Angkasa Pura II (Persero) Nomor : KEP.03.12.03/00/10/2009/468,Tanggal 9 Oktober 2009,Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa PembebasanDari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) Tahun kepadaSaudara. GIMONO IAS, S.H..M.H. (Penggugat) (obyeksengketa), adalah NYATANYATA sangat merugikanPenggugat baik moril, materiil maupun administratif.

Karenadengan jabatan yang Penggugat duduki saat ini otomatis kelasjabatan Penggugat turun, disamping itu) juga hakhakPenggugat sebagai karyawan dirugikan seperti pendapatan,fasilitas jabatan, tunjangan, karier dan nama baik. Atas haltersebut Penggugat telah mengirim surat kepada DirekturUtama PT. Angkasa Pura " (Persero) tanggal 19 November2009, tanggal 1 Desember 2009 dan tanggal 18 Januari 2010,namun sampai saat ini tidak dijawab.

sebagaiPimpinan Project Implementation Unit (PIU) Bandara Sulthan Syarif Kasim IIPekanbaru dalam Kelas Jabatan 5, artinya demosi atau penurunan kelas jabatan 2(dua) tingkat dariHal. 7 dari 23 hal.

Angkasa Pura II (Persero) Nomor:KEP.03.12.03/00/10/2009/468, tanggal 9 Oktober 2009, Tentang Penjatuhan HukumanDisiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) TahunKepada Saudara.

Unit (PIU) Bandara Sultan SyarifKasim II (SSK II) Pekanbaru dalam kelas jabatan 6 atau demosi 3 (tiga)tingkat dari kelas jabatan 3 sebagai Vice President Of Airport Business.Keputusan Termohon Kasasi dahulu Terbanding, Tergugat ini melanggar PKBPasal 91 ayat (1) a, b, dan c, karena tidak terbukti adanya unsur kesalahanPemohon Kasasi dahulu Pembanding, Penggugat, juga melanggar lampiran VPKB karena ditandatangani oleh Wakil Direktur Utama sebagai pejabat yangtidak berwenang menghukum, serta juga

Tertanggal 09 juli 2012.1 (satu) lembar surat pernyataan telah menduduki jabatan nomor: 820.7/24/BKD/2012, berdasarkan keputusan Bupati BengkuluTengah Nomor :K.821.2245 tanggal O7 juli 2012 telahmenduduki jabatan Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahragadan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengahdan pada tanggal09 juli 2012 telah menduduki jabatan tersebut tertanggal 09 juli2012 yang bertandatangan sekertaris Daerah KabupatenBengkulu Tengah Drs.

Tertanggal 09 juli 2012.1 (satu) lembar surat pernyataan telah menduduki jabatan nomor :820.7/24/BKD/2012, berdasarkan keputusan Bupati BengkuluTengah Nomor :K.821.2245 tanggal 07 juli 2012 telah mendudukijabatan Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dankebudayaan kabupaten Bengkulu Tengahdan pada tanggal 09 juli2012 telah menduduki jabatan tersebut tertanggal 09 juli 2012yang bertandatangan sekertaris Daerah Kabupaten BengkuluTengah Drs.

Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan;2. Menyalangunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan;3. Menyalangunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan;4. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan;5. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan;6.

tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan "adalahkedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang,dan hakseseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupunpada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang;Menimbang, bahwakedudukan adalah posisi seseorang yangberkaitan dengan kewenangan; sedangkan mengenai kriteria jabatan ataukedudukan, undang undang tidak menentukan secara tegas apakahjabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan

Samsuri, S.Pd NIP :196008071984091003, pangkat pembina Tk.I (IV/b) jabatan lamastaf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusiasekertariat daerah kabupaten Bengkulu Tengah, jabatan baruHalaman171 dari 126 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.SusTPK/2016/PN. BglKepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaankabupaten Bengkulu Tengah. Tertanda Bupati Bengkulu TengahFerry Ramli, dan ditandatangani oleh Sekda kabupaten BengkuluTengah Drs.

No.1669 K/Pid/2005 BESAR SETORAN/POTONGANNO NAMA PEKERJAAN/JABATAN KETERANGANANGSURANKREDIT 1 HARDIN GARI binLA Bendahara dinas P dan KRp. 7.177.700, Disetor TunaiGARI Kab. Muna : Bendaharawan gaji SD se2 HADIMIN bin PARISI Rp. 23.338.200, sdaKec. Wakorumba Utara Bendaharawan gaji SD se3. SIRHAN Rp. 27.551.300, sdaKec. Wakorumba Selatan 4 LABURI bin LA KUNTA Bendaharawan gaji SD se Rp. 56.262.600, sdaKec.

pegawai BRI Cabang Raha atasnama WA ODE HABIBA dari jabatan lama Kepala Seksi Rutang kejabatan baru Teller Umum bersama lampirannya ; Surat Keputusan No.18/SDM/BIN/92 dan Surat Keputusan No.033 PSDM/BIN/03/1998 tentang kenaikan pangkat atas nama WA ODEHABIBA bersama lampirannya ;Dikembalikan pada BRI Cabang Raha, sebagai pihak yang menyimpansuratsurat tersebut ;Hal. 12 dari 27 hal.

No.1669 K/Pid/2005 Surat Keputusan No.266Pers/03/1985, tanggal 5 Maret 1985 tentangusul pengangkatan pegawai dalam Dinas sementara BRI atas nama WAODE HABIBA bersama lampirannya ; Surat Keputusan No.223PEG/PPK/87, tanggal 23 Maret 1987 tentangpengangkatan pegawai dalam Dinas tetap BRI atas nama WA ODEHABIBA bersama lampirannya ; Surat Keputusan No.08XIII/KC/SDM/BIN/4/1995 tanggal 13 April 1995tentang penempatan kembali jabatan pegawai BRI Cabang Raha atasnama WA ODE HABIBA dari jabatan lama Kepala

Bahwa Hakim Majelis telah salah menafsirkan sebutan unsur ke tiga"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan", yang dimuat dalam dakwaan kesatu primair, dengan argumentasi Terdakwa atau penasihat hukumnya,sebagai berikut :a.

Bahwa sehingga unsur ini "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", tidakterpenuhi secara sah dan meyakinkan ;. Bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan sebutan unsur keempat dalamtindak pidana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni unsur "Yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" yang dimuatdalam dakwaan ke satu primair, adalah sebagai berikut :a.

., NIP : 19590520 198403 1003, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina (IV/a), Jabatan : Kepala Kantor, Unit Kerja : KantorPertanahan Kota BalikpapanPropinsi Kalimantan Timur ;Untuk selanjutnya mohon disebut Objek Sengketa;1.

tanpa memperlajari displin berat berupapembebasan dari jabatan tanpa memperlajari seksama laporan Sdr.S.J.

Berkaitan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 57/KEP3.11/II/2014, tanggal17 Pebruari 204, perihal Pembebasan dari jabatan atas nama SaudaraPenggugat;Bersama ini kami sampaikan halhal sebagai berikut : 1.

Doli Manahan Panggabean, MM., tanggal18 Pebruari 2014 yang menyatakan tidak bersedia menerima SuratKeputusan Nomor 57/KEP3.11/II/2014, tanggal 17 Pebruari 2014mengenai Pembebasan dari Jabatan. (Fotokopi sesuai denganSurat An.

kepada nama : Drs Doli Manahan Panggabean, MM, NIP ;195905021984031003, Pangkat / Golongan Ruang : Pembina (IV /a ), Jabatan : KepalaKantor Pertanahan Kota BalikpapanPropinsi Kalimantan Timur, ATAU LEBIHTEPATNYA Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :57 / KEP3.11 / II / 2014, tanggal 17 Pebruari 2014, tentang Hukuman Disiplin berupaPembebasan dari Jabatan kepada Drs.

NNF/ 2013tanggal 19 Agustus 2013 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkanbahwa barang bukti : e 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,43 gram milik terdakwaERWIN GULTOM dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan INomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotikatersebut yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan

Lab: 5429 / NNF/ 2013tanggal 20 Agustus 2013 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkanbahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 30 (tigapuluh) gram milikterdakwa ERWIN GULTOM dengan hasil negative Narkotika Bahwa Barang bukti milikterdakwa ERWIN GULTOM adalah benar tidak mengandung narkotika/Psikotropikayang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh1.Zulni Erma. dan 2. .Debora M Hutagaol S.si.

Lab : 5426/ NNF/ 2013tanggal 19 Agustus 2013 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkanbahwa barang bukti : e 1 (satu) botol plastic berisi 25 (duapuluh lima) ml urine milik terdakwa ERWINGULTOM dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomorurut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika tersebutyang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan

Lab: 5429 / NNF/ 2013tanggal 20 Agustus 2013 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkanbahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 30 (tigapuluh) gram milikterdakwa ERWIN GULTOM dengan hasil negative Narkotika Bahwa Barang bukti milikterdakwa ERWIN GULTOM adalah Benar tidak mengandung Narkotika/Psikotropikayang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh1.Zulni Erma. dan 2. .Debora M Hutagaol S.si.

Hal ini karena Penggugat bukanlahHalaman 16 dari 42 Halaman Putusan No. 05/G/2015/PTUNJBImemegang jabatan struktural, melainkan hanya sebagai koordinatordari Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan KehutananKecamatan Danau Kerinci yang notabenenya hanya sebagai tenagafungsional bukan pemegang dari jabatan struktural.

(fotokopi sesuai dengan fotokopinya)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor26 Tahun 2007, Tanggal 19 Juni 2007 TentangTunjangan Jabatan Struktural .

Saksi JON ATMAN, SST., memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa sejak tahun 2011 saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada BP4KKabupaten Kerinci dan ditempatkan sebagai Koordinator pada BP3K Kecamatan Batang Merangin ;Bahwa saksi lulusan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Pertanian (STPP) ;Bahwa jabatan koordinator BP3K tersebut merupakan jabatan fungsional ;Bahwa saksi tidak mengetahui struktur kelembagaan dari BP3K ; Bahwa tunjangan yang saksi terima besarannya tidak didasarkan padakedudukannya

struktural eselon IV a ; 3.19 Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T10 yaitu PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 19 Juni 2007Tentang Tunjangan Jabatan Struktural, dalam lampirannya tercantum tunjanganjabatan struktural eselon IV A adalah sebesar Rp. 540.000, (lima ratus empatpuluh ribu rupiah) ; 3.20 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T12 dan bukti T13 ditemukanfakta bahwa Tunjangan Jabatan yang diterima oleh Penggugat baik yangditerima sebelum maupun sesudah

fungsional bukan jabatan struktural ;3.22 Menimbang, bahwa lebih lanjut dikuatkan kembali pada persidangan tanggal 2 Juli 2015 oleh saksi Drs.

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2003 Penggugat dipindahkan/mutasi dariUnit Usaha Tulung Buyut ke Unit Usaha Tulung Buyut ke Unit Usaha BungaMayang dengan jabatan lama Sinder Tata Usaha Keuangan (TUK) UnitUsaha Tulung Buyut menjadi Sinder Keuangan Unit Usaha (KUU) UnitUsaha Bunga Mayang ;3.

Bahwa mulai bulan Oktober 2003 sampai dengan 29 Maret 2005 ManagerUnit Usaha Bunga Mayang memerintahkan Penggugat untuk merangkap 2(dua) jabatan, dan selama memegang 2 (dua) jabatan Penggugat tidakpernah diberi konpensasi berupa tunjangan khusus, hal ini jelasbertentangan dengan Keputusan Direksi PT.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2005 Penggugat dipindahkan darijabatan Sinder Gudang menjadi Sinder Gudang Material, maka untuk iniPenggugat merangkap dua jabatan dari bulan Maret 2005 sampai denganbulan April 2009 (48 bulan) jelas hal ini tidak sesuai dan bertentangandengan Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Nomor :7.6/Kpts/275/2007 tanggal 8 Mei 2007.

Sinder Rp 12.500.000, Uang pindah yang belum dibayar Rp 1.686.350, Uang Pengganti Hak yang belum dibayar Rp 10.850.200, Uang Tunjangan Kompensasi Khusus jabatan Rp 41.250.000,Hal. 4 dari 11 hal.

sampai dengan bulan April 2009;juga telah merangkap 2 (dua) jabatan, sehingga akibatnyaPenggugat mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) ; Dalam posita gugatan poin 9 (sembilan) Penggugat menyatakankarena adanya pemotongan 50% tunjangan Penggugat dari bulanMei 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009; Penggugatmengalami kerugian sejumlah Rp.1.000.000, x 6 bulan =Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) ;.

DJAMIL PADANG, berkedudukan di JalanPerintis Kemerdekaan Padang 1 PIPIT MUTHIA, SK.M, kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kabag SDM RSUP Dr. M. Jamil Padang, TempatTinggal Komp. Jondul V Blok C No. 14 TabingPadang ;2 HERI SUSENO, SH, MPH, kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Anggota Satuan Pemeriksa Intern Penyidik PNS,Tempat Tinggal Jl. Citandui No. 18 Padang Baru TimurPadang ;3 GUSTAFIANOV, SH, MSc, kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Ka. Instalasi Humas dan PengaduanMasyarakat, tempat Tinggal Jl.

MOHAMMAD HAMID, SH, MH, kewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi SumateraBarat, berkedudukan di Jalan Pancasila Nomor 16Padang ;Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :TU.02.01/II/493/2012,tanggal 23 April 2012 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 32/SK/10/V/2012/PTUNPDG tanggal 03 Mei 2012, dengan memberikankuasa khusus berdasarkan hak subtitusi kepada ;1 ALIJUS,CT Mm FART A TT TALK TITAT5 BENYAMIN ARSIS,6 IRVON DESVI PUTRA,Ketujuhnya Kewarganegaraan

Indonesia, Jabatan JaksaPengacara Negara, Berkedudukan di Jl.

Bahwa sewaktu) = menjalani hukuman Penggugat diberhentikansementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan KeputusanBupati tanjung Jabung Timur Nomor 229 Tahun 2013 Tanggal 29 April2013 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan NegeriPegawai Negeri Sipil;Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2018/PTUN.JBI7.

Bukti T10: Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018, Nomor:153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan(fotokopi dari fotokopi);Menimbang,

Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati ketentuan Pasal250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:Pasal 250 huruf b :Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor

hukum tindak pidana korupsi dan telah dihukum pidana penjaraberdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap(inkracht) karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan (lebih lengkapnya pada Bukti P8 mengenai PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi Nomor32/Pid.Sus/2011/PN.TJT dan bukti P9 = T1 mengenai Putusan KasasiMahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan buktibukti yang ada, Penggugat telah terbukti melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan sebagaimana Putusan Kasasi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 2475 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;4. Pokokpokok Gugatan Penggugat secara kewenangan, prosedur dansubstansi serta Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak terbuktidan tidak beralasan hukum;5.

Pandeglangmenjabat sebagai Kepala Toko (ACOS 6) sejak bulan Februari 2010 danmemegang jabatan ACOS 6/ Kepala Toko dari toko Alfamart Sat sukajadiCarita (TA 94)dari tanggal 15 Januari 2016 dan mendapat upah kurang lebihRp.4.500.000.

Carita dan bertugas memonitoring danmelakukan audit terhadap hasil penjualan dan sekarang di tugaskan dan dikuasakan oleh korban untuk melakukan pelaporan kepada pihakkepolisianBahwa yang melakukan penggelapan dalam jabatan tesebut adalahterdakwa ENJOH JOHANAH Binti (Alm) EDI JUNAEDI, Pandeglang 05Januari 1987, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Cangkara Rt 03/02 Ds.Sukajadi Kec. Carita Kab.

Pandeglang yangbertugas bertanggung jawab sepenuhnya kepada toko tersebut sehinggadirinya mempunyai kewenangan untuk mengelola keuanganBahwa terdakwa melakukan pengelapan dalam jabatan tersebut terhadapuang pembayaran layanan dompetku dan juga uang hasil penjualanbarang, penjulan pulsa (token listrik), dan setoran kendaraan motorkonsumen milik koroban dengan total keseluruhan sebesar Rp.75.754.494.

Bahwa terdakwa mengaku melakukan penggelapan dalam jabatan yangdilakukan tersebut terhadap uang pembayaran layanan dompetku dan jugauang hasil penjualan barang, penjulan pulsa (token listrik), dan setorankendaraan motor konsumen milik korban dengan total keseluruhan sebesarRp. 75.754.494, (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribuempat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pandeglang menjabat sebagai Kepala Toko(ACOS 6) sejak bulan Februari 2010 dan memegang jabatan ACOS 6/Kepala Toko dari toko Alfamart Sat sukajadi Carita (TA 94)dari tanggal 15Januari 2016 dan mendapat upah kurang lebih Rp.4.500.000.

Muhammad Y, umur 51 tahun, agama Islam,pekerjaan Bupati, tempat kediaman di Jalan UripSumoharjo (Rumah Jabatan Bupati Banggail)Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, KabupatenBanggai, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagaiPemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalamhal ini menyerahkan Kuasa kepada Andi Munafri,DM, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Pengacara,berkantor di Jalan G.

Selain itu ada seorang Mas yangkerja di Rumah Jabatan sebagai tukang masak. Termohon bertanyakepadanya, Mas dari mana?. Katanya dari Malang. Lalu Termohonbertanya bagaiman bisa ia kenal dengan Pemohon lalu diajak kerja dirumah jabatan?. Kata Mas tersebut, ia kenal dengan Pemohon saat diBandara, lalu Pemohon mengajak Mas itu ke Luwuk.

Putusan No. 0393/Pdt.G/2017/PA.Lwk bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernahbekerja di rumah jabatan Pemohon dan Termohon.

Saksi kenal Pemohonpada tanggal 20 September 2015 di Kota Malang, yakni Nova yangmemperkenalkan saksi kepada Pemohon; bahwa Nova adalah dosen S2 di Universitas Brawijaya Malang, tempatPemohon kuliah S2; bahwa Nova memperkenalkan saksi kepada Pemohon karena pada waktuitu. saksi akan diperkerjakan di rumah jabatan Pemohon di Luwuk,Banggali untuk mengurus Pemohon.

Putusan No. 0393/Pdt.G/2017/PA.Lwkbahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih tinggalbersama karena sejak bulan Mei 2016, saksi sudah berhenti kerja dirumah jabatan dan saat ini saksi tinggal di Batui;bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai Bupati;.

Amin Kaur Pembangunan 12 Rp 15.000, Rp 180.000,Itayani Kaur Umum 12 Rp 15.000, Rp 180.000,Jumlah Rp1.800.000,2005Jumlah Jumlah diterima Jumlah yangNo Nama Jabatan bulan perbulan Diterima1 A. Afindi Kepala Desa 12 Rp 25.000, Rp 300.000.2 A.

Biaya rapat dan sosialisasi pembebasan dan pengadaan tanah untukpembangunan UBB Jumlah Jumlah yangNo Nama Jabatan bulan Yang diterima diterima1 A. Afindi Kepala Desa 12 Rp 20.000, Rp 200.000,2 A.

UBBJumlah Jumlah diterima Jumlah yangNo Nama Jabatan bulan Perbulan diterima1 M.S. Fadillah Ketua BPD 10 Rp 25.000, Rp 300.000,2 Basirun Wakil Ketua 10 Rp 25.000, Rp 300.000.,3 M. Rasid Wakil Ketua II 10 Rp 25.000, Rp 300.000,4 A Karim Anggota 10 Rp 20.000, Rp 240.000,5 A. Halim Anggota 10 Rp 20.000, Rp 240.000,6 A. Sukri Anggota 10 Rp 20.000, Rp 240.000,7 M.

No. 210 K/Pid.Sus/2007 Jumlah Jumlah diterima Jumlah yangNo Nama Jabatan bulan perbulan Diterima1 A.

No. 124/PDT/2019/PT.MTRtelah memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai komisaris PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima, yangbenar adalah bahwa masa jabatan Penggugat sebagai komisaris PT. BankPerkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima berakhir dengansendirinya pada tanggal 11 Oktober 2017 karena berakhir masajabatannya, dan RUPS tanggal 7 Oktober 2017 memutuskan untuk tidakmemperpanjang masa jabatan Penggugat tersebut.

Istilahtidakmemperpanjang berarti masa Jabatan dari Penggugatsudah berakhir sehingga perlu atau tidak untuk diperpanjang lagi,Halaman 21 dari 34 halaman put.

Sedangkan pada Petitum angka 3 sub angka 1,Penggugat meminta kepada Pengadilan agar mewajibkan ParaTergugat untuk mencabut Surat Direksi Perihal Tidakdiperpanjang lagi masa Jabatan Penggugat selakukomisarisPT.BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima.Halaman 22 dari 34 halaman put.

YANG BENAR adalah bahwamasa jabatan PENGGUGAT sebagai komisaris PT. BPR Pesisir AkbarKabupaten Bima berakhir dengan sendirinya pada tanggal 11 Oktober 2017karena berakhir masa jabatannya, dan RUPS tanggal 7 Oktober 2017memutuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatan PENGGUGATtersebut. Jadi yang memutuskan tidak memperpanjang lagi masa jabatanPENGGUGAT sebagai komisaris PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bimaadalah RUPS, bukan TERGUGAT2 sebagai pribadi atau sebagai KomisarisUtama komisaris PT.

YANG BENAR adalah bahwa sebagaimana yang telah dikemukakanpada jawaban pada angka 5 di atas, bahwa keputusan untuk tidakmemperpanjang masa jabatan PENGGUGAT sebagai komisaris PT. BPRPesisir Akbar kabupaten Bima diputuskan oleh RUPS (Bukan olehTERGUGAT2 dan/atau TERGUGAT3 sebagai pribadi atau sebagaiKomisaris Utama dan/atau Direktur Utama PT.

Bank Yudha Bhakti Cabang Bandungdengan jabatan sebelumnya sebagai Staf Operasi/Administrasi Kredit danselama ini Penggugat bekerja dengan baik, bertanggung jawab dan loyalterhadap perusahaan;Bahwa secara tibatiba Tergugat telan melakukan mutasi kepadaPenggugat ke PT.

Bank Yudha Bhakti Kantor Cabang Jember denganjJabatan baru sebagai Account Officer (AO), sesuai surat keputusan No.SKEP/015/SET/BYB/I/2019 Tentang Pemberhentian Dari DanPengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan PT. Bank Yudha Bhaktitanggal 28 Januari 2019.....3.

Bank Yudha Bhakti Tbk.Kantor cabang Jember dengan jabatan terakhir sebagai Account Officer(AO) KC. Jember terhitung O1 Februari 2019 berdasarkan SuratKeputusan Nomor: SKEP/015/SET/BYB/I/2019 Tentang Pemberhentiandari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan PT.

Bank Yudha Bhakti CabangBandung dengan jabatan sebelumnya sebagai Staf. Operasi/AdministrasiKredit ....dst...dst, karena Penggugat adalah karyawan PT. Bank YudhaBhakti Tbk. Kantor cabang Jember dengan jabatan terakhir sebagaiAccount Officer (AO) KC. Jember berdasarkan Surat KeputusanNomor: SKEP/015/SET/BYB/I/2019 Tentang Pemberhentian dari danPengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan PT.

Jakarta;Menimbang, bahwa bukti P1 yang identik dengan bukti T5 berupa SuratKeputusan Nomor: SKEP/015/SET/BYB/I/2019 tentang Pemberhentian DariDan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan PT. Bank Yudha Bhakti atasnama Penggugat yang diterbitkan oleh PT. Bank Yudha Bhakti Tok. Jakarta;Hal. 32 dari 35 Put.

., NIP.195911101981031003, Jabatan Kasi Pengkajian danPenanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan KanwilBPN Prov. KalSel :ZAINUDDIN, S.H., NIP. 196104141984031001,Jabatan Staf Pengkajian dan Penanganan Sengketa danKonflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. KalSel ; M. REZHA SETYADI, S.H.,NIP. 198408082009 121004 Jabatan Staf SeksiPengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan KanwilBPN Prov.

KalSel ; 4 BAGUS RIYANTO, NIP. 198705282006041004,Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan PerkaraPertanahan Kanwil BPN Prov. KalSel ; Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi KalimantanSelatan Jalan D.I. Panjaitan No. 20 Banjarmasin, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 1050/19.63/XI/2012 tanggal 7Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TERBANDING ; II PT.

,Warganegara Indonesia, Jabatan Ketua YayasanYKB3 AlRahmat Leles, beralamat Kp.

., Sp.1, Untuk selanjutnya disebutsebagai Penggugat;1.Nama Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;Tempat Kedudukan: Jalan Pembangunan No 179GET G~n nn nnn nnn crn nm nnn nnennnenn nanceDalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:1. Dr. H. Lukman Hakim, S.H., M.Si. : KepalaBagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut;Penetapan Nomor : 123/G/2016/PTUNBDG. Halaman dari 10 Halaman2. Ocep Sujadi, S.H., M.H:, Kepala SubbagianUmum pada Sekretariat Dinas PendidikanKabupaten Garut;3.

KurniaWidjaya Kusumah, Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Ketua Yayasan Karya Bina Budi Bakti(YKBBB) beralamat di Jalan Raya Tutugan,LelesGarut dan Sena Lesmana,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan SekretarisYayasan Karya Bina Budi Bakti (YKBBB),beralamat di Jalan Raya Tutugan LelesGarut,berdasarkan Akte Pendirian No. 09 tangal 22Desember 1978 yang dibuat di hadapan NotarisAam Warlimah, S.H. dan Akta Penyesuaian No.01 tanggal 3 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ririn Rismawati, S.H., M.Kn

,;Indonesia;Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/B/2021/PT.TUN.SBY.Jabatan : PNS pada Kantor Kemenag KotaSemarang;Alamat : Jalan Untung Suropati, Kota Semarang;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0664/Ma.11.24.01/HK.04.2/09/2020 tanggal 28 September 2020, memberikan kuasakepada :Nama Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERIKENDALTempat Kedudukan : Jalan SoekarnoHatta Nomor 189Kendal;Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor:1330/M.3.27/Gp.1/09/2020, tanggal 28 September 2020,memberikan kuasa kepada

Nama : Yanuar Ismail, SH;Kewarganegaraan : Indonesia;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;2. Nama : Leli Meilinda, SH;Kewarganegaraan : Indonesia;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;3. Nama : Fitria Ika, SH;Kewarganegaraan : Indonesia;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;Selanjutnya disebut sebagai .............

Nomor 1351 K/Pdt.SusPHI/2020Dalam Pemeriksaan Dengan Acara Cepat:Mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkanPenggugat;Dalam Pokok Perkara:1.2.7.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 208/HRER/AMNT/VI/2018 perihal pemutusan hubungan kerja yang dilakukanTergugat tidak sah dan batal demi hukum;Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembaliPenggugat pada kedudukan dan jabatan yang semula atau jabatan lainyang

Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakankembali Penggugat pada kedudukan dan jabatan yang semula ataujabatan lain yang sesuai;4. Memerintahkan Tergugat membayar upah serta hakhak lainnya yangbelum dibayarkan sebesar Rp411.136.516,00 (empat ratus sebelas jutaseratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam belas rupiah) terhitungsejak Juni 2018 sampai dengan Juni 2019;Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1351 K/Pdt.SusPHI/20205.

Nomor 1351 K/Pdt.SusPHI/2020Bahwa sebelum dilakukan restrukturisasi, telah dilakukan perundinganperundingan dengan penguruspengurus serikat pekerja/serikat buruh yangada;Bahwa pemutusan hubungan kerja telah dilakukan sesuai dengantahapantahapan yang ada dengan didahului tahapan sosialisasi, tawaranpensiun dini, melakukan standbykan karyawan, merumahkan dan selanjutnyapemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang kualifikasi jabatan atau jenispekerjaannya tidak ada dalam struktur baru;Bahwa tindakan

,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di JalanLaksdya Leo Wattimena, RT 032, RW 007, Negeri Passo, KecamatanBaguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan domisili elektronikhatulelynaftali@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKTUN/ IX/NH/2020 tertanggal 2 September 2020;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / PENGGUGAT;MELAWANNama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGAH;Tempat Kedudukan: JI.

MASUHADuJI TUAKYA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum padaKantor Bupati Maluku Tengah;8. M. ARAS MADUSIRA, S.H., L.LM., Jabatan Kasubag Bantuan Hukumpada Kantor Bupati Maluku Tengah;9. NY. H.J.

., Jabatan Staf Bagian Hukum pada KantorBupati Maluku Tengah;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil (PNS) pada Kantor Bupati Maluku Tengah, Jalan Geser No. 04,Kelurahan Namaleo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah,Provinsi Maluku, dengan domisili elektronik atyatasia@gmail.comberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/20/SK/2020 tertanggal 28September 2020;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING / TERGUGAT;Nama : ALBERTH HALAMURY;Warga Negara : Indonesia;Alamat

Menyatakan batal atau tidak san Keputusan Kepala Desa WedingKecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor 141/06 Tahun 2018Tentang Pengangkatan Saudara Mochamad Rosid sebagai PerangkatDesa Weding dalam Jabatan Staf Keuangan, Desa Weding KecamatanBonang Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DesaWeding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor: 141/06 Tahun2018 Tentang Pengangkatan Saudara Mochamad Rosid sebagaiPerangkat Desa Weding dalam Jabatan Staf Keuangan, Desa WedingKecamatan Bonang Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut;1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Termohon PeninjauanKembali/Pembanding/Tergugat Kepala Desa Weding, KecamatanBonang, Kabupaten Demak:Keputusan Kepala Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten DemakNomor: 141/06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara MochamadRosid Sebagai Perangkat Desa Weding Dalam Jabatan Staf Keuangan,Desa Weding, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tanggal 14 Maret2018;5.

Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan:Keputusan Kepala Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten DemakNomor: 141/06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara MochamadRosid Sebagai Perangkat Desa Weding Dalam Jabatan Staf Keuangan,Desa Weding, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tanggal 14 Maret2018;6.