Ditemukan 31937 data
8 — 0
yangtelah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanyaalasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir ; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan setelah Majlis Hakimmemeriksa Kompetensi Absolute dan Kompetensi relatif dalam perkara ini denganmemperhatikan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan di tambah
Andy Chandra
29 — 4
berupa Kutipan Akte Kelahiran, dan P.I.Il3 berupa Kartu Keluarga, telahdiperoleh fakta bahwa nama anak Para Pemohon adalah HEAVEN LIEMmenjadi BENNEDICT LIEM, akan tetapi karena nama yang tertera dalamAkte Kelahiran dan dokumen lainnya memiliki makna yang kurang baiksehingga perlu untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari HEAVENLIEM menjadi BENNEDICT LIEM; Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 211/Padt.P/2020/PN PbrMenimbang, bahwa Pasal 52 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan tambah
29 — 17
Bahwa akan tetapi melihat hubungan antara kedua calon mempelai yangsudah sangat dekat yang dikhawatirkan akan terjadi halhal yang dilarangHal 8 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Brkoleh syariat seperti hamil di luar nikah, serta keadaan calon isteri yangsudah tidak sekolah lagi di tambah pula calon suami yang sudah bekerja,maka majelis hakim beperpendapat demi terjaganya keturunan yang baik(hifdzul al nasl) sebagaimana dimaksud oleh magosid al syariah jalanterbaik adalah memberi
ARIS SULARTO
21 — 5
Pemohon mengalami penulisan nama yang berbeda didokumen yang Pemohon miliki, yaitu. dalam Kartu Tanda Penduduk , KartuKeluarga, Akta Kelahiran Pemohon, Buku Nikah, Sertifikat Milik No.02189 milikPemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon tertulisARIS SULARTO, sedangkan di ljazah SD dan ljazah SMP Pemohon tertulisSULARTO ; Bahwa para saksi ARIS SULARTO dan SULARTO adalah namadari satu orang yang sama yaitu Pemohon .Bahwa Pemohon sejak kecilbernama SULARTO dan setelah menikah diberi tambah
20 — 15
Bahwa mengingat anak yang bernama Anak masih dibawah umur,maka dengan ini Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untukmenetapkan Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat;10.Bahwa Tergugat berpenghasilan sebesar Rp 3.000.000, (tiga jutarupiah) per bulan belum di tambah dengan gaji lembur ;11.Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untukmemerintahkan kepada Tergugat membayar nafkahnafkah kepadaPenggugat sebagai berikut : Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000, per bulan atauRp
12 — 9
Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili diKabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenangHalaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/PA.Cbdmemeriksa, memeriksa dan memutus perkara aquo karena Pengadilan Agamamempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohonberupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah
11 — 13
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili diKabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenangmenerima, memeriksa dan memutus perkara aguo karena Pengadilan Agamamempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohonberupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah keterangan
20 — 16
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili diKabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenangmemeriksa, memeriksa dan memutus perkara aquo karena Pengadilan Agamamempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohonberupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah keterangan
12 — 12
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili diKabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenangmenerima, memeriksa dan memutus perkara aguo karena Pengadilan Agamamempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohonberupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah keterangan
10 — 12
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili diKabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenangmenerima, memeriksa dan memutus perkara aguo karena Pengadilan Agamamempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohonberupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah keterangan
19 — 17
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili diKabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenangmenerima, memeriksa dan memutus perkara aguo karena Pengadilan Agamamempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohonberupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah keterangan
16 — 14
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili diKabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibadak berwenangmenerima, memeriksa dan memutus perkara aguo karena Pengadilan Agamamempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohonberupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah keterangan
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau melampaui batas wewenangnya,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang No.14 Tahun 1985,yang telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 ;bahwa selain itu ternyata pula tanah sengketa telah dijual lepas olehPenggugat kepada Tergugat pada + tahun 1964 dengan harga Rp.5000, (limaribu rupiah) di hadapan Kepala Desa yang dikuatkan oleh keterangan saksisaksi Tergugat bahwa harga tanah sengketa pada waktu itu dibayar denganuang kontan sebesar Rp.3.500, (tiga ribu lima ratus rupiah) di tambah
12 — 12
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili diKabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibadak berwenangmenerima, memeriksa dan memutus perkara aguo karena Pengadilan Agamamempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohonberupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah keterangan
8 — 4
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober tahun2013 telah pisah tempat tinggal selama empat bulan dan Penggugatpulang kerumah orang tua sebagaimana alamat tersebut diatas untukmenghindari perselisihan dan pertengkaran yang tambah memuncak ;6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnyaPenggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga ;7.
10 — 11
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili diKabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenangmemeriksa, memeriksa dan memutus perkara aquo karena Pengadilan Agamamempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohonberupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah keterangan
46 — 4
Oleh karenanya secara formil dan materiil permohonanPemohon harus dikabulkan dengan memberikan penetapan sebagaimana bunyiamar dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa mendasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan tambah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006, perubahan terakhir dengan Undangundang Nomor50 tahun 2009, namun oleh karena Pemohon telah diijinkan untuk berperkarasecara CumaCuma (prodeo), maka biaya perkara dibebankan kepada DIPAPengadilan Agama
18 — 14
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili diKabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibadak berwenangmenerima, memeriksa dan memutus perkara aguo karena Pengadilan Agamamempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohonberupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah keterangan
11 — 1
pertimbangan pertimbangan tersebut makapermohonan pemohon dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian dan pertimbanganpertimbangan diatas, maka telah diperoleh fakta Pemohon telah dapatmembuktikan dalildalil permohonannya ; Oleh karenanya secara formil danmateriil permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikanpenetapan sebagaimana bunyi amar dalam penetapan ini ;Menimbang, bahwa mendasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan tambah
5 — 0
Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak hadir padapersidangan yang telah ditentukan oleh Majlis Hakim, sedangkan tidak hadirnyaternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan setelah Majlis Hakimmemeriksa Kompetensi Absolute dan Kompetensi relatif dalam perkara ini danberdasarkan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan di tambah