Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il telah menikah pada tanggalpada 10 September 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor : 279/25/IX/2000 tanggal 10 September 2000;2.

, para Pemohonmengajukan beberapa bukti tertulis sebagai berikut :1.Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Nomor3507271606750002 tanggal 31102012 yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok denganaslinya (bukti P.1);Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Il Nomor3507276206770003 tanggal 31102012 yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok denganaslinya (bukti P.2);Fotokopi akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 279

0.00 0.00 12.00 569.00 353.00 Tm/F12 1 TE(5) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 181.00 324.00 Tm/F12 1 TE(1430) 13527) 21427) 22227) 2255) 27913) 224) 23) d363427) 25) 27940) 12627) 23) 127) 25) 27950) 1430) 123) 215) 124) 2255) 27913) 224) 2251424) 215) 127) 25) 2796224) 26116) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 429.00 324.00 Tm/F12 1 TE(5) ToETQqBIa ee a ee ee ee ee ee ee ee ee0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 436.00 324.00 Tm/F12 1 TE(76) 1(24) 2(1424) 2(5) 279

(64) 1(3427) 2(5) 279(57) 2(27) 2(2515) 1(223) 2(27) 2(37) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 533.00 324.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 539.00 324.00 Tm/F12 1 TE(23) 2(24) 2(23) 2(3627) 2(30) 1(5) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 181.00 295.00 Tm/F12 1 TE(1424) 2252627) 2((W255) 3i2(7024) 2(415) 1(30) 1(6130) 1(54) 2(27) 2(15) 1(24) 2(5) 313(67) 1(615) 313(42) 2(27) 2(4430) 1(27) 2(2624) 2(5) 313(1427) 2(430) 1(5) =312(76) 1(24)

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggalselama 1 (satu) tahun sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat haltersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat sebab kecil kKemungkinan antara suami isteri berpisahtempat tinggal jika keduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalamhal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebuttelah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 279

Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Rtuindikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat sebab kecil kemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggaljika keduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal ini patutdinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retakdan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 279/K/AG/1995 tanggal 23 Maret 1997 yang untukselanjutnya diambil

secara melawan hokum dehingga sesuai denganPasal 165 HIR dan 285 Rbg, yakni akta ontentik, yaitu Akta yang dibuat oleh Para Pihak (PayAkte) atau secara jelasnya : Akta yang dibuat oleh Pejabat atas permintaan pihakpihak yangberkepentingan;Bahwa jelas terdapat fakt Vbuktibukti yang menyatakan bahwa keberadaan Penggugat diObyek yang dipermasalahkan tersebut tidaklah berdasarkan penyerobotan sebagai berikut : Bukti P2; Surat Tagihan pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001;Bukti P7 Surat dari BPPN No.1.771/2/279

Perihal Pemberitahuan penghentianPenyidikan;; Surat BPN No. 1/711.2/2/2/279/09/HT/2002 tanggal 8 maret 2002;; Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 05 September 2001 danterdaftar dengan No.44*" /Pdt.G/2001/PN.JKT.PST: Foto copy KTP Tergugat I;; Kartu Keluarga No.505558 yang dikeluarkan oleh kelurahan Gunung SahariSelatan Pada bulan Januari 1995 ;; Butir (3) Surat Kuasa tertanggal 25 Januari 2000 dari Tergugat I kepada tergugatMenimbang, bahwa selain alat bukti berupa suratsurat tersebut Penggugat

Nomor 299 K/PID.SUS/201912.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.1 (satu) lembar asli undangan Nomor : 005/317/441.407/2009tanggal 12 Oktober 2009 ;2 (dua) lembar fotokopi berita acara Nomor : 143/084/441.111/2009tanggal 14 Oktober 2009 ;3 (tiga) lembar asli lampiran foto serah terima tim pengadaan tanahTPA Pasean bersama pemilih tanah di ruang rapat sekdakab;1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank Jatim Nomor tabungan :0072249275 atas nama Muhriyadi:1 (satu) lembar asli Surat Undangan Nomor : 005/279

pemerintan KabupatenPamekasan tahun ajaran 2009 tanggal 25 Maret 2009 ;1 (satu) lembar asli undangan Nomor : 005/317/441.407/2009tanggal 12 Oktober 2009 ;2 (dua) lembar fotokopi berita acara Nomor : 143/084/441.111/2009tanggal 14 Oktober 2009 ;3 (tiga) lembar asli lampiran foto serah terima tim pengadaan tanahTPA Pasean bersama pemilih tanah di ruang rapat sekdakab;1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank Jatim Nomor tabungan :0072249275 atas nama Muhriyadi:1 (satu) lembar asli Surat Undangan Nomor : 005/279

telahpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang kuranglebih 5 (lima) bulan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebutmerupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat sebab kecil kKemungkinan antara suami isteriberpisah tempat tinggal jika kKeduanya masih rukun sebagai suamiisteri, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279

telah pisah tempattinggal sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan, Majelis Hakimberpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab kecilkemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jikakeduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal inipatut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279

Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang,Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinyaperselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebabkecil kemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jikakeduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal inipatut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 279

pisah tempattinggal sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai sekarang sudah 1 (satu)tahun lebih, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakanindikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat sebab kecil kKemungkinan antara suami isteri berpisahtempat tinggal jika kKeduanya masih rukun sebagai suami isteri,sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279

antara Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang, MajelisHakim berpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinyaperselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebabkecil kemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jikakeduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal inipatut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 279

Tergugat telah pisah tempattinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang, Majelis Hakimberpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab kecilkemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jikakeduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal inipatut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279

Putusan Nomor 54K/PM.II10/AU/XI/2020sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yangtercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke1 KUHP.b.Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwadijatuhi pidana: Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkanseluruhnya selama Terdakwa dalam masa penahanansemeniara.C.d.Menetapkan barang bukti berupa suratsurat:1) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Terdakwadengan Yani Juwita Sari Nomor: 702/03/VIII/2001tanggal 3 Agustus 2001.2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat PernyataanPernikahan

26 Oktober 2015 adalah sah karena telah memenuhisyarat sahnya pernikahan yaitu:1) Adanya calon mempelai lakilaki.2) Adanya calon mempelai perempuan.3) Adanya Wali dari Perempuan yaitu pihak ayah (Siapasaja lakilaki yang diangkat oleh pihak perempuan/Walihakim).4) Adanya 2 (dua) orang Saksi.5) Adanya ljab Kobul.6) Adanya Mas Kawin secara sukarela.Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimanadirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279

dakwaanOditur Militer, untuk hal tersebut maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya berdasarkan faktafakta yang telahterungkap di persidangan.Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwabersalahmelakukan tindak pidana ini dalam perkara ini, maka tentunya darirangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslahpula telah cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yangdidakwakan kepada diri Terdakwa.Bahwa dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa adalahdisusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 279

berpendapat Dakwaan OditurMiliter telah terbukti Secara sah dan menyakinkan.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas adalahmerupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidangan, makaselanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup buktisecara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindakpidana: Barang siapa mengadakan perkawinan padahalmengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadipenghalang yang sah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana menurut Pasal 279

31Agustus 2019 antara Cahyono Herlambang (Terdakwa) dan Sdri.Widi Nur Pujiati (Saksi4).Oleh karena seluruh suratsurat tersebut di atas berkaitanerat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula telah melekatmenjadi satu) kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaikelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnyaMajelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkandalam berkas perkara.Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harusdibebani untuk membayar biaya perkara.Pasal 279

Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) tahun sampai sekarang,Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinyaperselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebabkecil kemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jikakeduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal inipatut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 279

Tergugat telah pisah tempattinggal lebih dari 7 (tujuh) tahun sampai sekarang, Majelis Hakimberpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisinandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab kecilkemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jikakeduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal inipatut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279

antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempattinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang, Majelis Hakimberpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab kecilkemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jikakeduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal inipatut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 279

2016/PA.Rtutanggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang kurang lebih 10(sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakanindikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat sebab kecil kemungkinan antara suami isteri berpisahtempat tinggal jika kKeduanya masih rukun sebagai suami isteri,sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanadalam Pasal 279 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP).KEDUA Bahwa ia terdakwa ABIDIN AZIS FENETRIUMA pada sekitarbulan Juli 2011 sekitar pukul 24.00 Wit atau setidak tidaknya padawaktu lain dalam tahun 2011, bertempat di JI Perindustrian KabupatenKaimana atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telahberistri,oerbuat

dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;1112Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukanperbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapatdibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangandengan Dakwaan alternatif, yaitu dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 279

antara Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, MajelisHakim berpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinyaperselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebabkecil kemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jikakeduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal inipatut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 279

Majelis Hakimberpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab kecilkemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jikaHal 13 dari 19 Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Rtukeduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal inipatut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279

Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindakpidanaMengadakan pernikahan padahal mengetahuibahwa pernikahan yang telah ada menjadipenghalang yang sah untuk ituSebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam pasal : 279 Ayat (1) ke1 KUHP.b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agarTerdakwa dijatuhi pidanapenjara selama 3(tiga) bulanC.

Bahwa Terdakwa melaksanakan perkawinan denganSaksi 2 pada saat Terdakwa = masih terikatperkawinan dengan Saksi 1 karena prosesperceraian antara Terdakwa dan Saksi 1 masihdalam upaya hukum banding dan sebelumberkekuatanhukum tetap.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telahcukup memenuhi unsur unsur tindak pidanasebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidanayang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) ke1KUHP.Bahwa = atas Dakwaan tersebut, Terdakwamenerangkan : Telah melakukan tindak pidanasebagaimana

Banggai tanggal 21Juli 2009. 12 (dua belas) lembar foto copy putusanSulteng tanggal 26 Agustus 2009. 1 (satu) lembar foto copy undangan nikahTerdakwa dan Saksi 2 tanggal 31 Juli2009..Adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabatyang berwenang sebagai bukti petunjuk bahwatelah terjadi suatu tindak pidana yang telahdilakukan oleh Terdakwa maka majelis akanmenentukan statusnya untuk tetap dilekatkandalam berkas perkara.Pasal 279 Ayat (1) ke1 KUHP dan ketentuanPerundang undangan lain yang bersangkutanMENGADILI

Oleh karena itu apabila Pemohon lulusan SDPemohon akan melaporkannya ke Bupati Bekasi;Bahwa pada saat mediasi tanggal 10 Agustus 2017, Pemohonmengaku dengan tegas bahwa Pemohon telah menikah denganseorang janda yang Pemohon talak, bahwa Pemohon lupa adaPasal 279 KUHP melarang perbuatan tersebut apabila dilanggarakan diancam dengan hukuman 5 tahun penjara;Bahwa selama ini Termohon sudah banyak berkorban terhadapPemohon antara lain saat Pemohon sakit dan dirawat di rumahsakit, Termohon harus rela menjual

/No.1284/Pdt.G/2017/PA CkrRekonvensi, Pasal 279 KUHPidana melarang mengadakan perkawinankarena adanya penghalang perkawinan sebelumnya. Bahwa PemohonKonvensi mengerti dan atau paham UU karena jabatannya sebagaiSekretaris Desa. Dari pengakuan Pemohon Konvensi ini, TermohonKonvensi / Pemohon Rekonvensi berniat akan membuat Laporan Polisidengan tuduhan dugaan melanggar Pasal 279 KUHPidana denganancaman hukuman 5 tahun penjara;Dalam Rekonvensi1.

Saksi di bawah sumpah.Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada MajelisHakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwaTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu:Hal 1 dari 52 halaman Putusan Nomor : 29K/PMI05/AD/V/20172.Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahuibahwa pernikahan atau pernikahanpernikahannya yang telahada menjadi penghalang yang sah untuk itu, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 279

Kalbar setidaktidaknya di tempattempat yang termasukwewenang Pengadilan Militer 105 Pontianak, telah melakukan tindakpidana Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahuibahwa pernikahan atau pernikahanpernikahannya yang telah adamenjadi penghalang yang sah untuk itu sabagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke1 KUHP perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut:a.

KUHP tentang hubungan hukumseorang pria dan wanita untuk mengikatkan diri membentuk suaturumah tangga dalam rumusan pasal menggunakan istilah pernikahansedangkan UndangUndang RI nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan adalah menggunakan istilah perkawinan maka yangdimaksud dengan pernikahan dalam rumusan Pasal 279 KUHP adalahsama pengertiannya dengan sebutan perkawinan menurut UndangUndang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang artinya adalah ikatanlahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

Majelis HakimHal 46 dari 52 halaman Putusan Nomor : 29K/PMI05/AD/V/2017Menimbang :MenimbangMenimbangberpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkanbahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :kesatu :Barangsiapa mengadakan perikahan padahal mengetahui bahwapernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat(1) ke1 KUHPdankeduaSetiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya

Diani Marisa,S.Pd..Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke1 KUHP, Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49huruf a UU RI No. 23 Th. 2004, Pasal 14 huruf a KUHP Jo Pasal 15KUHPM dan ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI1.

Merak IIIQ/279 Rewwin Waru Sidoarjo, dalamhal ini memberikan kuasa kepada Budi Sampurno, SH., Edho NyutanHadji Putra, SH., para Advokat, beralamat di Jl.

Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sumberagung,Kecamatan Grati, Kabupaten PasuruanNomor:100/279/424.220.2.11/2009, tanggal 12 Agustus 2009(P.2);B. Saksi Saksi1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawanpabrik, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan:Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yangpada pokoknya sebagai berikuta. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karenasebagai kakak kandung Pemohon;b.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugatberstatus Jejaka dan selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniaiketurunan ; 279 222222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn4.

Pemohon dan Termohon, saksi sebagaiayah kandung Pemohon; Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2011 ;e Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 bulan ;e Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai denganpertengkaran yang disebabkan masalah Termohon yang tidak mau melayaniPemohon yang akhirnya sekitar akhir tahun 2011 Termohon pergimeninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 6 bulanlamanya ; 279