Pokok Perkara:2.Selama bekerja pada Tergugat, Penggugat sering mengalami mutasidari satu cabang lainnya, akan tetapi masih di area sekitar Jakarta danBogor yaitu sejak tahun 2004 hingga tahun 2011;Pada tanggal 30 Juli 2015 Tergugat mengeluarkan Surat Nomor17/418KEP/DIR, tertanggal 17 Juni 2015 perihal Penempatan danPenetapan Jabatan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri yang padaintinya Penggugat akan dipindahkan ke Bank Syariah Mandiri CabangPembantu Tuban, Surabaya, kemudian pada tanggal 31 Juli 215Penggugat

Dimana CEO Kanwil2 juga mengatakan kemungkinan disetujui sangat kecil dan dapatmemungkinkan menjadi penurunan jabatan dan penghasilan jikaPenggugat tidak menjalankan SK Direksi tersebut, dan menyarankanPenggugat untuk mundur dari pekerjaannya dan mencari pekerjaanlain di luar perusahaan Tergugat;Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Penggugat diminta hadir olehKanwil 2 untuk melakukan Serah Terima Jabatan kepada PenggantiPenggugat, padahal belum mendapatkan kejelasan akan statusHalaman 2 dari 12 hal

Nomor 849 K/Pdt.SusPHI/201710.pengajuan keberatan mutasinya, sehingga Penggugat tidak maumenandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan tersebut, denganalasan belum ada tanggapan mengenai pengajuan keberatan terhadapmutasi yang dilakukan oleh Tergugat;Bahwa pada tanggal 10 September 2015, Penggugat mengajukanundangan untuk Bipartit, tetapi Tergugat tidak mau menanggapi surattersebut dan lebih memilih berdiskusi dengan Penggugat.

Agar perusahaan PT Bank Syariah Mandiri tetap memperkerjakanpekerja Indra Wibawa Mukti pada jabatan yang setara denganjabatan yang sebelumnya, dan memanggil pekerja secara tertulisuntuk kembali bekerja selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerjasejak menerima Anjuran ini;2. Agar pekerja dapat menerima untuk kembali bekerja kepadaperusahaan sebagaimana poin 1 (satu) di atas dan melapor keperusahaan selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejakmenerima Anjuran ini;3.

Grade :Rp 2.150.000,00Dalam slip gaji yang terpisah tercantum :Tunjangan jabatan : Rp 1.250.000,00Tunjangan BBM Rp 300.000,00Tunjangan HP Rp 300.000,00Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt.SusPHI/2017Jumlah keseluruhan Upah yang diterima secara tetap oleh Pemohon Kasasiadalah Rp20.404.132,00 (dua puluh juta empat ratus empat ribu seratus tigapuluh dua rupiah);.

TJK.Bahwa sebagaimana dengan adanya pergantian jabatan KepalaGudang GPP Tegineneng, Terdakwa Septinal Bin Sugeng Wakijandigantikan dengan saksi Hendra Gunawan Bin Amandahri sebagai KepalaGudang GPP Tegineneng yang baru dengan surat keputusan, dan SerahTerima Jabatan Kepala Gudang GPP Tegineneng akan dilaksanakan padatanggal 28 Maret 2013.

Namun sebelum serah terima jabatan akandilaksanakan Saksi Hendra Gunawan Bin Amandahri melihat situasi GudangGPP Tegineneng sangat acak acakan dan karung pupuk kondisi gudangdalam keadaaan berantakan dalam arti tumpukan pupuk dalam stokpel tidakberaturan sehingga tidak bisa dihitung menggunakan rumus.

SEPTINAL BIN SUGENG WAKNAN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 374 KUHP ;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid./2016/PT. TJK.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.

Septinal dari jabatan lama sebagai Clerk ADM.Karung Pupuk Kosong Urea Pusri bersubsidi sebanyak 2.143 (dua ribuseratus empat puluh tiga lembar) ;Terlampir dalam berkas perkara.Karung Pupuk Urea kemps sebanyak 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilanpuluh ) sak ;Dikembalikan kepada PT.

Septinal dari jabatan lama sebagai Clerk ADM.Terlampir dalam berkas perkara Karung Pupuk Kosong Urea Pusri bersubsidi sebanyak 2.143 (dua ribuseratus empat puluh tiga lembar); Karung Pupuk Urea kemps sebanyak 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilanpuluh ) sak ;Dikembalikan kepada PT. PUSRI. 1 (satu) mesin jahit karung pupuk merk new long warna silver ; 1 (satu) alat scop;Dirampas Untuk Dimusnahkan.6.

melihatnya ada saat Terdakwa menyerahkan uangsebesar Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah) kepada Saksi3 Lettu Caj Akhmad Yaniuntuk biaya mengurus Sadr Tri Sutrisno agar dapat mengikuti tes ulang (Her) dalamtes kesamaptaan jasmani pada penerimaan Secata TNIAD tahun 2009 dan1Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi3 Lettu Caj Akhmad Yanisebelum keluar pengumuman tes ulang kesemaptaan jasmani.Bahwa dalam penerimaan Secata TNIAD Gelombang keII tahun 2009 Terdakwatidak terlibat dalam Panitia namun karena jabatan

fungsionalnya sehariharisebagai Ba Sikesmil sehingga Terdakwa bertugas untuk melengkapi administrasiyang diperlukan dalam pelaksanaan Rikes di Kesdam I/BB, sedangkan Saksi3Lettu Caj Akhmad Yani ikut juga terlibat dalam pelaksanaan Rikes karenaberhubungan dalam jabatan fungsionalnya seharihari.Bahwa sebelum maupun sesudah kejadian tersebut di atas Terdakwa belumpernah meminta tolong/bantuan kepada Saksi3 Lettu Caj Akhmad Yani, namunsebelumnya Saksi2 Sdri.

ada saat Terdakwa menyerahkanuang sebesar Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah) kepada Saksi3 Lettu Caj AkhmadYani untuk biaya mengurus Sdr Tri Sutrisno agar dapat mengikuti tes ulang (Her)dalam tes kesamaptaan jasmani pada penerimaan Secata TNIAD tahun 2009 danTerdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi3 Lettu Caj Akhmad Yanisebelum keluar pengumuman tes ulang kesemaptaan jasmani.Bahwa benar dalam penerimaan Secata TNIAD Gelombang keIl tahun 2009Terdakwa tidak terlibat dalam Panitia namun karena jabatan

fungsionalnya sehari3hari sebagai Ba Sikesmil sehingga Terdakwa bertugas untuk melengkapiadministrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Rikes di Kesdam 1/BB,sedangkan Saksi3 Lettu Caj Akhmad Yani ikut juga terlibat dalam pelaksanaanRikes karena berhubungan dalam jabatan fungsionalnya seharihari.Bahwa benar sebelum maupun sesudah kejadian tersebut di atas Terdakwa belumpernah meminta tolong/bantuan kepada Saksi3 Lettu Caj Akhmad Yani, namunsebelumnya Saksi2 Sdri.

Bahwa benar dalam penerimaan Secata TNIAD Gelombang keII tahun 2009Terdakwa tidak terlibat dalam Panitia namun karena jabatan fungsionalnya seharihari sebagai Ba Sikesmil sehingga Terdakwa bertugas untuk melengkapiadministrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Rikes di Kesdam 1/BB,sedangkan Saksi3 Lettu Caj Akhmad Yani ikut juga terlibat dalam pelaksanaanRikes karena berhubungan dalam jabatan fungsionalnya seharihari.2 Bahwa benar selain perkara ini baik sebelum maupun sesudah perkara iniTerdakwa

Menyatakan terdakwa ABDUL WAHAB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana MEMPEKERJAKAN SESEORANG DI KAPAL DALAM JABATAN TANPA DISIJIL; ----------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dan denda Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);----------------------------------------------------------------------------------3.

2000,o Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tertanggal 29 Januari 2016 sebagai berikut :o Bahwa ia terdakwa Abdul Wahab pada hari Minggu tanggal 13 September2015 sekira jam 07.25 WITA atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanSeptember 2015 bertempat di Perairam Benoa Bali pada posisi 08 45 05 S 115 13 00 T atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mempekerjakan seseorang dikapaldalam jabatan

NYOMAN DAELONWIRAWAN 2222 222 on eneBahwa jabatan ahli sebagai Kepala Syahbandar Pelabuhan Gilimanuk danahli sudah bertugas selama 1(satu) tahun ;Bahwa ahli memiliki pengetahuan di bidang Pelayaran yang didapat dariBPLP Ujung Pandang dengan ijasah ANT Ill Th 1997 ;Bahwa kapal dianggap laik laut yaitu kapal yang telah dilengkapi dengansuratsurat kapal yang dipersyaratkan, diawaki dengan cukup sesuaidengan kompetensinya dan dicantumkan dalam buku sijil sesuai denganjabatan masingmasing serta dilengkapi

buku pelaut dan wajib untuk memiliki surat kecakapan (SKK)sebagai seorang nahkoda yang dikeluarkan oleh syahbandar sesuai bobotkapal yang akan diawaki, sedangkan kepala kamar mesin (KKM) selainwajib memiliki buku pelaut juga diwajibkan untuk memiliki surat keterangankecakapan (SKK) sebagai seorang Mekanik, kalau anak buah kapal (ABkK)biasa hanya diwajibkan untuk memiliki buku pelaut Saja ;Bahwa saudara Saipullah selaku masinis III kapal MT Mauhau seharusnyadidalam buku sijil dicantumkan dengan jabatan

masinis III yang ikut berlayardiatas kapal MT Mauhau, karena sesuai bunyi pasal 145 UU RI No.17Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa setiap orang dilarangmempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dantanpa memiliki kmpetensi dan ketrampilan serta dokumen pelaut yangdipersyaratkan 5 222 2 20 n enon nnn nen ne nnn nen ne nnn nnne=Bahwa nakhoda kapal MT Mauhau an.tersangka telah melanggar ketentuanpidana pasal 312 UU RI no.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yangberbunyi Setiap orang

Mempekerjakan seseorang dikapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dantanpa memiliki kompetensi dan ketrampilan serta dokumen yangGIpersyaltatkan, j

PUTUSANNomor 417 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:WALIKOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 1Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Romi Herton, Jabatan WalikotaPalembang, beralamat di Jalan Merdeka No. 1 Palembang, selanjutnya memberikuasa kepada:Mahiruddin, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Bagian Hukum,Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Palembang

Palembang;Imam Ilham, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Penyuluhan danBantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Organisasi danTata Laksana Setda Kota Palembang, beralamat di JalanMerdeka No. Palembang;Mauliddin, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum danOrganisasi dan Tata Laksana Setda Kota Palembang,beralamat di Jalan Merdeka No. Palembang;Fetty Dewi Utami, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum danOrganisasi dan Tata Laksana Setda Kota Palembang,beralamat di Jalan Merdeka No. Palembang;H.M.

., Jabatan Staf Bagian Hukum danOrganisasi dan Tata Laksana Setda Kota Palembang,beralamat di Jalan Merdeka No.

., Jabatan Staf Bagian Hukumdan Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Palembang,beralamat di Jalan Merdeka No.1 Palembang;Ahmad Rizani, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum danOrtala Setda Kota Palembang, beralamat di Jalan MerdekaNo.1 Palembang;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKU/2014 tanggal 06Agustus 2014;Halaman 1 dari 11 Halaman Nomor 417 K/TUN/2014Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Ter gugat;10melawan:THENG TIAM TJAI/MULYADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, beralamat di

TerdakwaFEBRI AKHRIANSYAH pada saat akan dilakukan Rotasi Jabatan;Bahwa Saksi mengetahui pengelapan uang milik PT. BCA ( BANKCENTRAL ASIA KCP. Tanjung Redeb Kab. Berau tersebut pada tanggal14 Nopember 2017 sekitar Jam 13.00 wita di Kantor Cabang pembantuPembantu BCA JI. Mangga II RT.10, Kel. Karang ambun , Kec. TanjungRedeb Kab. Berau;Bahwa Rotasi jabatan tersebut PT. BCA ( BANK CENTRAL ASIA KCP.Tanjung Redeb Kab.

BCATugas dan jabatan terdakwa sebagai staf Pendukung OperasiKhasanah dan terdakwa diangkat berdasarkan Skep tahun 2012Pebruari dari PT.

BCA Tugasdan jabatan terdakwa sebagai staf Pendukung Operasi Khasanah danterdakwa diangkat berdasarkan Skep tahun 2012 Pebruari dari PT.

., M.M, Jabatan Kepala Bagian HukumSetda Kota Padang;3. SRI HARTATI, S.H., Jabatan Kasubag. Bantuan Hukum danHAM di Bagian Hukum;4. PRIMA DHAROSSA, S.H., Jabatan Perancang PeraturanPerundangan;Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamatdi Bagian Hukum Setda Kota Padang JI.

Bagi Pejabat Negara Tertentu, dengan perintahpemotongan gaji dan tunjangan jabatan kepada Kepala BadanPengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang untukdiserahkan kepada Para PemohonV.

Termohon per bulan, dengan perintah pemotongangaji dan tunjangan jabatan kepada Kepala Badan PengelolaanKeuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang untuk diserahkan kepadaPara Pemohon;4.

Bahwa jabatan fungsional melekat padastatus Aparat Sipil Negara bukan bersifat permanen yang melekat diripribadi Para Pemohon seperti Hak Milik. Jadi keliru sekali statement ParaPenggugat yang menyatakan Surat penempatan pada jabatan fungsionaltersebut masih berlaku sampai sekarang.6. Bahwa keliru sekali pernyataan Para Penggugat yang menyebutkan bahwasurat permohonan Para Pemohon tertanggal 2 Juni 2020 telah dinyatakanditerima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 8 Juni 2020.

terakhir yang di Jabat olehPNS tersebut;Ahli berpendapat bahwa yang menentukan batas usia Pensiun PNSterdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;Halaman 25 dari 37 HalamanPutusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PDGAhli berpendapat bahwa BKN juga berwenang untuk melihat apakahseorang PNS tersebut dalam menjabat sebuah Jabatan telah memenuhipersyarat untuk diangkat dalam Jabatan tersebutBahwa selain mengajukan buktibukti surat/tulisan, saksi dan abhi,Pemohon telah mengajukan bukti berupa Informasi

., jabatan Kepala Bagian HukumSetda Kabupaten Kudus.2. Adi Susatyo, S.H., M.H., jabatan Kepala SubbagianBantuan Hukum dan HAM pada Bagian HukumSetda Kabupaten Kudus.3. Marinda Agustina, S.H., jabatan Kepala SubbidangPemberdayaan dan Perubahan Status Hukum AsetDaerah pada BPPKAD Kabupaten Kudus.4. Yosi Saputra, S.H., jabatan Staf Bagian HukumSetda Kabupaten Kudus.5.

., jabatan Staf Bagian HukumSetda Kabupaten Kudus.berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/1399.1/04.00/2018, tanggal 31 Mei 2018,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:1. PT. Padudaya Bangun Persada, yang berkedudukan di RukoBanjardowo JL. Semarang Demak KM 7 Semarang,dalam hal ini memberikan kuasa kepada:Theodorus Yosep Parera, S.H.,M.H.,Wenang Noto Buwono, S.H.,M.H.Eko Suparno, S.H.,M.H.Taufiqurrohman, S.H.,M.H.Andreas Hijrah Airudin, S.H.Ephin Apriyandanu, S,H.

,M.Kn., jabatan Kepala SeksiPenanganan Masalah dan PengendalianPertanahan2. Witarso, S.H.,M.H., jabatan Kepala Seksi HubunganHukum Pertanahan3. Moch Adcha, S.SIT.,M.Si., jabatan Kepala SeksiPenataan Pertanahan4. Wahyu Satrihadi, A.Ptnh., jabatan Kepala Sub SeksiPengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik5. Widi Harsono, A.Ptnh.,M.H., jabatan Kepala SubSeksi Penetapan Hak dan Pemberdayaan HakTanah Masyarakat6. Widiharto, S.H., jabatan Kepala Sub SeksiPengendalian Pertanahan7.

., jabatan Kepala Sub SeksiPenanganan Sengketa Konflik dan PerkaraPertanahanberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 297/600.1433.19/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN KdsTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Padudaya Bangun Persada Desa PlosoKecamatan Jati Kabupaten Kudus dan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kudus tanggal 10 September 1997 Nomor550.3/11/1997 oleh Tergugat II;Menimbang, bahwa ketika pemerintah bertindak dalam lapangankeperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, maka pemerintahbertindak sebagai wakil dari badan hukum dan bukan wakil dari jabatan,sehingga tindakan pemerintah tersebut adalah tindakan badan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di

Pasal 3 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 207 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun2013, dan dengan mempertimbangkan masa kerja selama 9 (sembilan) tahunlebih, pendidikan dan jabatan Penggugat sebagai Commis I (juru masak)yang membutuhkan keterampilan dan kemampuan khusus dibidangnya,maka sangatlah beralasan hukum jika Tergugat diwajibkan untukmembayarkan upah Penggugat harus lebih besar dari Upah MinimumSektoral Provinsi Tahun 2013, sehingga sangatlah wajar

Penggugat (1Juni 2013) dan diajukannya permohonan tindakan hukum mengenaipelanggaran tindak pidana tentang pengupahan serta pasca dilakukannyapemeriksaan oleh pegawai pengawas Ketenagakerjaan pada Kantor DinasTenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta (20 Juni 2013), selanjutnya atas haldimaksud Tergugat mengeluarkan surat Interoffice Memorandum NomorRef: HRD010/ IM/VI/2013, tertanggal 28 Juni 2013, Perihal: MutasiJabatan, yang pada pokoknya dalam surat tersebut menerangkan bahwaPenggugat dimutasi dari jabatan

ke jabatan lain dalam lingkungan Hotelatau dari satu lokasi ke lokasi lain;Bahwa dengan menyimak secara cermat klausul dalam Pasal 8 PeraturanPerusahaan Hotel Treva International dimaksud, maka yang menjadiHal. 5 dari 24 hal.

dari jabatan sebelumnyasebagai Commis I (Dept.

Kasasi/Tergugat dan Bukti T1 Peraturan Perusahaan, yang manaPemohon Kasasi/Tergugat menjalankan kewenangan perusahaan untuk memutasikanseluruh karyawan dalam posisi jabatan apapun sesuai dengan Pasal 8 PeraturanPerusahaan demi kepentingan organisasi;Pasal 8 Peraturan Perusahaan berbunyi: Demi pendayagunaan tenaga kerja sertaefektif dalam mencapai tujuan Perusahaan, Hotel berwenang mengangkat,menempatkan atau mengalih tugaskan karyawan dari satu jabatan lain dalamlingkungan Hotel atau dari lokasi

DOS NI ROHA telah menjadi korbanpenggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa ECHASALVITRI ATENI dan Terdakwa SUSWANTO.e Bahwa jabatan Saksi JATI PRIYONO adalah sebagai kepala Cabang PT.DOS NI ROHA Sejak Tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan sekarang yangmempunyai tugas untuk memastikan cabang untuk mencapai target sales,target tagihan, logistik yang tidak over, serta melakukan fungsi di masingHalaman 5 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Smrmasing divisi mengaswasi setiap kenerja yang adalah

di wilayahKalimantan Timur dan Kalimantan Utara.Bahwa jabatan Terdakwa SUWANTO menjabat dalam PT.

DOS NI ROHA telah menjadi korbanpenggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa ECHASALVITRI ATENI dan Terdakwa SUSWANTO.e Bahwa Saksi LELY NOOR AVENDIANA merupakan karyawan di PT. DOSNl ROHA yang beralamat kantor di Jalan Hidayatullan No.60 KotaSamarinda serta Jabatan Saksi LELY NOOR AVENDIANA selaku KepalaKeuangan di PT. DOS NI ROHA yang mempunyai tugas dan tanggungjawab Saksi LELY NOOR AVENDIANA pada PT.

DOS NIROHA jabatan atau dibidang Kredit analis atau Inkaso yang mempuyaitugas dan tanggung jawab dalam perusahaan di PT.

DOS NIROHA jabatan atau dibidang Kredit analis atau Inkaso yang mempunyaitugas dan tanggung jawab dari Terdakwa ECHA SALVITRI ATENI dalamperuhaan PT.

Atas dasarpertimbangan tersebut Yayasan melaksanakan uji cobadengan melakukan kegiatan baru jabatan LSA untuk kelas10.6.Percobaan pengadaan jabatan LSA untuk kelas 6 tersebutbaru. kali pertama dilakukan karena selama ini untukkelas 6 tidak pernah ada jabatan LSA.

Pun selama inikurikulumnya masih berubah ubah tiap tahunnya.Karenanya Yayasan membutuhkan tenaga kerja baru untukmenduduki jabatan LSA untuk murid kelas 6.Dikarenakan jabatan LSA untuk murid kelas 6 merupakankegiatan baru yang masih dalam tahap penjajakandimana masih belum diketahui perubahannyadalam kurikulum tahun ajaran yang akan datang, makaYayasan membuka lowongan LSA untuk murid kelas 6 atasdasar Perjanjian Kerja Waktu) Tertentu) (PKWT).

Surat peringatan (SP).Yayasan membantah dalil Penggugat pada angka 12 lainnyabahwa ada pekerjadengan jabatan LSA yang berstatus pekerja tetap,sehingga jabatan LSA tidak dapat diterapkan sistemkontrak.Sebagaimana telah Yayasan jelaskan di atas bahwa:a. Sekolah memberikan pelajaran dengan kurikulumInggris dikarenakan para murid yang belajar diSekolah berbahasa Inggris, sehingga diperlukanguru. atau. tenaga pengajar asing yang mempunyaikualifikasi kompetensi di bidang kurikulumInggris.35.b.

Jabatan LSA hanya untuk membantu guru atau tenagapengajar dimaksud yang ditentukan dengan jumlahmurid dan jenis aktivitas yang dilakukan olehmurid murid di setiap' kelasnya.d. Sampai dengan tahun ajaran 2009/2010 maka jabatanLSA hanya untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5.e. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan sekolah,maka pada tahun ajaran 2009/2010 Yayasanmelakukan melakukan kegiatan baru yang masih dalampenjajakan yaitu) mengadakan jabatan LSA untukkelas 6.f.

LSA disediakan hanya untukkelas 1 sampai dengan kelas 5 sedangkan untuk kelas 6 tidakada jabatanLSA; 27 eee eee eee eee eee eee eeBahwa lalu pada ajaran tahun 2009/2010 yayasanmenambah kegiatan baru jabatan LSA untuk kelas 6 dan barukali pertama dilakukan dan kurikulumnya selama ini masihberubah ubah tiap tahunnya maka yayasan membutuhkan tenagakerja baru untuk menduduki jabatan LSA untuk murid kelas 6,dan oleh karena untuk murid kelas 6 merupakan kegiatan baruyang masih dalam tahap penjajakan maka

dari 24 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2016/PN.Lbpmelakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastikklip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabushabu dengan beratkotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 0,39 (nolkoma tiga puluh sembilan) gram;Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium BarangBukti Narkotika No.Lab : 9864/NNF/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yangditanda tangani oleh Sdr.Zulni Erma pangkat Ajun Komisaris Besar PolisiNrp. 60051008, Jabatan

Si., Apt., pangkat Penata Nip. 197410222003122002, jabatan PaurSubbid Narkobafor, masingmasing bertugas pada Laboratorium ForensikCabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastikbening berisi kristal warna putin dengan berat bruto 0,54 (nol koma limapuluh empat) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisanya

seberat 0,45 (nolkoma empat puluh lima) gram dikembalikan kepada penyidik PolsekSunggal;Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium BarangBukti Urine No.Lab : 9864/NNF/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yangditanda tangani oleh Sdr.Zulni Erma pangkat Ajun Komisaris Besar PolisiNrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor dan Sdr.

Si., Apt. pangkat Penata Nip. 197410222003122002, jabatan PaurSubbid Narkobafor, masingmasing bertugas pada Laboratorium ForensikCabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botolplastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa Dirman Angkat adalahPositif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (satu) NomorUrut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2463/Pid.Sus/2016/PN.LbpPerbuatan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 86/P Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatDari Jabatan Hakim a.n. M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H., tanggal 12September 2019;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 86/P Tahun 2019 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Jabatan Hakim a.n. M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.,tanggal 12 September 2019;4.

Putusan Nomor 72 K/TUN/2021Hormat Dari Jabatan Hakim a.n. M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H., tanggal12 September 2019;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 86/P TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Jabatan Hakim a.n. M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.,tanggal 12 September 2019;4. Mengembalikan harkat dan martabat Penggugat Kedalam kedudukansemula yaitu sebagai Hakim;5.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Kabupaten2. FAISOL AHMADI, SH. NIP. : 19780212 200321 1007. Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum padaBagian Hukum dan Peraturan PerundangundanganSekretariat Daerah KabupatenBOjONQOl0 5 nne annem nnn nn enn nnn3. CIPTO KUNCORO, SH., MH. NIP. : 19600314199703 1 004. Jabatan : Staf pada BagianHukum dan Peraturan PerundangundanganSekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;4. M. AMIN ASROFIN, SH. NIP. : 19860331201101 1 012.

Jabatan : Staf pada BagianHukum dan Peraturan PerundangundanganSekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia,sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukumdan Peraturan Perundangundangan SekretariatDaerah Kabupaten Bojonegoro, memilih TempatKedudukan dan berkantor di Jalan P. MastumapelNomor 1 Bojonegoro. Berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 188 / 929 / 412.11 / 2014, tanggal20 Mei 2014.

;Jabatan: Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ;2. MELKE MENTANG, S.H.;Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan ;3. FLORIDA V. NARI, S.H. : Jabatan: Kepala Seksi Penanganan Masalah dan PengendalianPortanalhian j=s==sn=sseseecsnnnneseme nsnnesneeseennsnessensnesnssceenee4.

. ; 2222020eoeoo>Jabatan: Kepala Subseksi Penanganan sengketa, Konflik danPOLKAIa 5 ~~~~~n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnnekesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, Berdomisili hukum pada Kantor Pertanahan KotaJayapura, Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IV, KelurahanBhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 155/SK600.14/91711/l/2017 tanggal21 Februari 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 465/60091.71/VII/2017 tanggal

pula dilihat apakah dengan jabatan atau kedudukannyatersebut Terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan yangdidakwakan dalam surat Dakwaan.

Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukannya.Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yangbersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakankesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan.

Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanyabagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memilikikualitas pribadi tertentu.

Orang yang karena memilikijabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyaipeluang atau waktu yang sebaikbaiknya untuk melakukan perbuatanperbuatantertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu.

Oleh karenamemangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan,kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatanatau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang.Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya.menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukannya. (vide : Drs.

Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Pendeta, Jabatan Ketua Badan Pekerja Harian SinodeGereja Masehi Injili di Halmahera (BPHSGMIH) hasil Sidang SinodeIstimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 68September 2013, beralamat di Desa Wosia Kec. Tobelo TengahKabupaten Halmahera Utara;2. Pdt.

Warga Negara Indonesia, PekerjaanPendeta, Jabatan Wakil Ketua I Badan Pekerja Harian Sinode GerejaMasehi Injili di Halmahera (BPHSGMIH) hasil Sidang SinodeIstimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 68September 2013, beralamat di Desa Pale Kec. Tobelo SelatanKabupaten Halmahera Utara;4. Pdt. REFFONE KUMURU, S.Th.

Warga Negara Indonesia, PekerjaanPendeta, Jabatan Wakil Ketua II Badan Pekerja Harian SinodeGereja Masehi Injili di Halmahera (BPHSGMIH) hasil Sidang SinodeIstimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 68September 2013, beralamat di Desa WKO Kec. Tobelo TengahKabupaten Halmahera Utara;10.JOIS. A.M. DUAN, M.Si.

Warga Negara Indonesia, PekerjaanPendeta, Jabatan Wakil Sekretaris Badan Pekerja Harian SinodeGereja Masehi Injili di Halmahera (BPHSGMIH) hasil Sidang SinodeIstimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 68September 2013, beralamat di Desa Wosia Kec. Tobelo TengahKabupaten Halmahera Utara;Pdt. RUDDY TINDAGE, M.Teol.

Warga Negara Indonesia, PekerjaanPendeta, Jabatan Bendahara Badan Pekerja Harian Sinode GerejaMasehi Injili di Halmahera (BPHSGMIH) hasil Sidang SinodeIstimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 68September 2013, beralamat di Desa WKO Kec. Tobelo TengahKabupaten Halmahera Utara;Pnt.

., jabatan Kepala Biro Hukum dan Informasi PublikKementerian Pertanian; 2 M.M. Eddy Purnomo, S.E.,M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Humas,Badan Karantina Pertanian ;3 Ir. R. Fauzar Rochani, M.M., jabatan Kepala Balai Karantina Pertanian Ks IBandar Lampung ; 4 drh. Tri Wahyuni, M.Si., jabatan Kepala Bidang Karantina BBKP TanjungHim.1 dari 10 hlm. Put. No. 171/B/2013/PT.TUN.JKT5 drh. Puji Hartono, M.P., jabatan Kepala Seksi Karantina Hewan BKP Kls IBandar Lampung ; 6 Jhon Indra G.

., jabatan Kepala SubBagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum ; 7 Ricko Adrianto, S.H., Staf Sub Bagian Hukum dan Humas, Badan KarantinaPertanian ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai padaKementerian Pertanian RI, beralamat di Kantor PusatKementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, V dan VII, JalanHarsono RM, Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8492/TU.220/L/11/2012, tanggal 14 Nopember 2012, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT /PEMBANDING; MELAWANPT

Pangkat Jaksa Muda(III/d), NIP/NRP. 19700311 199203 1 003 / 4927085, Jabatan Jaksa Fungsionalpada Kejaksaan Negeri Medan, Unit Kerja Kejaksaan Negeri Medan. ;Adapun duduk perkara sengketa Tata Usaha Negara ini atau dasar Gugatansebagai berikut :A.

Pangkat Jaksa Muda (Ill/d), NIP/NRP.19700311 199203 1 003 / 4927085, Jabatan Jaksa Fungsional padaKejaksaan Negeri Medan, Unit Kerja Kejaksaan Negeri Medan (objeksengketa) yang diterima Penggugat dari Bapak Kepala Kejaksaan TinggiSumut cq Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Medan (SAMSURI SH.

Melanggar larangan perangkapan jabatan/pekerjaan ;d. Melanggar sumpah atau janji jabatan ; ataue. Melakukan perbuatan tercela. ;Penggugat berdasarkan Surat Keputusan incasu adalahDiberhentikan Dengan Hormat, menurut hemat kami bahwa SuratKeputusan dimaksud sama sekali tidak mengandung dasar hukumsebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20Tahun 2008, dimana Jaksa yang dijatuhi hukuman PemberhentianDengan Hormat dari jabatannya dengan alasan :a. Permintaan sendiri ;b.

Melakukan suatu tidak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, ataub. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksuddalam pasal 104 s/d pasal 161 KUHPidana. ;Pasal 10 terdiri dari 1 ayat, pasal 11 dan seterusnya s/d pasal 34.

Hukuman disiplin berat berupa :a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)tahun ;b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebihrendah ;Cc. pembebasan dari jabatan ;d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendirisebagai PNS ; dane. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS..

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bati Binpers Korem 022/PTbertugas dan bertanggungjawab :a. membina personil dalam bidang pembinaan karir yaitu :1) =menyusun periode UKP/Prediksi UKP satuan jajaranKorem.2) mengusulkan jabatan ke Komando atas Bintara danTamtama.3) =menyusun, menghimpun usulan jabatan Pama darisatuan jajaran Korem 022/PT4) menghimpun usulan pindah satuan Pa, Ba, Ta dan PNSdijajaran Korem 022/PT.b. pembinaan pendidikan danCc. perawatan personilBahwa proses pengajuan perpindahan tugas

Bahwa pada bulan November 2012 sesuai dengan Surat PerintahDanrem 022/PT secara fungsional ditempatkan di Sipers Korem 022/PTdengan jabatan Bati Binpers namun secara defenitif skep jabatanTerdakwa di Bamin Timhub Kima Korem 022/PT.173.

Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Bati BinpersKorem 022/PT adalah :a. membina personil dalam bidang pembinaan karir yaitu :1) menyusun periode UKP/Prediksi UKP satuan jajaran Korem.2) mengusulkan jabatan ke Komando atas Bintara danTamtama.3) menyusun, menghimpun usulan jabatan Pama dari satuanjajaran Korem 022/PT4) menghimpun usulan pindah satuan Pa, Ba, Ta dan PNSdijajaran Korem 022/PT.b. pembinaan pendidikan; danCc. perawatan personil.4.

Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai BatiBinpers Korem 022/PT adalah :a. membina personil dalam bidang pembinaan karir yaitu :1) menyusun periode UKP/Prediksi UKP satuan jajaran Korem.2) mengusulkan jabatan ke Komando atas Bintara danTamtama.3) menyusun, menghimpun usulan jabatan Pama dari satuanjajaran Korem 022/PT4) menghimpun usulan pindah satuan Pa, Ba, Ta dan PNSdijajaran Korem 022/PT.b. pembinaan pendidikan; danCc. perawatan personil.4.

Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai BaltiBinpers Korem 022/PT adalah :23a. membina personil dalam bidang pembinaan karir yaitu :1) menyusun periode UKP/Prediksi UKP satuan jajaran Korem.2) mengusulkan jabatan ke Komando atas Bintara danTamtama.3) menyusun, menghimpun usulan jabatan Pama dari satuanjajaran Korem 022/PT4) menghimpun usulan pindah satuan Pa, Ba, Ta dan PNSdijajaran Korem 022/PT.b. pembinaan pendidikan; danCc. perawatan personil.3.