Ditemukan 17731 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 492/pdt.g/2011/pa.sbs 492/pdt.g/2012/pa.prg.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-06-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 56/PID.SUS/2014/PT.PR
Tanggal 5 Agustus 2014 — NURYADI Als. OTONG Bin SYAHRUL
56 — 19
  • Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 16 Juni 2014No : W16U3/492/HK.01/VI/2014 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dankepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2014 No: W16U3/493/HK.01/VI/2014 ;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telahmengajukan memori banding tertanggal 24 Juni 2014 dan telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 26 Juni 2014, dan telah diberitahukan kepadaTerdakwa tertanggal 30 Juni 2014 Nomor : 105/ Pid.Sus/2014
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 26-08-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 10-09-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 76/PDT/2013/PTY
Tanggal 14 Nopember 2013 — Tn. MANTODIHARJO , DKK MELAWAN CAHYO ANTONO, DKK
60 — 45
  • Siapa yang denganitikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik,dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya ;Bahwa selanjutnya didalam amarnya Judex Factie tidak menyebutkanperbuatan yang mana yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum,agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sejak perbuatan Tergugatterhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan yang mana videYurisprudensi Putusan Mahkanah Agung RI No. 492.K/Sip/1970 tanggal 21Nopember 1970
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 31-05-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 669 K/Pid/2011
Tanggal 31 Mei 2010 — Nabhan Haisa Maisa Als. Abah Riki Bin Sahab ;
16 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MenurutYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16Desembar 1970 Nomor : 492 K/Sip/1970, maka putusan Pengadilan Tinggiseperti itu harus dibatalkan. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkantentang pemidanaan (menjatuhkan hukuman).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1617 K/PDT/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — I WAYAN GELEDAG, DKK VS LEONA KANGINNADHI, DKK
47 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1617K/PDT/201012"MOTIVERINGSPLICHT yang disyaratkanoleh Pasal 25 ayat (1) Undang Undang No. 4/2004 tentangkekuasaan Kehakiman, maupun Pasal 30 Undang Undang No.14/1985, Syarat motiveringsplicht tidak saja dimintakanoleh Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, tapi jugadiwajibkan oleh Pasal 195 ayat (1) RBG/Pasal 184 ayat(1) HIR, dan oleh Mahkamah Agung telah dianut melaluiyurisprudensi, yakni putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970,putusan Mahkamah Agung
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 15-07-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 425/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 5 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : MISNATI
Pembanding/Penggugat II : MARHAMA
Pembanding/Penggugat III : SAH DIYA
Pembanding/Penggugat IV : SUYATI
Pembanding/Penggugat V : MARYANI
Pembanding/Penggugat VI : HOLIPA
Terbanding/Tergugat : SRI REDJEKI
Terbanding/Turut Tergugat I : I KETUT KARIANA, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PROBOLINGGO
67 — 46
  • Nomor : 492 K/Sip/1970tanggal 21 Nopember 1970 jo Putusan Mahkamah Agung R.1Nomor: 897/K/Sip/Pdt/1997, yang pada pokoknya menyatakan,bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum danwanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karenakeduanya harus diselesaikan secara sendirisendiri, sehinggaberdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatanPenggugat yang seperti itu adalah kabur..
    Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21November 1970 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 897/K/Sip(penggabungan gugatan melawan hukum dengan wanprestasi melanggartertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan sendirisendiri,sehingg berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatanyang seperti itu adalah kabur ;3.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 01-03-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 12/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 1 Maret 2018 — AHMAD ANDRIONO lawan SUNTIRAH dkk
30 — 14
  • tetap yang mempunyai kekuatan eksekutorial sedangkan diposita point 11 dan 12 menyatakan pelaksanaan lelang melanggar UndangUndang Hak Tanggungan, hal ini menjadi suatu gugatan perlawanan yangrancu mengenai dasar hukumnya dan gugatan perlawanan tidak sempurna.Terhadap Gugatan Perlawanan yang tidak sempurna seperti ini sudahselayaknya untuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk Verklaard)sebagaimana Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung : tgl. 21111970 No. 492
    Terhadap Gugatan yang tidaksempurna seperti ini sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung : tgl. 21111970 No. 492 K/Sip/1970.POKOK PERKARADALAM KONPENSI1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Terlawan Il dalam Eksepsisebagaimana tersebut di atas, mohon dianggap termasuk dalam bagianpokok perkara ini;2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 9 September 2014 — TIO MARULI JOHAN >< Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Cq. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PDAM JAYA) atau PAM JAYA,Cs
82 — 23
  • Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah pula menyebutkanbahwa petitum gugatan yang tidak dirinci secara jelas makadapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yaitu:a.Putusan Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 yangkaedah hukumnya menyebutkan: "Karena petitum gugatanadalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima"b.Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 yangkaedah hukumnya menyebutkan: "Gugatan yang tidaksempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yangdituntut, harus
    Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 yang kaedah hukumnyamenyebutkan: Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkandengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterimaBerdasarkan alasanalasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT Il danTERGUGAT III tersebut diatas, maka patut bagi Majelis Hakim Yang Terhormatuntuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard)B. DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS4.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Perjudian
Putus : 29-01-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 2185/PID.B/2014/PN.TNG
Tanggal 29 Januari 2015 — AHMAD JAELANI bin (alm) MUHAMAD NUR
35 — 11
  • Rp. 1000, (seribu rupiah);e 1382 pasang sebesar Rp. 1000, (seriou rupiah);e 2222 pasang sebesar Rp. 1000, (seriou rupiah);e 9247 pasang sebesar Rp. 1000, (seriou rupiah);.e 7407 pasang sebesar Rp. 1000,e 8443 pasang sebesar Rp. 1000, (seriou rupiah);.)( )( )(seriou rupiah)( )( )e 2226 pasang sebesar Rp. 1000, (seriou rupiah2629 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah);382 pasang sebesar Rp407 pasang sebesar Rp443 pasang sebesar Rp.249 pasang sebesar Rp.942 pasang sebesar Rp.429 pasang sebesar Rp.492
    (Seribu rupiah3)( )( )(seriou rupiah);( )( )( )2629 pasang sebesar Rp. 1000, (seriou rupiaha382 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah407 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah443 pasang sebesar Rp. 1000,249 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiaha)( )(seribu rupiah);( )( )942 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah429 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah);492 pasang sebesar Rp. 1000, (Sseribu rupiah);629 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah469 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah=247
    rupiah);.e 8443 pasang sebesar Rp. 1000, (seriou rupiahe 7407 pasang sebesar Rp. 1000,e 2226 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah3)( )( )(seriou rupiah);( )( )( )e 2629 pasang sebesar Rp. 1000, (seriou rupiah3e 382 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah3e 407 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah3e 443 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiahe 942 pasang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiahe 249 pasang sebesar Rp. 1000,e 429 pasang sebesar Rp. 1000, (seriou rupiah3)( )( )(seribu rupiah);( )( )( )e 492
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 09-11-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 269/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 25 April 2019 — Dr. AIBDI RAHMAT, M.Ag. ; MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
138 — 93
  • SK a quo diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.Kewenangan Tergugat menerbitkan SK a quo didasarkan padaPasal 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentangPemberian Kuasa Dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Departemen Agama, yaitu:(2) Kepala Biro Kepegawaian: (5) Pindah antar provinsi: (5.b.)Pejabat fungsional Gol.
    menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugat melaluikuasanya telah mengajukan buktibukti tertulis berupa fotokopi surat yangtelah diberi tanda Bukti T1 sampai dengan Bukti T28, dan 1 (satu) bukti addinformandum, bermeterai cukup dan telah pula dicocokan dengan aslinyaatau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :Halaman 51 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor: 269/G/2018/PTUNJKT12.3.Bukti T 1Bukti T 2Bukti T 3Bukti T 4Bukti T 5Bukti T 6Bukti T 7Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 492
    InstansiPusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN. (6) Mutasi PNS antarInstansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN. (7) Mutasi PNS dilakukan denganmemperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. (8) Pembiayaan sebagaidampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusatdan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri AgamaNomor 492
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-02-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 20/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 3 Mei 2017 — - Alexander Johanis Manongga, Cs. vs - 1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Negara BUMN RI di Jakarta, Cq. PT Semen Kupang, Cs.
148 — 66
  • dalam perkara PerdataNo.72/Pdt.G/1998/PNKPG tersebut adalah melanggar ketentuan hukum Pasal283 Rbg, yang berbunyi Barang siapa medalilkan mempunyai suatu hak atauPutusan Nomor20/PDT/2017/PT.KPG halaman 43 dari 65 halamanmengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untukmembantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanyaperbuatan itu dan hakim karena jabatannya harus mempertimbangkan buktibukti, baik surat maupun saksi dari para pihak sehingga sesuai yurisprudensiMA No.492
    Oleh karenanyatanyata putusan Pengadilan Tinggi Kupang telah melanggar ketentuanpasal 283 Rbg dan yurisprudensi MA RI No.492 K/Sip/1970, namun MA RIdalam tingkat Kasasi justru menyatakan judex factie dalam memeriksaperkara tersebut pada tingkat Banding tidak melanggar ketentuan HukumETI TET mmm mmm nner an.
    , juga ternyata Putusan Pengadilan TinggiKupang No. 87/Pdt/1999/PTK, tanggal 14 Oktober 1999, Jo.Putusan MA RIdalam tingkat Kasasi No. 1117 K/Pdt/2000, tanggal 31 Oktober 2001,Jo.Putusan MA RI dalam tingakat PK No. 36 PK/Pdt/2005, tanggal 8Desember 2005, semuanya hanya berdasarkan pada Putusan PengadilanTinggi Kupang No. 87/Pdt/1999/PT.K, tanggal 14 Oktober 1999, yangpertimbangan hukumnya melanggar ketentuan pasal 283 MRbg, danYurisprudensi MA No.492 K/Sip/1970, sehingga putusanputusan tersebutdikategorikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 27-06-2012 — Upload : 27-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497 PK/Pdt/2010
Tanggal 27 Juni 2012 —
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hubungan hukum danTerlawan bukan sebagai Tersangka pihak yang dilaporkan Pelawansebagaimana dalam Laporan Polisi tersebut adalah Saudara Freddy Santososebagai Tersangka bukan Terlawan ;Bahwa Pelawan dalam positanya halaman butir 2 tidak menjelaskan hubunganhukum apa yang dilakukan Terlawan dengan Tersangka Saudara Freddy Santososebagaimana Laporan Polisi No.Pol : LP/1151/K/V/2004/ Resto.Bekasi, tanggal19 Mei 2004 ataupun hubungannya dengan Pelawan ;Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-09-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2017 K/Pdt/2017
Tanggal 26 September 2017 — PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, Cq KANTOR NET WORK REGIONAL KAWASAN TIMUR INDONESIA VS 1. DRS. H. ANDI JINDAR PAKKI, DKK
74 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970Nomor 492 K/Sip/1970, yang kaidah hukumnya:Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurangcukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitukarena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soalmengesampingkan keberatankeberatan yang diajukandalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itukembali baik mengenai faktafaktanya maupun mengenalsoal penerapan hukumnya terus menguatkan putusanPengadilan Negeri begitu saja;3).
Pengadilan PA TANJUNG PINANG Perdata Agama
Register : 20-10-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 04-11-2019
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 0612/Pdt.G/2016/PA.TPI
Tanggal 7 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 17
  • Fotokopi Akta Cerai atas nama TERMOHON binti PEMOHON danTERMOHON Suryadi, Nomor: 492/AC/2015/PA.TPI, tanggal 07 Oktober2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agam Tanjungpinang, bermateraicukup dan telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0612/Pdt.P/2016/PA. Tpi.4.
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 11-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 20-03-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bjb
Tanggal 14 Mei 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD RUDINI
Tergugat:
1.SAID SUBARI
2.THOYIBATUN
3.MAKHRUJIE
76 — 35
  • Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 danPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 setiap tuntutan ganti rug!harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadidasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan gantirugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karenatuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.11.
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Perjudian
Register : 09-01-2014 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 16 / Pid.B / 2014 / PN.Im.
Tanggal 26 Februari 2014 — KARDIWAN Alias DIWUK Bin SARWITA (Alm)
30 — 8
  • . : SP.Han /09/ X / 2013 / Reskrimsejak tanggal 27 Oktober 2013 s/d tanggal 16 Nopember 2013 ;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Nopember 2013Nomor : 492/0.2.20/Ep.1/11/2013 sejak tanggal 17 Nopember 2013 s/d tanggal26 Desember 2013 ;Penuntut Umum tertanggal 24 Desember 2013 Nomor : PRINT273/02.20/Ep.2/12/2013 sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 12 Januari 2014 ;Majelis Hakim tertanggal 09 Januari 2014 Nomor 15/Pen.Pid/B/2014 sejak tanggal09 Januari 2014 s/d tanggal 07
Pengadilan PA KUDUS Perdata Agama Perceraian
Register : 02-02-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan PA KUDUS Nomor 0121/Pdt.G/2017/PA.Kds
Tanggal 30 Mei 2017 — perdata penggugat melawan tergugat
17 — 9
  • Foto kopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 24.08.8/492/Ds/V1V/2016, atas namaYeni Ratnasari, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. SekretarisDesa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus pada tanggal 12 Agustus2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal sertadiberi tanda P.1;.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-10-2017 — Putus : 13-10-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 384/PID.SUS/2017/PT MKS
Tanggal 13 Oktober 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : Dra. ANDI HAERANI ADAM, SH
Terbanding/Terdakwa : MUH. IHWAN ALIAS IWAN BIN MANSYUR
50 — 16
  • No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan Apabila Hakim(Judex Factie) kurang cukup mempertimbangakn sehingga merupakanpertimbangan hukum yang kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd),makaputusannyaadalahcacat hukumdandapatdibatalkan(vernietigbaar) ; 18.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 629 PK/Pdt/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — HANAFl HAMID VS PT SRIMAS RAYA INTERNASIONAL Dan GUSTI KUMALA MASLYNA, dkk
71 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inimenunjukkan keraguraguan Pelawan dalam mengajukan perlawanannyakarena Pelawan tahu bahwa dalildalil yang diungkapkannya adalah tidakbenar;Sebab untuk memenuhi syarat formil gugatan maka dalil gugatan haruslahterang dan jelas atau tegas (Duidelijk) pasal 118 ayat (1) HIR. pasal 120HIR. dan pasal 121 HIR juncto pasal 8 Rv;Putusan Mahkamah Agung ki Nomor 492/K/SIP/1970 juncto PutusanMahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 menegaskan bahwa :"Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 808 PK/PDT/2009
PT. BANK NIAGA TBK. (yang telah diambil alih oleh BPPN); BETHER & NY. RADEN AJENG PERMIASTINGSIH, DKK.
13 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Mahkamah Agung No. 492/K/Sip/1970 tanggal 16 Februari1972 putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurangcukup pertimbangannya (onvodoende gemotiveerd) yaitu suatuputusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkankeberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksaperkara itu kembali baik mengenai faktafaktanya maupun mengenaihalhal menerapkan hukumnya terus menguatkan putusan PengadilanNegeri begitu saja;c.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Anak
Register : 04-07-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PT AMBON Nomor 41/PID.SUS/2017/PT AMB
Tanggal 3 Agustus 2017 — S.A Alias S
104 — 35
  • mengajukan Kontra Memori Banding ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum bandingnya,Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;Menimbang, bahwa terhadap Jaksa/Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara,sebagaimana surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual , yangmasingmasing kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2017 NomorW27U3/491/HK.07/VV/2017, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal12 Juni 2017 Nomor W27U3/492