Ditemukan 28481 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pt. packet system indonesia
Pt. geotech system indonesia vs direktur jenderal pajak
Direktur jenderal pajak vs pt. halliburton drilling system indonesia
Pt. halliburton drilling system indonesia vs direktur jenderal pajak;
Pt. halliburton drilling system indonesia vs direktur jenderal pajak;;
Direktur jenderal pajak vs pt. halliburton drilling system indonesia;
Pt. general electric power solutions indonesia (d.h. pt. alstom power energy system indonesia)
Pt. alstom power energy system indonesia sekarang pt. general electric power solutions indonesia
Register : 23-06-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PN RAHA Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Rah Tanggal 2 Juli 2020 — Pemohon:
SITTI SARIANI AMD
77 — 23
SITTI SARIANI AMD
77 — 23
mempertimbangkan tentang pokokperkara ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara inisecara voluntair, karena yurisdiksi voluntair (kewenangan Pengadilan dalammemeriksa dan mengadili perkara voluntair) hanya dibolehkan apabiladitentukan oleh Peraturan PerundangUndangan;Menimbang, bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan (toeforce the truth and justice), landasan Sistem Peradilan Negara (state courtsystem) di Indonesia dibagi dan dipisah berdasarkan yurisdiksi atauseparation court system
Register : 21-10-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN WONOGIRI Nomor 170/Pid.B/2014/PN Wng Tanggal 27 Nopember 2014 — 1.YULI ISWANTO als ANTOK bin TUKAN
2.EFENDI CAHYONO als NN bin MUHADI
3.WAHYUDI ROHMAN bin WAGIMIN
4.FERI PRASTYO HANDOKO als FERI bin (alm) MULYONO
60 — 5
60 — 5
Samrtfren yang bertugas dibagian Network Engineering Pengelolaan Perawatan BTS (baseTransmision System); 22222 2= oo ne oeBahwa saksi diajak Sdr. Sigit untuk berangkat ke tower Pracimantoro;Bahwa setelah sampai tempat kejadian saksi melihat pintu selterdicongkel, tempat bateray terbuka, 2 buah gemboknya rusak,kabelnya diputu S; 22020 222 22225Bahwa setahu saksi ada 8 unit bateray yang hilang;Halaman 19 dari 42 Bahwa kerugian yang diderita oleh PT.
Register : 07-12-2011 — Putus : 19-01-2012 — Upload : 04-05-2012
Putusan PA SINJAI Nomor 216/Pdt.G/2011/PA Sj Tanggal 19 Januari 2012 — MURNI binti MAKKA vs ZAINUDDIN bin PADDU
15 — 13
15 — 13
Saksisaksi :Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalahadik kandung saksi;e Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun;e Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat selama tinggal bersama sering cekcokbahkan Tergugat sering memukul Penggugat yang disebabkan karena Tergugatcemburu kalau ada Short Massage System (SMS) yang masuk ke
Putus : 15-12-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2079 K/PID/2010 Tanggal 15 Desember 2010 — DAMIANUS KABUR Alias DAMI, DKK
24 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dimana pertimbangan hukum olehMajelis Hakim Tinggi Kupang tidak menerapkan' systempembuktian hukum acara pidana, sehingga merugikan ParaPemohon Kasasi padahal seharusnya Majelis HakimPengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara tersebutharus memberikan suatu penilaian yang obyektif dan tidakhanya mendengar memori banding dari Jaksa Penuntut Umumyang bersifat sepihak saja ;Sehingga jelas putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor112/PID/2010/PT.K. tanggal 27 Agustus 2010 ~s sangatbertentangan dengan system
Register : 12-10-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 10-11-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 1178/Pdt.G/2016/PA.Wng Tanggal 27 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 1
12 — 1
Saksi Il, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan rental sound system,bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga; Bahwa saksi kenal Pemohon sejak lama dan kenal Termohon sejakmenjadi isteri Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 8 tahun lalu; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumahbersama
Register : 01-10-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1324/Pdt.G/2013/PA.Kra Tanggal 10 April 2014 — PEMOHON, TERMOHON
13 — 1
13 — 1
dalam masyarakat, nafkah adalah keperluanhidup rumah tangga seharihari, kebutuhan minim paling primer adalah makan, minum sertapakaian, maka nafkah masa iddah harus memenui kebutuhan hidup minimum berdasarkankepatutan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf ( a dan b) ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terhadap besarnya mutah dannafkah iddah disesuaikan dengan rasa keadilan, kelayakan dan kemampuan sertakesanggupan Pemohon yang mempunyai usaha sound system
Register : 31-07-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 331/Pdt.G/2015/PN.Sgr Tanggal 3 September 2015 — PENGGUGAT
MELAWAN
TERGUGAT
13 — 11
13 — 11
namun Majelis perlu mempertimbangkan mengenai kedudukananak ;Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan dari keterangan para saksimenerangkan bahwa selama ini anak dari Penggugat dan Tergugat ikut dan dipeliharaoleh ibunya (Tergugat) Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak anak masihdibawah umur sementara anak belum dewasa maka demi kepentingan anak denganyang secara psikologis akan mempengaruhi perkembangan anak maka sebaiknya anakanak masih diasuh oleh ibunya (Tergugat) sedangkan oleh karena system
Register : 28-10-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 18-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 171/Pdt.G/2013/PN.PBR Tanggal 10 Maret 2014 — PT. NINDYA KARYA (Persero) Lawan PT. FATIMAH AZZAHRA
55 — 34
55 — 34
Pembayaran selanjutnya dengan system Monthly Progress Paymentdimana Progress pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Keduasetelah dilakukan opname pekerjaan pada setiap akhir bulan dandilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan akan dibayarkanoleh Pihak Pertama paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu)hari kalender sejak diterima dokumen tagihan Pihak Kedua kepada PihakPertama dalam keadaan lengkap dan benar.Pembayaran Monthly Progress Payment tersebut diatas akan dipotongpengembalian
Register : 17-06-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 97/Pid.Sus/2015/PN.Wkb Tanggal 6 Juli 2015 — - JEFRI UMBU KABALU Alias JEFRI
54 — 9
54 — 9
lagi ;Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman,Majelis hakim perlu mempertimbangkan pula halhal yang dapat meringankan danmemberatkan hukuman bagi Terdakwa ;Halhal yang memberatkan: = Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban;Halhal yang meringankan:= Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;= Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;= Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selain pertimbanganpertimbangan tersebut perlu puladiingat bahwa system
Putus : 15-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1275 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 15 Desember 2014 — FITRI CHOIRIYAWATI Alias PIPIT binti KHOLIL
171 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1275 K/Pid.Sus/2014prinsip prinsip ultimum remidium didalam System Peradilan Pidana Anak,demi hukum selayaknya menjadi landasan putusan Judex Facti ;6.
Register : 15-10-2014 — Putus : 08-12-2014 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN BANGLI Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.BLi Tanggal 8 Desember 2014 — Perdata Gugatan
- Penggugat
melawan
- Tergugat
35 — 12
35 — 12
Bahwa oleh karena di bali menganut system patrilineal garis keturunan ayah makaPenggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Penggugat sebagaipengasuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugatserta tidak menutup kemungkinan apabila Tergugat ingin mengajak anaknya untukmemberikan kasih sayang, memberikan biaya sekolah dan biaya hidup, demi masadepan anak tersebut Penggugat tidak akan mengahalanginya
Register : 13-01-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN TAIS Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Tas Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 59
132 — 59
Eksepsi Kewenangan AbsolutBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatuperadilan negara (State Court System) di Indonesia yang dibagi danterpisah berdasarkan yuridiksi atau State Court System atau JurisdictionSystem.Bahwa mengenai sistem pemisahan yuridiksi sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan
Eksepsi Kewenangan AbsolutBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndangDasar 1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasansuatu peradilan negara (State Court System) di Indonesia yang dibagidan terpisah berdasarkan yuridiksi atau State Court System atauJurisdiction System, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019tentang tentang Pedoman Penyelesaian
putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugatadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili secaraabsolut, yang pada pokoknya: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatu peradilan negara(State Court System
) di Indonesia yang dibagi dan terpisah berdasarkanyuridiksi atau State Court System atau Jurisdction System, dan berdasarkanPasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan MelanggarHalaman 110 dari 119 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN TasHukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (OnrechtmatigeOverheidsdaac):1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan
Register : 01-08-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel Tanggal 6 September 2016 — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkaraPraperadilanpada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
RIKY CHANIADI, partikelir, beralamat di Jl. Kencana Indah I J.4/38A, Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Leonard Arpan Aritonang, SH., Immanuel Sianipar, SH., dan Ando C. Girsang, SH., Para Advokat pada Kantor ArpanLaw, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2016,untuk selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦â¦â¦â¦..â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦..â¦..PEMOHON ;
155 — 86
155 — 86
bagi Lembaga JasaKeuangan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2016.Pasar Negosiasi adalah Perdagangan Efek di luar Bursa dilaksanakanberdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelangHal 57 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Selyang berkesinambungan (bukan auction market) dan penyelesaiannya dapatdilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak (nasabah) yang melakukantransaksi.Pasar Reguler adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursadilaksanakan berdasarkan system
Ahli mengajar di bidang hukum acara pidana ;Bahwa Ahli menerangkan sebagaimana permintaan Praperadilan adalahkarena adanya penghentian Penyidikan SP3 ;Bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan kaitannya Penyidikan denganHukum acara Pidana secara luas terlebih dahulu, Hukum Acara Pidanadari perspektif keilmuan bisa dikatakan kalau dari pengertian klasik HukumAcara Pidana itu adalah Hukum Acara Pidana Formil bagaimanamenjalankan Pidana Materiil, yang modern sejak abad ke 20 Hukum AcaraPidana itu adalah system
peradilan pidana, system peradilan pidana itumulai dari orang disidik sampai di eksekusi, system peradilan pidanamenurut Perker itu ada 2 (dua) ada yang bentuknya claim control modeldan due procees model, claim control model itu sematamata hanyamenindak saja, pokoknya setiap orang yang melanggar pidana dihukum,sedangkan due process model menurut perker dia adalah bukan hanyasematamata menindak, tetapi hukum acara pidana harus sesuai denganselain dia sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku,
mengumpulkan bukti jadi memang tugasnya Penyidik dandiperkuat juga oleh Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal yaituPeraturan Kabareskrim No. 3 tahun 2014 yaitu menjelaskan bagaimanaharus tugastugas yang dilakukan oleh Penyidik, didalam kesempatan iniahli membuat suatu papers, didalam Paper ahli, ahli jelaskan apa urutanurutan Penyidik yang harus dilakukan untuk memaksimalkan dalam rangkamemberikan rasa keadilan bagi si pelapor ;Bahwa KUHAP kita menganut prinsip Aquisator Adveserial dimanadidalam system
semacam fungsi kontrol eksternal terhadapPenyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, istilahnya adalah sebagaifungsi kontrol, ada yang menggunakan istilan fungsi kontroleksternal, ada yang menggunakan istilah fungsi kontrol horizontaljadi sebenarnya karena KUHAP kita mensejajarkan Penyidik danPenuntut Umum sehingga kemudian SPDP sebagai mekanismekontrol horizontal antara Penyidik dan Penuntut Umum, ahli fikir yangpenting dia menjadi sebuah fungsi kontrol ;e Bahwa yang di kontrol, sebenarnya dalam system
Register : 21-10-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4073/Pdt.G/2019/PA.Sda Tanggal 25 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
7 — 0
tinggal dan diasuh olehPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi II yangsaling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat danTergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkanketerangan saksi dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat melakukankekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat; Tergugat pernahberkata kasar; Tergugat sering keluar rumah jaga sound system
Register : 05-02-0206 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 0209/Pdt.G/2016/PA.Pbr Tanggal 3 Maret 2016 — pemohon vs termohon
7 — 7
7 — 7
rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuaPemohon sampai sekarang.Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.0209/Pdt.G/2016/PA PbrBahwa antara Pemohon dan Termohon sejak terjadinya cekcok tersebuthingga saat ini telah pisah ranjang dan tidak pemah lagi berhubunganbadan.Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon belumdikaruniaianak,Bahwa sejak terjadinya cekcok hingga saat ini antara Pemohon danTermohon tidak pernah berkomunikasi langsung dan hanya sesekaliberhubungan lewat SMS (Short Message System
Register : 07-04-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bgr Tanggal 14 April 2021 — Pemohon:
AISAH RINI SUSANTI
20 — 4
AISAH RINI SUSANTI
20 — 4
Pencatatan sipil menjadi penting dalam system adminsitrasikependudukan dalam suatu negara hukum, karena apapun dipandang sah secarahukum jika bisa dibuktikan dengan adanya dokumen resmi yang diterbitkan olehInstansi Pelaksana sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayananPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil pasal 1 angka
Register : 04-05-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 13-10-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.Sgr Tanggal 19 Juni 2017 — PENGGUGAT
MELAWAN
TERGUGAT
12 — 7
12 — 7
AnakKetiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 11 tahun dan terhadappermasalahan hak asuh tidak menjadi persengketaan antara Penggugat danTergugat dimana Penggugat telah menyerahkan hak asuh anak kepadaTergugat maka Majelis berpendapat oleh karena system kekerabatan yangdianut masyarakat Bali yakni Patrilinial (mengikuti garis Purusanya) maka demikepentingan anak yang secara psikologis akan mempengaruhi perkembangananak mengenai pengasuhan anak sudah tepat berada pada Tergugat dengantetap memberi
Register : 18-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PA KAJEN Nomor 675/Pdt.G/2020/PA.Kjn Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 12
18 — 12
XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator sound system,tempat tinggal di Dukuh Kaso Gunung, RT 01, RW. 06 Desa Doro,Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agamaIslam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;Bahwa saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteriyang menikah tahun 1999;Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumahorang tua
Register : 31-07-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 333/Pdt.G/2015/PN.Sgr Tanggal 16 September 2015 — PENGGUGAT
MELAWAN
TERGUGAT
13 — 8
13 — 8
mengenai petitum gugatan poin 3, Majelismempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimanaperkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertamaANAK PERTAMA , Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal, 19 Juni 2005dengan kutipan akta kelahiran No. 914/IST/BGL/2008 dan kedua ANAK KEDUA,Jenis kelamin Lakilaki, Lahir pada tanggal 9 Januari 2012 dengan kutipan AktaKelahiran No. 5171LU140320120002 ;Menimbang, bahwa oleh karena system
Register : 10-01-2014 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PA ENREKANG Nomor 14/Pdt.G/2014/PA Ek Tanggal 13 Maret 2014 — PENGGUGAT VS PENGGUGAT
12 — 6
12 — 6
Bahwa penggugat menyatakan tergugat menjalankan usahanya sesukahati, itu tidak benar, tergugat menjalankan usaha memang tidak tiap harimelakukan penjualan karena memang system dan cara penjualanpersalesan butuh kerja sama dengan instansi dan sekolahan yang menjaditarget penjualan, dalam seminggu paling 3 kali penjualan karena systemorder ke instansi/kantor dan sekolahan, jadi tidak sama cara penjualan ditokotoko yang dilakukan tiap hari dan apalagi jarak tempuh penjualantergugat di luar kota Enrekang