olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembaliselengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut :Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut : Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adaya kekhilafan

, dan P5 bersesuaiandengan keterangan saksisaksi bahwa identitas Pemohon yang sebenarnyaadalah bernama MUHAMMAD TAHIR lahir di Pengempokan tanggal 12 Januari1991;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan Jikaregisterregister tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaaktayang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan

surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2012yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 04 Juni 2012 denganregister No. 318/Pdt.P/2012/PN.Bms telah mengajukan permohonan sebagai berikut :e Bahwa ayah Pemohon bernama Munarjo telah melangsungkan perkawinan denganseorang perempuan bernama Karsini pada tanggal 07 Oktober 1976 ;e Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilaki bernama Rantolahir di Banyumas pada tanggal 14 Desember 1983 ;e Bahwa karena kekhilafan

adalah LANGA berdasarkan bukti surat P2;Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama RITA RIA SAFITRI tertulisnama lbu Pemohon adalah MARIA MARGASARI LANGA (vide bukti P4);Bahwa seharusnya nama lbu Pemohon tertulis LANGA berdasarkan bukti suratP2 dan P3;Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yang bersumpah di persidangandan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdata menyatakanpada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan

Cimahi Selatan Kota Cimahi, yaitu anak ke2(dua) dari LUSTER MARBUN dan MARIAMSA NAINGGOLAN, karenaketerlambatan dan kekhilafan dari orang tua Pemohon ;bahwa benar saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkanPenetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal pengurusan Akta Kelahirannya sendiri keKantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan dan demi kelengkapanadministrasinantinya ;SAKSI Il.

Mei 2017 (Vide bukti P2),harus diganti dari nama sebelumnya KAGADRA DANI A RAHMAN, lahir di Bodaktanggal 24 Juli 2014 menjadi nama AHMAD ALFARIZI, lahir di BODAK tanggal 24Juli 2014 ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndang HukumPerdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregister tak pernahada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jikabeberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkantelah terjadinya kekhilafan

pemegang saham dengan perincian sebagaiberikut: Koreksi positif sebesar Rp. 1.955.875.000 terdiri dari : N Tanggal Bank Penerimaan Jumlah (Rp)oO.4Jan07 Mandiri 530.000.0002Mar07 Mandiri 680.000.0005Mar07 Mandiri 160.000.00077Mar07 Mandiri 280.000.00077Mar07 Mandiri 185.000.000Jurnal Koreksi 120.875.000Total 1.955.875.000 bahwa transaksi nomor : 1 sebesar Rp. 530.000.000 merupakan uang masuk ataspinjaman pemegang saham sebagaimana yang dibukukan pada general ledgertanggal 4 Januari 2007, namun karena kekhilafan

saksisaksi bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalahbernama SEPTIANIM lahir di Kuta tanggal 1 Mei 1984;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan Jikaregisterregister tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 21/PDT.P/2020/PN Pya.digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaaktayang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan

dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan,alasan permintaan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapatdibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan PeninjauanHalaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 10 PK/Pid/2020Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudPasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP; Bahwa demikian juga pertimbangan hukum dan kesimpulan putusanjudex facti ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan

Pajak";Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajakdapat:a Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupabunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan dalam hal sanksi tersebutdikenakan karena kekhilafan

mengajukan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";2 Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali dapatdiajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:Huruf e : "Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan";3 Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 25573/PP/M.X/99/2010 tanggal 27 Agustus 2010, telah terdapat kekhilafan

Majelis Hakimdan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyatanyata tidak mempertimbangkan sebabsebab terjadinya atau prinsipprinsipformal dan material dalam objek sengketa yang terdapat dalam penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2007 Nomor 00045/307/07/441/09 tanggal 29 Oktober2009, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;4 Bahwa kekhilafan

Tergugat) membaca, menelitidan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25573/PP/M.X/99/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakansangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis HakimPengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafaktahukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakudalam pemeriksaan gugatan di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknyatelah membuat suatu kekhilafan

Telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karenadalam putusannya Majelis Hakim nyatanyata tidak memperhatikan ataumengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yangdilakukan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tersebut,sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;b.

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan olehMajelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyatanyatatersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidaksesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlaku sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil;Halaman 10 dari 32 halaman. Putusan Nomor 1844/B/PK/PJK/2016c.

Putusan Nomor 1844/B/PK/PJK/2016menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksadan mengadili sengketa banding tersebut telah salah, keliru, atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuatpertimbanganpertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan faktafakta dan buktibukti yang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) ajukan;Bahwa UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.66045/PP/M.VIIIB/16/2015 tanggal 25 November 2015 tersebut di atas,maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan inimenyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa danmengadili sengketa banding tersebut telah salah, keliru, atau setidaktidaknyatelah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya

Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata;1. Bahwa keberatan/alasan mengajukan Peninjauan Kembali adalahkarena Putusan Judex Juris juncto Judex Facti tingkat banding junctoJudex Facti tingkat pertama terdapat kekeliruan atau kekhilafan HakimHalaman 10 dari 29 hal. Put.

Bahwa, di samping karena alasan kekhilafan hakim atau kekeliruanyang nyata, Permohonan Peninjauan Kembali ini juga diajukankarena adanya bukti baru (novum) yang pada waktu persidangansebelumnya, belum/tidak pernah diajukan;2.

Teddy Kurniawan (Para Termohon);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapatdibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauankembali tanggal 2 Juli 2015 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dan Judex Factiternyata tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyatadengan pertimbangan sebagai berikut

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan olehMajelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyatanyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentanganatau tidak sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlakusehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;1.

Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put.31801/PP/M.XI/15/2011 tanggal 9 Juni 2011 tersebut diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangtelah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salahdan keliru atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan (errorfacti) dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya dengantelah

sebesar USD.6,000.00 tidakdapat dipertahankan dan sebesar USD 195.00 tetap dipertahankan;Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put.31801/PP/M.XI/15/2011 tanggal 9 Juni 2011 tersebut diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangtelah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salahdan keliru atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan

Oleh karena itu tidak benardan telah terjadi kekhilafan jika dalam Akta no.5disebutkan bahwa tanah dan bangunan tersebut sebagaiharta bersama dalam perkawinan Penggugat denganTergugat.Sebuah mobil sedan baru yang kemudian oleh Tergugatsetelah dipakai lima tahun, ditukartambahkan denganmobil sedan baru.

barang sengketa dalam gugat rekonpensi posita 5.a.s/d posita 5.d.) sebagai harta bersama dalam perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat serta membaginya harta bersama tersebutpada posita gugat konpensi angka 3.a.menjadi milik Penggugat, hartabersama tersebut pada posita gugat konpensi angka 3.b. menjadi milikTergugat, dan harta bersama tersebut pada posita gugat konpensiangka 3.c. dan 3.d. dikehendaki oleh Penggugat menjadi milik anakanak Penggugat dan Tergugat Olga dan Genni, adalah telahmengandung kekhilafan

Oleh karena itu Tergugat mohon agar PengadilanTinggi Semarang berkenan membatalkan Aktaakta tresebut dengansegala akibatnya, karena telah mengandung kekhilafan didalamnya.2. Bahwa dengan kesalahan pertimbanganpertimbangan hukumnyaseperti tersebut diatas, Pengadilan Negeri Klaten telah salah dalampertimbanganpertimbangan hukum untuk selanjutnya yaitu padaputusan halaman 27 alinea pertama, halaman 28 alinea pertama,kedua, ketiga, kelima, kedelapan, kesembilan dan kesepuluh.

hukum dari putusan hakimtingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, Pengadilan Tinggiberpendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Pembanding /Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon agar Akta Nomor 5,Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7 tanggal 14 September 2013 yang dibuatoleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Hendricus Subekti, SH.Hal 27 dari 36 hal Put.No.117/Pdt/2015/PT.Smg28adalah telah mengandung kekhilafan

Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yaitu 180 (seratus delapanpuluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan telah diberitahukankepada para pihak yang berperkara;Bahwa Pemohon menyampaikan Permohonan Peninjauan Kembaliatas putusan tersebut karena Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkaraa quo berpendapat putusan dari Hakim Mahkamah Agung didasarkan atasadanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;Bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada poin 2 halaman

Bahwa karena itu tidak terbukti adanya suatu kekhilafan hukum ataukekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985, yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004. Dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;3.

Bahwa dimana perjanjian yang dibuat tersebutHalaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Blbdilakukan kedua belah pihak (antara Penggugat dengan Tergugat) yang telahcakap menurut hukum, selain itu adanya kesepakatan kedua belah pihak tanpaada unsur paksaan, tipuan dan kekhilafan untuk menyepakati adanya suatuperjanjian, di dalam perjanjian tersebut juga adanya objek yang jelas yangdiperjanjikan berupa peminjaman uang dan terdapat adanya causa yang halaldalam perjanjian tersebut

Pasal 1338 KUHPerdata dimana terhadap perjanjianyang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada unsurpaksaan, tipuan dan kekhilafan, maka terhadap petitum angka 2 tersebutberalaskan hukum untuk dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu menyatakan bahwaTergugat telah melakukan wanprestasi, bahwa sebagaimana telahdipertimbangkan tersebut di atas, dimana Tergugat tidak melaksakankewajibannya tersebut sebagaimana ditentukan dalam perjanjian tersebutHalaman 10 dari

TOBASARI cukup beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum dan peraturanperaturan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab UndangUndang HukumPerdata menentukan bahwa jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkantelah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekliruan lainnya, maka hal demikiantersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulandalam registerregister tersebut;Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 109/Pat.P/2018/PN TdnMenimbang, bahwa Pasal 13 Kitab

UndangUndang Hukum Perdatamenentukan dengan tegas syaratsyarat untuk dapat dilakukannya perbaikan atauperbaikan suatu Akta Kelahiran yaitu adanya terjadi kekhilafan, kekurangan ataukekeliruan di dalam akta itu sendiri, sehingga berdasarkan Pasal 13 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, Hakimakan menilai apakah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 4.008608/Dis1/Dispencapil/98, tanggal 26 Februari 1998 memenuhi syarat untuk dapatdilakukan perbaikan sebagaimana

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dantambahan memori peninjauan kembali yang masingmaisng diterima tanggal7 Juli 2017 dan 7 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan

Nomor 259 PK/Padt/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidakterdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam Putusan Judex Jurisyang menolak kasasi Penggugat Konvensi dan Putusan JudexFacti/Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Denpasar yangmenolak gugatan konvensi dan mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi;Bahwa telah terbukti penguasaan/kepemilikan tanah sengketa olehTermohon Peninjauan

Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yangmengakibatkan orang lain meninggal dunia ;Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah kurang hati2, atau lalai,kekurangwaspadaan atau kekhilafan yang sekiranya dia hatihati, waspada, tertib, peristiwaitu tidak akan terjadi atau dapat dicegah ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatuperistiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atautanpa pengguna jalan lain

Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yangmengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan bermotor ;Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah kurang hati2, atau lalai,kekurangwaspadaan atau kekhilafan yang sekiranya dia hatihati, waspada, tertib, peristiwaitu tidak akan terjadi atau dapat dicegah ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatuperistiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atautanpa

Ligdiajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau berwenanguntuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa untuk pembetulan aktaakta catatan Sipil danpenambahan didalamnya telah diatur juga dalam Pasal 13 BurgerlijkWetboek,telah menyatakan bahwa jika registerregister tak pernah ada, atautelah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapaakta tiada didalamnya, atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkantelah terjadinya kekhilafan