Hal ini untukmenjamin bahwa perampasan ataupun pembatasankemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itubenarbenar telah memenuhi ketentuan ketentuan hukum yangberlaku maupun jaminan hakhak asasi manusia..

Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilansebagaiupaya pengawasan penggunaan wewenang gunamenjamin perlindunganHak Asasi Manusia, telah dituangkansecara tegas dalam KonsideransMenimbang huruf (a) dan (c)KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atauruh atau jiwanyaKUHAP, yang berbunyi:a) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukumberdasarkanPancasila dan UndangUndang Dasar 1945yang menjunjung tinggi hakasasi manusia serta yangmenjamin segala warganegara bersamaankedudukannya

(c) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukumacara pidana adalah agar masyarakatmenghayati hak dan kewajibannyadan untuk meningkatkanpembinaan sikap para palaksana penegak hukumsesuaidengan fungsi dan wewenang masingmasing ke arahtegaknyahukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkatdan martabat manusia,ketertiban serta kepastian hukumhalaman 6 dari 68 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Jmbdemi terselenggaranya negara hukumsesuai denganUndangUndang Dasar 1945.Juga

Upayapenggunaanhak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruhataujiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal17 UU 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM),yang berbuny!

terhadaphak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.Perlindungandan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebutsudah merupakan halyang bersifat universal dalam setiapnegara hukum.Karena pengakuan,jaminan dan perlindunganterhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokokyang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum.Hal inilahyang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukumPraperadilan ini.Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, makaPemohon memohon agar Pengadilan

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dandinasehati oleh keluarga dan karena pekerjaan Penggugat adalah Pegawainegeri sipil maka Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi Oleh KepalaBadan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Banyuasin tetapi tidak berhasil, serta kKemudian Penggugatsudah mendapatkan izin Cerai dari Kepala Badan Kepegawaian DanPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin;8.

Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin Nomor:474.2/1797/BKPSDM/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang PemberianIzin Melakukan Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama FitriZulia Santi, S.Pd.SD NIP. 19760625 201408 2 001, telah bermeteraicukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P3.B. Bukti Saksi1.

Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati olehkeluarga dan karena pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilmaka Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi oleh Kepala BadanKepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KabupatenBanyuasin tetapi tidak berhasil, serta kemudian Penggugat sudahmendapatkan izin Cerai dari Kepala Badan Kepegawaian DanPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin;6.

lamanya (Ladzhim) disebabkan karena adapertengkaran dan perselisihan secara terus menerus (Maldzhum);Menimbang, bahwa bedasarkan jawaban Tergugat nomor 4 (empat) yangmengatakan sudah pernah 2 (dua) kali menjemput Penggugat tetapi Penggugatmenolaknya dan dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi II Penggugat,dan juga berkaitan dengan Posita penggugat nomor 7 yang tidak dibantah olehPenggugat bahwa penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Barang SiapaMenimbang, bahwa unsur Barang Siapa orientasinya selalu menunjukkepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban .

Hal inidapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu Tindak Pidana yangterdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapatdipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalahpenjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan ; Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalahmenyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yangberakal, maka kepada manusia saja yang

dapat dibebani pertanggung jawabanmengenai kesalahannya ; Ad.2.Menimbang, bahwa Terdakwa UAR Alias JUAR Bin JAMAINadalah sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban yang setelah diperiksadipersidangan adalah manusia yang sehat akal pikirannya dan dapat dibebanipertanggung jawaban, maka dengan demikian unsur Barang Siapa ini telahterpenuhi ; Mengambil Baran Yan luruhnva A ian Milik OranLain Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untukmenguasai sesuatu barang dan pengambilan itu telah

Bahwa perlu diketahui dan dipahami lahirnya Lembaga Praperadilanadalah karena terinspirasi oleh prinsipprinsip yang bersumber dari adanyahak Habeas Corpus Actdalam sistem Peradilan Anglo Saxon, yang memberiJaminan Fundamental terhadap Hak Asasi Manusia khususnya hak mendapatperlindungan hukum.4.

Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka,penangkapan, penggeledahan, penyitaan,oenahanan, dan penuntutan yangdilakukan dengan melanggar peraturan perundangundangan pada dasarnyamerupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia.6.

Bahwa apa yang diuraikan diatas yaitu Lembaga Praperadilan sebagaiupaya Pengawasan Penggunaan Wewenang guna menjamin PerlindunganHak Asasi Manusia telah dituangkan secara tegas dalam Konsideranmenimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit dan ruhatau Jiwa KUHAP yang berbunyi :(a) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukumberdasarkan UndangUndang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi HakAsasi Manusia serta yang menjamin segala Warga Negara bersamaankedudukannya didalam hukum

Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjungtinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga azas hukumpresumption of innosence atau azas praduga tak bersalah menjadipenjelasan atas pengakuan kita tersebut.

Bahwa sebenarnya dari hasil penyelidikan Termohon telahditemukan fakta hukum bahwa persoalan hukum antara Para Pemohondengan Saudara Martias (Pelapor) adalah perkara perdata namuntindakan Termohon sangat tergambar jelas' telah melaukankesewenangwenangan kepada diri Para Pemohon dan bertentangandengan asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.10.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam halini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kav. 67 Kuningan, Jakarta 12940,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AidirAmin Daud, S.H., M.H. selaku PLT. DirekturJenderal Administrasi Hukum Umum KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan H.R.

dan apabila ini tidak mungkin maka keputusan diambilberdasarkan suara terbanyak (sebagaimana diatur dalam Pasal 36 (2) ADPartai Golkar);Bahwa Munas IX Partai Golkar di Bali pada tanggal 30 November 4Desember 2014 diselenggarakan oleh Pengurus yang terbentuk berdasarkanMusyawarah Nasional Partai GOLKAR ke VIII di Pekanbaru, tanggal 5 s/d8 Oktober 2009 (Munas Pekanbaru) dan telah mendapatkan pengesahandari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasca sidang MahkamahPartai Golkar ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia (Tergugat III) menerbitkan Surat Nomor: M.HH.AH.0326tertanggal 10 Maret 2015, yang pada pokoknya dalam alenia pertama surattersebut Tergugat III menyatakan sesuai dengan Keputusan MahkamahPartai Golkar Nomor: 01/PIGOLKAR/TI/2015, Nomor: 02/PIGOLKAR/11/2015 dan Nomor: 03/PIGOLKAR/II/2015 tanggal 3 Maret 2015,Mahkamah Partai mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP PartaiGolkar hasil Munas Ancol secara

Nomor: 1738 K/Sip/1976, Putusan MA.RI No. 1051.K/Sip/1974:"permohonan provisi yang sudah masuk lingkup pokok perkara dinyatakantidak dapat diterima" (vide Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisionil dan UangPaksa Dalam Hukum Acara Perdata, 2012, halaman 80).Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum diatas, dalildalil Penggugat yangmemohon putusan provisi bertentangan dengan hukum sebab Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 4September 2012 tentang kepemimpinan

Padahal, DPP Partai Golkar yang tercatat di KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum danHAM RI Nomor M.HH01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015tentang Pengesahan Perubahan Angaran Dasar, Anggaran Rumah TanggaSerta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, adalahH.R.

Hal ini menjelaskan adanya campurtangan manusia dalam pembakaran. Pembakaran dilakukan denganterencana dan sistematis yaitu secara bertahap blok per blok.

Lingkungan hidup danPutusan No: 65/ PDTLH/2017/PT JMB halaman 39sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sebagai ciptaanTuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi ekologis yang sangatkompleks yang banyak manfaatnya bagi manusia dan yang tidakkesemua manfaat itu diketahui pula oleh manusia. Kompleksitas danmanfaat lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya dapat dipahami dan dijelaskan, antara lain, oleh ahlilingkungan hidup maupun oleh kearifan lokal.

Sekali lingkungan hidupmengalami kerusakan atau penurunan kualitas dan kuantitas,maka upaya pemulihan yang dilakukan oleh manusia tidakdapat mengembalikan sepenuhnya pada lingkungan hidupkeadaan semula. Manusia tidak mampu menciptakan sumberdaya alam karena penciptaan itu adalah kekuasaan Tuhan YangMaha Esa.

Oleh sebab itu, keberatan Pemohon Kasasitentang soal sebab akibat antara kegiatan Pemohon Kasasi dankerugian lingkungan yang timbul serta ganti rugi lingkungan hidupyang harus ditanggung Pemohon Kasasi ini harus ditolak;Bahwa berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan lingkunganhidup yang mengalami kerusakan atau penurunan kualitas dankuantitas, maka upaya pemulihan yang dilakukan oleh manusia tidakdapat mengembalikan sepenuhnya pada lingkungan hidup keadaansemula, karena manusia tidak mampu menciptakan

Pengembangan sumber daya manusia untukpemadaman kebakaran hutan dan atau lahan dan/atauc. Pelaksanaan kerja sama Internasional untuk pemadamkebakaran hutan dan atau lahan.Berdasarkan uraian dalil tersebut di atas jelas terlihat dengan tegasbahwa Penggugat juga termasuk Pihak yang harus turut bertanggungjawab dalam peristiwa kebakaran hutan dan atau Lahan.

UNSUR BARANG SIAPAMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia maupunBadan Hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampumempertanggung jawabkan semua perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan EgikIskandar Bin Yahimi sebagai terdakwa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukankepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mereka mampu dan cakapuntuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, sehingga

membawa manfaat dan bergunapula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuansebagai balas dendam atau duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa dikemudianhari setelah selesai menjalani Pidana, dapat kembali ke masyarakat dan menempuh hidup dankehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekat dan prinsip untuksenantiasa lebih berhatihati didalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupan dan berusahamenempa kembali dirinya sebagai manusia

UNSUR BARANG SIAPAMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia maupunBadan Hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampumempertanggung jawabkan semua perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan IrwanIrpan Bin Mardan sebagai terdakwa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukankepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mereka mampu dan cakapuntuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, sehingga

Unsur Barangsiapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia maupunBadan Hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampumempertanggung jawabkan semua perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ERMIBinti SAUDIN sebagai terdakwa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukankepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mereka mampu dan cakapuntuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, sehingga

Unsur Barangsiapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia maupunBadan Hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampumempertanggung jawabkan semua perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkanRUSLAN Bin ZAINUDIN sebagai terdakwa dan dapat menjawab semua pertanyaan yangdiajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mereka mampudan cakap untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, sehingga

No. 3023/2009 dan Tambahan Berita Negara R.I.tanggal 3 Pebruari 2009 No. 10 yang memuat Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU87927 .AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yangmenyesuaikan dengan Undangundang No.40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.(Bukti T2);3.Photo copy Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.

(BuktiT12);13.Photo copy Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Dengan Ikatan Dinas Nomor : 635/DSDMTK/SJ/2006 tanggal 01 Juli 2006 yang ditanda tangani olehKepala Divisi Sumber Daya Manusia dengan Herry Togi Manalu.(Bukti T13);14.Photo copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 050/Dir/DSDMTK/SK/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberhentian DenganTidak Hormat Pegawai PT. Bank Sumut Atas Nama Herry TogiManalu.

(Bukti T20);21.Photo copy Memorandum dari Divisi Sumber Daya Manusia Nomor:158/DSDMTK/Mm/2014 tanggal 10 Maret 2014 Hal. Pengenaan Sanksi atasTindakan Fraud pada KCP Sangnawaluh. (Bukti T21);22.Photo copy Memorandum dari PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar kepadaPemimpin Divisi Pengawan PT. Bank Sumut No. 001/KC02Ops/28pihak;MM/2013 tanggal 03 September 2013 Hal. Laporan Tim atas HasilPemeriksaan KPR atas nama Elfrida Hutabarat.

Marwansyah Nasution, SH, Notaris di Medan dan telah mendapatpengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiadengan Nomor AHU87927.AH.01.02.

Tata Cara Pemeriksaan ;(1) Dalam rangka pemeriksaan Pejabat yang berwenang mengenakansanksi atau Pejabat bawahannya yang ditunjuk atau Pejabat DivisiSumber Daya Manusia atau Pejabat divisi Pengawasan atau Tim yangdibentuk dan diketuai oleh Kepada Divisi Sumber Daya Manusia atauKepala Divisi Pengawasan memanggil Pegawai yang didugamelakukan pelanggaran disiplin melalui Kepala Unit Kerja Pegawaiyang bersangkutan harus dilakukan Secara Patut dan Tertulis ;48(7) Dalam menentukan jenis sanksi harus diperhatikan

Unsur Barangsiapa ;Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilanpidana, maka Unsur Setiap Orang adalah Unsur yang harus ada baik dinyatakan secara eksplisit maupun secara implisit dalam KUHP ;Menimbang, bahwa menurut hukum yang di maksud denganBarangsiapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampubertanggung jawab (toerehenbaarheid) atas segala perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas makaBarangsiapa di tujukan kepada Manusia atau Persoon yang sudahdewasa

berpikir, berobuat, dan bertindak sebagai manusia normal,sehingga dengan demikian Manusia atau Persoon tersebut di pandangsebagai Subjek Hukum, yang dalam hal ini Pelaku Tindak Pidana sebagaiHalaman 14 dari 22 halaman15orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiapperbuatannya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barangsiapamengacu kepada Terdakwa WUDO DWI SEMBODO, bersama denganTerdakwa II AHMAD JAINURI dan Terdakwa Ill ANANTA TRI BUDILUHUR, di mana Terdakwa yang di

hadapkan ke muka persidangan itu,ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihatadanya kelainankelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurangsempurnanya akal para Terdakwa, sehingga Terdakwa di pandangsebagai manusia normal ;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinanTerdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana paraTerdakwa dapat dan mampu obertanggung jawab

sesuai dengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudahsepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamatamerupakan tindakan pembalasan sematamata melainkan sebagai usahapreventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatanselanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkanderajat manusia

sendiri dalam unsur keinginan Penggugat (Alasan GugatanPemohon No.5) tentang "kewajiban isteri" terhadap suami sering tidak diiaksanakan,kelakuan "jual mahal" kaburkabur dari rumah suami dengan berbagai alasan;padahal sampai sekarang masih satu rumah dengan Tergugat sesuai aiamatpemohon / Penggugat (Alasan Gugatan Pemohon No.2).Perlu diingat dan koreksi diri bahwa saat ini Usia Penggugat sudah 60 tahun,dan Usia Tergugat sudah 71 tahun, umur periode uzur, Sudah tua, masuk tidak adakemampuan dimana manusia

AL AHQAAF (BukitBukit Pasir)Kewajiban menghormati Ibu Bapak (No. 15, Halaman 824), dalam Mukaddimah ALAHQAAF pokokpokok hukum : "Perintah kepada manusia supaya patuh kepadaibu bapak, memuliakannya dan mengerjakan apa yang diridhai Allah terhadapnyadan larangan menyakiti hatinya".

Kejadianluar biasa itu Sepertinya menunjukkan kehendak Allah tentang "Perceraian" dalamAlkitab Injil Matius 19 :1 12, Markus 10:1 12, intinya adalah:Allah menciptakan manusia menjadi lakilaki dan perempuan. Sebab itu lakilakiakan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehinggakeduanya menjadi satu daging, mereka bukan lagi dua melainkan satu.

Dan hukum yangkedua, yang sama dengan itu, ialah "Kasihinilah sesamamu manusia sepertiHalaman 13 dari 23, Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2020/PA.Cbndirimu sendiri". Pada "kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dankitab para nabi?'Yang ternormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Clbinong,Majells Hakim yang terhormat.Berkenaan dengan uraian kondisi dan (casus tersebut diatas, maka pihak tergugatmohon izin menyampaikan ringkasan sebagai berikut:1.

Hanya Tuhan Allah yang menentukan perceraian dua insan manusia, karenasudah dipersatukan Allah dan tidak boleh diceraikan manusia.Demikianlah saya menelusuri kehidupan di muka bumi ini sampai masuk kePengadilan Agama sebagai tergugat. Disampaikan jawaban tergugat tanpa perantarakarena masalah pribadi.

Bahwa sehubungan dengan permasalahan yang mendesak tersebut danmengacu pada ketentuan Pasal 13 A Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001tentang Yayasan juncto Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,maka Penggugat selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Aliya/Tergugattelah mengambil inisiatif mengajukan Permohonan Persetujuan PemakaianNama dan peningkatan status Yayasan Aliya/Tergugat menjadi sebagaibadan hukum kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Bahwa permohonan Penggugat tersebut telah mendapatjawaban dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan SuratnyaNomor AHU. 2AH.01.011294 tanggal 10 Februari 2011, yang padapokoknya memberitahukan bahwa penggunaan calon nama YayasanAliya/Tergugat tidak dapat disetujui, karena calon nama yayasan tersebutsudah dipakai oleh orang lain;Bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut dan dalam rangka untukmeningkatkan status dan meluruskan keabsahan pengelola PendidikanSekolah Islam Terpadu sebagai bentuk

Setiyowati, S.H, Notaris di Bogor telah mendirikan YayasanAliya Bogor/Penggugat II, dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum DanHak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU1269.AH.01.04 TahunHalaman 4 dari 20 Hal. Put.

sehinggamerasa berhak untuk mengajukan gugatan a quo adalah keliru, denganmenimbang bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan ParaTurut Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum sehingga tidak memiliki kepentingan terhadap keberadaan T ergugat;e Bahwa Penggugat secara Tunggal telah mendirikan Yayasan AliyaBogor yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan YayasanALIYA (saat ini bernama Yayasan Himma Aliya, badan hukumyayasan yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HakAzasi Manusia

Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, karena ParaPenggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat dan TurutTergugat;Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Yayasan ALIYA saat ini bernamaYayasan HIMMA ALIYA, Badan Hukum yayasan yang sah sesuaiKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHU8575.AH.01.04 tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011 dantidak memiliki hubungan yuridis maupun historis dengan Penggugat Il(Yayasan Aliya Bogor);Menimbang, bahwa untuk mengetahui

ST, memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa, saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini oleh karena adanyapenangkapan dalam tindak pidana Pangan;e Bahwa, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baikyang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atauminuman bagi konsumsi manusia termasuk tambahan pangan, bahan baku pangan,dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan ataupembuatan makanan

barangbarangyang tidak memiliki ijin edar;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;4 Saksi Ahli MUHAMAD KHASFAMI, SH, memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa, saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini oleh karena adanyapenangkapan dalam tindak pidana Pangan;Bahwa, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baikyang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atauminuman bagi konsumsi manusia

Terdakwa jual lagi di Singkawang dengan harga Rp.115.000, (seratus lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 117.000, (seratus tujuhbelas ribu rupiah) per kantungnya @ 12 Kg;e Bahwa, gula pasir yang diangkut oleh Terdakwa tersebut tidakdilengkapi dengan suratsurat atau dokumen dan tidak memilikiijin dari pihak yang berwenang;Bahwa, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baikyang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atauminuman bagi konsumsi manusia

akan dipertimbangkan lagi.Adapun dakwaan Primair Pasal 58 huruf k UU RI No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan mempunyaiunsurunsur sebagai berikut :12131 Barangsiapa;2 Memasukkan pangan ke dalam Wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalamwilayah Indonesia;3 Pangan yang tidak memenuhi ketentuan UndangUndang Pangan dan PeraturanPelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2);Unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek tindakpidana, dalam hal ini manusia

Pasal 53 ayat (1) KUHP mempunyai unsurunsur sebagai berikut:1 Barangsiapa;2 Mencoba memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan didalam wilayah Indonesia;3 Pangan yang tidak memenuhi ketentuan UndangUndang Pangan dan PeraturanPelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2);Unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek tindakpidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab tanpaadanya alasan yang

sehingga dengan demikian unsurSecara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan telah terbukti dan terpenuhi;Ad. 3 Narkotika Golongan I bukan tanaman ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika yaitu berupa zat atauobat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetismaupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebapkan penurunan atauperubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeripada tubuh dan syaraf manusia

penegakan hukum tidak hanya sekedar berlindung dibelakang undangundang , namun harus tampil pula dengan hati nurani ;2425Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristalkristal putih dengan berat netto 0,060 grammengandung Metamfetamina yang terdaftar dalami golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaadalah jenis Narkotika yang apabila digunakan atau dikosumsi oleh manusia

dan masukkedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syarafsyaraf pada organ tubuh(kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilakudan mental (fisik dan fhisikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenisapapun juga sangat dilarang oleh UndangUndang maka terhadap barang bukti tersebutharus dirampas untuk dimusnahkan;Dan 1 (satu) buah hp Evercross warna hitam masih bernilai ekonomis sehinggadapat dileleng yang kemudian hasil dari lelang tersebut dapat menambah

Berdasarkan hal tersebut dalam rangkakepastian hukum dan tertib administrasi di bidang yayasan,Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, mengakui Yayasan UISUdan Dewan Pimpinan Yayasan UISU yang dipimpin oleh Hj.

Berdasarkan hal tersebut dalam rangkakepastian hukum dan tertib administrasi di bidang yayasan,Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, mengakui Yayasan UISUdan Dewan Pimpinan Yayasan UISU yang di Pimpin oleh Hj.

berjalannya kegiatan akademik di UISUMedan menurut Majelis Hakim bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwaadalah merupakan sumbangan bagi pengembangan sumber daya manusiabangsa, maka konflik di tubuh yayasan tidak bisa dipertanggungjawabkankepada jajaran universitas;Demikian juga judex facti dalam pertimbangan hukum dan putusannya padaparagraf 1, dan 2 halaman 42 menyatakan sebagai berikut : Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penyelamatanmasa depan bangsa, penyelamatan sumber daya manusia

No.2072 K/Pid.Sus/201 2terhadap Terdakwa yang tidak mempunyai hak untukmenyelenggarakan pendidikan;Pertimbangan judex facti yang menyatakan bahwa perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa adalah penyelamatan masa depan bangsa,penyelamatan sumber daya manusia bangsa maka perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa bukan sebagai perbuatan pidana adalahtidak tepat, mengingat perbuatan Terdakwa termasuk dalam ruanglingkup yayasan dan juga pendidikan, maka perbuatan Terdakwaharus sesuai atau berdasarkan pada peraturan

Helmi Nasution, M.Hum melakukankegiatan perkuliahan dan melaksanakan wisuda mengatasnamakanYayasan dan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), sedangkanDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya mengakui YayasanHal. 21 dari 23 hal. Put. No.2072 K/Pid.Sus/201 2UISU dan Dewan Pimpinan Yayasan UISU yang dipimpin oleh Hj.

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 17839 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 17839 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

Paspor lama bagi yang telahmemiliki Paspor;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang PasporBiasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan Dalam halterjadi perubahan data pemegang Paspor Biasa yang meliputi perubahan nama atauperubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan dataPaspor Biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.

pada Paspor Pemohon tersebuttidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;Memperhatikan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011tentang Keimigrasia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentangPeraturan Pelaksana UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011tentang Keimigrasia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan : Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan denganakte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerindunganAnak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejakkelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia

, disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu) nama dan statuskewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tuakandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang AdnministrasiKependudukan, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan PengadilanNegeri tempat pemohon ;(2

KI bslolos kau hebat jd manusia licik.Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.27 Wib mengirimpesan singkat berisi ahaha. Berani gertak lewat sms di bcsmencicit kau lari laki bini. Suruh potong tuh kontol lakimu;Pada tanggal 26 Januari 2017 mengirim pesan singkat berisipadan besar tp nyali tempe hahaha.Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.28 Wib mengirimpesan singkat berisi ga usah berani lewat sms. Katanya kau maulapor polisi ayuklah. Bawa polisi kerumahku.

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974tentang Perkawinan, disebutkan : Asalusul seorang anak hanyadapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas diri setiapanak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebutdituangkan dalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia

, disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama danstatus kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dannama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/ataunama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;(2) Pencatatan

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2) Pencatatan