Ditemukan 99219 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : system systems situm sitam
Penelusuran terkait : Sistem pendidikan Sistem budidaya tanaman Sistem pendidikan nasional Sistem peradilan anak
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 24-04-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN MALANG Nomor 103/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 24 April 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Roelyalti Utami SE
Terdakwa:
Edi Santoso
16 — 2
  • . / Lahir MU p PLL Oe Ketamin LerempuySuku bangsa ..WPEMe GA cae Agama....Usiam.Alamat ...satfel @ Ket My Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakankembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadilidengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkantersangka membubuhnkan tanda tanganTersangka eL San IO OPUTUSAN PENGADILAN ,Kurungan :Denda > Rp.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 21-09-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1065/Pid.C/2020/PN Sby
Tanggal 21 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AJUN NASUKI, SH
Terdakwa:
Moch. Sumbri
25 — 2
  • WIBGah Tertanqkay (ANGE sss scpsis seaviccssereuswsestatieaiweisdnecereeearacers Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudiandibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutanmenyatakan setuju / membenarkan keterangan yangdiberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepatseperti ini.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 23-01-2019 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 10/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 23 Januari 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Roeliyati Utami SE
Terdakwa:
Frilia Windy
17 — 2
  • Kantor Satrel fe to MiAlamat ue BARON RP loka aan OS Labu Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakankembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadilidengan sistem peradilan cepat seperti ini.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 23-07-2021 — Putus : 23-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 602/Pid.C/2021/PN Blb
Tanggal 23 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
WAWAN WITANA, SH
Terdakwa:
GUGUN
28 — 14
  • (MakerSaksi II T Basal yang dilangggar iNama: Umur: Thn/ Pasal 233 Ayat 2 Huu (b )Agama : Pekerjaan : 'Tentang : Peraturan Daerah Provinsi Jawa BaratAlamat : Nomor 5 Tahun 2021Menerangkan LBAP cepat ini telah selesai dibuat kemudian, RELAS:dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuksetuju / membenarkan keterangan yang diberikan menghadap ke Pengadilan Negeri Bale Bandungdan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat pada hari Snta Tanggal Ig 4 ule
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Umum
Register : 02-10-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 341/Pid.C/2018/PN Mjk
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Suharmanto, SH
Terdakwa:
SUPRI
20 — 6
  • Oktober 2018 jam 09.00 WIB Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakankembali kepadanya, ybs dinyatakan setuju / membenarkanketerangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem ~ Demikian BAP. cepat it ra db vai x ee sebenarnya SeemanPeradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan lersangka sumpah / jabatan, eo dan Ntandatang vani pada har Rabumnembabuhkan tanda tangan, seer tanggal 01 Oktober 2048 japf421.00 WIB ,
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 02-10-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 2489/Pid.C/2020/PN Sby
Tanggal 2 Oktober 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SUHARIYANTO,ST
Terdakwa:
ELIYA MARIANA
18 — 0
  • Untuk menguatkanja tangan Sait abuet. encenarkan keterangan yanggan sistem peradilan cepattersangka membubuhkanFUT ELTA SSN N49 SOs A Gee ane ee ace aDemikian BAP cepat ini dibuat dengsebenamya atas kekuaran sumpah / jabaiit dan di tanda tangani =4a == langgal. he 25" SWinnseeaeeee vie De cai Met JSAN PENGADILANigan2wan Barang BuktiPerkaraTanda tanganPanitera Tanda tangan 9
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 25-09-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN MALANG Nomor 220/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 25 September 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HERI MULYONO, S. AP
Terdakwa:
Delly Ressi Buana
25 — 6
  • MJalan Simpang Mojopahit Nomor Telp. (0341) 353939ALANGKode Pos 65119 BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /gup, diadilidengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuktersangka membubuhnkan tanda tanganTersangk GOPRO YUSTITIA de a NO.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 13-07-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 243/Pid.C/2021/PN Blb
Tanggal 13 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HERLI,SH
Terdakwa:
HERBERT ALFNUS
30 — 5
  • z kareja h, (aga Jarak , TERMOGAA BAP Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian RELAS :dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuksetuju / membenarkan keterangan yang diberikan manors Oy oe pengadilan Nop ha Bale Bandundan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat pada hari paleen tanggal 202 ~os ini untuk tersapgkemembubuhkan tanda Pukul Q WIB. Ai fen ova anny.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 03-12-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 05-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 4602/Pid.C/2020/PN Sby
Tanggal 3 Desember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AJUN NASUKI, SH
Terdakwa:
SUTRISNO
20 — 2
  • WIB dan tertangkap tangan Melanggar Protokol Kesehatan..........wnenannn Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudiandibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutanmenyatakan setuju / membenarkan keterangan yangdiberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepatseperti ini.
Pengadilan PN Banjar Pidana Umum
Register : 12-07-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN Banjar Nomor 76/Pid.C/2021/PN Bjr
Tanggal 12 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HADI WINARSO S.SOS
Terdakwa:
Sari Setiawati
30 — 14
  • ., pada haridiberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, io targgal OR.... ft. or "Ses pukuluntuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya AZZ...dibawah ini : Tersangka Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benamya mengingat sumpah jabatan pada saatsekarang ini kemudian di tutup dah ditanda tangani di Banjar pada hari janggal, butanseita tahun tersebut di atas, POL ES ORre. > >,
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 23-07-2021 — Putus : 23-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 570/Pid.C/2021/PN Blb
Tanggal 23 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
WAWAN WITANA, SH
Terdakwa:
NUNUNG
21 — 5
  • ., Alamat : Tipak MEUYe DI fea HARDMenerangkan : Contti zee Pow TawOa Joba an nwRELAS: ;BAP Cepat ini telah selesai dibuat, kemudiandibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakansetuju / membenarkan keterangan yang diberikandan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepatseperti ini untuk tersangka membubuhkan tanda Memerintahkan tersangka tersebut diatas untukmenghadap ke pengadilan Negeri Bale Bandungpada haristOtanggaloy yuis 2021 Wib.Pukul of pate t 1 misangen Demikian BAP Cepat dibuat dengan sebenar
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 24-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 3830/Pid.C/2020/PN Sby
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
EFENDI SUHARTONO
Terdakwa:
EDISON
21 — 0
  • WIBn setuju/membenarkan . kepadanya yang bersangkutan dinyatakaketerangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubunkan * ST =. :epee AAU Riistanda tangan.Tersangka a GBp Pip fxr PUTUSAN PENGADILAN .Kurungan ee eres sseelunesees PELAKSANAAN HUKUMANDenda : Rp.BQ 4" ates ET Perlakuan Barang Bulti : V.!."
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 02-10-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 2491/Pid.C/2020/PN Sby
Tanggal 2 Oktober 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SUHARIYANTO,ST
Terdakwa:
EDY SANTOSO
25 — 1
  • ,aan ine a = eas aaaee STE aces asco nejibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan Be isee A Ber ee int dibtnenyatakan setuju / membenarkan keterangan yang gityty : a Bulgliberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat eral ye me aeeperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan j.., ae anda fangan JTUSAN PENGADILANrunganqdalakuan Barang Bukti/a PerkaraTanda tanganTanda tangan HakipnPanitera=
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 02-10-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 2567/Pid.C/2020/PN Sby
Tanggal 2 Oktober 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SUHARIYANTO,ST
Terdakwa:
MARISA MAYANGSARI
25 — 2
  • Wib, tersangka telali.........erccetesteeeeeee tanga iam, Ce Owdan tertangkap tangan....ccc.ccenecce essere Pe a a alli ali Seielah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudiandibacakan kemball kepadanya, yang bersangkutanmenyatakan setuju / membenarkan keterangan yangdiberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepatseperti ini.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Juli 2017 — Ir. Bakri Makka
205 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertimbangan untukmemilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volumepekerjaan yang tinggi diperlukan survei dan penelitian yang sangatmendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biayasangat besar, padahal pengukuran juga lebin mudah dalam pelaksanaan dipihak lain, pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan,sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidaktepat bila digunakan kontrak dengan sistem Lump Sum;Bahwa berdasarkan
    Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekuranganpekerjaan yang diisyaratkan dalam kontrak;Ayat(3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaansetelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengankontrak;Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Pasal 30Ayat(2) : Sistem kontrak Lump Sum ini lebih tepat digunakan untukpembelian barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenispekerjaan borongan
    Harga yang mengikat dalam kontrak sistem iniadalah total penawaran harga;Ayat(3) : Untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah/kurangdimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama ataspekerjaan yang diperlukan.
    Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Pasal 30Ayat(2) : Sistem kontrak Lump Sum ini lebih tepat digunakan untukpembelian barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenispekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untukmasingmasing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahuidengan pasti berdasarkan Gambar Rencana dan Spesifikasiteknisnya.
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 14-02-2018 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kla
Tanggal 28 Februari 2018 — Terdakwa
37 — 8
  • Hal ini juga Ssesuai dengan ajaran tempus delicti dan locus delictiyang berhubungan dengan beberapa aspek dalam hukum pidana;Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ketentuan Pasal 20 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genapberumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelahAnak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun,tetapi belum mencapai umur 21 (dua
    Dari ketentuan Pasal tersebut maka penentuan usia seorang Anakuntuk diproses dalam sistem peradilan pidana, didasarkan pada saat tindakpidana tersebut dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasHakim berpendapat bahwa batas usia 14 (empat belas) tahun dalammenjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan terhadap Anak, didasarkanpada usia Anak pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut.
    Sedangkanapabila penentuan batas usia 14 (empat belas) tahun didasarkan pada saatmenjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan, hal tersebut dapatmenimbulkan ketidakpastian bagi Anak, karena kapan seorang Anak akanHalaman 31 dari 36 halamanPutusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2018/PN Kladijatuhi pidana atau dikenakan tindakan dalam sistem peradilan pidana akandigantungkan pada proses persidangan yang dalam prosesnya jadwalpersidangan bisa bergeser dari waktu ke waktu, menyesuaikan acara yangberlangsung dalam
    Hal ini Sesuai denganketentuan pasal 2 huruf j UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, yang mengendaki agar dihindaripembalasan terhadap Anak; Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat,khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapatdipelihara; Bahwa pemidanaan juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana
    Di dalam Pasal 1 angka (6)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak, disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkaraHalaman 33 dari 36 halamanPutusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2018/PN Klatindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian yangadil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, danbukan pembalasan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1887 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LION SUPER INDO;
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian untuk sistem pembukuan, Pemohon Banding sudahmenggunakan program komputerisasi yang dibuat sendiri oleh tim programerPemohon Banding dengan basis online (web based);Kronologis Pemeriksaan Sampai Dengan Keberatan1.Pemeriksaan dimulai tanggal 27 Oktober 2011 melalui surat Pemberitahuandari Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara Nomor Pemb135/WPJ.21/KP.0605/2011 tanggal 28 September 2011, terlampir (lampiran1) dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN135/WPJ.21/KP.0605/2011 tertanggal 28
    Kemudian beberapa hari kKemudianTerbanding menyatakan kepada Pemohon Banding bahwa data tersebut tidakdapat diolah atau digunakan oleh Terbanding karena berbentuk Text File,sehingga Terbanding akhirnya meminta data jurnal listing untuk kedua kalinyadalam bentuk format excel file dari divisi accounting;Bahwa dari divisi accounting, dari sistem yang ada untuk data jurnallisting tidak bisa langsung dibuka atau disediakan dalam bentuk format excel fileapalagi menarik data jurnal listing dalam bentuk
    Informasi Perpajakan;Pasal 1Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem InformasiPerpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untukmendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak.Pasal 2Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan AplikasiSistem Informasi Perpajakan adalah sebagaimana diatur dalamlampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE10/PJ.52/2006tentang Perekaman SPT Masa, Konfirmasi Faktur Pajak, DanLangkahlangkah
    UndangUndang KUP, karena apabila Majelismempertimbangkan datadata yang disampaikan pada saatpersidangan, sedangkan datadata tersebut tidak pernahdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali kepada PemohonPeninjauan Kembali pada saat pemeriksaan, maka hal tersebutakan menjadi preseden buruk di masa depan dimana WajibPajak menyampaikan dokumen pendukung bukan pada saatpemeriksaan tetapi pada saat persidangan banding;Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa,disampaikan aspek yuridis dalam sistem
    Putusan Nomor 1887/B/PK/PJK/201 7adjective law) adalah untuk mempertahankan hukummateriil (materiele recht, substantive law);Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009merupakan hukum formal atau hukum acara (formele recht,adjective law) yang mengatur tata cara pemenuhan hak dankewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.Bahwa secara formal, aturan mengenai
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 16-09-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 28-01-2022
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 28/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
Ir. HENDRA JAYA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
234 — 134
  • PUTUSANNOMOR : 28/G/2021/PTUN.SMDDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama, dengan acara biasa yang pemeriksaannya dilakukan secaraelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (eCourt), telahmenjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalamsengketa antara :Ir. HENDRA JAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.Letjend. S.
    mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Sertifikat HakMilik Nomor 328/Desa/Kelurahan Karang Joang Tanggal 03Oktober 1984 dengan GS Nomor : 1954/1984 tanggal 28September 1984 dengan luas 8.100 m2 Atas NamaNGADENAN.4.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam sengketa Tata Usaha Negara ini.Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihakTergugat telah menyampaikan Jawabannya pada persidangan yangdilakukan secara elektronik melalui Sistem
    Joang tanggal 3Oktober 1984, GS Nomor 1954/1984 tanggal 28 September 1984 atasnama Ngadenan Kwee, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah danHalaman 19 dari 41 HalamanPutusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMDberkekuatan hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yangberlaku;3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telahmengajukan replik secara tertulis pada persidangan yang dilakukansecara elektronik melalui Sistem
    Informasi Pengadilan (eCourt) tanggal4 November 2021 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telahmengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan yang dilakukansecara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (eCourt) tanggal18 November 2021 ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yangtelah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dandicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopi pembandingnya
    Putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secaraelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (eCourt) pada hari Rabu,tanggal 26 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu olehWINARJI DIAN KENEDI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda, dengan disampaikan dan diberitahukan secaraelektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.HAKIM KETUA MAJELISHAKIM ANGGOTA,ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.I.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 22-02-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat:
HANG HUANG, SE
Tergugat:
PT. Bank Mandiri Persero, Tbk Cabang Samarinda
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Samarinda
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda
38 — 8
  • kreditur in cosu TERGUGAT baik pokok maupunHalaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pat.G/2019/PN Smrbunganya dan tidak dijelaskan secara tertulis jadwai angsuran berapasesungguhnya kewajiban yang harus dibayar PENGGUGAT perbulannyaterhadap Perjanjian (Credit, hal tersebut menimbulkan sengketa antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT, ketidakpastian jumlan hutang (baikpenghitungan pokok, bunga dan denda) tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab TERGUGAT yang lalai dan tidak hatihati menjalankan sistem
    ANUGERAH JAYA LAMA(KREDITUR), putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetapPertimbangan hukumnya pada hal 21: "denaan memperhatikan osos keadilondan kepatutan, maka cukuo beralasan untuk menentukan menaenai sistemoembavaran hutana PENGGUGAT keoada TERGUGAT sebaaai berikut :bahwa hutang PENGGUGAT sebesar Rp. 1.494.035.000,(satu milyar emoatratus sembilan puluhiuta tiaaouluh lima ribu rupiah) wajib dibavarkan kepadaTERGUGAT denaan sistem dianasur atau dicicil denaan jumlah yang harusdibayar pada
    Tergugat juga menolak dengan tegas Posita Gugatan yang berkaitan denganfrasa Debitur Beretikad Baik (Vide: Posita Gugatan Halaman 2 angka 3,halaman 4 angka 9 dan Petitum halaman 9 angka 2). demikian pula dengan frasalalai dan tidak hatihati menjalankan sistem perbankkan yang baik (vide: PositaGugatan halaman 4 angka 7), karena sangat tidak mendasar dan mengadaada,fakta hukumnya adalah Penggugat telah Wanprestasi.4.
    Ketidakpastian jumlah hutang dan Tergugat lalai dan tidak hatihatimenjalankan sistem perbankkan yang baik (vide: Posita Gugatan Halaman 4angka 7);b.
    Ketidakjelasan jumlah hutang Penggugat kepada tergugat dan Terguatlalai dan tidak hatihati menjalankan sistem perbankkan yang baik (vide;Posita Gugatan Halaman 4 angka 7);b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503 K/Pdt/2016
Tanggal 20 Juni 2016 — PT FANINDO CIPTA PROPERTINDO VS SRI HASTUTI
95 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembeliandan pembayaran 10 (sepuluh) unit ruko tersebut;Bahwa sistem pembelian dan pembayaran yang dijelaskan oleh MarketingTergugat adalah bahwa rukoruko yang akan dibangun pada tahun 2013dan pembayarannya bisa dilakukan dengan cash/cash bertahap ataudengan fasilitas perbankan (KPR);Halaman 4 dari 32 hal.
    Nomor 503 K/Pdt/201610.11.Bahwa Penggugat percaya dengan penjelasan dari Marketing Tergugatsehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli, yang dibuat oleh Tergugat tidakdibaca lagi;Bahwa ternyata Tergugat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)memisahkan sistem pembayaran antara cash/cash bertahap dan KPRBank, dan Tergugat mencoret keterangan pembayaran secara KPR didalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, sehingga Penggugat terpaksamelakukan pembayaran dengan sistem cash bertahap karena bangunanbangunan
    Nomor 503 K/Pdt/201612.13.jujur dari Tergugat, yaitu mengenai Sistem pembayaran yang dipisahkanantara cash/cash bertahap dengan KPR melalui fasilitas bank, dan jugawaktu pembangunan rukoruko tersebut yang sampai saat ini belumdibangun, pada hal penjelasan dari Marketing Tergugat mengatakan rukoruko tersebut akan dibangun pada tahun 2013;Bahwa ketidaksesuaian antara penjelasan Marketing dengan PerjanjianPengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat, termasuk perbuatanmelawan hukum, yang menyebabkan
    Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor0229/PPJBRK/BOTANIA2/CASHBERTAHAP/NOVEMBER 2012tertanggal 20 November 2012, untuk Blok B3/12, dengan harga jualtotal sebesar Rp627.068.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh jutaenam puluh delapan ribu rupiah);Bahwa berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli di atas, sistempembayaran dilakukan yang disepakati adalah dengan sistem cash bertahap,dengan jatuh tempo pembayaran setiap bulannya adalah tanggal 20 bulanberjalan.
    Dimana berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Belitersebut, sistem pembayaran dilakukan yang disepakati adalah dengansistem cash bertahap, dengan jatuh tempo pembayaran setiap bulannyaadalah tanggal 20 bulan berjalan. Dari hasil pemeriksaan persidanganTermohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi hanya menepati pembayarantepat waktu hingga angsuran 3 saja, selebinnya Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menepati pembayaran hinggaangsuran tahap 13;Bahwa menurut Prof.