalah tidak sah dan bataldemi hukum, maka sudah sepatutnya perbuatan hukum berikutnya yaituproses balik nama sertifikat menjadi atas nama Rachmad Efendi, prosessertifikat yang dijadikan agunan oleh Rakhmad Efendi, proses

pada tanggal 17 Oktober 1971 diKantor Urusan Agama XXX Kota Bandung;3. Dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : XXX, sebagai Pemohon Il; XXX, sebagai Pemohon Ill; XXX, sebagai Pemohon IV;4. Bahwa para Pemohon kesemuanya WNI dan beragama Islam;5.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 393/1971 Tanggal 17 Oktober1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Bukti surattersebut telah diberi materai cukup Fotocopy KTP atas namaXXX(pewaris) Nomor : XXX Tanggal 25 Agustus 2012 yang dikeluarkanoleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti Surat tersebut telahdiberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;.

XXXbin XXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,tempat kediaman di XXX, dibawah sumpahnya menerangkan halhalsebagai berikut ; Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan memiliki hubungansebagai adik kandung Pemohon ; Bahwa, saksi mengenal XXX alias XXX;Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.TmK.Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan XXX alias XXX adalahpasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 1971, dansaksi hadir pada saat pernikahan mereka;Bahwa

pewaris bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.TmK.10.Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksiternyata para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan abhliwaris dari almarhum XXX alias XXX yang lahir pada tanggal 9 Maret 1942;Bahwa berdasarkan bukti P.11 dan keterangan para saksi ternyata,antara Pemohon dengan XXX alias XXX bin XXX adalah pasangansuami istri yang sah yang menikah pada 17 Oktober 1971

Menghukum Tergugattergugat untuk membayar biaya perkara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telahmemberikan Putusan Nomor 90/Pdt/1962 tanggal 30 Mei 1964 dengan amarsebagai berikut: Menolak gugatan Penggugat dalam keseluruhannya ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaja perkara sebesar Rp56,00;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor239/P1.D/1971/Pdt., tanggal 5 Juni 1972 adalah sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari para PenggugatPembanding

Putusan Nomor 541 PK/Pdt/2012.19.Bahwa oleh karena surat kuasa palsu berlaku juga ditingkat banding, makadengan demikian, Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor239/P1TD/1971/Pdt tanggal, 5 Juni 1972 harus pula dibatalkan karenapencantuman nama Djatiah Gani, Abdullah Gani dan M. Ali Gani sebagaisubyek yakni para PenggugatPembanding dan M.

dipalsukan oleh orangorang yanglicik dan tak jujur;22.Bahwa untuk jelasnya bersamanya ini dilampirkan foto copy PutusanPengadilan Negeri RabaBima Nomor 90/Pdt/1962 tanggal, 30 Mei 1964,foto copy Surat Gugatan Palsu, foto copy Surat Kuasa Palsu dan foto copySurat Pemberitahuan isi Keputusan Nomor 90/Pdt/1962 tanggal, 6 Oktober1977, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup,sebagai lampiran 3, 4, 5 dan 6;23.Bahwa ternyata dalam surat Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor239/PTD/1971

aslinya dan telah bermaterai cukupsebagai lampiran 7 (tujuh);24.Bahwa Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Kasasi telah sangat khilaf atau telah dengan sengaja membuatsesuatu kekeliruan yang sangat fatal, yang sangat merugikan keadilanHukum dan masyarakat kecil pencari keadilan dengan mengakomodir/membenarkan Surat Kuasa Palsu tanggal, 14 November 1962 Nomor152/1962, dan Surat Gugatan Palsu Nomor 90/Pdt/1962, serta PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 239/PTD/1971

.: 840 K/Sip/1971, tanggal 19 Januari 1972:Seseorang yang masih ada hubungan keluarga sedarah sampaiderajat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara, maka iatidak dapat didengar sebagai saksi atas sumpah (saksi yang sah),akan tetapi ia hanya dapat memberi keterangan saja.ii) Keterangan Saksi PO RATNAWATI PONIMAN yang diberikan tidakdibawah sumpah adalah tidak memiliki kekuatan pembuktian menurutYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.l.

No.: 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972:Keterangan saksi de auditu di dalam persidangan perkara perdata diPengadilan, bukan merupakan alat bukti sah menurut Hukum AcaraPerdata.dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Rl No.: 803K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971 yang berbunyi :Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain de auditutidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keteranganyang telah diberikan oleh para saksi de auditu tersebut di dalampersidangan tersebut bukan merupakan

No.: 775 K/Sip/1971,tanggal 6 Oktober 1971 yang berbunyi :Surat jual beli dibawah tangan yang diajukan dalam persidangankemudian disangkal oleh pihak lawan, dan tidak dikuatkan denganalat bukti lainnya, maka surat jual beli tanah tersebut dinilai sebagaialat bukti yang lemah dan belum sempuna.b) Bahwa menurut Asas Hukum dan Ketentuan Hukum Acara Perdata,Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat serta merta langsung begituHm. 21 dari 31hlm Pts.

No.: 589 K/Sip/1970,tanggal 13 Maret 1971 yang berbunyi:Putusan Hakim yang diktumnya melebihi dan tuntutanyang dimohonkan oleh Penggugat, maka dalam tingkatbanding Pengadilan Tinggi harus memperbaiki putusanHakim Pertama yang salah tersebutb) Bahwa Amar Putusan a quo juga secara jelas dan terang bertentangandan melawan ketentuan hukum, yakni karena telah membebankanhutang pribadi Terbanding yang diperolehnya selama perkawinankepada pribadi Pembanding.Him. 28 dari 31hlm Pts.

.: 840 K/Sip/1971, tanggal 19 Januari 1972:Seseorang yang masih ada hubungan keluarga sedarah sampaiderajat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara, maka iatidak dapat didengar sebagai saksi atas sumpah (saksi yang sah),akan tetapi ia hanya dapat member! keterangan saja.Keterangan Saksi PO RATNAWATI PONIMAN yang diberikan tidakdibawah sumpah adalah tidak memiliki kekuatan pembuktian menurutYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.

No.: 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972:Keterangan saksi de auditu di dalam persidangan perkara perdata diPengadilan, bukan merupakan alat bukti sah menurut Hukum AcaraPerdata.dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.

.: 803K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971 yang berbunyi :Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain de auditutidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keteranganyang telah diberikan oleh para saksi de auditu tersebut di dalampersidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurutHukum Acara Perdata.iv) Alat Bukti Surat T 1 s/d T 7 milik Terbanding hanya berupa suratdibawah tangan yang tidak memiliki Kekuatan mengikat dan hanyadidukung keterangan saksi tidak sah dan tidak

No.: 775 K/Sip/1971,tanggal 6 Oktober 1971 yang berbunyi :Surat jual beli dibawah tangan yang diajukan dalam persidangankemudian disangkal oleh pihak lawan, dan tidak dikuatkan denganalat bukti lainnya, maka surat jual beli tanah tersebut dinilai sebagaialat bukti yang lemah dan belum sempuna.b) Bahwa menurut Asas Hukum dan Ketentuan Hukum Acara Perdata,Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat serta merta langsung begituHIm. 21 dari 31 hlm Pts.

No.: 589 K/Sip/1970,tanggal 13 Maret 1971 yang berbunyi:Putusan Hakim yang diktumnya melebihi dari tuntutanyang dimohonkan oleh Penggugat, maka dalam tingkatbanding Pengadilan Tinggi harus memperbaiki putusanHakim Pertama yang salah tersebutb) Bahwa Amar Putusan a quo juga secara jelas dan terang bertentangandan melawan ketentuan hukum, yakni karena telah membebankanhutang pribadi Terbanding yang diperolehnya selama perkawinankepada pribadi Pembanding.HIm. 28 dari 31 hlm Pts.

SEMANomor 63/1971 tanggal 17 Mei 1971 Jo. SEMA Nomor 3/1971 Jo. SEMANomor 13/1964 tanggal 10 Juli 1964 Jo. SEMA Nomor 5/1969 tanggal 2Juni 1969, tujuan utama dari instruksi dan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia tersebut antara lain sebagai berikut:4.1. Memberikan peringatan kepada semua hakim, terutama pada tingkatperadilan pertama dan tingkat banding agar sangat berhatihati dancermat menjatuhkan putusan eksekusi terlebih dahulu;4.2.

SEMANomor 63 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun1971 Jo. SEMA Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 Jo.

samasekali tidak ada hubungan sama sekali dengan Pelaksanaan EksekusiNomor 01/Pdt.Eks.HT/2014/PN.Mjl., Terlawan Il tidak pernahmengajukan eksekusi di Pengadilan Negeri Majalengka dengan NomorPerkara 1/Pdt.Eks.HT/2014/PN.Mjl., Bahwa oleh karena kedudukanTerlawan Il tidak berkaitan langsung dengan upaya hukum eksekusi,dengan demikian sangatlah tidak relevan apabila Terlawan II ditariksebagai pihak dalam perlawanan a quo;Bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi MARI Nomor 294 K/Sip/1971tanggal 7 Juli 1971

Bahwa posita gugatan sengketa tanah yang mencantumkan letak, luas,dan batasbatas tanah objek sengketa secara tidak tepat akan menimbulkankebingungan dari Majelis Hakim ketika menghendaki pemeriksaan setempat, danakan mengakibatkan putusan Gugatan kabur sehingga pada akhirnya GugatanPenggugat dinyatakan tidak diterima, sebagaimana Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971.e Bahwa Tergugat I memiliki dua bidang tanah, masingmasing:1 1.359 m?

Bahwa suatu gugatan harusdiajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum denganmasalah yang disengketakan (azas legitima persona standi in judicio) sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971.Bahwa sejak awal munculnya Gugatan Penggugat, telah dapat diketahui adanyaketidak konsistenan dari pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada paraTergugat, khususnya kepada Tergugat I.

Bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjekhukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan(asas legitima persona standi in judicio), sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Timika telah memberikanPutusan Nomor 36/Pdt.G/2011/PN Tmk., tanggal 3 Februari 2012 dengan amar sebagaiberikut:Dalam Eksepsi:Hal. 15 dari 21 hal. Put.

Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agungtanggal 7 Juli 1971 No. 294.K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatanharus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat memohon kepadaMajelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menerimaeksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Ontvantkelijke Verklaard).DALAM POKOK PERKARA : 1.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil gugatan

Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agungtanggal 7 Juli 1971 No. 294.K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatanharus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat memohon kepadaMajelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menerimaeksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Ontvantkelijke Verklaard).Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tersebut bukanmenyangkut tentang kompetensi

Hal ini juga sesuai dengan putusanMahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No. 294.K/Sip/1971 yang mensyaratkanbahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubunganhukum.Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 4 ini sudah menyangkutpokok perkara yang harus dipertimbangkan dengan pembuktian, maka menurutMajelis Hakim eksepsi angka 4 ini tidak beralasan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, di mana salah satueksepsi Tergugat yaitu pada angka 3 ini beralasan dan dapat

Bahwa tanah kosong tersebut adalah tanah usaha berdasarkan Keterangan HakUsaha No. 87/Hut/Sm/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 yang kemudian telahdibuatkan gambar situasi No. 58/1082 tertanggal 02 Pebruari 1982 di KantorAgraria Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Duki ; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah belum terdaftar ; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar ; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Lorong ;.

Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1971 sampai dengan sekarang (tahun 2013)tetap dikuasai oleh Pengugat, dengan menanam Tanaman Sawit dan tanah tersebutjuga telah diberi pagar oleh Penggugat, tanah tersebut tidak pernah terjadisengketa, dan tidak pernah dijual, dan untuk merawat tanah dan tanaman sawitserta menjaga tanah tersebut Penggugat telah mengupah/memperkerjakanseseorang yang bernama Ahmad Syarkowi alias Gucit ;.

Surat Keterangan Hak Usaha No.87/Hut/Kr/Sm/1971 (photo copy sesuaidengan aslinya) ;2. P.2. Gambar Situasi No. 58 Tahun 1982 (photo copy sesuai dengan aslinya);3. P.3. Surat Keputusan Gubernur KDH. TK. I Sumsel No. SK. DA.593.21/37/IH/1985 (photo copy dari photo copy);4. P.4. Surat Kuasa tanggal 2 Nopember 2010 (photo copy dari photo copy);5 P.5 Surat Panggilan No. S.Pgl/1283/VI/2013/Dit Reskrimum tanggal 2 Juli2013(photo copy dari photo copy);6. P.6.

., tanggal 5 Mei 1951 Nomor 245 K/Sip/1971 yangmengatakan Silih jarih (jual beli) harta pusaka tinggi tanpa mengikutsertakan ahli waris yang perempuan menurut adat yang berlaku dapatdibatalkan*;d. Yurisprudensi M.A., tanggal 1 April 19780 Nomor 503 K/Sip/1968 yangmengatakan dalam hukum adat Minangkabau, untuk sahnya jual bellimengenai sawah dan parak disyaratkan antara lain ikut sertanya saksibatas sepadan serta ninik mamak setempat*;Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1826 K/Pdt/2014e.

., tanggal 14 Maret 1971 Nomor 163 K/Sip/1971 yangmengatakan menurut hukum yang hidup, apabila suatu kaum terpaksaatau perlu melakukan suatu transaksi atas harta pusaka (jual beli ataugadai) pelaksanaannya haruslah antara orangorang yang sesuku,sehingganya harta tidak berpindah ke suku lain;Bahwa berpedoman kepada yurisprudensi tersebut di atas akan nampakkejanggalankejanggalan dalam transaksi jual beli yang telah dilakukan olehMamak Penggugat Mak Siri Dt.

., tanggal 5 Mei 1951 Nomor 245 K/Sip/1971, adalahsebagai tolak ukur dalam suatu transaksi jual beli tanah pusaka tinggi diMinangkabau yang bisa dibatalkan, ini bermakna jual beli yang tidaksemufakat kaum serta jual beli yang tidak mengikutsertakan ahli warisnyamenurut hukum acara bisa dibatalkan dan tidak ada perlindungan hukumkepada si pembeli dengan dalih sebagai pembeli yang beriitikat baik;Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menafsirkan suatutransaksi yang bersifat kongret (rill,

Bahwa Pada tanggal 7 agustus 1971 Alm Maawia telahmeninggal dunia dan Alm Mohtar lakara meninggal pada tanggal 31Oktober 198917.

PrgiEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, sehingga dengan demikiansyarat materil Surat kuasa telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena kedua surat kuasa khusus tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pulasyarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa kedua surat kuasa khusus

Dakwaan tersusun secara Subsidairitas yaitu Primair melanggarPasal 1 (1) huruf a jo pasal 28 jo Pasal 34 Undang Undang nomor 3 Tahun1971 jo undangundang nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 A undangundangnomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 (1) KUHP, Subsidiair melanggar Pasal 1(1) huruf b jo Pasal 28 jo Pasal 34 Undangundang nomor 3 Tahun 1971 joundangundang nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 A undangundangnomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 (1) KUHP, lebih subsidair melanggarPasal 1 (1) huruf e (Pasal 415 KUHP)

jo Pasal 28 jo Pasal 34 UndangUndang nomor 3 Tahun 1971 jo undangundang nomor 31 Tahun 1999 joPasal 43 A undangundang nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 (1) KUHP ;.

No. 2634 K/Pdt/2010Tahun 1971 jo UU nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 A UU nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana H. Mahfud Sodiq oleh karena itudengan pidana penjara selama 8 (delapan ) bulan ;. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 2.500.000,subsidiair 1 (Satu) bulan kurungan;. Menghukum Terdakwa H. Mahfud Sodiq untuk membayar uangpengganti kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp 210.000.000.(dua ratus sepuluh juta rupiah) :.