SulaimanUsman, yang oleh judex facti ditetapkan dirampas untuk Negara, sudahtepat dan tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata dalam memutus perkara a quo; Bahwa sesuai Pasal 101 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat ataubarang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan PrekursorNarkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotikaserta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara".

lahir di KARANG LEBAH tanggal 1 APRIL2007 menjadi nama FAHRUR ROZI,lahir di KARANG LEBAH tanggal5 FEBRUARI 2007;Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 101 /Padt.P/2018/ PN.PyaMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregistertak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, ataudirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telahdibukukan memperlinatkan telah terjadinya kekhilafan

Kelahiran milik pemohon tercantum bernama CEMBUN lahir di Jepittanggal 1 Juli 1976 karena diurus oleh orang lain;Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 64/Pat.P/2020/PN Pya.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal13 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakanJika registerregister tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek,dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jikaaktaakta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan

Nomor 20 PK/Ag/2018undangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 11 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwaadanya kekhilafan dan kekeliruan hakim yang nyata dan adanya buktibuktibaru (novum), Kemudian memohon Putusan sebagai berikut:1.

permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamUndang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 5 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkandari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan

suami ister) PRAMITA DEWI dan AZWAR ARIIANSYAH Bahwafakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yang bersumpah dipersidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti suratlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undangundang Nomor 23Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan undangundang No 24tahun 2013 tentang adminitrasi Kependudukan Jo Peraturan PresidenNomor 40 tahun 2019 menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap aktaHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 399/Pat.P/2020/PN Sptyang terjadi kekhilafan

Putusan Nomor 89 PK/TUN/2020Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaputusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakimatau kekeliruan yang nyata di dalamnya;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbanganhukum dari putusan kasasi, dengan kesimpulan sebagai berikut: Tidak terbukti cacat yuridis substansial terhadap proses

Bahwa terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalamputusan Pengadilan Negeri Raba Bima jo putusan kasasi MahkamahAgung tersebut diatas, sebagaimana yang menjadi syarat PeninjauanKembali yang diatur dalam Pasal 67 huruf f UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14Tahun 2004;Ad. A.Bahwa pada tanggal 18 bulan Oktober tahun 2014, telah diajukanLaporan Polisi atau laporan pidana oleh Sdr.

B.beseee Bahwa alasan Peninjauan Kembali pada huruf B diatas, yaituadalah kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, yang dapatdikemukakan penjelasan alasan sebagai berikut:Kekhilafan Hakim yang dimaksudkan dalam bagian alasan ini, adalahberupa Hakim lalai dengan tidak mempertimbangkan menurut hukumketentuanketentuan yang berlaku menyangkut larangan kepemilikantanah diluar Kecamatan tempat dimana pemilik bertempat tinggal (TanahAbsente) yang diatur dalam Pasal 3 PP. 224 Tahun 1961 jo PeraturanPemerintah

Ismail Aliselaku pembeli, merupakan jual beli yang mengandung cacat hukumatau melanggar peraturan yang berlaku pada jaman itu dan karenanyabatal demi hukum;Sehingga karena itu, maka Akta Jual Beli Nomor 2/1977 yang tanpatanggal dan bulan merupakan Akta Jual Beli yang mengandung cacathukum, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dankarenanya dibatalkan menurut hukum;beees Bahwa kekhilafan lain oleh Hakim yang memeriksa perkara a quopada tingkat pertama dan tingkat kasasi adalah dalam hal

menurut pendapat Majelis, pembayaran royalti adalah untuk barang jadikendaraan roda dua yang tidak berkaitan dengan barang impor dan bukanmerupakan persyaratan penjualan barang impor sehingga tidak sesuaiPeraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01September 2010, dengan demikian koreksi Terbanding tidak dapatdipertahankan;Dengan alasan sebagai berikut:1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili,dan memutus perkara a quo telah secara nyata melakukan kekeliruandan kekhilafan

atas tidak memenuhikriteria CKD sebagaimana ketentuan di atas;e bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat atasimportasi berupa Spare Parts Kendaraan Roda Dua yang diberitahukandengan 139 PIB sesuai Tabel 3 di atas ditetapkan klasifikasi pos tarifnyasesuai PIB sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;Dengan alasan sebagai berikut:1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyatamelakukan kekeliruan dan kekhilafan

;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penetapan tarif bea masuk MENoleh Terbanding atas 9 PIB sesuai Tabel di atas tidak dapat dipertahankansehingga terhadap importasi dengan 9 PIB tersebut dapat diberikan tarifpreferensi CEPT (PIB Nomor s.d. 7) dan IJEPA (PIB Nomor 8 dan 9) dantagihan menjadi nihil;Dengan alasan sebagai berikut: 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyatamelakukan kekeliruan dan kekhilafan sehingga memberikanpertimbangan

dipertahankan, sedangkan koreksi Terbanding atas penetapantarif bea masuk MEN terhadap PIB sesuai Tabel 1, penetapan klasifikasi postarif CKD terhadap PIB sesuai Tabel 3 dan penetapan nilai pabean terhadap29PIB sesuai Tabel 4 tidak dapat dipertahankan sehingga jumlah bea masukdan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar dihitung kembaliDengan alasan sebagai berikut: 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili,dan memutus perkara a quo telah secara nyata melakukan kekeliruandan kekhilafan

Bahwa terhadap Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh HartaPencarian tanggal 17 September 2016 Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sibuhuan agar berkenan Membatalkannya atauMenyatakan batal demi hukum sebab Surat Perjanjian PenyerahanSeluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 telah gugur dengnsendirinya dan bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan danUndangUndang dan mengandung kekhilafan sebagaimana diuraikandibawah ini ;10.

Bahwa harta atau objek yang disebutkan dalam Surat PerjanjianPenyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016tersebuttelah dibuat dengan kekhilafan karena didalamnya adamengandung harta pribadi Penggugat yang diperoleh Penggugat daripemberian orang tua Penggugat, yaitu harta yang disebutkan pada angka2 dan angka 8 Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencariantanggal 17 September 2016 tersebut yang datadatanya sebagaimanadisebutkan pada 8 (angka 8.2dan angka 8.8.) di atas.

Bahwa oleh karenatelah dibuat dengan kekhilafan memasukkan harta pribadi Penggugatmaka Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17September 2016 yang patut dan beralasan untuk dibatalkan ;12.

Surat Perjanjian Penyerahan SeluruhHarta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut bertentangandengan kepatutan, tidak adil dan tidak berimbang sementara pada saatpembuatan surat perjanjian tersebut Penggugat tidak ada keberatan danmenyetujuinya dengan menandatangani surat tersebut;> Bahwa dalil Penggugat halaman 7 point 9 yang menyatakanterhadap Surat Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17September 2016 yang bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutandan undangundang dan mengandung kekhilafan

diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa pada prinsipnya Pemohon PK keberatan dengan seluruhpertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam menjatuhkan putusandalam perkara ini, karena menurut Pemohon PK Majelis Hakim Kasasitelah melakukan kekhilafan

dan kekeliruan dalam menjatuhkan putusandalam perkara ini;2 Bahwa adapun kekhilafan Majelis Hakim Agung dalam menjatuhkanputusan dalam perkara ini dapat Pemohon PK buktikan berdasarkan faktadan pertimbangan hukum sebagaimana yang tersebut dalampertimbangan putusannya, dalam salinan putusan pada halaman 29 angka2 dan 3 menyebutkan sebagai berikut:Bahwa, atas pensiunnya Penggugat/ Termohon Kasasi, Tergugat/ Pemohon Kasasikemudian melaksanakan pembayaran dana pensiun dan pembayaran manfaatberhenti

golongan jabatan Pemohon PK adalah Unit Human Capital & GeneralAffair, yang termasuk golongan jabatan Non Front Liners (vide buktiP12 = T7);Demikian jelas terbukti bahwa selama Pemohon PK bekerja pada Termohon PK,golongan jabatan Pemohon PK adalah Non Front Liners dan bukan FrontLiners;Dengan kata lain, selama Pemohon PK bekerja pada Termohon PK, PemohonPK tidak pernah ditempatkan dan bekerja pada golongan jabatan Front Liners;Dengan demikian, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Agung telahmelakukan kekhilafan

dalampetitum gugatan dalam perkara ini, sebagaimana yang tersebut dalam PutusanMajelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara Nomor 14/G/2010/PHI.Mdo., tanggal 22 Desember 2010 sudah seharusnya dikuatkan olehMajelis Hakim PK, seraya membatalkan Putusan Majelis Hakim Kasasi dalamperkara PHI Nomor 330 K/PDT.SUS/2011 tertanggal 31 Mei 2011;6 Bahwa memperhatikan dalildalil dan alasanalasan yang telah PemohonPK uraikan tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Kasasitelah melakukan kekhilafan

Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalamputusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No.95/Pid.B/2001/ PN. MAB.jo. putusan PT. Jambi No.17/Pid/2002/PT.JBI. jo. putusan MahkamahAgung No.1050 K/Pid/2002 karena keterangan para saksi dipersidangan bahwa tidak ada seorang saksipun yang melihat secarapasti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku pembunuhatas diri korban (Ahok) ;2.

Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyatanyatakarena di persidangan para Terdakwa dan para saksi mencabut semuaketerangan dalam Penyidikan (BAP) sehingga seharusnya yangdijadikan dasar dalam mengambil putusan adalah seluruh keteranganyang terungkap di persidangan bukan yang ada dalam Berita AcaraPemeriksaan, demikian pula saksisaksi di persidangan merupakansaksi mahkota yang bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yangmenjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) ;3.

Bahwa terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusanMajelis Hakim hanya sematamata didasari penafsiranpenafsiran yangHal.28 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003berusaha untuk mencocokcocokkan seolaholah Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana sebagai pelaku tindak pidana tersebut ;4.

Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan dalam mengambilputusan, juga adanya bukti baru berupa beberapa orang saksi yangbelum pernah diajukan dalam persidangan perkara ini ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan ke1, ke2, ke3 dan ke4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapatkekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, demikian pula tidak terdapat buktibaru yang bersifat menentukan oleh karena itu alasanalasan

Bahwa dalam perkara a quo terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata; Bahwa alasan Peninjauan Kembali ini didasarkan pada Pasal 263 (2)KUHAP yang menyebutkan:1.

tanggal 29 Nopember 2011 pada dasarnya PemohonPeninjauan Kembali setuju dan membenarkan Pengadilan TinggiGorontalo tersebut, juga Majelis Hakim Banding pada Pengadilan TinggiGorontalo tersebut tidak salah menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundangundangandan juga tidak salah dalam pertimbangannya;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon/Terpidanayang diajukan dengan dasar adanya kekhilafan

atau kekeliruan nyata dari MajelisHakim dan adanya keadaan baru atau bukti yang dinyatakan sebagaibaru/novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan cUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),tidak cukup beralasan, karena ternyata tidak ada kekeliruan atau kekhilafan yangnyata dari Majelis Hakim dalam memutus perkara in casu, dan tidak terdapatHal.27 dari 30 hal.

No. 209 PK/PID.SUS/2013keadaan baru atau bukti baru/novum yang dapat mempengaruhi pemidanaanterhadap Terpidana;Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, yang dinyatakan olehPemohon Peninjauan kembali, bahwa Pemohon Peninjauan kembali/Terpidanatidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus disposal/penghapusaninventaris PDAM Kabupaten Gorontalo, tidak dapat dibenarkan, karena secararinci semua tentang halhal in casu telah dipertimbangkan dengan teliti dancermat oleh Majelis Hakim, dan ternyata

Nomor 1553 K/Pdt/2017Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut padapokoknya sebagai berikut:Keberatan Pertama:Putusan Judex Facti terdapat kekeliruan atau kekhilafan secara nyatanyatadalam penerapan hukum atas putusan Nomor 368/PDT/2016/PT BDG.

Penggugatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) juncto Pasal 36 ayat (2)UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;Bahwa dalam butir 2 (halaman 25 dari 29 halaman putusan) tidakdipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah merupakan kekeliruan dankekhilafan karena bertentangan dengan Pasal 1323 juncto Pasal 1328KUHPerdata yang berakibat batalnya persetujuan;Bahwa dalam butir 3 sampai dengan butir 6 (halaman 25 dari 29halaman putusan) tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalahmerupakan kekeliruan dan kekhilafan

secara nyatanyata karena bertentangandengan ketentuan Pasal 1871 juncto 1873 KUHPerdata, oleh karenakecacatan akta autentik berlaku sebagai akta dibawah tangan dan Akta Nomor4/2009 yang dibuat di hadapan Notaris Gunawan, S.H., yang telah mengakuiadanya kekhilafan sehingga demi hukum harus dinyatakan batal karena dibuatadanya ketidaksadaran Penggugat untuk menandatangani akta a quo;Keberatan Kedua:Putusan Majelis Hakim Yang Kurang Pertimbangan Hukum:Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Pertimbangan

Penggugat Konvensi telah membeli objeksengketa pada bulan Maret sampai dengan bulan September tahun 2002,sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1091/10/XII/2002 tanggal16 Desember 2002 diperoleh fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telanmenikah pada tanggal 15 Desember 2002, oleh karenanya objeksengketa diperoleh Penggugat Konvensi sebelum perkawinan;Bahwa Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Nomor 04tanggal 29 Juni 2009 tidak memiliki kekuatan mengikat karena dibuat atasdasar kekhilafan

pajak";Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajakdapat:a Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupabunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan dalam hal sanksi tersebutdikenakan karena kekhilafan

mengajukan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";2 Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali dapatdiajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:Huruf e : "Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan";3 Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 25572/PP/M.X/99/2010 tanggal 27 Agustus 2010, telah terdapat kekhilafan

Majelis Hakimdan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyatanyata tidak mempertimbangkan sebabsebab terjadinya atau prinsipprinsipformal dan material dalam objek sengketa yang terdapat dalam penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor 00044/307/07/441/09 tanggal 29 Oktober2009, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;4 Bahwa kekhilafan

Tergugat) membaca, menelitidan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25572/PP/M.X/99/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakansangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis HakimPengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafaktahukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakudalam pemeriksaan gugatan di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknyatelah membuat suatu kekhilafan

bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/ParaPembanding dalam memori peninjauan kembali adalah sebagai berikut:Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan

Hakim atau Kekeliruan yang Nyata: Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadapputusan Judex Juris yang menolak permohonan kasasi PemohonPeninjauan Kembali yang semula selaku Pemohon Kasasi, oleh karenasetelah Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Kasasi)mempelajari kembali dengan teliti dan cermat, terdapat kekhilafan dankekeliruan Hakim yang nyata, Mahkamah Agung Republik Indonesia (JudexJuns) seharusnya membatalkan putusan Judex Facti, dengan mengadilisendiri yang amarnya

,M.M., adalah merupakan proses yang cacat hukum, tidak sah dan harusdinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Bahwa dalam keputusan kasasi terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakimyang nyata, dikarenakan adanya kelemahan surat kuasa dari SuriantamaNasution, S.E., S.H., M.M., MBA, M.H., tetapi tidak mengabulkanpermohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali:Karena surat kuasa dalam tingkat banding terhadap Putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor 510/Pdt.Plw./2012/PN Dps., tanggal 2 September2013

demiklan meniadi batal demi hukum;Dalil tersebut sangat melemahkan Pemohon Peninjauan Kembali, dikarenakan tanah tersebut milik dari Pemohon Peninjauan Kembali I dandapat dibuktikan;Maka secara sah dan meyakinkan hak atas tanah tersebut di atas milik dariNi Gusti Ayu Rossy Yuliarti (Pemohon Peninjauan Kembali Il semulaPemohon Kasasi II, Pelawan II/Pembanding II, Tergugat II Asal);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat: Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan

No. 315 PK/Pdt/2009IIL67 sub e UndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;Adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam putusanMahkamah Agung RI tanggal 28 April 2005 Reg.

dinyatakan tidak dapat diterima,karena gugatan bantahan/perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) yangdiajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak lagi didasarkanpada alas hak (titel) kKepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 195 ayat (6) HIR;lll Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI tertanggal 28 April 2005 Reg.No. 227 K/Pdt/2001 Jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22Desember 1999 Nomor: 199/PDT/1999/PT.Bdg Jo Putusan PengadilanNegeri Karawang tanggal 19 September 1998 terdapat kekhilafan

Bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yangnyata ketika memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara kasasiperdata No. 227 K/PDT/2001 tertanggal 19 Maret 2003, dengan tidakmemeriksa dan memperhatikan terhadap bukti kepemilikan hak atastanah yang dijadikan dasar oleh Termohon Peninjauan Kembali untukmengajukan gugatan bantahan/perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet)terhadap sita eksekusi.

No. 315 PK/Pdt/2009Mahkamah Agung berpendapat:Mengenai alasanalasan ke sampai dengan Ill;Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena: Surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali terbit setelahperkara diputus oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri) sehingga tidakbernilai sebagai novum yang menentukan; Tidak terdapat putusan yang saling bertentangan karena para pihak (Subjekhukumnya) berbeda dan dibuat oleh badan peradilan yang berbeda (PTUNdan PN); Tidak terdapat kekhilafan Hakim

diberitahukan kepada pihak lawan dengansaksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yangditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 4 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknyamendalilkan bahwa dalam permohonannya terdapat bukti baru yang diberitanda PK1 dan dalam putusan ini terdapat kekhilafan

Bms. yang pada pokoknya,sebagai berikut:e Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorangperempuan bernama KRISTIN NATHARINA pada tanggal 10 Juni2009;e Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilaki bernama KALVIN OKTAVIAN lahir di Banyumas pada tanggal 30Oktober 2009;e Bahwa, karena kekhilafan pemohon, kelahiran anak pemohontersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, sehingga sampai saat inibelum dapat diterbitkan

yang diberi tanda P1 sampai dengan P5;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokokpokok permohonan dariPemohon terlebin dulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan NegeriBogor berwenang untuk mengadili perkara permohonan a quo;Menimbang, bahwa Pasal 13 KUHPerdata mengatur: Jika registerregister takpernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak, Jikabeberapa akta tiada di dalamnya atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkantelah terjadi kekhilafan