Ditemukan 14238 data
62 — 32
dilarang, sebagaimana tertuang dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No. 1875K/Pdt/1984Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDNtertanggal 24 April 1986: Penggabungan gugatan perbuatan melawanhukum dengan perbuatan ingkar janji/wanprestasi tidak dapatdibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secaratersendiri pula.3) Bahwa untuk membuktikan dasar gugatan Pelawan tidak jelas dan tidaksempurna, sebagaimana dilarang Yurisprudensi Mahkamah Agung R.dalam Putusan Nomor: 565
90 — 44
DemikianHalaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Selpula kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.565 K/Pdt/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan: Kalauobjek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima..Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, maka adalahpatut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkaneksepsi dari para Tergugat;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat
64 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakartaagar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah SK PHK Nomor: 001/SKPHK/ROYYA/III/2014tertanggal 27 Maret 2014, tentang Pemutusan Hubungan Kerja;Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak 27April 2014;Menyatakan anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten SlemanNomor: 565
Terbanding/Tergugat I : CHRISTIANA BILLIK FOES
Terbanding/Tergugat II : HENGKI E. BILIK
Terbanding/Tergugat III : YEFTA BILIK
Terbanding/Tergugat IV : ARIF BILIK
Terbanding/Tergugat V : Asri Billik
Terbanding/Tergugat VI : YOHANA BILIK
Terbanding/Tergugat VII : Ledi Billik
Terbanding/Tergugat VIII : YERRY E. BILLIK
Terbanding/Tergugat IX : Samuel Benu
93 — 43
Foes tidakpernah memiliki tanah di wilayah RW 005 Kelurahan Bakumase 2, danjuga Bakunase 2 merupakan hasil pemekaran dari Desa IndukBakunase, bukan Batuplat, dengan demikian sangat keliru bila MajelisHakim Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa obyek tanahsengketa merupakan bagian dari obyek tanah sesuai Surat Penyerahantanggal 5 Januari 1984;1.7.Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupangtidak tepat/tidak benar karena bertentangan dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 565
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup
114 — 60
Keputusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 565.K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yangberbunyi Gugatan dinyatakan tidak dapat diterimakarena gugatan tidak sempurna.2.
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:565.K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang berbunyi Gugatandinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna.2. Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 167/Tahun 1970Pdt/PTB tanggal 27 Oktober 1970 yang berbunyi: Gugatan yang belumlengkap yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima.Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan materi darieksepsi pihak Termohon sebagai berikut:Ad.A.
Pertanyaannyaapakah Putusan Mahkamah Agung nomor 565.K/SIP/1973 tanggal 21Agustus 1973 dan Putusan PT Bandung nomor 167/tahuni970 Pdt/PTBtanggal 27 Oktober 1970 adalah perkara yang sama dengan perkara Aquo?
90 — 22
bahasa Belanda wederrechttelijke heid tidakdapat disamakan dengan Perbuatan Melanggar Hukum;Bahwa, dengan demikian Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan perdatadengan ranah hukum pidana, sehingga gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), olehkarenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijk verklaard), vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 565
Dengan demikian Penggugat telah mencampuradukkan antaragugatan perdata dengan ranah hukum pidana, sehingga gugatan Penggugat kabur ( obscuurlibel ), oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima ( nietontvankelijk verklaard ), vide Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 junto Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 565 K/ Sip / 1973 tanggal 21 Agustus 1974.Menimbang, bahwa memperhatikan dalildalil eksepsi Tergugat
ASMUNGI
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NGIMBANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
74 — 154
ini ketigapengecualian tersebut tidak terjadi di Desa Ngimbang KecamatanNgimbang, Kabupaten Lamongan sehingga pelaksanaan PemilihanKepala Desa Ngimbang harus sesuai jadwal tahapannya;Bahwa, penting disampaikan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaTergugat mewakili Kepentingan Umum seluruh warga Desa Ngimbang,Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan untuk melaksanakanPemilinan Kepala Desa serentak yang telah diagendakan PemerintahKabupaten Lamongan, sebagaimana Keputusan Bupati LamonganNomor 188/565
Bupati Lamongan Nomo 42 Tahun 2015 tentangPemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, ditetapkan pada tanggal15 September 2016, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016Nomor 38.1;Fotokopi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2017 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomo 42 Tahun 2015tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, ditetapkan padatanggal 04 Oktober 2017, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017Nomor 42;Fotokopi Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/565
90 — 34
Yurisprudensi MahkamahHalaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMBAgung RI Nomor : 565 K/Sip/1973, tertanggal 21 Agusus 1974 dinyatakan Suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna , apabilahak Penggugat atas tanah terperkara tidak jelas.
persidangansebagaimana telahdipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Saumlaki yangmengabukan sebagian Gugatan Para Penggugat seperti terlera padaKontra Memon Banding ini mauoun dalam Putusan Pengadilan NegeriSaumlaki Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Sml, Tanggal 3 Oktober 2016 yangdimohonkan Banding oleh Para Tergugat/Para Pembanding.Bahwa berdasarkan uraian Kontra Memon Banding tersebut diatas makaalasan ParaTergugat/Para Pembanding dalam halaman 6 Memor Bandingmengkonstatir Putusan Mahkamah Agung RI No. 565
160 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketenagakerjaan maupunPermenaker Nomor PER/16/MEN/XI/2011, Pasal 17 ayat 1 (satu), 2(dua) dan 3 (tiga) tentang tata cara pembuatan dan pendaftaran PKBdan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUUVII/2009;Bahwa SPPL kemudian mengirimkan surat Nomor 01/SPPL/FSPEKKASBI/VIII/KRW/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 perihal klarifikasitentang PKB dan permohonan agar Disnaker Karawangmempasilitasi pembuatan PKB PT Plasindo Lestari pihak DisnakerKarawang merespon baik dengan melayangkan surat undanganNomor 565
Peninjauan Kembali/ParaPemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi kemudian mengirimkansurat Nomor 01/SPPL/FSPEKKASBI/VIII/KRW/2013 tertanggal 19Agustus 2013 perihal klarifikasi tentang PKB dan sekaliguspermohonan agar Dinas Tenaga Kerja Karawang menmfasilitasipembuatan PKB di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi;Bahwa berdasarkan permintaan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi pihak DisnakerKarawang melayangkan surat undangan Nomor 565
Terbanding/Tergugat I : KAMARUDIN
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK PERMATA Tbk. Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN AGRARIA
42 — 26
Yang manaHalaman 10 dari 54 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT SMRdipertegas dengan Yurisprudensi MARI No. 565 K/SIP/1973, tanggal 21Agustus 1974, yang mana pada pokoknya menyatakan jika gugatantidak jelas maka gugatan tidak dapat diterimaBahwa dengan demikian jelas karena fundamentum petendi dalamgugatan Penggugat tidak jelas, sehingga sangat beralasan apabilagugatan Penggugat dinyatakan kabur.C.
Yang manadipertegas dengan Yurisprudensi MARI No. 565 K/SIP/1973,tanggal 21 Agustus 1974, yang mana pada pokoknyamenyatakan jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapatditerimao Bahwa dengan demikian jelas karena fundamentum petendidalam gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga sangatberalasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan kabur.3.
206 — 51
Merek selain daripadaterdapat perbedaan mendasar dalam gugatan a quo juga sebagaimanatelah dijelaskan di atas dimana gugatan a quo masih belum dapatdiperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dikarenakan gugatan a quo masih tergantung (AANHAGIG) dalampemeriksaaan Gugatan No. 59/2018 dan dengan demikian, gugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI No.565
Pst.cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dikarenakangugatan a quo masih tergantung (AANHAGIG) dalam pemeriksaaanGugatan No. 59/2018 dan dengan demikian, gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No.565 K/Sip/1973, yang pada pokoknya berbunyi Gugatanharus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidaksempurna ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat III dan IVyang diuraikan dalam dupilknya
1931 — 634 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUNARSO, 565. TUKIRIN, 566. SURYADI, 567. DJULIADI, 568. PUJIONO, 569. KATAMI HARIYANTO, 570. AGUS KUNCARA, 571. GUSTANTO, 572. MUHAMAD LUTFI, 573. TRIJONO, 574. DEDI SUNARDI, 575. MARSUDI, 576. DASUKI, 577. MARWANTO, 578. NGAPIYONO, 579. BONAR TUA BATUBARA, 580. JULIANTO, 581. DARSONO, 582. SUWANTO, 583. ZAKARIA, 584. ABDILAH NURHIDAYAT, 585. ENGKOS KOSYASIH, 586. AGUS SUPRIYANTO, 587. BUNIYA, 588. SURANTO, 589. NUR ARIFIN, 590. SUPARDI, 591. ABDUL ROZAK, 592. SAJIMIN, 593.
SUNARSO;565. TUKIRIN;566. SURYADI;567. DJULIADI;568. PUJIONO;569. KATAMI HARIYANTO;570. AGUS KUNCARA;571. GUSTANTO;572. MUHAMAD LUTFI;573. TRIJONO;574. DEDI SUNARDI;575. MARSUDI;576. DASUKI;577. MARWANTO;578. NGAPIYONO;579. BONAR TUA BATUBARA;580. JULIANTO;581. DARSONO;582. SUWANTO;583. ZAKARIA;584. ABDILAH NURHIDAYAT;585. ENGKOS KOSYASIH;Halaman 16 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.SusPHI/2016586. AGUS SUPRIYANTO;587. BUNIYA;588. SURANTO;589. NUR ARIFIN;590. SUPARDI;591. ABDUL ROZAK;592.
SUNARSO, 565. TUKIRIN, 566. SURYADI, 567.DJULIADI, 568. PUJIONO, 569. KATAMI HARIYANTO, 570. AGUSKUNCARA, 571. GUSTANTO, 572. MUHAMAD LUTFI, 573. TRIJONO,574. DEDI SUNARDI, 575. MARSUDI, 576. DASUKI, 577. MARWANTO,578. NGAPIYONO, 579. BONAR TUA BATUBARA, 580. JULIANTO, 581.DARSONO, 582. SUWANTO, 583. ZAKARIA, 584. ABDILAHNURHIDAYAT, 585. ENGKOS KOSYASIH, 586. AGUS SUPRIYANTO,587. BUNIYA, 588. SURANTO, 589. NUR ARIFIN, 590. SUPARDI, 591.ABDUL ROZAK, 592. SAJIMIN, 593.
69 — 19
diuraikan dengan jelasdalam gugatannya , bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatantersebut oleh pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikanputusan yang amarnya Gugatan Tidak dapat diterima.Bahwa isi Gugatan dari Penggugat tidak jelas, kabur dan dasar gugatannyatidak sempurna karena penggugat hanya berandai andai tanpa didasarkanpada fakta fakta formil, hal yang demikian ini sudah sepantasnyalahgugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan hal ini sejalandengan Yurisprodensi MARI No: 565
20 — 6
Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku;Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya (ex a qou et bono);Halaman 3 dari 27 halaman putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.PstPermohonan Pembebasan Biaya PerkaraBahwa, Penggugat selain mengajukan gugatannya telah melampirkansurat permohonan perkara prodeo tertanggal 22 Juni 2021 dan SuratKeterangan Tidak Mampu Nomor 145/565/SNV/2021 yang dikeluarkan olehKelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;Bahwa
82 — 12
.:.565+10beberapa tetangga Terdakwa keluar rumah tetapi tidak ada respon apapun dan kembaiilagi masuk kerumahnya; Bahwa tidak lama kemudian saat Saksi dan temanteman Saksi sedang mengumpulkanhandphone yang berserakan dan mencoba memperbaikinya, Terdakwa keluar daridalam rumahnya sambil membawa sebilah samurai panjang lebih kurang 1 (satu) meterlalu Terdakwa menghunuskan samurai yang dibawanya dan menebaskannya kearahbadan Saksi dan temanteman Saksi, melihat hal tersebut Saksi dan temantemanSaksi
74 — 29
dikemukakantersebut diatas dimana ternyata dalam perkara ini terdapat ketidakjelasan perihal ALASHAK KEPEMILIKAN dari Penggugat terhadap Tanah Obyek Sengketa yangberkedudukan HANYA sebagai PELAKSANA WASIAT sedang yang memiliki ALASHAK atas Tanah Yang Dihibahwasiatkan dalam Akta Wasiat adalah orang lain yakniPHIELIP DANIEL GASPERSZ dan FREDERIKA NINGSIH dan BUKAN Penggugat,sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Tidak Sempurna , makaYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565
105 — 37
Abran Mannarai Mappe(Abram Mannarai Mappe) terbit berdasarkan Pemberian Hak sesuai SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 12 Juli 2011,Nomor : 565/HM/BPN.73.71/2011 (Penunjuk: Bekas Eigendom VerpondingNomor : 1154 (Sebagian), Surat Izin/oukti Pemegang Hak sewa/pakai atasTanah Pengelolaan/Pembangunan Pemerintah Kota Makassar Nomor :08/BN/KPP/2001 tanggal 07 Juni 2001, Surat Keputusan Walikota MakassarNomor : 869/Kep/593.82/2002 tanggal 09 Oktober 2002, dan Berita AcaraSerah
39 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
buruh dengan cara mengintimidasimemaksa untuk membuat surat pengunduran diri, sehingga pengundurundiri tersebut tidak mengikat dengan perkataan lain tidak sah secara hukumdikarenakan dibuat di bawah tekanan dan bertentangan dsengan peraturanperundangundangan;Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian telah dipanggil secara layakoleh pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu dalam rangka mediasinamun tidak ada titik temu;Bahwa kemudian Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu mengeluarkananjuran Nomor 565
78 — 31
1975 ini maka sudah sepetutnyaseluruh dalil gugatan Penggugat dinyatakan kabur (Obscuurlibel) untukselanjutnya dinyatakan bahwa gugatan Penggugat haurs di tolak atausetidaktidaknya gugatan tidak dapat diterima ( Niet ontvan klijkverklaaed )dan oleh karenanya banyak faktafakta hukum dalam gugatan menjadikabur (Obcure libel) sehingga gugatan harus di tolak atau setidaktidaknyatidak dapat di terima (Niet ontvan klijk verklaard), dan pasal 8 Rv (baca :Putusan Makamah Agung,tanggal 21 Agustus 1974 No. 565
114 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut di atas;Pada tingkat mediasi juga sudah dilakukan pemeriksaan/ ditelaah olehpegawai mediator tentang hal tersebut , karena tidak terbukti secara hukumkesalahan Penggugat/Pemohon Kasasi berdasarkan perundangundanganyang dapat diputusnya hubungan kerja tersebut, maka tidak beralasan JudexFacti menghilangkan/menolak hak Penggugat/Pemohon Kasasi yang telahdiatur oleh undangundang;Berikut Kutipan Pendapat & Pertimbangan Hukum Pegawai Mediator yangdituangkan pada Surat Anjuran Nomor: Naker/C.4/565