Ditemukan 15682 data
8 — 5
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
9 — 0
sughraTergugat terhadap Penggugat.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Medan Tembung dan Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Deliserdang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana di rubah
14 — 5
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadapara
11 — 12
berkepanjangan dan sebagai bentuktanggungjawab calon suami anak Pemohon, demi kepentingan masa depanbaik itu anak Pemohon sendiri dan calon suaminya serta anak mereka, makaHakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yangkuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasipernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, yang telah di rubah
12 — 7
alasan hukum guna kelengkapanadministrasi mengurus kelengkapan berkas pendaftaran veteran, makapermohonan pemohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinanantara pemohon dengan seorang lakilaki bernama Massiri bin Pabuang padatahun 1944, di Dusun Joko, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Tamalatea,Kabupaten Jeneponto, dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinansebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah
63 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dengan PT Dwi Mulya Jaya tidak ada relevansi danhubungan hukum sama sekali;Bahwa PT Dwi Mulya Jaya merupakan Perseroan Terbatas yangdidirikan dengan Pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia tanggal 24 Februari 2004 Nomor C04330 HT.01.01 TH.2004,yang Anggaran Dasarnya telah dirubah, dan terakhir di rubah denganAkta Notaris Nurul Laili, S.H., Nomor 44 Tahun 2010 sebagaimanaperobahan tersebut telah di simpan dalam data Sisminbakumsebagaimana Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor AHUAH.01.1025032
20 — 2
singkatnya uraian putusan ini selanjutnya Majelis Hakimmengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalamberita) acara yang merupakan hal tak terpisahkan dari kesempurnaanPenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agamauntuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah
MUHAMMAD FIRMANSYAH
31 — 9
tinggal Pemohon masuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sudah tepat apabilaPemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan NegeriBanjarmasin;Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalahingin merubah / mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta KelahiranNomor 0012/IstA/2007, tanggal 4 Januari 2007 atas nama M.IRVAN RAHMATALAMSYAH, yang semula M.FIRMANSYAH diganti/diperbaiki/dirubah menjadiMUHAMMAD FIRMANSYAH~ dan setelah diteliti maka =maksudgantiperbaiki/rubah
30 — 23
XXXXXX,maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RINomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakimmemandang perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama xxxxxXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
10 — 8
7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sertamemperhatikan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia, maka Pemohon dan Pemohon Il diperintahkan untukmencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Gantarang sebagai Kantor Urusan Agama yangmewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
10 — 7
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
7 — 5
Pasal 147 (2) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
16 — 16
Karossa,maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RINomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakimmemandang perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
16 — 6
hadirnyaTergugat;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarrukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapiusaha tersebut tidak berhasil;Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara inidilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Majelis Hakimtelah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah
20 — 15
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
13 — 5
Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam mengharuskantiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perudangundangan yangberlaku, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon dan PemohonIl untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006
44 — 16
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 07 November 1982 di Desa Bantaeng, KecamatanBisapu, Kabupaten Bantaeng tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
19 — 6
tidakberdasar hukum, sehingga patut dinyatakan wali Pemohon adalah adhal(enggan), sehingga Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten untukmenjadi wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon ;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadaPemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah
9 — 6
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
65 — 19
tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 03 April 1985 di Dusun Panappo, Desa Bela,Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah