Ditemukan 4070211 data
ANDI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Gowa Cq. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Gowa
29 — 3
1.EDISON DAELI, Alias AMA BERTA
2.FAATULO DAELI , Alias FAA Alias AMA GIAN
3.MARLINA DAELI, Alias INA INDRI
Termohon:
Jaksa Agung Negara RI Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Cq, Kepala Kejaksaan Negeri Gusit
158 — 63
H. JONGGI M. MANURUNG
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
8 — 5
Drs. Moh. Djamil, M.Si
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Jember cq. Kasat Reskrim Polres Jember
28 — 7
RUSDY
Termohon:
1.KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
49 — 6
Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkanlebih lanjut oleh Termohon dan Termohon Il yang berkenaan denganpenetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon dan Termohon II;4. Memerintahkan kepada Termohon dan Termohon II untuk menundapenyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon, hingga PerkaraPerdata Register Nomor : 63/Pdt.G/2019/PN Mdn mempunyai kekuatan hukumtetap;5. Memulihkan hak Pemohon dalam Kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya;6.
PETRUS WARE
Termohon:
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
170 — 99
Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke pengadilan.j.
yang berkepentingan dan Pasal 81 KUHAP menyatakanpermintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnyapenangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentianPenyidikan atau Penuntutan diajukan oleh TERSANGKA atau pihakketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri denganmenyebut alasanalasan;> Bahwa maksud dari Pasal 80 dan 81 KUHAP tersebut agarPermohonan Praperadilan harus benarbenar diajukan oleh pihakpihak(subyek hukum) yang benarbenar berhak/mempunyai kapasitas sebagaisubyek
Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahananatas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;b. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan pengadilan;C.
Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukanke Pengadilan:> Bahwa Pasal 109 Ayat (2) KUHAP menyatakan : Dalam hal PENYIDIKmenghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwatersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikandihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepadaPenuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;> Bahwa dari uraian kami tersebut di atas baik mengenai
Unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnyasebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsungatau tidak langsung tidak terpenuhi karena :e Tidak adanya keterangan yang mendukung atau tidak ada saksiyang melihat bahwa Terlapor FERDINANDUS MBOY memberikanbarang berupa benang kepada warga Dusun Edo, Desa Kesokoja;e Bahwa barang bukti benang yang diajukan oleh Pelapor tidaktermuat atau tidak terdapat logo partai atau gambar calegFERDINANDUS MBOY, sehingga tidak bisa dijadikan
SRI WINARTI
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI PACITAN
117 — 41
RIDWAN SIREGAR Alias DAVID
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN RESORT SERDANG BEDAGAI
2.KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL RESOR SERDANG BEDAGAI
3.WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR SERDANG BEDAGAI
4.AIPDA JR. SIHOTANG, S.H.
79 — 52
1.AHMAD SYAHRI TAMBUSE
2.PUJIANTO
Termohon:
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan
23 — 4
RASDUKI
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepoisian Daerah Bangka Belitung cq Kepala Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang
202 — 147
JONI SARAGI
Termohon:
Pemerintah RI CQ Kapolda Sumsel Cq Direktur Pidum Polda Sumsel
112 — 30
DEDY AGUSTIN PRATAMA Alias DEDY BIN ASHARI
Termohon:
Kepolisian Resort Baubau Cq. Reskrim Polres Baubau
114 — 63
Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanatas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan;Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bauc.
Han/45/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021tidak didasari atau tidak berdasarkan pertimbangan adanya keadaan yangmenimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;2.
Bahwa dalam pasal 21 ayat 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana, yang menegaskan :"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorangtersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidanaberdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yangmenimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikandiri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangitindak pidana";3.
Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangkaatau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan ataspermintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;c.
Han/45/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021tidak didasari atau tidak berdasarkan pertimbangan adanya keadaan yangHalaman 39 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Baumenimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;2.
HERU ARTTANS
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
69 — 21
Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasaTersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;3.
RivaiPalembang sebagimana dimaksud dalam pasal 263 dan atau 264 KUHPdan atau 266 KUHP.Bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Penahanan No.
wewenang pejabat atau badan lain.
Melanggarpasal 263 dan atau 264 KUHP dan atau 266 KUHP dan atau 216 KUHPdan atau pasal 221 KUHP ayat 1 dan putusan MK Nomor 21/PUUX1I/2014.Hal ini sudah sesuai dengan :a. Pasal 1 butir 14, butir 24, butir 26, butir 27, undangundang no. 8tahun 1981 tentang KUHAP yang berbuny! : Pasal 1 butir 14 : Tersangka adalah seorang yang karenaperbuataannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaanpatut duga sebagai pelaku tindak pidana.
mengulangi tindak pidana yang mana PEMOHONHERRU ARTTANS diduga melakukan tindak pidana memalsukan suratsurat dan atau menggunakan surat palsu dan atau memasukanketerangan palsu ke dalam suatu akta autentik dan atau menghalanghalangi proses penyidikan dan atau menghilangkan barang bukti.Sehingga diduga melanggar pasal 263 dan atau 264 KUHP dan atau266 KUHP dan atau 216 KUHP dan atau pasal 221 KUHP ayat 1.
ELFRIDA GRACE MANULLANG
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, CQ. POLRESTABES MEDAN
6 — 3
MOCH. IQBAL ALI WARSA
Termohon:
Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur
32 — 7
1.IRFAN EFENDI, SH
2.IDA SURIYANI
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resort Bulukumba, Cq. Kasat Reskrim Polres Bulukumba.
2.Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Cq. Kasipidum Kejaksaan Negeri Bulukumba.
86 — 39
SUWARTO
Termohon:
Kepala Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera
56 — 17
RISKA MEGAULENG RIADY, S.Sos
Termohon:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. POLDA SULAWESI SELATAN Cq. POLRESTABES MAKASSAR Cq. POLSEK UJUNG PANDANG
2.PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN Cq. KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
33 — 20
HENDRIYANTO Alias HENDRI TANJUNG
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Loa Janan
8 — 2
M YANIS
Termohon:
1.POLDA RIAU
2.JAKSA PENUNTUT UMUM dalam Perkara Pidana Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU Cq. PEMERINTAH RI
91 — 184