untuk tidak melanjutkan aktifitasnya bercocok tanam di lahanpertaniannya yang terletak di kawasan hutan Mekakau;Bahwa bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi di persidangan Terdakwa,saksi Sihani dan Sutarman telah menanam tanaman berupa cabai, terong,Halaman 23 dari 33 Putusan Pidana Nomor 616/Pid.B/LH/2018/PN.Btaranggam (Tomat Cery), ubi kayu dan bibit kopi dilahan pertanian yang merekabuka;Bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan titik koordinat yang diambilmenggunakan Global Positioning System

/2018/PN.Btamembuat surat penyataan untuk tidak melanjutkan aktifitasnya bercocok tanam dilahan pertaniannya yang terletak di kKawasan hutan Mekakau;Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan' saksisaksi dipersidangan, Terdakwa, saksi Sihani dan Sutarman telah menanam tanaman berupacabal, terong, ranggam (Tomat Cery), ubi kayu dan bibit kopi dilahan pertanian yangmereka buka;Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan titik koordinatyang diambil menggunakan Global Positioning System

saksisaksi tidak mengetahui letak dari lahan pertanian Terdakwa, yang saksisaksiketahui hanya letak lahan pertanian Sutarman dan saksi Sihani berdasarkan fotofotoyang ada diberkas perkara penyidik dan foto gubuk serta lahan pertanian yang ada diberkas perkara penyidik merupakan lahan pertanian milik Sutarman;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan keterangan ahli dari data titikkoordinat yang diambil menggunakan Global Positioning System

Bina Pertiwi Makassar ; Bahwa system transaksi yang berlaku pada PT. Bina Pertiwi Makassarterdiri dari 2 (dua) jenis yaitu transaksi tunai meliputi dana pembeliancustomer telah diterima 100 % di PT. Bina Pertiwi Makassaratau lunassebelum barang dikirim, sedangkan jenis transaksi kredit adalah DPditerima oleh PT. Bina Pertiwi Makassar sesuai dengan syaratpembiayaan/leasing dan pesanan pembelian (PO Leasing) telah diterimaoleh PT.

Bina Pertiwi Makassarmemberikan insentif sebesar + Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) ; perunitHalaman 12 dari 38 Putusan Nomor.87/Pid.B /2017/PN.SkgBahwa adapun mekanisme atau system penjualan PT. Bina PertiwiMakassar Cabang Makssar yakni ;e Business Consultant / sales menawarkan produk PT. Bina PertiwiMakassar kepada calon customer sesuai dengan area tugas ;e Apabila calon customer tertarik membeli produk PT.

Bina PertiwiMakassar, maka calon customer memilih system pembayaran tunaiatau kredite Apabila kredit harus membayar DP/uang mukae Kemudian setelah customer membayar DP unit yang dibeli, makadibuatkan perjanjian jual beli dan kemudian unit tersebut dikirim olehPT.

Bahwa dari Olah Tempat Kejadian Perkara dan mengumpulkanbahan keterangan dapat diketahui bahwa yang menjadi penyebapterjadinya kecelakaan lalulintas tersebut karena adanya kerusakanpada system pengereman pada truk dinas TNI AU Lanud El Tari NoPlat 534002.4.

Bahwa dari hasil olan TKP kecepatan laju dari truk dinas TNI AUtersebut adalah sekitar lebin 40 (empat puluh) KMJam dandilaksanakan pemerikasaan system pengereman tidak berfungsisebagaimana mestinya, jadi dapat disimpulkan bahwa sesaatsebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi tuk dinasTNI AU tidak dapat melakukan pengereman.5.

Bahwa kecelakaan lalulintas yang teradi di jalan Frans Sedatepainya di Traffic Light Lippo Plaza Kupang mumi Faktor kelayakankendaraan yaitu tidak berfungsinya system pengereman denganbaik, dan tidak ada unsur kesengajaan dari pengemudi Truk dinasTNI AU.Atas keterangan Saksi4 yang dibacakan tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.Bahwa di dalam persidangan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk mengajukan 2 (dua) orangSaksi Tambahan yaitu.

masyarakat,hak asal usul,dan adat istiadatDesa;Pasal 25 Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu olehPerangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain;Pasal 34 Ayat (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh PendudukDesa;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 1 Ayat (2) Pemerintah Desaadalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat dalam system

pemerintahan Negara Kesatuanrepublic Indonesia;Ayat (3) Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengannama lain dibantu. perangka Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa;Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor463/PDT/2020/PT BDG.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44tahun 2016 Tentang Kewenangan Kepala Desa, Pasal 1 Ayat (10)Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan NegaraKesatuan

atau yang disebut dengannama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa;Bahwa adapun Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 Tentang KewenanganKepala Desa, Pasal 1 Ayat (2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggarurusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang menyelenggarkan urusan pemerintahan menurut asasotonami dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluasluasnyadalam system

, optikal, atau sejenisnya yang dapatdilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau systemelektronik, termasuk tetapi tiak terbatas pada tulisan, Suara, gambar,peta, rancangan, foto atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses,syimbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapatdipahami oleh orang yang mampu memahaminya; Mendistribusikan adalah mengirim dan/atau menyebarkaninformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orangtau berbagai pihak melalui system

elektronik; Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronikdan/atau dokumen eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lainmelalui system elektronik; Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selainmendistribusikan dan mentransmisikan melalui system elektronik yangmenyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapatdiketahul pihak lain atau publik; Bahwa benar Ahli menjelaskan perbuatan yang bertentangan denganhokum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang

TIWI datang hendak menebus 1 (satu) unitmobil Daihatsu type Terrios BK 1176 TW warna hitam tersebut namunsudah dijualnya kepada saksi TIMA SARAGIH melalui perantara HENRISPANDAPOTAN PURBA seharga Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)namun telah terpasang perangkat GPS (Global Posisitian System), kuncikontaknya juga sudah digandakan dan remote controlnya diambilnya 1(satu) buah yang mana pada saat pembuatan remote oleh tokomemberikan 2 (dua) buah dengan harapan apabila nantinya ditebus olehsaksi

TIWI datang hendak menebus 1 (satu) unit mobil Daihatsutype Terrios BK 1176 TW warna hitam tersebut namun sudah saksijualkan kepada kepada TIMA SARAGIH melalui perantara HENRISPANDAPOTAN PURBA seharga Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)namun telah saksi pasang perangkat GPS (Global Posisitian System),kunci kontaknya saksi gandakan dan remote controlnya saksi ambil 1(satu) buah yang mana pada saat pembuatan remote oleh tokomemberikan 2 (dua) buah yang apabila nantinya diperlukan bisa saksiambil

DUTA PERSADA gugur secara system elektronik sehingga yangdimenangkan adalah PT. Sumber Wangi Mentaya.Bahwa selanjutnya yang ditetapbkan sebagai pemenang untuk paket pekerjaanPembuatan Kapal Kayu Penangkap Ikan ukuran 10 GT adalah PT. Sumber WangiMentaya dan Terdakwa selaku Direktur dari PT. Sumber Wangi Mentaya bersamaSdr. Ir. ADIE YUSPA, MP.

DUTA PERSADA gugur secara system elektronik sehingga yangdimenangkan adalah PT. Sumber Wangi Mentaya. Bahwa selanjutnya yang ditetapbkan sebagai pemenang untuk paket pekerjaanPembuatan Kapal Kayu Penangkap Ikan ukuran 10 GT adalah PT. SumberWangi Mentaya dan Terdakwa selaku Direktur dari PT. Sumber Wangi Mentayabersama Sdr. Ir. ADIE YUSPA, MP.

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal 10 GT, 20 GT, 30 GTuntuk body kapal kemudian mesin, system propulsi dan system kemudi,peralatan dan perlengkapan kapal, kelistrikan, untuk alat tangkap ikan padakapal 10 GT dan 30 GT dalam kondisi lengkap, sedangkan pada kapal yang20 GT tidak terdapat alat tangkap ikan, administrasi perijinan berlayar padakapal 10 GT lengkap namun pada kapal yang 20 GT dan 30 GT belum adadan masih dalam proses hingga saat ini, lampu sorot dalam keadaan tidakterpasang

Noneng merupakanpekerjaan utama yang antara lain pekerjaan body kasko kapal kayu, systempropulsi dan system kemudi, perlengkapan kapal, labuh dan elektrikal Bahwa dalam dokumen penawaran milik Sdr. Syahrudin selaku Direktur CV.Nugrah dan Sdr. M. Rusdi selaku Direktur Cabang PT. Sumber WangiMentaya tidak memasukan item pekerjaan yang di sub kontrakkan; Bahwa semua pencairan pembayaran dalam proyek pengadaan kapal 10 GTyang dilaksanakan oleh PT.

MANSYAH yang terdakwagunakan adalah kayu ulin;Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh H. mansyah dalam pembuatan kapalkayu penangkap ikan 10 GT tersebut adalah termasuk pekerjaan utama antara lainpekerjaan body kasko kapal kayu, system propulsi dan system kemudi,perlengkapan kapal, labuh dan elektrikal;Bahwa PT. Sumber Wangi Mentaya sebagai kontraktor pelaksana meminta pihaklain dalam hal ini H.

/PN.LiwPerikanan dan setiap kegiatan pengelolaan perikanan tunduk kepada UndangUndang Perikanan tersebut;Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 56/PERMENKP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/ataupengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan(Portunus spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkanPenangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp) denganharmonized system code 0306.21.10.00 dan 0306.21.20.00 dari WilayahNegara

denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerikanan dan setiap kegiatan pengelolaan perikanan tunduk kepada UndangUndang Perikanan tersebut;Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 56/PERMENKP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/ataupengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan(Portunus spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkanPenangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp) denganharmonized system

/PN.LiwBahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 56/PERMENKP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/ataupengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan(Portunus spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkanPenangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp) denganharmonized system code 0306.21.10.00 dan 0306.21.20.00 dari WilayahNegara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuantidak dalam kondisi bertelur dan ukuran

Pasal 1 angka 3 undangundang RI no. 11 tahun 2012tentang system Peradilan Anak. sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.

Pasal 1 angka 3 undangundang RI no. 11 tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak.Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak/2019/PN.PswSUBSIDAIRBahwa Anak I ALFIAN BIN ALM. MUHDASING, Anak II HERDIN BINMANTARKING, Anak III AMIRULLAH ALIAS AMIR BIN MUSDIN dan Anak IVMUH. IKHWAL BIN RAHMAN, pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitarpukul 22.00 Wita atau setidaktidaknya pada bulan Januari 2019, bertempatdirumah Kos Saudara AMIR di Kelurahan Rahampuu Kec.

Pasal 1 angka3 undangundangRI No. 11 tahun 2012 tentang system Peradilan Anak.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak danPenasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019sekira pukul 02.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustustahun 2019 bertempat di Food Croner Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara atausetidaktidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri JakartaUtara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hokum dengan caraapapun memindahkan atau mentransfer informasi Elektronik dan/atau dokumenelektronik kepada system

Bahwa awal mula perjanjian kerjasama antara Saksi dengan TerdakwaHARIYANTO adalah Saksi akan mendapatkan insentif bulanan sebesarRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)/oulan berdasarkan system sewa mesinEDC BNI yang berhasil disewakan kepada pemain gestun/nabasah.

Merujuk dari rumusan definisi UUITE, sistemelektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsikomputasi. Perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalahperangkat lunak (software) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat(device) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras(hardware)." Berdasarkan Pasal 1 butir 7 UU ITE, Jaringan Sistem Elektronikadalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifattertutup ataupun terbuka.

Hasibuan, sebagaimanadikutip oleh Fitria Ulfah dalam artikel Pelaksanaan Mutasi Transfer dan PromosiPegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah di Kabupaten Kapuas yangdimuat dalam jurnal Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, ada tiga sistemdalam pelaksanaan mutasi karyawan yaitu (hal. 280281):e Merit system, adalah mutasi karyawan yang didasarkan atas landasan yangbersifat ilmiah, obyektif dan prestasi kerjanya;Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 95/Padt.SusPHI/2021/PN.Badg.Seniority system,

adalah mutasi yang didasarkan atas landasan masa kerja,usia, pengalaman kerja dari karyawan bersangkutan;Spoil system, adalah mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan.Sistem mutasi ini kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan sukaatau tidak suka;Bahwa Adapun dalam praktik, aturan mengenai mutasi pada umumnyadiatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjabersama.

Eksepsi Kewenangan AbsolutBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatuperadilan negara (State Court System) di Indonesia yang dibagi danterpisah berdasarkan yuridiksi atau State Court System atau JurisdictionSystem.Bahwa mengenai sistem pemisahan yuridiksi sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan

Eksepsi Kewenangan AbsolutBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndangDasar 1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasansuatu peradilan negara (State Court System) di Indonesia yang dibagidan terpisah berdasarkan yuridiksi atau State Court System atauJurisdiction System, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019tentang tentang Pedoman Penyelesaian

putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugatadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili secaraabsolut, yang pada pokoknya: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatu peradilan negara(State Court System

) di Indonesia yang dibagi dan terpisah berdasarkanyuridiksi atau State Court System atau Jurisdction System, dan berdasarkanPasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan MelanggarHalaman 110 dari 119 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN TasHukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (OnrechtmatigeOverheidsdaac):1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan

bagi Lembaga JasaKeuangan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2016.Pasar Negosiasi adalah Perdagangan Efek di luar Bursa dilaksanakanberdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelangHal 57 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Selyang berkesinambungan (bukan auction market) dan penyelesaiannya dapatdilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak (nasabah) yang melakukantransaksi.Pasar Reguler adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursadilaksanakan berdasarkan system

Ahli mengajar di bidang hukum acara pidana ;Bahwa Ahli menerangkan sebagaimana permintaan Praperadilan adalahkarena adanya penghentian Penyidikan SP3 ;Bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan kaitannya Penyidikan denganHukum acara Pidana secara luas terlebih dahulu, Hukum Acara Pidanadari perspektif keilmuan bisa dikatakan kalau dari pengertian klasik HukumAcara Pidana itu adalah Hukum Acara Pidana Formil bagaimanamenjalankan Pidana Materiil, yang modern sejak abad ke 20 Hukum AcaraPidana itu adalah system

peradilan pidana, system peradilan pidana itumulai dari orang disidik sampai di eksekusi, system peradilan pidanamenurut Perker itu ada 2 (dua) ada yang bentuknya claim control modeldan due procees model, claim control model itu sematamata hanyamenindak saja, pokoknya setiap orang yang melanggar pidana dihukum,sedangkan due process model menurut perker dia adalah bukan hanyasematamata menindak, tetapi hukum acara pidana harus sesuai denganselain dia sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku,

mengumpulkan bukti jadi memang tugasnya Penyidik dandiperkuat juga oleh Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal yaituPeraturan Kabareskrim No. 3 tahun 2014 yaitu menjelaskan bagaimanaharus tugastugas yang dilakukan oleh Penyidik, didalam kesempatan iniahli membuat suatu papers, didalam Paper ahli, ahli jelaskan apa urutanurutan Penyidik yang harus dilakukan untuk memaksimalkan dalam rangkamemberikan rasa keadilan bagi si pelapor ;Bahwa KUHAP kita menganut prinsip Aquisator Adveserial dimanadidalam system

semacam fungsi kontrol eksternal terhadapPenyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, istilahnya adalah sebagaifungsi kontrol, ada yang menggunakan istilan fungsi kontroleksternal, ada yang menggunakan istilah fungsi kontrol horizontaljadi sebenarnya karena KUHAP kita mensejajarkan Penyidik danPenuntut Umum sehingga kemudian SPDP sebagai mekanismekontrol horizontal antara Penyidik dan Penuntut Umum, ahli fikir yangpenting dia menjadi sebuah fungsi kontrol ;e Bahwa yang di kontrol, sebenarnya dalam system

melakukan pemeriksaanlangsung terhadap Spesifikasi peralatan PLTS yangterpasang di Desa Oebelo, dan berdasarkan hasilpemeriksaan di lapangan kemudian melakukan analisadata dan mengecek spesifikasi apakah sudah sesuaidengan kontrak dokumen penawaran ;Bahwa Barangbarang yang diperiksa adalah :e Modul surya merk Skytech ;e Modul surya merk Ritek ;e BCU merk Shinyoku ;e BCU merk Solsium Inside ;e Accu/Batteray ;e Rumah Batteray ;e Lampu penerangan yang digunakan ;e Kabel power ;91e Kabel instalasi ;e System

Kge Untuk Modul Ritek 50 WP sebanyak 16. unitspesifikasinya :Maximus power (Pmax) 50W + 5%WpOpen circuit Voltagr (VOC) 22,66VShort Circuit Curret (Isc) 3.01AVoltage at Maximus Power (Vmp) 18.05VCurrent at maximum power (Isc) 2.80AMaximum system Voltage 300VFire rating : Class C92Aplication :ClassAe Jenis BCU : Shinyoku (Solar Charge Controller) hasiltemuan 49 unit dan type GPE SHS System Kendali(Solsium Inside) 3 unit ;e Hasil pengujian system untuk arus dan tegangan:Tegangan system : 11.5 volt pada

jam 11.35 wita(normal)Arus system beban 10 watt : 1.27ABahwa untukkerja system dengan menggunakan BCU type GPESHS system kendali (solsium inside) 3 unit bekerjadengan normal (dapat digunakan siang dan malam),sedangkan 1 unit terdapat pada rumah bpk SoleBanamtuan tidak dapat beroperasi sejak dipasangtidak menyala/tidak beroperasi sama sekali ;Bahwa analisa Ahli terhadap Batteray atau Accu PLTSadalah Kegunaan Battery atau Accu berfungsi untukmenyimpan arus/energy listrik yang dihasilkan oleh panelSurya

Eksepsi Kewenangan Absolut;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatuperadilan negara (State Court System) di Indonesia yang dibagi danterpisah berdasarkan yuridiksi atau State Court System atau JurisdictionSystem;Bahwa mengenai sistem pemisahan yuridiksi sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang NomorHalaman 9 dari 126 Putusan

Eksepsi Kewenangan Absolut;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndangDasar 1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasansuatu peradilan negara (State Court System) di Indonesia yang dibagidan terpisah berdasarkan yuridiksi atau State Court System atauJurisdction System, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019tentang tentang Pedoman Penyelesaian

putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugatadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili secaraabsolut, yang pada pokoknya: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatu peradilannegara (State Court System

) di Indonesia yang dibagi dan terpisahberdasarkan yuridiksi atau State Court System atau Jurisdction System,dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili PerbuatanMelanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad) :1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad

Saksi HENDRIKO NORMAN:Bahwa saksi adalah karyawan Glaxo Smith Kline (GSK) Indonesiadengan jabatan LOC Quality Manager yang bertugas dan bertanggungjawab memastikan implementasi system manajemen mutu di GSKberjalan dengan efektif dan berkelanjutan;Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2016/PN BksBahwa untuk diwilayah Indonesia perusahaan GSK memiliki anakperusahaan yang memasarkan produknya yaitu PT. Smithkline BeechamPharmaceuticals (PT.

apoteker wargaHalaman 39 dari 58 Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2016/PN Bksnegara Indonesia masingmasing sebagai penanggung jawab pemastianmutu, produksi, dan pengawasan mutu, dan komisaris dan direksi tidakpernah terlibat, baik langsung maupu tidak langsung dalam pelanggaranperaturan perundangundangan dibidang kesehatan;Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisonal, dankosmetika;Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yangdigunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system

penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sesuai pasal 1 angka 4UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selanjutnya pada butir 8Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan Obatadalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakanuntuk mempengaruhi atau menyelidiki system

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor3 tahun 2013, vaksin adalah produk biologi dan dalam Peraturan BadanPengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2013 tentang PengawasanPemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, menyebutkanbahwa Produk Biologi adalah vaksin, immunosera, antigen, hormone, enzim,produk darah dan produk hasil fermentasi lainnya (termasuk antibodymonoclonal dan produk yang berasal dari teknologi rekombinan DNA) yangdigunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki system

Tebo Multi Agro (TMA) padabagian pengukuran dan pengambilan titik koordinat.Bahwa dalam bekerja saksi mengunakan GPS (general positioning System)dan mengambil titik koordinat untuk menentukan lahan tersebut.Bahwa pada bidang tugas tersebut di kepalai oleh 1 (satu) orang.Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 08.00wib saksi bersama tim yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang yangterdiri dari karyawan PT.

yaituditemukan tunggultunggul kayu yang besarbesar dan tananam di lokasitersebut terdapat tanaman liar dan beraneka ragam di tepi sungai.e Bahwa di lahan tersebut terdapat sungai, serta terdapat lahan yangtelah digarap dengan cara di tebas seluas lebih kurang 1 % (satusetengah) hektar;e Bahwa untuk mengarap lahan yang berada di kawasan sepadan sungaiyaitu berjarak 100 meter dari Sungai dan 50 meter dari anak sungai.e Bahwa Ahli mengambil dua titik koordinat dengn menggunakan alatGPS (general positioning System

TMA menanyakan masalah penangkapan saksi Koswara dan saksiRisman kemudian terdakwa di suruh ke Polsek untuk menanyakan haltersebut tetapi kemudian terdakwa diamankan di Polsek;Bahwa saksi Risman, saksi Frido Alfonso dan terdakwa sendirimenerangkan ada papan bacaan yang ditujukan untuk dilarangmenggunakan kawan hutan yang merupakan areal konservasi;e Bahwa Ahli mengambil dua titik koordinat dengn menggunakan alatGPS (general positioning System dan yaitu :01 01 50,4 LS dan 102 03 29,1 BT (kondisi lahan

kurang lebih 1 (satu setengah) hektar;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari JumatJum/at tanggal 26 September 2014 terdakwa mendapat informasi bahwa saksiRisaman dan saksi Koswara tertangkap polisi, kemudian sore harinya terdakwabertanya kepada IMRON tentang masalah penangkapan terhadap saksiRlsman dan saksi Koswara dan di jawab IMRON itu nasib mereka sendiri;Menimbang, bahwa setelah dilakukan mengambil dua titik koordinatoleh ahli dengn menggunakan alat GPS (general positioning System

Pencegahan yang dibagi menjadi Tehnis dan nontehnis, yang dimaksud pencegahan tehnis berupa early morning system,early deteksion sistem (manara panatau api) dan pemadaman dini, jikaHalaman 46 dari 130 Putusan Nomor 55/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt.tidak dilakukan dapat meluas kebakarannya, 2. Pemadaman, jangansampai meluas, 3.

Pedoman tersebut disusun untuk memperhatikanPermentan Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan yang mengatur kesanggupan Perusahaan perkebunanmemiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaanlahan tanpa pembakaran;Menimbang, bahwa kata pengantar pedoman tersebut menegaskanbahwa pedoman itersebut masih bersifat umum sehingga dalampenerapannya perlu dijabarkan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisisekarang di masing masing daerah. masih diharapkan saran dan kritikmembangun

Berdasarkan keterangan ahli Kurnianingsin (ahli BMKG), ahli selalumenginformasikan hasil prakiraan cuaca 2015 kepada intansi terkait, dalamhal ini Tedakwa selaku Head Of Operation (HOO) sudah wajib mengetahuiearly warning system dan early detection system, namun sistem ini tidakberjalan, sehingga Terdakwa tidak ada instruksi Siaga terhadap karywanPT RKk;Halaman 104 dari 130 Putusan Nomor 55/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt.Menimbang, bahwa mengenai early warning system telah dimuatdalam pertimbangan poin 1

RKK tidakberjalan mengenai early warning system dan early detection system;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan didukung denganketerangan Ahli Prof.

., bahwadiperlukannya deteksi dini atau early deteksion dalam pengendalian kebakaranlahan, diperlukannya peta rawan kebakaran dan juga harus ada StandarOperasional Prosedur tentang pencegahan kebakaran;Menimbang, bahwa deteksi dini (early deteksion) dapat berupa deteksihotspot melalui satelit, sistem peringatan bahaya kebakaran, penyebarluasaninformasi early warning system (melalui deteksi hotspot, tingkat kerawanan);Menimbang, bahwa pada tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoiPenasehat Hukum Terdakwa

PKFB 600 GT.59,22 tersebut tidak memiliki Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP) dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan diGlobal Position System (GPS) posisi kapal ikan An. KM. PKFB 600 GT.59,22 padasaat ditemukan berada diposisi koordinat 04 46 13 U 98 54 08 T termasukwilayah Selat Malaka Perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

PKFB 600 GT.59,22 tersebut tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) dan apabila dilinat dipeta laut dan dikonversikan diGlobal Position System (GPS) posisi kapal ikan An. KM.

PKFB 600 GT.59,22 pada saat ditemukan berada diposisikoordinat 04 46 13 U 98 54 08 T bila dilihat di peta laut dan dikonversikan diGlobal Position System (GPS) termasuk wilayah Selat Malaka Perairan ZonaEkonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 JoPasal 9 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

BINTANG LAUT4801, berada pada posisi 04 46 13 U 98 54 08 T, setelah dikonversikan di Global Posisition System (GPS) dan Peta Lautadalah termasuk Wilayah ZEE Indonesia, yang merupakan wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI).Menimbang, bahwa dari fakta di atas unsur Dengan sengaja di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi;Ad.3 : Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan.Menimbang bahwa, usaha perikanan dibidang penangkapan ikan adalahkegiatan usaha

GOLD LION berpenghasilandari jaringan pemasaran yang telah dibangunnya selama 15 tahun, danmenerima bonus penjualan pribadi dan bonus penjualan group apabila dirataratakan dalam nilai rupiah besarnya adalah sebesar Rp.84,430,833.00(delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluhtiga rupiah) setiap bulannya ;6.Bahwa dari awal bekerja Penggugat dengan nomor Distributor 89151200,bekerja pada perusahaan penjualan langsung (direct selling) Tergugat I,ILIllyang menggunakan system

ataukepentingan lainnya ;11.Bahwa pelanggaran yang dimaksud telah dilakukan oleh Penggugat selakuPekerja (Haryanto Utomo Dengan ID 89151200) adalah karena menghadirikegiatan training On Store yang memiliki bentuk bisnis mirip TIENS padatanggal 07 Nopember 2015 ;12.Bahwa Penggugat selaku Pekerja telah memberi penjelasan kepada Tergugatll bahwa kehadirannya pada kegiatan sharing OnStore yang menurutTergugat ,ll memiliki bentuk bisnis mirip TIENS pada tanggal 07 Nopember2015, adalah untuk memastikan system

, upah danperintah ;Bahwa pasal 51 ayat (1) berbunyi ; Perjanjian kerja dibuat secara tertulisatau lisan :Bahwa berdasarkan buktibukti surat tersebut dalam lampiranlampiran (12bukti surat), terbukti dengan sah dan meyakinkan antara TIENS Indonesiadengan pekerja Haryanto Utomo Dengan ID 89151200 telah terjadi hubungankerja yang terus menerus selama kurang lebih 15 tahun dan belum adapengahiran atau pemutusan Hubungan Kerja ;Bahwa menurut Bab , Pasal 1, angka 16, Hubungan Industrial adalah :suatu system