Ditemukan 1013 data
Urut Berdasarkan
Putus : 10-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 154/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 10 April 2014 — SUNARYO, SE bin (Alm) RAJIMAN
104 — 38
104 — 38
delict) untuk menentukan apakah suatuperbuatan hukum masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak ;Menimbang, bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan dalam hukumpidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengetian yangeksplisitas sifatnya, apabila pengertian penyalahgunaan kewenangan tidakdiketemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana maka hukum pidana dapatmempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal daricabang hukum lainnya ;Menimbang, bahwa asas larangan menyalahgunaan
Putus : 27-02-2017 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm Tanggal 27 Februari 2017 —
49 — 5
49 — 5
Dengan menyalahgunaan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat,cara, atau media. Sarana dapat pula diartikan sebagai cara kerja atau metodekerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidanakorupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganbahwa bahwa berdasarkan Job Description Direktur Operasional PD.
Putus : 19-01-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor/Smg Tanggal 19 Januari 2015 — Drs. SUNOTO Bin KARTO KARDI
71 — 22
71 — 22
delict) untuk menentukan apakahsuatu perbuatan hukum masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak :Menimbang, bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan dalamhukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memilikipengetian yang eksplisitas sifatnya, apabila pengertian penyalahgunaankewenangan tidak diketemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana makahukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang samayang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya ;Menimbang, bahwa asas larangan menyalahgunaan
Putus : 24-10-2013 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 24 Oktober 2013 — Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman
79 — 19
79 — 19
delict ) untuk menentukan apakahsuatu perbuatan hukum masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak :Menimbang bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan dalamhukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengetianyang eksplisitas sifatnya , apabila pengertian penyalahgunaan kewenangantidak diketemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana maka hukum pidanadapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atauberasal dari cabang hukum lainnya ;Menimbang bahwa asas larangan menyalahgunaan
Putus : 24-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/PID.SUS/2013/PN. TIPIKOR.SMG Tanggal 24 Oktober 2013 — Drs.BAMBANG JOKO MULYONO BIN KASIMAN
48 — 8
48 — 8
untuk menentukan apakah suatu perbuatan hukum masuk dalamkategori tindak pidana atau tidak :Menimbang bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan dalam hukumpidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengetian yangeksplisitas sifatnya , apabila pengertian penyalahgunaan kewenangan tidakdiketemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana maka hukum pidana dapat148mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabanghukum lainnya ;Menimbang bahwa asas larangan menyalahgunaan
Putus : 19-01-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 19 Januari 2015 — Drs. SUNOTO Bin KARTO KARDI
87 — 69
87 — 69
delict) untuk menentukan apakahsuatu perbuatan hukum masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak :Menimbang, bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan dalamhukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memilikipengetian yang eksplisitas sifatnya, apabila pengertian penyalahgunaankewenangan tidak diketemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana makahukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang samayang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya ;Menimbang, bahwa asas larangan menyalahgunaan
Register : 31-01-2013 — Putus : 15-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 05/PID.TK/2013/PN.TK Tanggal 15 Mei 2013 — UMAR MUKHTAR,S.Pd. bin H. MUKHTAR
84 — 12
84 — 12
Zulkarnain telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku PPK danterdakwa II Umar Mukhtar, S.Pd telah menyalahgunaan kewenangan yang ada padanyaselaku PPTK dengan tetap memerintahkan Sahadat Burhan untuk tetap diprosespencairannya dengan melampirkan surat pernyataan dari terdakwa I Drs. Zulkarnainuntuk menerbitkan SPPLS untuk pembayaran buku SD/SDLB dan SMP Negeri danSwasta.Bahwa selain itu terdakwa I Drs.
Register : 07-03-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg Tanggal 27 Juli 2017 — Penuntut Umum:
PRAYITNO, SH
Terdakwa:
ANISE DIANUDDIN. SE. Msc.
214 — 54
PRAYITNO, SH
Terdakwa:
ANISE DIANUDDIN. SE. Msc.
214 — 54
sebesar Rp. 2.375.000.000,(dua miliar Tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguntungkan orang lain yaitusaksi Karuwan sebesar Rp. 2.375.000.000, (dua miliar Tigaratus tujuh puluhlima juta rupiah)dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukanMenimbang, bahwa dalam undangundang Tindak Pidana Korupsi tidakmenjelaskan apa yang dimaksud dengan menyalahgunaan
Putus : 12-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 23/PID.SUS-TPK/2015/PN.SRG Tanggal 12 Nopember 2015 — Ir. IMAM POERWONO Bin SUKADI;
100 — 26
100 — 26
Dengan alasan bahwa sekiranya benar penafsiranPenasihat hokum Terdakwa mengenai pertanggungan jawab jabatansebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Rl yaitupertanggunganjawab yang dibebankan kepada pemegang jabatan, namunsesuai doktrin diatas, dalam hal menyalahgunaan wewenang atau kesempatanyang ada karena kedudukan atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal3 UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tidak pernah disebutkan secaraexplisit bahwa jabatan yang diimaksud tersebut apakah jabatan
Register : 11-04-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 13 Juni 2016 — MERSY YULIANNE, ST Binti INGE NUMUR, DK
85 — 28
85 — 28
serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka ,makauntuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidakmelihat apa ada perbuatan masingmasing peserta secara satu persatu dansebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi tidak akan terjadi kalauhanya dilakukan oleh satu orang pelaku tindak pidana oleh karena itu apakahterhadap perbuatan Terdakwa dan terdakwa II yang telah terbukti melakukanperbuatan menyalahgunaan
Register : 20-06-2012 — Putus : 08-03-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 62â K / PM I-03 / AD / VI / 2012 Tanggal 8 Maret 2013 — Kopka Restu
64 — 25
64 — 25
Bahwa selama Saksi membina rumah tangga dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihatdan mengetahui Terdakwa terlibat menyalahgunaan dan peredaran narkotika secara tidak sah.8.
Register : 02-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 72 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg Tanggal 19 Desember 2016 — -JAENUDIN alias NANANG bin SARKINAH
-TITI SUMIATI binti SUTARYA
-YULIANTI alias YULI binti M. NASIR.
81 — 14
81 — 14
Terdakwa menyesal telah menyalahgunaan wewenang sebagai pengurus danmenggunakan uang setoran untukk keperluan seharihari pribadi saya, hal itusaya lakukan karena gaji saya tidak memncukupi untuk memenuhi kebutuhanhidup seharihari saya;Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perobuatan melanggar hokum;Terdakwa seorang single parent dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yangmasih sekolah yang batuhu kasih saying ibunya;Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2011 dan sudah 7 (tujuh) tahunTerdakwa menjadi Tersangka
Register : 29-09-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 7 Januari 2015 — H. SAMSIAR BIN SAMSU
49 — 19
49 — 19
Hong selaku pimpinan suatu biro konsultan pajakyang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalamkaitan dengan menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukannya menggunakan ketentuan Pasal huruf b UndangUndang RI Nomor 3 tahun 1971.
Register : 30-01-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 9/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R Tanggal 11 Juni 2012 — ETHER MEI LAHING Bin DITER M.SEA
59 — 13
59 — 13
Hong selaku pimpinan suatu birokonsultan pajak yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidanakorupsi dalam kaitan dengan menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya menggunakan165ketentuan undangundang No. 3 tahun 1971.
Putus : 21-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk Tanggal 21 Maret 2016 — - HENDRIK Bin ABDUL BARI.
113 — 22
113 — 22
Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturutserta melakukan.6. Unsur: Pasal 18 Undangundang Tindak Pidana Korupsi tentangpembayaran uang pengganti;Ad. 1.
Putus : 27-01-2016 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 118/Pid.Sus-TPK /2015/PN. Smg Tanggal 27 Januari 2016 — CHOYUM MUFIDAH, SE binti SULAIMAN (TERDAKWA)
137 — 32
137 — 32
alternative, sehingga dengandipenuhinya salah satu kualifikasi, maka unsur ini telah terpenuhiMemimbang, bahwa telah dapat dibuktikan perobuatan Terdakwamenguntungkan dari orang lain, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah perbuatan Tertdakwa menguntungkan orang laintersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanMenimbang, bahwa dalam undangundang Tindak Pidana Korupsi tidakmenjelaskan apa yang dimaksud dengan menyalahgunaan
Putus : 14-07-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk Tanggal 14 Juli 2015 — - SUWARDI, S.ST BIN TOMO REJO
173 — 26
173 — 26
Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan.Halaman 125 dari 147 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/201 5/PN. Tjk.6. Unsur: Pasal 18 Undangundang Tindak Pidana Korupsi tentangpembayaran uang pengganti;Ad. 1.
Register : 09-02-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY Tanggal 23 Juni 2016 — Jaksa Penuntut:
MUTIA TRI ANDALUSIA, SH
Terdakwa:
DEWI PURWATI
62 — 18
MUTIA TRI ANDALUSIA, SH
Terdakwa:
DEWI PURWATI
62 — 18
Unsur Menyalahgunaan Kekuasaan atau kewenangan yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan.Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ke 3 ini berkaitan eratdengan unsur Ke 2. yang telah terpenuhi sebelumnnya, oleh karenanya apa yangtelah dipertimbangkan pada unsur Ke 2 menjadi bagian yang tidak terpisahkan padapertimbangan unsur ke3 ini, bahkan faktafakta hukum yang terdapat pada unsurke 2 ini diambil alih sebagai pertimbangan untuk membuktikan dalam unsur ke 3ini;Menimbang, bahwa pada unsur
Putus : 28-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 01/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm. Tanggal 28 Mei 2013 —
40 — 34
40 — 34
disusun sebgaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarkatsecara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkatpusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran,dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatanterdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdilakukan dengan menyalahgunaan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 154 /Pid.Sus-TPK /2015/PN. Smg Tanggal 21 Maret 2016 — Ir. ROSYADI, M.P Bin ( Alm ) ABDULATIF (TERDAKWA)
92 — 94
92 — 94
SusTPK/2015/PN.SmgMenimbang, bahwa dalam undangundang Tindak Pidana Korupsi tidakmenjelaskan apa yang dimaksud dengan menyalahgunaan wewenang.Menimbang, bahwa karena pengertian Penyalahgunaan wewenang tidakdiatur, maka unsur menyalahgunakan kewenangan ini, maka akan dikaitkandengan asas kepatutan, kecermatan dalam Hukum Administrasi Negara yangdikenal dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang baik ( AlgemeneBeginselen van Behoorlijk Bestuur ).Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor