Ditemukan 15677 data
66 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dengan PT Dwi Mulya Jaya tidak ada relevansi danhubungan hukum sama sekali;Bahwa PT Dwi Mulya Jaya merupakan Perseroan Terbatas yangdidirikan dengan Pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia tanggal 24 Februari 2004 Nomor C04330 HT.01.01 TH.2004,yang Anggaran Dasarnya telah dirubah, dan terakhir di rubah denganAkta Notaris Nurul Laili, S.H., Nomor 44 Tahun 2010 sebagaimanaperobahan tersebut telah di simpan dalam data Sisminbakumsebagaimana Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor AHUAH.01.1025032
34 — 18
pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dan Pemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon II yang telahdilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2002 di Dusun Panappo, DesaBela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, tersebut patut untukdisahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
MUHAMMAD FIRMANSYAH
32 — 9
tinggal Pemohon masuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sudah tepat apabilaPemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan NegeriBanjarmasin;Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalahingin merubah / mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta KelahiranNomor 0012/IstA/2007, tanggal 4 Januari 2007 atas nama M.IRVAN RAHMATALAMSYAH, yang semula M.FIRMANSYAH diganti/diperbaiki/dirubah menjadiMUHAMMAD FIRMANSYAH~ dan setelah diteliti maka =maksudgantiperbaiki/rubah
18 — 2
Ltmaka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankankepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989, yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat(3) dan ayat (5);Mengingat segala peraturan dan perundangundangan yangberlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;MENGADIL I1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan tidak hadir;2.
15 — 8
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndanghalaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2016/PA.Kab.MlgNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam
10 — 0
sughraTergugat terhadap Penggugat.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Medan Tembung dan Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Deliserdang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana di rubah
7 — 3
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
24 — 18
Penetapan No.467/Pdt.P/2020/PA.Prgperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada paraPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, makamajelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuaidengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14
20 — 16
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
11 — 14
berkepanjangan dan sebagai bentuktanggungjawab calon suami anak Pemohon, demi kepentingan masa depanbaik itu anak Pemohon sendiri dan calon suaminya serta anak mereka, makaHakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yangkuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasipernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, yang telah di rubah
9 — 6
/Pdt.G/2011/PA.KdrHalaman 9 dari 10Menimbang, bahwa meskipun dalam mengupayakanperdamaian tidak menerapkan prosedur mediasi, namun MajelisHakim dalam persidangan tetap mengupayakan perdamaiantersebut dengan memberi nasehat terhadap Pemohon untuktetap mempertahan keutuhan rumah tangganya dan mau rukunkembali dengan Termohon dan upaya penasehatan' tersebuttelah dilaksanakan semaksimal mungkin sebagaimana ketentuanpasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana terakhir telah rubah
19 — 16
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2016 di KABUPATEN MAMUUJU tersebutpatut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
24 — 22
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2007 di KABUPATEN MAMUJU, PROVINSISULAWESI BARAT. tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
37 — 13
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadapara
31 — 22
XXXXXXX,maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RINomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakimmemandang perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama Kecamatan Karossa, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
31 — 25
XXXXXX,maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RINomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakimmemandang perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama xxxxxXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
18 — 11
Penetapan No.11/Pdt.P/2019/PA.Lsssah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada paraPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, makamajelis hakim menyatakan
20 — 17
MmjMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundangundangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara
17 — 1
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadapara
19 — 11
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patutdikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Pemohon IIyang dilaksanakan pada tanggal 14052005 di Kelurahan Pongo,Kecamatan WangiWangi, Kabupaten Wakatobi, adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan