Ditemukan 27286 data
Terbanding/Terdakwa : Mistyah alias Mis binti Dulapi Diwakili Oleh : MULYADI UMAR, SH
52 — 34
karena sebagai korban dari Suaminya, Terdakwa belum pernahdihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan anakanak karena saat inisuami Terdakwa, ditahan karena kasus Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut MajelisHakim tingkat Banding akan merubah mengenai lamanya pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa yang masih terlalu berat sehingga amarputusan berbunyi sebagaimana dibawah ini;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tingkat BandingTerdakwa ditahan tidak terdapat alasan Terdakwa untuk dilepaskan
POMPY POLANSKY A, SH
Terdakwa:
MARWAN SUWONO BIN MOEKSAN
22 — 4
Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :Halaman 7 Putusan Nomor : 1574/Pid.Sus/2020/PN.Sby.Menimbang, bahwa sesuai dengan UndangUndang NarkotikaNomor : 35 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa narkotika adalahsuatu zat yang berguna dan bermanfaat bagi manusia seperti untuk kepentinganperkembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan dunia medis kesehatan,akan tetapi juga merupakan sesuatu yang dilarang, oleh karena itu keberadaannarkotika senantiasa tidak dapat dilepaskan dari aspek legalitas
29 — 10
sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidanadalam perkara ini sudah tepat , oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadikekeliruan mengenai orang ( error in persona ) ; Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas ,Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ; Menimbang , bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi , akantetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa dipersalahkan , hal tersebut tidaklahdapat dilepaskan
23 — 3
memenuhi semua unsurunsur Pasal 363 ayat (1) ke3KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruhunsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal JaksaPenuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alatalat bukti yang sah, serta padasaat terdakwa melakukan perbuatan tersebut mereka dalam keadaan sadar, sehatjasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasanalasan yang dapatmenyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan
38 — 14
aArtinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.PdgMenimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalanterbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih komplekslagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukanjalan hidup mereka untuk
25 — 4
tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isisurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Suratdakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya,selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan tidakmenemukan adanya alasanalasan pemaap atau pembenar yang menunjukan adanyakekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasanalasan lain yangmenyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan
58 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundangundangan, maka permohonan kasasi dari Jaksa/PenuntutUmum tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.544 K/Pid/2014Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak danpara Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkaradibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981(KUHAP), UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
616 — 161
tersebutbukanlah suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai denganketentuan Pasal 191 (2) KUHAP terdakwa haruslah dinyatakandilepaskan dari segala tuntutan hukum ; 14Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutmaka putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 30 Oktober2014,Nomor : 418/Pid.Sus/2014/PN.Dps, tidak dapatdipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggiakan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimanadisebutkan dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan
RIRIS GANDA TUA, SH
Terdakwa:
Suriono
72 — 18
.: Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan padadiri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupembenar maka tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Hukum.: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa suratsurat:a. 1 (satu) lembar photocopy Petikan Putusan SuratKeputusan Kasad Nomor Skep/175621/IV/2002 tanggal 9April 2002 an.
133 — 22
WihartaKarya Agung yang haknya akan dilepaskan, tidak menetapkan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang bertugas menilai / menaksir harga tanah,tidak menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT.15Wiharta Karya Agung dan harga transaksi pasaran tanah yang beradadisekitar lokasi untuk menentukan harga besaran ganti rugi, bertentangandengan Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang pengadaantanah untuk kepentingan umum, telah memperkaya diri sendiri atauorang lain yaitu Agung
(dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh) m2yang telah diterlantarkan dan dilepaskan haknya sehinggaseharusnya menjadi tanah negara.
WihartaKarya Agung yang lahannya ditelantarkan tidak sesuai dengantujuan pemberian HGU dan haknya akan dilepaskan, selaku ketuaP2T telah memerintahkan Daddy Haryadi,SH selaku Sekertaris P2T,untuk mengakomodir terhadap keinginan Agung Rijoto dalammusyawarah penentuan harga ganti rugi tanan HGU seluas 9,4 Hayang direvisi menjadi 9,7 Ha .
Wiharta Karya Agung, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yaitu karena terdakwa selaku ketua panitia pengadaan tanahtidak melakukan Inventarisasi / penelitian terhadap status tanah HGU milik PT.Wiharta Karya Agung yang haknya akan dilepaskan, tidak menetapkanLembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang bertugas menilai / menaksir hargatanah, tidak menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan milikPT.
34 — 35
SHM No. 151/Sei Sikambing C Il tidak dapat dikategorikan sebagaimilik bersama dengan Penggugat oleh karena yang dibeli TurutTergugat IV dari Turut Tergugat I.a, I.b, I.c dan I.d. vide Akta No.4 danAkta No.5 adalah tanah kering non PARIT dengan total luas 10.128M2 dari SHM No. 151/Sei Sikambing C Il, sedangkan yang diakui olehPenggugat vide Akta No.6 adalah tanah yang sudah terpakai untukPARIT yang secara hukum harus dilepaskan untuk Negara (akalakalan Penggugat yang berharap mendapat penggantian
atau bukti transfer dan bukan halhalyang tercantum dalam Akta sebagaimana didalilkan Penggugat padabutir 9 oleh karena rumusan konstruksi baku yang ada dalam Akta itutujuanya adalah bahwa urusan pembayaran merupakan urusan ParaPihak dan bukan urusan Notaris pembuat Akta;32.5.Bahwa Sertifikat Hak Milik No.151 menjadi sertifikat milik bersamaPenggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat Ill adalah hayalanPenggugat karena mana mungkin tanah PARIT yang dibeliPENGGUGAT yang secara hukum seharusnya dilepaskan
padahal Penggugatlah yang menghambatproses pemecahan sertifikat setelah tidak mendapat penggantian dariPemerintah Daerah setempat atas tanah PARIT yang dibelinya dengancara tidak wajar;35.4.Bahwa wajar saja Tergugat serahkan sertifikat tanah SHM No.151kepada Turut Tergugat IV dan tidak ada yang salah karena sisa tanahkering riilnya adalah milik Turut Tergugat IV (Satu Group DenganTergugat II) sesuai Akta No.4 dan Akta No.5, sedangkan tanah yangtelah terpakai untuk PARIT seharusnya secara hukum dilepaskan
berupa kwitansi dan/atau bukti transfer dan bukan halhal yang tercantum dalam Akta sebagaimana didalilkan Penggugatpada butir 9 oleh karena rumusan konstruksi baku yang ada dalam Aktaitu tujuannya adalah bahwa urusan pembayaran merupakan urusanPara Pihak dan bukan urusan Notaris pembuat Akta;25.5.Bahwa Sertifikat Hak Milik No.151 menjadi sertifikat milik bersamaPenggugat, Turut Tergugat IV adalah hayalan Penggugat karenamana mungkin tanah PARIT yang dibeli PENGGUGAT yang secarahukum seharusnya dilepaskan
padahal Penggugatlah yang menghambatproses pemecahan sertifikat setelah tidak mendapat penggantian dariPemerintah Daerah setempat atas tanah PARIT yang dibelinya dengancara tidak wajar;28.4.Bahwa wajar saja Tergugat serahkan sertifikat tanah SHM No.151kepada Turut Tergugat IV dan tidak ada yang salah karena sisa tanahkering riilnya adalah milik Turut Tergugat IV (Satu Group DenganTergugat II) sesuai Akta No.4 dan Akta No.5, sedangkan tanah yangtelah terpakai untuk PARIT seharusnya secara hukum dilepaskan
7 — 1
yang akan menimbulkan kemadaratan, hal ini ditegaskan puladalam salah satu dari panca kaidah utama hukum Islam yang berbunyi: 5 JlJl yang artinya bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan;Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang MajelisHakim pahami dari beberapa ayat alQuran atau hadits antara lain dari Surat AlBagarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapatdipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatanpernikahan yang suci itu mau dilepaskan
11 — 0
diformulasikan di dalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersiratdi dalam alQuran surat alRuum ayat 21;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
SRI HARIYATI, SH
Terdakwa:
GOPINDO SITORUS Als GOVINDO Bin MAROLOP SITORUS.
34 — 5
Bahwa menurut Simons,segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yangdapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian.Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidanapencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (resHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN BIsnullius) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian bendatersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (res derelictae)
40 — 3
yang akan menimbulkan kemadaratan, hal ini ditegaskan puladalam salah satu dari panca kaidah utama hukum Islam yang berbunyi: ) JlJl yang artinya bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan;Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang MajelisHakim pahami dari beberapa ayat alQuran atau hadits antara lain dari Surat AlBagarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapatdipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatanpernikahan yang suci itu mau dilepaskan
32 — 4
Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidakmempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin edar dari yangberwenang;e Bahwa obat warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LLadalah obat Triheksifenidil HCL sesuai dengan kandungannya termasuk obatkeras dan apabila dijual bebas dalam kemasan asli termasuk dalam golonganobat bebas terbatas namun apabila sudah lepas dari kemasan aslinya makaobat tersebut termasuk dalam obat keras daftar G ;e Bahwa dengan dilepaskan
Terbanding/Penuntut Umum : EVA CHRISTINE,SH
63 — 22
Membebaskan TERDAKWA EVI JUMIANI SARI dari segala Dakwaan(vrisjpraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervolging), karena Perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan Perdata;3. Memerintahkan agar Terdakwa agar segera di keluarkan dari Tahanan;4. Memulihnkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat sebagaimana mestinya;5.
25 — 2
menerangkan bahwa yang dimaksud dengan RIVERALEXANDER MANULLANG adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dandiperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwacukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian sertatidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanyakekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yangmenyebabkan terdakwa dapat dilepaskan
14 — 2
diformulasikan di dalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersiratdi dalam alQuran surat alRuum ayat 21 ;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan