• Dengan demikian Tergugat telahmelanggar pasal 90 ayat (1) UU No. 13 tahun 2013, karena membayar upah kepadaPenggugat di bawah UMP NTT.Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat bukan saja Tergugat membayar upahdibawah dibawah UMP, akan tetapi Tergugat juga tidak memberikan tunjangan Jabatansebagai mana yang dalam setiap SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh Tergugat.Yang aneh lagi dalam setiap SK (Surat Keputusan)tidak tercantum besarnya upabh/gajidan besarnya tunjangan jabatan.

  Dengan demikian, maka Penggugat tidak mengetahuidengan pasti berapa besar gaji/upah plus tunjangan jabatan yang diberikan Tergugatkepada Penggugat.

  Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat tidak pernah diberikan tunjanganJabatan sebagaimana SK (Surat Keputusan) pengangkatan Penggugat sebagai Guru danKepala Sekolah Dasar (SD) Petra Alak tanggal 27 juni 2007 sampai dengan Agustus2012 ini.Tunjangan Jabatan Penggugat selain upah/bulan adalah sebesar Rp.500.000/bulan.September 2007 s/d Desember 2007 4 bulan x Rp.500.000 Rp .2.000.000,Januari 2008 s/d Desember 2008 12 bulan x Rp.500.000 Rp. 6.000.000,Januari 2009 s/d Desember 2009 12 bulan x Rp

  Menyatakan Tergugat melanggar pasal 89 ayat (10) dan pasal 90 ayat (1) UUNo. 13 tahun 2003, serta tidak membayar Tunjangan Jabatan sejak September2007 s/d Agustus 2012, terhadap hakhak Penggugat.2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak Penggugat sebesarRp.40.200.100, (Empat puluh juta dua ratus ribu seratus rupiah).3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak Penggugat sebesarRp.40.200.100, (Empat puluh juta dua ratus ribu seratus rupiah).4.

  Bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana butir 6 dalam gugatannya adalah mengadaada dandiuar kewajaran, sebab disamping Penggugattelah mengetahui minimnya hasil/pendapatansekolah/yayasan perbulannya juga pembayaran tunjangan jabatan sebesar Rp.500.000,perbulan tidak memiliki dasar perhitungan dan tidak diperjanjikan sebelumnya sehinggatuntutan tersebut patutlah untuk dikesampingkan.7.

• SAPTO SRI SUHARTOMO, Pangkat AjunKomisaris Besar Polisi Nrp. 63100805 jabatan Kepala Sub BidangNarkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, IBNU SUTARTO, ST.

  ,Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 76010892 jabatan Kaur pada SubBidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang dan EKO FERYPRASETYO, S.Si, Pangkat Penata, NIP. 198302142008011001,jabatan Paur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor CabangSemarang.Sedangkan terhadap shabu dan barangbarang lain yang berkaitanyang ditemukan dalam penguasaan saksi YULIUS YANUARDHITAternyata setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris di LaboratoriumForensik Polri Cabang Semarang terhadap barang bukti masingmasing berupa 2

• ,Apt,Jabatan Ps. Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medandan Supiyani,S.Si.

  ,Apt, Jabatan Ps. Kasubbid Narkoba padaLaboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani,S.Si.

• ., Jabatan General Manager PT. Sandratex;2 Nanang S Wijaya, Jabatan Kepala Seksi Personalia PT. Sandratex;3 H. Sjamsudin Achir, Jabatan Kepala Seksi Umum PT. Sandratex;ketiganya adalah Staff pada PT. Sandratex Unit Rempoa berdomisili diJalan Ir. H. Juanda Rempoa Ciputat, Kota Tangerang Selatan,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2012 ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;melawan:1 Sri Winarti, bertempat tinggal di JIn.

  No. 642 K/Pdt.Sus/2012110Bahwa hubungan Almarhum Prabuono dan Tergugat telah dimulai danmempunyai masa kerja sebagai berikut :Nama : PrabuonoNIK : 2392Bagian / Seksi : Weaving / Sie laboratJabatan / golongan : Kasubsi/ gol.VMulai bekerja : 16 Pebruari 1971Di PHK meninggal dunia tanggal : 08 Pebruari 2011Masa Kerja : 40 tahunBahwa almarhum Prabuono merupakan karyawan di perusahaan Tergugat sejaktanggal 16 Pebruari 1971 ;Bahwa almarhum Prabuono mempunyai jabatan Kasubsi bagian Weaving I;Bahwa Tergugat

  perhitungan 2 (dua) kalipesangon Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan Pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak Pasal 156 Ayat (4) ;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar menjatuhkan putusan sebagaiberikut :Primair :Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;2 Memerintahkan Tergugat agar membayar konpensasi kematian kepada ahli warisalmarhum :Nama : Prabuono.Nik 12392,Jabatan

• No. 409 K/Pid.Sus/201810)1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Baratyang telah dilegalisir Nomor 823.4242 tanggal 19 Mei 2014tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama M.BAKRI JAYA NIP. 196006261989031014;11)2 (dua) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Majene yang telahdilegalisir Nomor 820/BKDD/996/XII/2011 tanggal 1 Desember2011 tentang Pengangkatan dari Jabatan Lama ke Jabatan Baruatas nama M.

  BAKRI JAYA NIP. 196006261989031014;12)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan yang telah dilegalisirNomor 820/BKDD/1003/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Bidang Bina Margapada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene atas nama M.BAKRI JAYA NIP. 196006261989031014;13)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan yangtelan dilegalisir Nomor 820/BKDD/1004/XII/2011 tanggal 2Desember 2011 tentang Telah Menduduki Jabatan Kepala BidangBina Marga pada Dinas

• Bahwa sudah lewat rapat desa dan saksi pernah menghadapKetua BPD, pada waktu itu Ketua BPD diam saja ternyata tidakmenyetujui ; Bahwa Saudara TAMSIR dalam pemerintahan desa adalahsebagai Perangkat Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo,Kabupaten Pati dengan jabatan sebagai Kepala Dusun (Kadus)Rendole sesuai SK.

  saksi dalam Pemerintahan Daerah KabupatenPati adalah Kabag Tata Pemerintahan Setda Pati ;Bahwa tugas dan tangungjawab saya adalah membantu asistensatu menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan bidangpemerintahan umum, Pemerintahan desa dan Pertanahan ;Bahwa jabatan TAMSIR adalah Kadus Rendole, Desa Muktiharjo,Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati sedangkan jabatan EDYSUYANTO, ST. adalah Kasi pemerintahan desa, DesaMuktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;Bahwa mekanisme pembuatan Surat

  harus Jelas ; Penataan Bengkok Desa, Haknya masingmasing adapetunjuk dari Bupati seperti Putusan, jabatan kosongdengan bengkok berapa ; Bahwa yang menentukan perangkat desa mendapatkanbengkok desa adalah Rapat desa yang terdiri dari seluruhperangkat desa dan seluruh anggota BPD hasilnya dibuatkanPerdes dan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati ; Bahwa ketentuan SK dalam bengkok desa itu ketentuannyaadalah SK harus sesuai dengan bengkok desa yang ada ; Bahwa apabila ada kekosongan jabatan dalam

  perangkat desa,misalnya persangkat desa Kasi Pemerintahan meninggal duniapihak pemerintahan desa yang harus secepatnya mengajukankekosongan jabatan tersebut dan tidak perlu merubah hakhaknya dari jabatan yang kosong tersebut kalau ada perubahantentunya akan timbul permasalah yang baru akibat perubahantersebut ; Bahwa dalam pelaksanaannya di desa harus sesuai denganpetunjuk dari Bupati kalau tidak sesuai petunjuk dari Bupati,Batal Demi Hukum ;Halaman 29 dan 56 Putusan Nomor.93/Pid.B/2015/PN Pti.

  Pati Nomor 141/005/1990 tanggal 11 Juni1990 menduduki jabatan sebagai Pembantu Kepala Dusun Rendole; Bahwa benar atas jabatan sebagai Pembantu Kepala DusunRendole saksi Tamsin Warso mendapatkan tanah bengkok desaberupa sawah seluas 0,600 Ha dan 1,655 Ha ; Bahwa benar kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala DesaMuktiharjo Nomor 141/03/2003 tanggal 02 Pebruari 2003 saksiTamsir bin Warso diangkat menjadi Kepala Dusun Rendole dan atasjabatan sebagai Kepala Dusun Rendole maka saksi Tamsir binHalaman

• 3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

  a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atas nama Tersangka Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana, NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres.

  b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/02/IV/2020 tentang pencarian orang atau penangkapan terhadap Tersangka atas nama Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana, NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres., serta Surat Permohonan Bantuan Pencarian terhadap Tersangka atas nama Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan

  Prama Arta HarinantoWicaksana, NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 TimPamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup APaspampres.b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang NomorDPO/O2/IV/2020 tentang pencarian orang atau penangkapanterhadap Terdakwa atas nama Sertu Prama Arta HarinantoWicaksana, NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 TimPamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup APaspampres., serta Surat Permohonan Bantuan Pencarianterhadap Terdakwa atas nama Sertu Prama Arta HarinantoWicaksana

  NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 TimPamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup APaspampres sesuai dengan Nomor B/382/IV/2020 tanggal 30April 2020 dari Asintel Danpaspampres.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

  Prama Arta Harinanto Wicaksana, NRP21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup APaspampres, Kesatuan Grup A Paspampres., serta SuratPermohonan Bantuan Pencarian terhadap Terdakwa atas nama SertuPrama Arta Harinanto Wicaksana NRP 21110231450690, Jabatan BaUnit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup APaspampres sesuai dengan Nomor B/382/IV/2020 tanggal 30 April2020 dari Asintel Danpaspampres.Bahwa terhadap barang bukti berupa Suratsurat yang diajukan olehOditur Militer dipersidangan

  Prama Arta Harinanto Wicaksana, NRP21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup APaspampres, Kesatuan Grup A Paspampres., serta SuratPermohonan Bantuan Pencarian terhadap Tersangka atas namaSertu Prama Arta Harinanto Wicaksana NRP 21110231450690,Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, KesatuanGrup A Paspampres sesuai dengan Nomor B/382/IV/2020 tanggal 30April 2020 dari Asintel Danpaspampres.Bahwa barang bukti berupa Suratsurat tersebut menerangkanketidakhadiran Terdakwa di

  nama Sertu Prama ArtaHarinanto Wicaksana, NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres., serta Surat PermohonanBantuan Pencarian terhadap Tersangka atas nama Sertu Prama Arta HarinantoWicaksana NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup APaspampres, Kesatuan Grup A Paspampres sesuai dengan Nomor B/382/IV/2020tanggal 30 April 2020 dari Asintel Danpaspampres.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

• Fakhruddin Jabatan Kabid Linmas Bakesbang Kab Pidie.38. 1 (satu) lembar surat fotocopy Cek penarikan Dana Diyat tahun 2005 No.AL 012224, tanggal 9-01-2006 Nilai uang sebesar Rp. 619.000.000 (enamratus sembilan belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bupati Pidie Ir.M. Abdullah dibelakang Cek tertulis Nama serta tanda tangan Drs.Fakhruddin Jabatan Kabid Linmas Bakesbang Kab Pidie.39. 1 (satu) lembar surat fotocopy Cek penarikan Dana Diyat tahun 2005 No.

  Fakhruddin Jabatan Kabid LinmasBakesbang Kab Pidie.40. 1 (satu) lembar surat fotocopy Cek penarikan Dana Diyat tahun 2005 No.AL 012226, tanggal 3-04-2006 Nilai uang sebesar Rp. 119.000.000,-(Seratus sembilan belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bupati PidieIr. M. Abdullah Yahya dibelakang lembaran Cek tertulis Nama serta tandatangan Drs. Fakhruddin Jabatan Kabid Linmas Bakesbang Kab Pidie.41. 1 (satu) lembar surat fotocopy Cek penarikan Dana Diyat tahun 2005 No.

  Fakhruddin Jabatan Kabid Linmas Bakesbang Kab Pidie.42. 1 (satu) lembar surat fotocopy Surat Permohonan kirim Uang tanggal 17Januari 2006 Nilai uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah),Atas Permintaan Surat Bupati Pidie untuk disetor ke BRI Cab Sigli.43. 1 (satu) lembar surat fotocopy Surat tanda penyetoran tunai Dana Diyatdari PT bank BPD Cab Sigli, tanggal 9-01-2006 Nilai uang sebesar Rp.619.000.000,- (Enam ratus Sembilan belas juta rupiah).3044. 1 (satu) lembar surat fotocopy

  Fakhruddin Jabatan Kabid Linmas Bakesbang Kab Pidie.1 (satu) lembar surat fotocopy Cek penarikan Dana Diyat tahun 2005 No. AL012224, tanggal 9012006 Nilai uang sebesar Rp. 619.000.000 (enam ratus sembilanbelas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bupati Pidie Ir. M. Abdullah dibelakangCek tertulis Nama serta tanda tangan Drs. Fakhruddin Jabatan Kabid LinmasBakesbang Kab Pidie.1 (satu) lembar surat fotocopy Cek penarikan Dana Diyat tahun 2005 No.

  Fakhruddin Jabatan KabidLinmas Bakesbang Kab Pidie.1 (satu) lembar surat fotocopy Cek penarikan Dana Diyat tahun 2005 No. AL 012225,tanggal 3042006 Nilai uang sebesar Rp. 383.000.000, (Tiga ratus tiga puluhdelapan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bupati Pidie Ir. M. Abdullah Yahyadibelakang lembaran Cek tertulis Nama serta tanda tangan Drs.

  Fakhruddin Jabatan Kabid Linmas Bakesbang Kab Pidie.1 (satu) lembar surat fotocopy Cek penarikan Dana Diyat tahun 2005 No.AL 012224, tanggal 9012006 Nilai uang sebesar Rp. 619.000.000 (enamratus sembilan belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bupati Pidie Ir.M.

  Fakhruddin Jabatan Kabid LinmasBakesbang Kab Pidie.1 (satu) lembar surat fotocopy Cek penarikan Dana Diyat tahun 2005 No.AL 012226, tanggal 3042006 Nilai uang sebesar Rp. 119.000.000,(Seratus sembilan belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bupati PidieIr. M. Abdullah Yahya dibelakang lembaran Cek tertulis Nama serta tandatangan Drs.

• GUNAWANjabatan Komisaris (tidak punya saham), saksi ALEX HARTONO GUNAWANtidak memiliki jabatan (hanya pemegang saham sebesar 8%)dan saksi VINA AJENG jabatan Direktur (sebagai pemegang sahamsebesar 8%).Bahwa tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai Akta PendirianPT. Graha Kencana Megah yaitu:1.

  GUNAWAN jabatan Komisaris (tidak punya saham), saksiALEX HARTONO GUNAWAN tidak memiliki jabatan (hanya pemegangsaham sebesar 8%) dan saksi VINA AJENG jabatan Direktur (Sebagaipemegang saham sebesar 8%).Pada tahun 2013 antara Terdakwa dengan pihaknya saksi SUGENGNUGROHO bersama keluarganya disepakati akan diadakan kerjasamapembangunan Hotel di Yogyakarta akan dilanjutkan dengan mekanismesesuai keinginan Terdakwa.Kemudian pada bulan April 2013 dibuka rekening BCA di Bang BCA KantorCabang Utama (KCU

  System pengendalian intern dalampendokumentasian catatan dan filling tidak teratur serta tidak lengkap,sampai akhir pemeriksaan dokumen tidak diserahkan kepada pemeriksa,fungsi dan jabatan tidak dilaksanakan sesuai praktek bisnis dalamperseroan, karena pengelolaan rekening hanya dilakukan oleh pemegangsurat kuasa.

  GUNAWAN jabatan Komisaris (tidak punya saham), saksiALEX HARTONO GUNAWAN tidak memiliki jabatan (hanya pemegangsaham sebesar 8%) dan saksi VINA AJENG jabatan Direktur (Sebagaipemegang saham sebesar 8%).Bahwa tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai Akta PendirianPT. Graha Kencana Megah yaitu :1.

• jabatan itu tidak dapat bertindak sendiri, sehinggajabatan harus diwakili oleh pejabat (ambtsdrager) yang bertindak atas namajabatan itu.

  Selanjutnya, menurut Utrecht karena jabatan itu diwakili olehpejabat, jabatan itu berjalan (Utrecht, Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988, hal. 202) ;Bahwa menurut H.A.

  Logmann dalam bukunya tentang Teori Suatu HukumTata Negara, menyatakan jabatan merupakan bagian dari fungsi atauadministrasi yang bersifat tetap, kekal atau continue yang dapat disandangoleh pejabat (fungsionaris) silih berganti, artinya jabatan itu bersifat tetapsedangkat pejabatnya bergantiganti;b.

  Dengan Menyalahgunakan Kesempatan yang Ada padaJabatan Atau Kedudukan dari Pelaku Tindak Pidanakorupsi ;Bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapatdimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantumdalam ketentuanketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat karenadalam jabatan atau kedudukannya itu ada kekosongan

  Perbuatan yangmenyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabilaseseorang menggunakan sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan untuk tujuantujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengantugas pekerjaannya yang menjadi kewajibannya. Begitu juga pendapat Prof.Dr. Philipus M. Hadjon,SH., yang dalam salah satu tulisannya menyatakan :Berdasarkan asas spesialitas dalam Hukum Administrasi Negara, setiapkewenangan harus dipergunakan sesuai dengan tujuannya. (Dr.

• ., Jabatan Pimpinan Badan PengawasPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ;2. Fatmawati, S.S..MA., Jabatan Pimpinan Badan PengawasPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ;3. Abdullah, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum Humasdan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Selatan ;4.

  ., Jabatan Tim AssistensiBadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi SulawesiKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanAndi Pan gerang Pettarani No.98, Kelurahan Buakana, Kecamatan1 dari hal 10 Put 112/B/2015/PT.TUN.MKSRappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/ BawasluSulsel/11/2015, tanggal 16 Februari 2015 ;TERGUGAT/PEMBANDING ;MELAWANDR.

  ,MH.:4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi ; namabaik, kedudukan Jabatan dan hakhak Penggugat seperti5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalamsengketa ini sebesar Rp.136.000, (seratus tiga puluh enamribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 05/G/2015/PTUN.MKS tersebut dibacakan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2015 dengan dihadiri oleh KuasaHukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum dari Tergugat

• p >MENGADILI:

  • Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
  • Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 203/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 25 Mei 2021 sekedar mengenai lamanya pidana sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

  M E N G A D I L I

  1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Hairul Fathorahman Bin Muhammad Sulham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan

  Agustus 2020;

• 1 (satu) lembar Faktur penjualan Nomor 287539 tanggal7 Agustus 2020;
• 1 (satu) lembar Faktur penjualan Nomor 278158 tanggal 10 Agustus 2020;
• 1 (satu) lembar Faktur penjualan Nomor 190709 tanggal 11 Agustus 2020;
• 1 (satu) lembar Faktur penjualan Nomor 142195 tanggal 13 Agustus 2020;
• 1 (satu) lembar Legalisir Surat Penugasan Nomor 040/IAP/PTK/I/19 atas nama Ahmad Hairul Fathurrahman dengan jabatan

  PERKARA : PDM 177 /PONTI/03/2021 tanggal 18 Mei 2021,yangmenuntut sebagai berikut:Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 139/PID/2021/PT PTK1.Menyatakan terdakwa Ahmad Hairul Fa thorahman Bin Muhammad Sulhamterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjutsebagaimana dakwaan Primatr;.

  Sales SupervisorPT.INDOMARCO ADI PRIMA.Tetap terlampir diberkas perkara.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor203/Pid.B/2021/PN Ptk. tanggal 25 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa Ahmad Hairul Fathorahman Bin MuhammadSulham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukantindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

  penjualan Nomor 169028 tanggal6 Agustus 2020; 2 (dua) lembar Faktur penjualan Nomor 287540 tanggal7 Agustus 2020; 1 (satu) Jlembar Faktur penjualan Nomor 287539 tanggal7 Agustus 2020; 1 (satu) Jlembar Faktur penjualan Nomor 278158 tanggal10 Agustus 2020; 1 (satu) Jlembar Faktur penjualan Nomor 190709 tanggal11 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Faktur penjualan Nomor 142195 tanggal13 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Legalisir Surat Penugasan Nomor 040/IAP/PTK/I/19atas nama Ahmad Hairul Fathurrahman dengan jabatan

  faktafakta hukum yang terbukti dipersidangan, yakni fakta hukum yang didasarkan atas keterangan saksisaksi,keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan,dihubungkan dengan unsurunsur dari Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHPyang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti Ssecara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan

  Menyatakan Terdakwa Ahmad Hairul Fathorahman Bin MuhammadSulham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukantindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalaniTerdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

• MENGADILI:

  1. Menyatakan Terdakwa FERDI YUNANTO Alias FERDI Bin INDRATNO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDI YUNANTO Alias FERDI Bin INDRATNO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan

  dengan nomor 5264 2201 7226 9965

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) buah ID CARD CIGS Bernama FERDI YUNANTO dengan ID Number P0059;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

• 26 (dua puluh enam) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atas nama MEDIAN AKBAR, OKTA DILAWA dan FERDI YUNANTO;
• 10 (sepuluh) lembar kertas hasil temuan internal kasus penggelapan dalam Jabatan

• - Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar selaku Dewan Kawasan Sabang (DKS) Nomor 515/39/2019, Nomor 800/14/2019, Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Saudara Sayid Fadhil dari Jabatan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tanggal 16 Januari 2019 / 10 Jumadil Awal 1440 H,dan Surat Keputusan Gubernur Aceh Selaku

  Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tanggal 16 Januari 2019 / 10 Jumadil Awal 1440 H; -----------------------------------------------

  - Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar selaku Dewan Kawasan Sabang (DKS) Nomor 515/39/2019, Nomor 800/14/2019, Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Saudara Sayid Fadhil dari Jabatan

  Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Walikota Sabang dan Bupati AcehBesar selaku Dewan Kawasan Sabang (DKS) Nomor 515/39/2019, Nomor800/14/2019, Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dengan HormatTidak atas Permintaan Sendiri Saudara Sayid Fadhil dari Jabatan KepalaBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasSabang Tanggal 16 Januari 2019 / 10 Jumadil Awal 1440 H, (untuk selnjutnyadalam Putusan ini disebut Objek Sengketa 1!)

  memintapertimbangan dari DPRA yang pada intinya DPRA tidak keberatan terhadappemberhentian Penggugat dari Jabatannya sebagai Kepala BPKS danmemberikan saran kepada Tergugat Il agar dalam meberhentikan Penggugatharus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Bukti T dan Bukti T IIl14 danBukti T dan Bukti T II15);Menimbang, bahwa membaca secara cermat Bukti Tl dan TII.14 ; BuktiTI,TIL15 bahwa Surat Ketua DPRAceh tidak keberatan dan dapatmempertimbangkan terhadap maksud untuk memberhentikan saudara SayidFadhil dari jabatan

  tangani GubernurProvinsi Daerah Istimewa Aceh selaku Ketua dan Bupati aceh Besar danwalikota Sabang selaku anggota (Bukti TI, TII.34); Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas telah terbuktibahwa penerbitan objek sengketa ke 1 Surat Keputusan Bersama GubernurAceh, Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar selaku Dewan Kawasan Sabang(DKS) Nomor: 515/39/2019, Nomor: 800/14/2019, Nomor: 13 Tahun 2019Tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri SaudaraSayid Fadhil dari Jabatan

  Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa Surat KeputusanBersama Gubernur Aceh, Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar selakuDewan Kawasan Sabang (DKS) Nomor 515/39/2019, Nomor 800/14/2019,Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atasPermintaan Sendiri Saudara Sayid Fadhil dari Jabatan Kepala BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas SabangTanggal 16 Januari 2019 / 10 Jumadil Awal 1440 H,dan Surat KeputusanGubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang

• Pratu Fernanda, NRP 541827, Jabatan Tamtama Pembekalan Siwatpers Dispers, Kesatuan Lanud Maimun Saleh, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan sekarang (saat pembuatan berkas perkara).

• ., M.H. jabatan Kepala Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ;2. FATIMAH RITAWATI SIREGAR S.H., M.Si., jabatan Kepala BagianBantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat ;3. AANG RIZAL ZAMRONI, S.H., M.H. jabatan Kepala Sub. BagianSengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiNusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT :Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:1.

  KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai denganasli) ;: Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, No. 824.4/463/BKDDIKLAT/2016, tanggal 30 Nopember 2016, tentangPenempatan PNS Daerah yang menduduki Jabatan Fungsional Gurudan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTBan. KAHARUDDIN DI (fotokopi dari fotokopi) ;: Keputusan Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian NegaraDenpasar No: 03293/KEP/KU/25200/2016, tanggal 21 Oktober 2016,an.

  Fungsional Guru dan Angka Kredit Bahwa saksi tidak pernah melihat bentuk Sertifikat Pendidik berdasarkanPeraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BadanKepegawaian Negara, No. 03/V/PB/2010 dan No. 14 Tahun 2010, Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya Keputusan Gubernur NusaTenggara Barat, Nomor : 821.21/653/BKD/2020, tertanggal 20 Mei 2020,tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Guru PadaPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;2.

  Fungsional Guru danAngka Kreditnya menyebutkan:ayat (1): Jenjang jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai denganyang tertinggi, yaitu:a.

  Guru UtamaPasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru danAngka Kreditnya menyebutkan:ayat (1): Pegawai Negen yang diangkat untuk pertama kali dalam JabatanFungsional Guru harus memenuhi syarat sebagai berikut:huruf d.

• NaibUsman Nrp. 571869 Danki Markas Korem 151/Binaiya.e 13 (Tiga belas) lembar Surat Perintah Danrem 151/Binaiyatentang pemindahan/penempatan pada jabatan baru Nomor:Sprin/102/I1I/2009 tanggal 20 Maret 2009 kepada KopdaIbrahin Selano Nrp. 31960259300376 Cs. 121 orang.e 12 (Dua belas) lembar Surat Perintah dan Yonif 731/ Kabaresitentang pemindahan/ penempatan pada jabatan baru Nomor:Sprin/34/IV/2009 tanggal 01 April 2009 kepada KopdaIbrahim Selano Cs. 107 orang.Memohon agar tetap dilekatkan dalam berkas

  Bahwa Saksi mengetahui Danrem 151/Binaiya telah mengeluarkan Sprintalih tugas dan penempatan dalam jabatan baru pada sekira bulan Marettahun 2009 terhadap 122 (Seratus dua puluh dua) personel dalam jajaranKorem 151/Binaiya diantaranya adalah Terdakwa dari kesatuan Yonif 731/Kabaresi ke Korem 151/Binaiya dalam hal ini bertugas di Kodim 1503/Tual.3.

  NaibUsman Nrp. 571869 Danki Markas Korem 151/Binaiya.e 13 (Tiga belas) lembar Surat Perintah Danrem 151/Binaiyatentang pemindahan/penempatan pada jabatan baru Nomor:MenimbangSprin/102/III/2009 tanggal 20 Maret 2009 kepada KopdaIbrahin Selano Nrp. 31960259300376 Cs. 121 orang.e 12 (Dua belas) lembar Surat Perintah dan Yonif 731/ Kabaresitentang pemindahan/ penempatan pada jabatan baru Nomor:Sprin/34/IV/2009 tanggal O01 April 2009 kepada KopdaIbrahim Selano Cs. 107 orang.YangtelahdiperlinatkankepadaTerdakwadantelahditerangkansebagaibarangbuktidalamperkarainiternyataberhubungandanbersesuaiandenganbuktibukti

  NaibUsman Nrp. 571869 Danki Markas Korem 151/ Binaiya.e 13 (Tiga belas) lembar Surat Perintah Danrem 151/Binaiyatentang pemindahan/ penempatan pada jabatan baru Nomor:Sprin/102/III/2009 tanggal 20 Maret 2009 kepada KopdaIbrahin Selano Nrp. 31960259300376 Cs. 121 orang.e 12 (Dua belas) lembar Surat Perintah dan Yonif 731/Kabaresitentang pemindahan/ penempatan pada jabatan baru Nomor:Sprin/34/IV/2009 tanggal 1 April 2009 kepada Kopda IbrahimSelano Cs. 107 orang.Merupakan barang bukti surat yang berkaitan

  Terdakwa Ibrahim SelanoNrp. 31960259300376 yang ditandatangani oleh Kapten Inf.Naib Usman Nrp. 571869 Danki Markas Korem 151/Binaiya.e 13 (Tiga belas) lembar Surat Perintah Danrem 151/ Binaiyatentang pemindahan/ penempatan pada jabatan baru Nomor:Sprin/102/III/2009 tanggal 20 Maret 2009 kepada KopdaIbrahin Selano Nrp. 31960259300376 Cs. 121 orang.e 12 (Dua belas) lembar Surat Perintah dan Yonif 731/ Kabaresitentang pemindahan/ penempatan pada jabatan baru Nomor:Sprin/34/IV/2009 tanggal 1 April 2009

• ,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bagian Hukumdan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten OganKomering Ulu Timur, dan kawankawan berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/11/III/2019, tanggal 27 Februari2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.

  Memori Kasasi pada tanggal 28 Februari2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan JudexFacti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah menjalani putusan pidanayang sudah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakorupsi dalam jabatan

  Putusan Nomor 212 K/TUN/2020kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Bahwa sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukumterhadap Pegawai Negeri Sipil yangTelah Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetapkarena Melakukan

  Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, agar dijatuhi sanksiberupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil, dan juga berdasarkan Surat Edaran Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentangPelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang terbuktimelakukan tindak Pidana Korupsi, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)dan Pejabat yang Berwenang (PyB) diminta untuk melakukan monitoringdan

• Menyatakan batal Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 424Tahun 2018, tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Zimroben Ompusunggu, S.E, M. Si;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati HumbangHasundutan Nomor 424 Tahun 2018, tanggal 19 Desember 2018 TentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Zimroben Ompusunggu, S.E, M. Si;4.

  Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugatkarena melakukan Tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhitung mulai tanggalditetapkannya Keputusan;Halaman 3 , Putusan Nomor 237/B/2019/PT.TUNMDN.Formul02/Proksi03/KIM5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.371.000, (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);6.

• ., Jabatan KepalaBagian Hukum, Organisasi dan TataLaksana Setda Kota Palembang, alamatJalan Merdeka No. 1 Palembang; 2. Salfiyani, S.H., M.H., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan dan Penyuluhan Hukumpada Bagian Hukum dan Ortala SetdaKota Palembang, alamat Jalan MerdekaNo. Palembang; 3. Mauliddin, S.H., Jabatan Staf BagianHukum dan Ortala Setda KotaPalembang, alamat Jalan Merdeka No. Palembang;4. Fetty ....

  ., Jabatan StafBagian Hukum dan Ortala Setda KotaPalembang, alamat Jalan Merdeka No. Palembang; . Yuni Rismansyah, S.H., Staf Dinas TataKota Setda Palembang, alamat JalanMerdeka No. Palembang; . H.M. Syarif Suhaimi,S.H., Jabatan StafBagian Hukum dan Ortala Setda KotaPalembang, alamat Jalan Merdeka No. Palembang;. Yulia Purnama Sari, S.Kom., Jabatan StafBagian Hukum dan Ortala Setda KotaPalembang, alamat Jalan Merdeka No.1 Palembang; .