Ditemukan 11616 data
296 — 463 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
Putusan Nomor. 1027/B/PK/PJK/2016Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
MUASRIP Bin SAHRAWI
Termohon:
SU'INAP Binti ADDUR
21 — 5
penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
178 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwa ilustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
188 — 137
bersosialisasidi lingkungannya, sehingga Terdakwa ada perasaan dikucilkan darilingkungannya.Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl Bahwa berdasarkan pemeriksaan Psikologi terhadap Terdakwa menghasilkangambaran kepribadian sebagai berikut:a.Terdakwa memiliki Inteligensi dalam taraf ratarata bawah/sangatsederhana.Pribadinya penuh kehatihatian dan cenderung tertutup, sehinggacenderung tidak terouka terhnadap permasalahannya.Sifatnya mudah cemas, kaku dan tidak tenang dalam menghadapimasalah.Ada penekanan
65 — 32
Karena Pemohonselalu. mengalihkan substansi (pokok) penyebab penceraian yangHal 24 dari 48 Put No.2227/Pdt.G/2018/PA.Sbyfaktanya penyebabnya penceraian adalah ada wanita yang selaluWatsapp (WA) kepada termohon dengan nada ancaman, terror,ejekan, hinaan dan penekanan terhadap diri termohon agartermohon segera berpisah dengan pemohon karena ada yang sedangmenunggu wanita lain sepertinya dialah yang mengirimkan watsapp(WA) dan SMS dengan nomer yang selalu bergantiganti dan ketika ditelpon tidak bisa
32 — 7
Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifatalternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi makaseluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkinuntuk memutus jaringan
17 — 2
dan sisi nilai mut'ah yangdiberikan;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;Menimbang bahwa dilinat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
18 — 0
juli 2016 anak Penggugat yang pertamasms, "mama apa kabar ini kakak dan baby" Penggugat langsungmenelpon dan berbicara dengan anak Penggugat, anak Penggugat yangPertama masih seperti biasa ceria dan saling bertanya jawab sepertisebelumsebelumnya tetapi Penggugat merasa ada perubahan padaanak Penggugat yang kedua dia tidak seperti biasanya, anak keduaPenggugat adalah anak yang cerewet, supel, banyak bicara,menyenangkan dan ceria tetapi pada saat Penggugat tetepon itu diaseperti dalam ketakutan dan penekanan
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1964 K/Pdt/20113232menandatangani akte jual beli dengan Tergugat I (dalam hal ini telah terjadikejanggalan yaitu sebelum tanggal 7 Desember Th. 2000 jam 24.00, tepatnyatanggal 7 Maret 2000 telah terjadi jual beli sehingga tidak sesuai dengan suratpernyataan/berarti ada (penekanan/pemaksaan) sebagaimana bukti (P13) dariPemohon Kasasi Surat Pernyataan yang dibuat oleh alm.
55 — 26
Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari penyuluhan hukumdan penekanan di Satuan Narkotika adalah barang terlarangyang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuaidengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkanketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilakudan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajuritmaka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangatmembutuhkan kondisi fisik serta Kesehatan yang prima.3.
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
AFRIADI Alias WONDO
30 — 14
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
83 — 38
AD tidak mengulangi lagi penyalahgunaanNarkoba, hal ini menunjukkan ketidak pedulian Terdakwaterhadap perintah ataupun penekanan dari Pimpinan TNI agarmenghindari penyalahgunaan Narkoba, apalagi Terdakwa adalahselaku anggota TNI Penegak Hukum yang seharusnyaberkewajiban melaksanakan surat perintah itu, namun justruTerdakwa melakukan Tindak Pidana .Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangatbertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikapsebagai seorang prajurit serta dapat merusak
80 — 23
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnyahanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturanhukum maupun kedinasan , padahal sudah seringkali mendengar baikmelalui penekanan maupun himbauan dari Pimpinan agar setiap PrajuritTNI menghindari segala bentuk kegiatan apapuin yang dilarang, namunpada kenyataannya Terdakwa tidak menghiraukan melainkan malahmelakukannya.
280 — 82
(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHONmasih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
61 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan tersebut jelas sangat rancu dan sangatbertentangan, karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwatelah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai Bupati yangnotabene pejabat publik telah menyalahgunakan kKewenangannya, tetapidi sisi lain berpendapat bahwa negara dirugikan karena dijanjikanRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap tigabulannya terhitung sejak pencairan dana, jadi bukan masalah danayang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);Karena penekanan
92 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilaimampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;(cetakan tebal: penekanan dari Pemohon);c.
318 — 92
. ; nanan nanan nn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn ne enn enn cene Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada penekanan, pemukulan dan penyiksaan terhadapAbdul Azis karena yang memeriksa Abdul Azis bukan hanya Saksi tapi juga temanteman anggota polres lainnya yang jelas ketika Saksi memeriksa Abdul Azis tidak adapenekanan, pemukulan, dan lain20Bahwa cara Saksi memeriksa Saksi Abdul Azis yaitu Saksi bertanya lalu Abdul Azismenjawab demikian seterusanya sampaiseleSai Bahwa sebelum BAP ditanda tangani
48 — 7
Dian, dan yang terakhir pemeriksaanterhadap Terdakwa ;e Bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwadisimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil 17 (tujuh belas) rol/gulungankain, dan meninggalkan 5 (lima) rol/gulungan kain di semaksemak ;e Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak pernah melakukan penekanan maupunpemukulan terhadap Terdakwa ;e Bahwa Saksi ikut dalam pelaksaan rekontruksi dalam perkara ini;e Bahwa rekontruksi dilakukan di Tempat Kejadian Perkara tanpa ada tekanan
127 — 13
Saksi: MAZNY ARIES, Menerangkan : e Bahwa dalam perkara ini yang diperiksa saksi adalah terdakwa Sarulla Harahap yaitupada tanggal 6 desember 2003 pada saat dibawa di Polres Selatan dan langsungdiperiksa ;e Bahwa saksi melakukan pemeriksaan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertamasebagai tersangka dan tahap ke dua sebagai saksi dan saksi tidak adamelakukan penekanan, ancaman apalagi penyiksaan ;e Bahwa setealh BAP selesai dibuat lalu terdakwa membaca sendiri kemudiannienandatanganinya ;e Bahwa sewaktu dlakukan
HELMY TAMBUKU, SH.
Terdakwa:
WATI BINTI RAHMAN
34 — 2
Jadi penekanan unsur ini pada adanyasubyek hukum tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa penutut umum telahmegajukan seorang perempuan bernama Wati Binti Rahman, namun tentangHalaman 26 dari 35 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2020/PN Mksapakah Terdakwa telan melakukan atau tidak melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita