527 K/TUN/2013

Putusan Nomor 527 K/TUN/2013Pangeran Kasoema Agung kepada Ratu Karta Yuda binti. PangeranCakra Prabu Wijaya pada Tarikh 13 bulan Syawal 1277 Hijrah (Hari Sabtu22 Juni 1861);III.

Putusan Nomor 527 K/TUN/2013Vi.Eksplorasi Bahan Galian Pasir Zircon No.348 Tahun 2010 tanggal 17 Juni2010. seluas 1862 Ha dan tanggal 13 Juli 2010 No. 385 Tahun 2010 seluas194 Ha terletak di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, ProvinsiKalimantan Barat kepada PT. AIR HITAM RECOURCES dan Izin.

Putusan Nomor 527 K/TUN/2013Penggugat, maka Tergugat tidak akan menerbitkan surat keputusanObjek Sengketa, karenanya patut untuk dinyatakan batal atau tidak saholeh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;Xll.

Putusan Nomor 527 K/TUN/2013Pemerintah Republik Indonesia yang memberikan keistimewaan hakkerajaan atas tanah tersebut;e.

Putusan Nomor 527 K/TUN/2013

186 K/TUN/2011

Putusan Nomor 186 K/TUN/2011.16perdata untuk memindahkan hak milik yang dilakukan oleh seorang yang berhakberbuat bebas terhadap kebendaan itu";Bahwa PT.

Putusan Nomor 186 K/TUN/2011.2020Nomor : 50/Pdt.G/2008/PN.BDG tanggal 06 Nopember 2008 (bukti T5 = T.IIInt.I1) yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dimana dinyatakanbahwa PT. Kereta Api (Persero) pemilik yang sah terdapat tanah dan bangunanyang terletak di Jalan Ir. H.

Putusan Nomor 186 K/TUN/2011.2222yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H. J. J.

Putusan Nomor 186 K/TUN/2011.2626yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Bandung, sebagaimana dalampertimbangannya pada halaman 47 alinea kedua, ketiga dan keempat, yaitu :Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2010 hari selasa, Majelis Hakimtelah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi yang terletak di Jalan Ir.

Putusan Nomor 186 K/TUN/2011.

51K/TUN/2000

PUTUSANNo. 51 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara : Seuwito, beralamat di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / TerbandingMelawan: Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jombang, berkedudukan di Jin.

; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor141/01/405.18/1999 tanggal 4 Januari 1999 tersebut ; Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kinidiperhitungkan sebesar Rp. 87.000, (delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya tanggal 13 Nopember1999 No. 127/B/TUN

TUN.

PANITERAPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754PUTUSANNo. 51 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara : Seuwito, beralamat di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / TerbandingMelawan: Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jombang, berkedudukan di Jin.

Tun Abd. Razak Kec. Somba Opu,Kab. Gowa Bahwa awalnya saya tidak mengetahuinya nanti setelah di kantor Polisi lalusaya disampaikan kalau yang mencuri adalah Saharuddin alias Saru laludijual kepada Heryanto (terdakwa); Bahwa pada saat itu Saya sedang berada didalam rumah keluarga sayayang bernama Ludia.

Tun Abd. Razak Kec. Somba Opu,Kab. Gowa;Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol. DD 2739 ODBahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol.

Tun Abdul Razak kemudianAcan minta berhenti dengan alasan ingin buang air kecil tetapi ternyata diamengambil motor yang terparkir pada pinggir jalan setelah itu kami lalupergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Acan di Desa TindangBontonompo Selatan; Bahwa Sepeda motor yang saya curi adalah Yamaha Jupiter Z warnamerah hitam.

Tun Abd. RazakKec. Somba Opu, Kab.

Tun Abd. RazakKec. Somba Opu, Kab. Gowa, dan Setelah Saharuddin (perkara terpisah)Halaman 10 dari 14 putusan NO.302/Pid.B/2014/PN.SGMmendapatkan motor tersebut kKemudian Acan bersama dengan Sandi lalumembawa motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual.

388 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 388 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :12..

No. 388 K/TUN/20113.

No. 388 K/TUN/201110.kepemilikannya, oleh karenanya Penggugat melayangkan suratpengaduan kepada pihak Tergugat (Kantor Pertahanan Kota TebingTinggi) sesuai Surat tanggal 12 Juli 2010, untuk memohonmengembalikan keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tertanggal29 Mei 1995 seluas 424 m2, atas nama Ibu Simpen serta mencabut danmembatalkan segala Sertipikat yang diterbitkan sesudahnya berkaitandengan tanah almarhumah tersebut ;Bahwa atas pengaduan tersebut telah direspon Tergugat denganmengundang

No. 388 K/TUN/2011namun saksi yang dipergunakan dalam perbuatan hukum tersebut adalahhanya Pegawai Kantor Notaris jelasjelas bertentangan dengan hukum ;14.Bahwa Tergugat dalam keadaan demikian sebenarnya harus menolakpendaftaran pemindahan hak milik obyek sengketa a quo sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 38 ayat(1), Pasal 45 ayat (1) huruf c, juncto Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 101 ayat(2), karena perbuatan

No. 388 K/TUN/201110Hakim Hakim Anggota : Ketua,ttd. ttd.H. Yulius, S.H., M.H. Marina Sidabutar, S.H., M.H.ttd.Prof. Dr. H. Anmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya Biaya : Panitera Pengganti,1. Meteral ..............0000. RD. 6.000, ttd.2. RedakSi.................... Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. ACministraSl ..............60000 Rp. 489.000.Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 22000075410

429 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 429 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:R. RIDHO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di PerumTasmania, Jalan Tasmania 3A, Nomor 2, RT. 7 RW. 05,Kelurahan, Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor,pekerjaan ex.

Putusan Nomor 429 K/TUN/2014Maret 2013, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil a.n. Penggugat NIP 19720422 200212 1 001 Pengatur (Gol.II/C)Pelaksana Pada Sekretariat Pengadilan Pajak Sekretariat JenderalKementerian Keuangan, telah melanggar Hukum dan Hak Asasi Manusia;Bahwa halhal yang di langgar oleh Tergugat:1.

Putusan Nomor 429 K/TUN/20143.

Putusan Nomor 429 K/TUN/201419720422 200212 1 001 Pengatur (Gol.II/C) Pelaksana Pada SekretariatPengadilan Pajak Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan;5.

Putusan Nomor 429 K/TUN/2014

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551K/TUN/2015, Tanggal 23November 2015;Halaman 6 dari 37 PutusanNomor20/Pat. G/2016/PN.

Olen karenanya keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yangdapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN"22.Bahwa Mempersoalkan putusan TERGUGAT Il sebagai dasar penerbitanKeputusan TERGUGAT juga diperkenankan dalam 21.

Bahwa apa yangdilakukan PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUUXV2013, sebagaimana dinyatakan dalam amar pertimbangan putusanMahkamah Konstitusi a quo point 3.20 yakni "apakah peradilan TUN akanmemeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasarkeputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN"23.Bahwa Keputusan DKPP (TERGUGAT Il)

TUN .MKS tanggal 24 Juni 2015 jo PutusanMahkamah Agung No. 551 K/TUN/2015 tanggal 23 November2015 sama sekali tidak membatalkan Putusan DKPP Nomor305/DKPPPKEIIV2014 sehingga putusan DKPP tersebut tetapbersifat final dan mengikat.Adanya suatu keadaan hukum baru yakni Pengganti Antar Waktu(PAW) Anggota KPU Kabupaten Konawe sesuai KeputusanKomisi Pemilihnan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor03/Kpts/KPUProv.026/Tahun 2015 tentang pengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten

Kadi10.Foto copy Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia:Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 K/TUN/2016,tertanggal 21 April 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti ..............

512 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 512 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1. TJOKORDA ANOM DHARMA PUTRA, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Seniman, Alamat Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, KecamatanBanjarangkan, Kabupaten Klungkung;2.

Putusan Nomor 512 K/TUN/2012.Para2. I WAYAN REGEG, SH. MBA.

TUN/2012/PT.TUN.SBY.

Putusan Nomor 512 K/TUN/2012.1212perundangundangan lain yang terkait dengan sengketa pertanahandengan PP Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung yaituSertifikat Hak Milik No. 945 Desa Nyalian tanggal 21 November 2007 Surat UkurNo: 18/NLN/2007 tanggal 13 Maret 2007, luas 300 M2 an.

Putusan Nomor 512 K/TUN/201 2.

Penetapan yang merupakan objek sengketa TUN berupapenetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, dalamhal ini Surat Edaran ditetapkan dalam bentuk penetapan tertulis ; b.

Hal ini lah yang menjadi salah satu alasanPara PENGGUGAT dalam mengajukan sengketa TUN, karenasubstansi atau isi dari Surat Edaran ini bertentangan denganUndangUndang dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bahwa berdasarkan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 ayat 1 menyatakanbahwa "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannyaKeputusan Badan atau Pejabat TUN serta tidakan Badan atau PejabatTUN yang digugat. "; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986,"PENGGUGATdapat mengajukan permohonan agar Keputusan TUNditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan sampaiada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. "; 3.

adalah Keputusan TUN.

Pendekatan penentuan objekdalam sengketa TUN adalah pendekatan residu.

S.Pgl/217/V/2012/Reskrimsus tanggal 21 Mei 2012; Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat sudah mengetahuiKeputusan TUN objek gugatan a quo setidaktidaknya tanggal 2 Agustus2007 atau setidaktidaknya tanggal 21 Mei 2012. Dengan demikian, apabiladihitung sejak saat mengetahui, gugatan yang diajukan Penggugat sudahkadaluarsa; e.

Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadapterbitnya Keputusan TUN objek gugatan a quo, dapat Tergugat sampaikankronologis sebagai berikut :a. Menteri Kehutanan dengan Keputusan No. 173/KPTSII/1986 tanggal6 Juni 1986 menunjuk areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah TingkatI Riau sebagai Kawasan Hutan; b.

Tidak ada relevansinya denganpenerbitan Keputusan TUN objek gugatan a quo, sehingga dalilgugatan Penggugat tersebut harus ditolak;Dalil Penggugat angka 9 dan 10 halaman 13 dan 14 yang menyatakanbahwa penerbitan Keputusan TUN objek gugatan a quo bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik, khususnya asaskepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asasprofesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas bertindak cermat tanpamenguraikan secara rinci halhal yang dilanggar oleh tergugat

Pasal 78 UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dapat dijadikan alasanhukum untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan TUN objekgugatan a quo; 3.

Syarat pengajuan gugatan TUN tidak terpenuhi, sebagaimana yangdiatur pada Bab IV pasal 53 ayat 1 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tertulis :Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis.....

peraturanperundangundangan yang berlaku.Badan atau Pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan olehfungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat TUN padasaat tindakan hukum TUN itu dilakukan.

Nomor 1775 K/Pdt/2016Bahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentukdari kKeputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusanyang demikian selalu merupakan suatu tindakan hukumTUN, dan suatu tindakan hukum TUN itu adalah suatukeputusan yang ~menciptakan, atau menentukanmengikatnya atau menghapuskannya suatu hubunganhukum TUN yang telah ada.

perdata.Dalam praktek keputusankeputusan badan/Pejabat TUN yangberpotensi menimbulkan sengketa TUN, sebagaimanadikemukakan oleh H.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal 5Februari 2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal 21Nopember 2006.c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 574 K/Pdt/2012 tanggal 31Juli 2012..

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005tanggal 5 Februari 2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005tanggal 21 Nopember 2006.c.

TUN menyatakan para Tergugatmenguasai tanah milik Penggugat seluas 2.117.500 M2? Adalah tidakberdasarkan fakta yang sesungguhnya, karena sejak tahun 1977 hinggasaat ini tanah dimaksud tetap dalam penguasaan Penggugat (PT.

Genta Prana / Pemohon Kasasi.2008 Tgl. 20 Pebruari HGU No. 149/Hambalang seluas 4.486.975 m2 dimanadidalamnya ada objek sengketa 2.117.500 m2, telah dibatalkan sesuaiputusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2007 tgl. 2022008 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap dan PK yang diajukan PT. Buana Estatetelah ditolak sesuai putusan MA No. 72/PK/TUN/2009 tgl. 1692009 dansudah di eksekusi/ dilaksanakan oleh yang berwenang cq.

W2.TUN.146/HK.06/VII/2009 surat Ketua PTUN Jakartakepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor perihalPengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Amar putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupaputusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 1622008 agar diketahui olehmasyarakat; (Bukti Tambahan T/PK12);c) Tgl. 24 Maret, No. W2/TUN 1.57/HK.06/III/2010, Surat Ketua PTUNJakarta kepada :Presiden RI, (Bukti Tambahan T/PK13);KetuaDPR RI. (Bukti Tambahan T/PK14);Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;d.

W2/TUN.157/HK06/III/2010 tgl 243201011.Bukti Tambahan T/PK11 Surat Ketua PTUN Jkt Kepada Ketua DPRRINo. W2/TUN.157/HK06/III/2010, tgl 243201012.Bukti Tambahan T/PK12 Pengumuman Ketua PTUN Jkt (Panitera)Kepada masyarakat luas melalui media massa tg!

TUN menyatakan para Tergugatmenguasai tanah milik Penggugat seluas 2.117.500 M2? Adalah tidakberdasarkan fakta yang sesungguhnya, karena sejak tahun 1977 hinggasaat ini tanah dimaksud tetap dalam penguasaan Penggugat (PT.

Genta Prana / Pemohon Kasasi.2008 Tgl. 20 Pebruari HGU No. 149/Hambalang seluas 4.486.975 m2 dimanadidalamnya ada objek sengketa 2.117.500 m2, telah dibatalkan sesuaiputusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2007 tgl. 2022008 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap dan PK yang diajukan PT. Buana Estatetelah ditolak sesuai putusan MA No. 72/PK/TUN/2009 tgl. 1692009 dansudah di eksekusi/ dilaksanakan oleh yang berwenang cq.

W2.TUN.146/HK.06/VII/2009 surat Ketua PTUN Jakartakepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor perihalPengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Amar putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupaputusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 1622008 agar diketahui olehmasyarakat; (Bukti Tambahan T/PK12);c) Tgl. 24 Maret, No. W2/TUN 1.57/HK.06/III/2010, Surat Ketua PTUNJakarta kepada :Presiden RI, (Bukti Tambahan T/PK13);KetuaDPR RI. (Bukti Tambahan T/PK14);Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;d.

W2/TUN.157/HK06/III/2010 tgl 243201011.Bukti Tambahan T/PK11 Surat Ketua PTUN Jkt Kepada Ketua DPRRINo. W2/TUN.157/HK06/III/2010, tgl 243201012.Bukti Tambahan T/PK12 Pengumuman Ketua PTUN Jkt (Panitera)Kepada masyarakat luas melalui media massa tg!

491 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 491 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1ICIPTONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Balong,RT.001, RW.005, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan,pekerjaan Swasta;MUJIONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Balong,RT.001, RW.005, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Putusan Nomor 491 K/TUN/201210b AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu.

Putusan Nomor 491 K/TUN/201212Hari/Tanggal : Selasa, 6 Desember 2011;Waktu : 09.00 WIB;Tempat : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KantorCabang Pacitan;Jalan Jendral A.

Putusan Nomor 491 K/TUN/201214November 2011 tentang Keputusan Penetapan Jadwal Lelang Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Nomor SPNT106/WKN.10/KNL06/2011 dan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang tanggal 22November 2011 Nomor B.3960KC/XVI/ADK/ 11/2011 yang dikeluarkan olehTergugat I terhadap Sertipikat Hah Milik Nomor 29 luas tanah 338 m?

Putusan Nomor 491 K/TUN/201222MAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 22000075422

285 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 285 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi memutuskansebagai berikut dalam perkara: NENGAH LODRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDusun Rincung RT/RW 002/001, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung,Kabupaten Lombok Barat, pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikankuasa kepada: 1. Cleopatra, SH., 2. Fitria, SH., 3. Hani Usmandani, SH.

Putusan Nomor. 285 K/TUN/2012mengalihkan hak kepemilikannya kepada siapapun atau pihak ketigalainnya;8.

Putusan Nomor. 285 K/TUN/2012Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan dan kemudianmemerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana terurai pada obyek gugatan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagaiberikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Putusan Nomor. 285 K/TUN/201210Tergugat dikatakan tidak Prosedur oleh karena itu pihak Tergugatmembantah dalildalil gugatan Penggugat yang tidak dapat dibuktikankebenarannya;Eksepsi Tergugat II Intervensi:1. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi membaca dan seterusnya;2.

Putusan Nomor. 285 K/TUN/2012

yangberisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusanTUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi :.

Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;. Berisi tindakan hukum TUN;. Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;. Bersifat konkrit, individual dan final;oOo ao BF WN BF.

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Keenam persyaratan tersebut bersifat komulatif, artinya untuk dapat dijadikanobyek sengketa di Peradilan TUN, keputusan TUN harus memenuhi keenampersyaratan tersebut.Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kewenangan absolut dariPengadilan Tata Usaha Negara mengalami pembatasanpembatasan, baiksecara langsung maupun tidak langsung, baik pembatasan karena lahirnyaundangundang maupun karena yurisprudensi.

Pengadilan Negeri, sehingga apa yang dilakukan oleh kantorlelang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan sehingga termasukketentuan pasal 2 UndangUndang Peratun (No. 150K/TUN/1994, tanggal 791995) jo No. 47 K/TUN/1997, tanggal 26011998 jo No. 245 K/TUN/1999,tanggal 308 2001);b) Sengketa Kepemilikan TanahKaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengankepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara,melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua

(No. 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo 16 K/TUN/2000,tanggal 2822001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 2421998);c) Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untukmenimbulkan perjanjian, kaidah hukumnya adalah bahwa segala KeputusanTUN yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupunditerbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri,ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yangmenjadi dasar hukum antara kedua belah pihak, haruslah

Para Penggugat Kehilangan Hak Untuk MengajukanGugatan Dengan Objek Sengketa TUN a = quo a.

a quo, namun Para Penggugat telahkehilangan hak untuk mengajukan gugatan dengan ObjekSengketa TUN a quo.

PutusanMahkamah Agung Nomor 255 K/TUN/2020 tanggal 30 Juni 2020.Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat telahkehilangan hak untuk mengajukan gugatan TUN a quo, sehinggacukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard) ;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak BerwenangMemeriksa Objek Sengketa TUN a quo (kompetensi relatif)a.

TUN a quo hanyalah Objek Sengketa TUN a quo, yaituKeputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTSII/2001 tanggal15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HutanTanaman Kayu Pertukangan Kepada PT.

SRL sertaMasyarakat pada hari Kamistanggal 4 Juli 2019.Bahwa Kesepakatan tersebutdiatas tidak memiliki hubungandengan objek TUN II yang masaberlaku objek TUN II sampaidengan 23 Mei 2018.

HAWATI SUBHI, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di JalanLatassakka No. 36, Kelurahan Lumpue, KecamatanBacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 19 September 2012 danPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 18 K/TUN/2012/P.TUN.Mks,tanggal 20 September 2012 tentang Kuasa Insidentiluntuk beracara di Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar ; Yang selanjutnya disebut sebagal............ccceeeseeeeeesHal 5 dari 15 hal. Pts.

Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari1993, Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994 danNomor: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 MaretMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan memoribanding dengan alasanalasan yang pada pokoknya dapat disimpulkansebagaiberikut :e Keberatan pertama, Tergugat II Intervensi1,Tergugat II Intervensi2 dan Tergugat II Intervensi3/Para Terbanding tidak dapat menunjukkan lokasiyang sebenarnya sebagai miliknya, sedangkan

Nomor : 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor :41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994, danReg.

Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 MaretBahwa oleh karena telah terbukti gugatan ParaPenggugat diajukan telah melampaui tenggang waktusebagaimana pertimbangan hukum di atas, makaeksepsieksepsi dari Tergugat, Tergugat MIIIntervensi1, 2 dan 3 tidak perlu dipertimbangkanBahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diajukantelah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari sebagaimana disyaratkan Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986, maka pokok gugatanPara Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi

94 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 94 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:AHMAD MAPPAGAU KARAENG MONCONG, SH,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan BantaBantaeng No.77 Makassar, pekerjaan Wiraswasta,Pemohon Kasasi dahulu Pembanding / Penggugat;melawan:1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,tempat kedudukan Jalan A.P.

No. 94 K/TUN/2011sertifikat ketika itu (Polda Sulawesi Selatan dan Barat) memiliki data yuridis yangdipersyaratkan bagi setiap pemohon antara lain berupa Girik atau Rincik, Akta JualBeli, Akta Hibah, Akta Tukar menukar yang sah, jika tidak maka terbukti tindakanTergugat yang menerbitkan sertifikat diatas tanah tersebut adalah sewenangwenangdan melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni azas kecermatan,azas ketelitian, azas keterbukaan, azas kesamaan perlakuan dan perlindungan hukumdan

No. 94 K/TUN/2011demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatanPenggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;3.

No. 94 K/TUN/2011Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telahmengambil putusan, yaitu putusannya No. 88/G.TUN/2009/PTUN.MKS tanggal 29April 2010 yang amarnya sebagai berikut :Dalam Eksepsi :. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;Dalam Pokok Perkara :. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;.

No. 94 K/TUN/201114Supandi, SH., M.Hum dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. HakimHakimAgung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebutdan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh para pihak ;Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd/ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MHttd/ Prof. Dr. H.

/2010 tanggal 16 maret 2011 Jo.Putusan Kasasi MahkamahAgung RI No.274 K/TUN/2008 tanggal 21 januari 2009 Jo.

Putusan kasasi Mahkamah Agung RI No.274 K/TUN/2008 tanggal 21 Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta no.02/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 22Mei 2008 Jo.

/2010 tanggal 16 maret 2011Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.274 K/TUN/2008 tanggal 21januari 2009 Jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RINo.274 K/TUN/2008 tanggal 21 Januari 2009 Jo.

Haryono No. 20 kelurahan Tebet Barat, Kecatamatan Tebet KotaAdministrasi Jakarta Selatan (bukti T.I, II, III, IV dan V 7) yang terbit dengandasar alasan pada putusan TUN No. 29 PK/TUN/ 2010 tanggal 16 Maret2009, tidak menjadi halangan untuk mempertimbangkan materi gugatan perkara inidari segi kepemilikan, karena ternyata dari yang telah Majelis pertimbangkan,Penggugat adalah sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang terletak di Jl.MT.