Hal ini didasarkan pada Pasal 175 Ayat (4)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa"keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iabersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harusdisertai dengan alat bukti yang lain".Bahwa minimnya kualitas alatalat bukti yang ada apabila dihubungkandengan sistem penerapan hukum acara yang dijadikan dasar oleh JudexFacti dalam memeriksa dan memutus perkara ini sangat merugikanPemohon Kasasi dan terkesan

Bahwa Pemohon Kasasimencermati putusan Judex Facti tidak menerapkan sistem pembuktianyang dianut KUHAP tersebut karena tidak memenuhi unsur/komponenHal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 411 K/MIL/201710.11.12.sistem pembuktian sehingga tidak cukup mendukung keterbuktiankesalahan Terdakwa.

Maka dalam perkara Pemohon Kasasi ini secarategas menyatakan bahwa sistem pembuktian yang diterapkan oleh JudexFacti tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dandengan alatalat bukti yang sah menurut undangundang sehinggaTerdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah.Bahwa hukum pembuktian dalam perkara ini sangat terkesan dipaksakanoleh Judex Facti karena apabila dinilai berdasarkan alatalat bukti yangada, sebagai lembaga peradilan yang profesional di bidangnya tentunyamampu memberikan

Simalungun ;Bahwa saksi bersamasama dengan Saksi DEDI HARIADI, YUDI DHARMA,dan Saksi EDI SINAGA mendatangi tempat tersebut dimana Terdakwa sedangmengetik pesan singkat pada sebuah HP yang berisikan pesanan tebakan angkaperjudian jenis Kim Hongkong dengan cara pembeli atau pemasang membelinomor tebakan angka pada Terdakwa, dengan sistem permainan tebakan 2 (dua)angka bila berhasil menebak akan memeproleh hadiah sebesar Rp. 60.000,(Enam puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka akan memperoleh hadiahsebesar

Simalungun ;e Bahwa saksi bersamasama dengan Saksi EDI SATRIA, YUDI DHARMA, danSaksi EDI SINAGA mendatangi tempat tersebut dimana Terdakwa sedangmengetik pesan singkat pada sebuah HP yang berisikan pesanan tebakan angkaperjudian jenis Kim Hongkong dengan cara pembeli atau pemasang membelinomor tebakan angka pada Terdakwa, dengan sistem permainan tebakan 2 (dua)angka bila berhasil menebak akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,(Enam puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka akan memperoleh hadiahsebesar

Simalungun ;Bahwa Petugas Kepolisian yang terdiri dari saksi EDI SATRIA bersamasamadengan Saksi DEDI HARIADI, YUDI DHARMA, dan Saksi EDI SATRIAmendatangi tempat tersebut dimana Terdakwa sedang mengetik pesan singkatpada sebuah HP yang berisikan pesanan tebakan angka perjudian jenis KimHongkong dengan cara pembeli atau pemasang membeli nomor tebakan angkapada Terdakwa, dengan sistem permainan tebakan 2 (dua) angka bila berhasilmenebak akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000, (Enam puluh riburupiah

Marga Hasibuan (DPO) dari setiappembelian nomor dari masyarakat atau pemasang dengan sistem keuntunganyang diperoleh Terdakwa sekitar 20% (Dua puluh persen) dari hasil penjualanTebak Angka Kim Hongkong ;Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa antara lain, uang sebesarRp.472.000, (Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dan 2 (Dua) buah HPmerk Nokia warna hitam berisi pesanan tebak angka jenis Kim Hongkong danselanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang telah disita tersebut dibawa

Agung Automall namun saksi korban belumberminat serta tidak mempunyai uang tunai, ke esokan harinya terdakwa danHal 2 dari 14 halaman pid nomor : 20/Pid.20 14/PT.Bkl.saksi Budi kembali menemui saksi korban di rumahnya dengan maksud yangsama untuk menawarkan mobil baru jenis Toyota Fortuner dan terdakwamengatakan akan memberikan discount (potongan harga) yang besar, lalusaksi korban dan Saksi Putrado menanyakan kepada terdakwa harga mobilyang ada pada brosur dan sistem pembayarannya secara kredit,

lalu terdakwamenjelaskan harga dan sistem pembayarannya, selanjutnya saksi korbanpunberminat untuk membeli mobil baru jenis Toyota Fortuner secara kredit karenatidak mempunyai uang tunai lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwabahwa bagaimana bila uang muka pembelian mobil baru jenis Toyota Fortuneradalah berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda City No.

Agung Automall namun saksi korban belumberminat serta tidak mempunyai uang tunai, ke esokan harinya terdakwa dansaksi Budi kembali menemui saksi korban di rumahnya dengan maksud yangsama untuk menawarkan mobil baru jenis Toyota Fortuner dan terdakwamengatakan akan memberikan discount (potongan harga) yang besar, lalusaksi koroban dan Saksi Putrado menanyakan kepada terdakwa harga mobilyang ada pada brosur dan sistem pembayarannya secara kredit, lalu terdakwamenjelaskan harga dan sistem pembayarannya

brutto0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (Satu) buah pipa bekas digunakan berisikanshabushabu dengan berat brutto 1,1 (Satu koma satu) gram milik AnakXXXXXXXXXXXXXXXX dan Aditya als Tia benar positif Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaPerbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoUU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem

(nol koma sebelas) gram dan 1 (Satu) buah pipa bekas digunakan berisikanshabushabu dengan berat brutto 1,1 (Satu koma satu) gram milik AnakXXXXXXXXXXXXXXXX dan Aditya als Tia benar positif Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaPerbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoUU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti urine berupa 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang yang diperiksa milikAnak XXXXXXXXXXXXXXXX dan Aditya als Tia benar positif Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaPerbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11tahun 2012 tentang Sistem

UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, UndangUndang Nomor 3Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 60/Pid.SusAnak/2020/PN Lbp., tanggal 17 September 2020 yang dimintakan bandingtersebut, sekedar

obyek sengketa yang tertera dalam SPPT adalahmilik yang tertera namanya dalam SPPT, akan tetapi bukti SPPT adalahmerupakan bukti pembayaran pajak saja oleh karena pihak tersebutmenikmati atau dianggap menikmati hasilnya;Bahwa terhadap bukti SPPT yang diajukan oleh Penggugat dan buktiSPPT yang diajukan oleh Para Tergugat, pihak Kantor Pelayanan Pajakmenerangkan bahwa kedua bukti tersebut adalah sah namun terdapatperbedaan dari segi sistemnya dimana bukti SPPT yang diajukan olehPenggugat berdasarkan sistem

Putusan No.2101 K/Pat/2014Maros khususnya di Kecamatan Bontoa, sejak tahun 2007 telahdilakukan perubahan sistem perpajakan dari Sistep ke Sismiop;Bahwa jika dibandingkan antara bukti SPPT yang diajukan olehPenggugat dan SPPT yang diajukan oleh Para Tergugat maka sudahtentu kedua bukti tersebut tidak dapat diperbandingkan karena memiliki2 sistem yang berbeda. Disamping adanya perbedaan sistemperpajakan tersebut, kedua bukti tersebut berbeda dari segi tahunkeluarannya.

Bahwa ketika pihak keluarga dari Para Tergugat yangmenjabat selaku Kepala Dusun Cambaya pada sekitar tahun 2006,maka SPPT atas obyek sengketa yang tadinya atas nama Mudding binMallawakkang telah diubah menjadi atas nama Para Tergugat terlebihlagi setelah berlakunya sistem perpajakan Sismiop dan akhirnya SPPTatas nama Mudding bin Mallawakkang tidak dikeluarkan lagi;Bahwa dengan diperiksanya pihak kantor Pelayanan Pajak selaku saksidalam perkara ini, dengan demikian maka tidak ada keharusan bagiPenggugat

Perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diats, bahwa pada hariSabtu. tanggal 31 Mei 2014 Terdakwa Marthinus Kafiarmendatangi kantor Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI)Biak, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor untukmenyampaikan katakata bupati kabupaten Supiori memimpindengan sistem otoriter, dia akan membayar mahal untuk saudaraH.J.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diats, bahwa pada hariSabtu. tanggal 31 Mei 2014 Terdakwa Marthinus Kafiarmendatangi kantor Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI)Biak, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor untukmenyampaikan katakata bupati kabupaten Supiori memimpindengan sistem otoriter, dia akan membayar mahal untuk saudaraH.J.

Yeri Frans yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada beritaRRI yang menyangkut pencemaran nama baik sambil ia memutar hasilrekaman dari handphonenya;e Bahwa siaran RRI tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014di kantor RRI Biak, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;e Bahwa benar isi wawancara Terdakwa yang disiarkan oleh RRI Biakadalah Terdakwa mengatakanbupati kabupaten Supiori memimpindengan sistem otoriter, dia akan bayar mahal untuk saudara H.

daerah;e Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekitar jam 19.00 WIT,bertempat di STKIP Biak, Terdakwa diwawancarai oleh saksiHalaman7 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN Bik.Oktovianus Husni yang merupakan wartawan RRI Biak dan dalamwawancara tersebut Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa bupatiKabupaten Supiori memimpin dengan sistem

KIASIPmenyetorkan hasil penjualan Judi Togel tersebut kepada Terdakwaselanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yangsedang duduk di rumahnya dimana ketika dilakukan pemeriksaandidapatilah barang bukti berupa 1 (satu) buah kalkulator merkKAWACHI, 1 (Satu) buah Handphone merk BWORD warna merahyang terdapat angka judi Togel, 1 (satu) lembar rekapan angka judiTogel, 1 (Satu) bundel rekapan judi Togel, kKemudian Terdakwa di bawake POLRES Lahat untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;Bahwa adapun sistem

kemudian angka para pembeli judi Togel tersebut terdakwa rekapke buku rekapan milik terdakwa, kemudian SMS tersebut terdakwateruskan kembali ke Saudara LIM alamat Desa Lintang Pajar MenangKecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dan judi Togeltersebut dibuka pada hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan bukapada pukul 13.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB dan paraPembeli tidak perlu datang ke rumah untuk membeli angka judi Togeldengan terdakwa namun lewat SMS ke Handphone milik terdakwa;Bahwa sistem

angka para pembeli judi Togel tersebut terdakwa rekapke buku rekapan milik terdakwa, kemudian SMS tersebut terdakwateruskan kembali ke Saudara LIM alamat Desa Lintang Pajar MenangKecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dan judi Togeltersebut dibuka pada hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan bukapada pukul 13.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB dan paraPembeli tidak perlu datang ke rumah untuk membeli angka judi Togeldengan terdakwa namun lewat SMS ke Handphone milik terdakwa;e Bahwa benar sistem

parapembeli judi Togel tersebut terdakwa rekap ke buku rekapan milik terdakwa,kemudian SMS tersebut terdakwa teruskan kembali ke Saudara LIM alamat DesaLintang Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang danjudi Togel tersebut dibuka pada hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan bukapada pukul 13.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB dan para Pembeli tidakperlu datang ke rumah untuk membeli angka judi Togel dengan terdakwa namunlewat SMS ke Handphone milik terdakwaMenimbang, bahwa sistem

Bahwa menurut laporan Fadil bahwa Toko Sana Sini sudah membayar lunas barangyang disorder dari UD Alle Mandiri berupa selang Flex Reg Meter Quantum 300 pcstapi tidak disetorkan oleh Terdakwa ke UD Alle Mandiri ;Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, kemudian saya mengecek laporan Fadiltersebut dengan mendatangi Toko Sana Simi dan benar menurut pemilik toko bahwabarang tersebut sudah dibayar cash kepada terdakwa tanggal 18 Pebruari 2014digudangnya di Jalan Energi Taman kapitan Ampenan ;Bahwa sistem

penjuakan barangbarang milk UD Alle Mandiri oleh sales langsungditawarkan kepada customer, kemudian sales mencatat barang yang dioder customertersebut, kemudian sales mengorder barang tersebut ke perusahaan dan Adminkemudian membuatkan faktur penjualan sesuai orderan, baru kemudian barang diantarke customer melalui ekspedisi dan ekspedisi akan mengantar tanda terima barangbeserta nota putih kekantor UD Alle Mandiri Cabang Lombok untuk dilakukanpenagihan ;Bahwa sistem pembayaran dapat dilakukan dengan

oleh Harlianto pada Terdakwa hari itu juga ;Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan UD Alle Mandiri sejak Juli 2012 ;Bahwa semula Terdakwa sebagai sales kemudian diangkat menjadi Supervisior sejaktanggal 1 Nopember 2013 ;Bahwa Terdakwa menerima gaji perbulannya Rp. 3.500.000, ditambah dengantunjangan makan sebesar Rp. 40.000, perhari ;Bahwa Terdakwa bertugas mengkoordinir team Alle Mandiri untuk Subdis Lombokdiantaranya mengawasi penjualan, penagihan (kolektor) dan administrasi perusahaan ;Baha sistem

penjualan barangbarang milk UD Alle Mandiri oleh sales langsungditawarkan kepada customer, kemudian sales mencatat barang yang dioder customer7Pagetersebut, kemudian sales mengorder barang tersebut ke perusahaan dan Adminkemudian membuatkan faktur penjualan sesuai orderan, baru kemudian barang diantarke customer melalui ekspedisi dan ekspedisi akan mengantar tanda terima barangbeserta nota putih kekantor UD Alle Mandiri Cabang Lombok untuk dilakukanpenagihan ; Bahwa sistem pembayaran dapat dilakukan

Bahwa yang terjadi adalah sistem secara otomatismenerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk tiaptahunnya namun sampai dengan batas waktu penerbitan SuratPerintah Pembayaran (SPP) Tahun keempat, sistem belumHalaman 40 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.A.3.menerima angka baru sesuai dengan Keputusan PenetapanBesaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum FrekuensiRadio Penggugat, sehingga sistem masih menerbitkan SuratPerintah Pembayaran (SPP) tahun keempat dengan besarannilai Biaya

Bahwa sebagaimana Tergugat jelaskan dalam Bagian A.2nomor 8 terkait Aspek Prosedur di Jawaban Gugatan ini, sistemsecara otomatis menerbitkan Surat Perintah Pembayaran(SPP) untuk tiap tahunnya namun sampai dengan batas waktupenerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tahun keempat,sistem belum menerima angka baru sesuai dengan KeputusanPenetapan Besaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) SpektrumHalaman 43 dari 95 halaman Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT.Frekuensi Radio Penggugat, sehingga sistem masihmenerbitkan

Danyang dimaknai dengan penyelenggara negara lainnya itu termasukalat negara karena konstruksi sistem kita saat ini tidak lagi mengenallembaga tinggi negara tetapi yang ada hanya lembaga negara danalat negara.

STI ini diproses jugamelalui sistem elektronik; Bahwa penagihan melalui sistem elektronik untuk IPFR PT. STIdilakukan sejak tahun 2016; Bahwa di ijin penggunaan spectrum terdapat 2 jin, iin pita dan ijinstatiun radio. Pertama Kominfo mengeluarkan ijin stasiun radio dansekitar tahun 2010 ada yang dinamakan jin pita. Maka dari ituKominfo membangun system yang diluar dari system jjin radio iniyang dinamakan MBS, dari MBS ini kKemudian mengirimkan pesanke sistemnya ini untuk membuat SPP.

KemudianSaksi merubah besaran tersebut pada tanggal 16; Bahwa hal tersebut terjadi mungkin saat itu terjadi anomali sistem,dimana system mengambil besaran tahun sebelumnya yaitu 119sehingga tidak sesuai dengan yang dimasukkan pada saat itu; Bahwa ketika pertama kali sistem itu diinputkan dengan systemMBS, maka yang menjadi dasar pengisian adalah keputusan menteriyang kemudian parameter itu diinput; Bahwa ketika Saksi mengetahui dan mendapatkan laporan bahwaterjadi perbedaan hasil akhir yang diterjemahkan

.; Penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan olehUUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenarandata yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakansistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidakmenjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikiantidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatifsecara murni.

Umumnya kelemahan tersebut di atasi denganmenggunakan lembaga acquistieve verjaring atau adverse possession.Hukum tanah kita yang memakai dasar hukum adat tidak dapatmenggunakan lembaga tersebut, karena hukum adat yang dapatdigunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalampendaftaran tanah, yaitu lembaga rechtsverwerking.

Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridisyang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yangtercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan,karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;Ayat (2):Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan olehUUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yangkebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkanmenggunakan sistem publikasi negatif.

Di dalam system publikasinegatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan.Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untukmenggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebuttampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA,bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alatHalaman 43 dari 83 hal. Put.

Hukum tanah kita yangmemakai dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembagatersebut, karena hukum adat yang dapat digunakan untukmengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam pendaftarantanah, yaitu lembaga Rechtsverwerking.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Wiwik Handayani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain, dengan

Pid.SusAnak/2018/PN MreDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMembaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggaltentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan PembimbingKemasyarakatan Nomor tanggal Kesepakatan Diversi telah selesaidilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Alvin Fernando AliasAlvin Bin Fajri harus dihentikan;Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

TPK/2018 Him. 89 321terhadapn SPM serta melakukan upload data ke aplikasi konversi agar bisaditerima di aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) ;Bahwa sesuai dengan SOP SPAN (Sistem Perbendaharaan AnggaranNegara) mekanisme penerimaan SPM pada KPPN, antara lain sebagai berikut:1)2)11)12)Petugas Pengantar SPM yang memiliki KIPS (Kartu Identitas PetugasSatker) mengambil nomor antrian di pintu masuk KPPN;Penerimaan SPM dilakukan secara berurutan sesuai nomor antrian, dimana Petugas

Tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluhempat juta rupiah).Bahwa saldo uang titipan perkara korupsi saat ini adalah sebesarRp.117.870,00 (seratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;Bahwa tandatangan yang tercatat pada Signature Verification Sistem(SVS) dalam Sistem BRI untuk Rekening BPG. 180.

DEISRI, dan yang melakukan fiatapproval adalah saksi.Bahwa langkah yang dilakukan untuk memastikan tandatangan yang adapada 7 (tujuh) lembar cek dimaksud merupakan tandatangan asli daripihakpinak yang namanya tertera pada lembar cek dimaksud adalahdengan mencocokkan tandatangan yang ada pada lembaran cek denganspesimen tanda tangan yang terdapat pada Signature Verification Sistem(SVS) yang ada di Sistem Bank BRI, dan menurut hasil penilaian kami ketujuh cek dimaksud cocok dengan tandatangan yang

Bahwa yang saksi lakukan pada saat ada pengajuan cek adalah membukadata yang ada di system BRI, untuk melakukan pencocokkan tandatangandan cap yang ada pada lembar cek apakah sama dengan spesimentandatangan yang terdapat pada Signature Verification Sistem (SVS) yangada di Sistem Bank BRI.

Pencairan 2 (dua) lembar cektersebut dari Rekening BPG. 180 Kejaksaan Negeri Marisa Nomor : 064801000096300 ;Bahwa tugas saksi hanya sebatas mencocokkan tandatangan yang adapada lembaran cek, apakah sama dengan spesimen tandatangan yangterdapat pada Signature Verification Sistem (SVS) yang ada di Sistem BankBRI.

sebagaimanadidakwakan penuntut umum semula;== 2222292 22Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segala sesuatu yangmenyangkut mengenai faktafakta yang terungkap dalam persidangan sebagailandasan pengujian dan penilaian terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwasebagaimana telah didakwakan semula maka terlebih dahulu Majelis Hakimmemandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal, baik yang terkaitterhadap pemahaman akan eksistensi Lembaga Peradilan maupun hal lain yangmenyangkut kerangka dan sistem

rasionildibalik fakta hukum itu sendiri akan bisa mengambil putusan yang dirasakan adil,benar dan memiliki nilai manfaat sesuai dengan filosofi yang terkandung dalammemaknai hukum itu Sendiri; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hakekat dan eksistensiLembaga Peradilan (Pengadilan) sebagaimana diuraikan diatas maka tentunyamajelis hakim dalam menilai berbagai fakta yang terungkap dalam persidangansebagai dasar pengujian dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalahterikat (secara impreratif) dengan sistem

pembuktian yang dianut dalam sistemperadilan pidana Indonesia yang secara aitributif ditentukan dalam Pasal 183Undangundang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana yang disingkat dengan KUHAP;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 183 KUHAP dimaksud merupakansuatu penegasan dari Sistem Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia yangmana untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa yangdihadapkan dipersidangan harus didasari dari sekurangkurangnya dua alatbukti yang sah ditambah

dengan keyakinan Hakim dari keberadaan alat buktidimaksud, yang hal ini dikenal dengan Sistem Pembuktian Negatif MenurutUndangUndang (Negatief Wettelijk Stelsel).16Menimbang, bahwa penegasan sistem pembuktian dimaksud merupakansuatu sistem yang sifatnya Imperatif, sehingga dalam konteks yang demikianterdapat kewajiban bagi hakim untuk bisa memberikan penilaian secara cermat,objektif dan proporsional dari kekuatan dan kesempurnaan alat bukti yang sahsebagai instrument pembuktian dakwaan Penuntut

Umum sesuai dengan alatalat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP ;Menimbang, bahwa selaras dan sesuai dengan sistem pembuktiansebagaimana telah dipertimbangkan diatas diatas, selanjutnya majelis hakimakan menilai dan menguji apakah telah cukup membuktikan kesalahan terdakwayang didasari dari sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah sesuai dengandakwaan penuntut umum semula; 272222 222222 nne eneMenimbang, bahwa dari makna yang terkandung dalam sistempembuktian tersebut diatas maka ada satu

FIRDAUS yang masih berstatuspelajar SMA kelas XI IPS, Anak Il MUHAMMAD TUARA alias MATO yang masihberstatus pelajar SMA kelas XII IPS, Anak III BADRI NURUWE alias EMON yang masihberstatus pelajar SMA kelas XI IPS yang masing Para Anak berstatus Sekolah ;Menimbang, bahwa Para Anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahundengan demikian menurut ketentuan hukum, Anak belum dewasa dan masih digolongkananakanak, oleh karenanya Hakim perlu memperhatikan UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, dalam salah satu konsiderannya menyebutkan bahwa untukmenjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khususterutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;Menimbang, bahwa menurut Hakim perbuatan Para Anak ini terjadi karena sakithati dan apa yang dituduhkan keadanya adalah benar, oleh karena itu Para Anak merasabersalah dan telah menyesali perbuatanya serta berharap

dapat dimaafkan oleh pihakkorban masalah ini dapat diselesaikan, mengingat dalam persidangan Korban telahmemaafkan perbuatan Para Anak;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Litmas dan permohonanOrang Tua Para Anak dan fakta persidangan, maka kepada Para Anak yang bermasalahdengan hukum perlu dijatuhi pidana yang berdasarkan Pasal 71 ayat (1) poin b angka 3UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yangberupa pidana dengan syarat Pengawasan dari Pihak Orang Tua

Para Anak yangbermasalah dengan hukum dan Pihak SMA Negeri 4 (empat) untuk memberikanpendidikan kepada Para Anak selama 6 (enam) bulan dengan pendidikan formal dan nonformal di bawah Pengawasan Penuntut Umum dan Pembimbing Pemasyarakatan;Menimbang, bahwa tentang pidana denda terhadap anak telah diatur di dalamPasal 71 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak;29Menimbang, bahwa pidana denda dapat dijatunkan kepada Para Anak, apa bilapidana denda sebagaimana

di maksud dalam Pasal 1 ayat (3) UndangUndang RI Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dibayar, maka digantidengan wajib latinan kerja, wajib latihan kerja sebagaimana pengganti denda dilakukanpaling lama 30 (tiga puluh) kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jamsehari serta tidak dilakukan pada malam hari;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasHakim berpendapat tuntutan pidana Penuntut Umum di atas terlalu berat mengingat

Sebagian besartermasuk luka parah.Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal170 ayat (2) Ke 2 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak;Halaman 5 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.DpkMenimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Anakmenyatakan mengertiatas isi Surat dakwaan tersebut dan Anaktidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksisaksidibawah sumpah menurut agamanya masingmasing yang

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa oleh Jaksa/PenuntutUmum dalam dakwaan tunggal, maka Hakimakan langsung mempertimbangkandakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke 2KUHP KUHP Jo UndangUndang Republikindoensia Nomor . 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke 2KUHP KUHP Jo UndangUndang RepublikIindoensia Nomor . 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anakadalah sebagai berikut :1.

luka bacok dan harus dirawat di RSUDKota Depok dalam waktu yang cukup lama sehingga luka yang dialami olehAnak korban Andre Senja tergolong kedalam luka berat, dengan demikian Hakimberkeyakinan unsur mengakibatkan luka berat, ini telah terpenuhi atasperbuatanAnak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakimberpendapat oleh karena unsurunsurdari dakwaan alternatif kedua yaitumelanggarPasal 170 ayat (2) Ke 2 KUHP KUHP Jo UndangUndangRepublikIndoensia Nomor . 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

bahwa berdasarkan hasil laporan pembimbingkemasyarakatan dengan didukung oleh keputusan sidang tim PengamatPemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor yang menganjurkandalam memutus perkara atas namaAnak Wirdan Syaka Ramadhan Alias WildanBin lyus Landikiranya diberikan tuntutan/putusan "diputus pidana penjara ditempatkan dilembaga pembinaan khususu) anak Tangerang denganmeperhatikan Keadaan yang meringankan sebagimana Pasal 71 ayat 1 hurufedan UndangUndanng Ri Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

mengakibatkan korban mengalami luka berat dan harusdi menjalani perawatan di RSUD Kota Depok ; Perbuatan Anak meresahkan masyarakat; Anak dalam melakukan pengeroyokan tersebut secara sadis;Keadaan yang meringankan: Anakmerasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulangi perbuatan tersebut lagi; Anak belum pernah dihukum; bu dari anak korban sudah memaafkan Anak;Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke2 KUHP Jo UndangUndangRepublik Indoensia Nomor . 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Berdasarkan norma tersebut dansejalan dengan penjelasan Pasal a quo pemohonan grasi sifatnyamerupakan hak bagi Terpidana yang dapat digunakan dan dapat jugatidak digunakan;Bahwa permohonan Grasi Terpidana diajukan setelah memperolehkekuatan hukum tetap yang berarti diajukan setelah selesai danmendapat putusan dari badan/instansi dalam sistem peradilan pidanayang dalam hal ini peradilan umum.

Oleh karena itu, KeputusanPresiden mengenai Grasi bukan bagian dari suatu sistem peradilanpidana, sebagaimana dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menyatakan bahwa pemberian grasibukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif,melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan;Berdasarkan uraian tersebut, cukup jelas Termohon Keberatan yangsemula Pemohon Informasi tidak memiliki kepentingan terhadapinformasi dan salinan Keputusan Presiden

Putusan Nomor 568 K/TUN/2016b.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada PemohonInformasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak ataskekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidaksehat;Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada PemohonInformasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanannegara, yaitu:1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yangberkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dankeamanan

negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan danpengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman daridalam dan luar negeri;2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknikdan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistempertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahapperencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dankemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dankeamanan negara serta rencana

pengembangannya;4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atauinstalasi militer;5. data perkiraan kKemampuan militer dan pertahanan negara lainterbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebutyang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan RepublikIndonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negaralain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atausangat rahasia;6. sistem persandian negara; dan/atau7. sistem intelijen negara;Informasi

dalam sidang secara elektronik melaluiSistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021;Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (8) Perma Nomor 1Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di PengadilanSecara Elektronik, persidangan elektronik dilakukan dalam persidangan yangterobuka untuk umum dan pengucapan putusan/penetapan secara hukumdianggap telah dihadiri oleh para pihak setelah disampaikan Salinanputusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem

permohonan kontramemori banding sebagaimana selengkapnya tertuang dalam kontra memoribanding;Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telahdiberi Kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing tertanggal 23Maret 2021;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 113/G/2020/PTUN.BDG. yang dimohon banding, diucapkan dalamsidang secara elektronik melalui Sistem

Bahwa Pihak Kedua melaksanakan rencana kerja perbaikan total secarakeseluruhan terhadap sistem WWTP yang dimiliki oleh Pihak Kedua denganterjadwal dan merupakan tanggung jawab dari organ perusahaan (Direksi danPemegang Saham) sehingga perbaikan WWTP dapat dilaksanakan secarakomprehensif dengan terjadwal (melampirkan jadwal perbaikan secara rincidalam satuan waktu tertentu) sehingga kualitas hasil olahan dapat memenuhibaku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

Menutup sistem WWTP limbah Pihak Kedua yang bermuara disungai Cikadu hingga Pihak Kedua memperbaiki persyaratandimaksud.11.Bahwa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No.32 tahun 2009Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila dalam perdamaian ininantinya tidak dijalankan sepenuhnya oleh Pihak Kedua atau cidera janji(wanprestasi) maka dalam rangka penegakan hukum Pihak Pertama akanmelakukan upaya lainnya yakni melaporkan pihak kedua ke ranah pidanadikarenakan pihak kedua tidak dapat memperbaiki

., Hakim pada Pengadilan Negeri yang ditunjukberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 212/Pdt.P/2020/PN.Gsk tanggal 16 November 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalampersidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan NegeriGresik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dihadiriIndah Wardah, SH., Panitera Pengganti dan Pemohon pada Sistem InformasiPengadilan Negeri Gresik..PANITERA PENGGANTI, HAKIM,Ttd.// Ttd.