kombinasi hitam merk Tokyo 231 (satu) lembar baju kaos warna putih kombinasi hitam merk insight1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk Hurley1 (satu) lembar baju kaos warna biru putih tertulis levis 681 (satu) lembar baju kaos warna ijo kombinasi putih merk qonverse1 (satu) lembar baju kaos warna kuning merk outsider tertulis cycle1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk vintro1 (satu) lembar baju kaos warna merah tua garus abu abu merk city1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar manusia

Boe34.35.36.oi.38.39.40.41.42.43.1 (satu) lembar baju kaos warna putih kombinasi hitam merk insight1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk Hurley1 (satu) lembar baju kaos warna biru putih tertulis levis 681 (satu) lembar baju kaos warna ijo kombinasi putih merk qonverse1 (satu) lembar baju kaos warna kuning merk outsider tertulis cycle1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk vintro1 (satu) lembar baju kaos warna merah tua garus abu abu merk city1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar manusia

merk up grow1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah kombinasi merah1 (satu) lembar baju kaos warna ungu tertulis warna kuning merk kick denim1 (satu) lembar baju kaos warna ungu tertulis putih merk black kids1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar mobil merk public1 (satu) lembar baju kaos warna abu abu tertulis hitam merk trumpis1 (satu) lembar baju kaos warna abu abu kombinasi ijo merk cuess tertulis 961 (satu) lembar baju kaos warna kuning kombanisi hitam gambar manusia merkfin3st

warna putih kombinasi hitam merk insight1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk Hurley1 (satu) lembar baju kaos warna biru putih tertulis levis 681 (satu) lembar baju kaos warna ijo kombinasi putih merk qonverse1 (satu) lembar baju kaos warna kuning merk outsider tertulis cycle1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk vintroHalaman 22 dari 24 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK 1 (satu) lembar baju kaos warna merah tua garus abu abu merk city 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar manusia

Hal inididukung bahwa Pemohon telah menempuh laporan kepada Komisi NasionalHak Asasi Manusia yang termuat dalam Surat Nomor : 048/TUA/III/2017, halrekomendasi sehubungan dengan pengaduan H. Supran, S.Pd., M.Si. selakuterdakwa dalam perkara pidana No. 16/Pid.SusTPK/2015/PN.Mnk jo.

PutusanNomor 1/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP tertanggal 20 Maret 2017 dari KomisiNasional hak Asasi Manusia republik Indonesia (Vide Surat P4) ;4.41 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD RI1945 menegaskan mengenai Asas Equality Before The law yaitu suatu asaspersamaan di dalam hukum yang menghendaki adanya keadilan bagi setiaporang, sebagai norma yang melindungi hak asasi warga negara.Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum danpemerintahan

Oleh karena itu pertimbangan Majelis telah benar denganmenyimpulkan bahwa informasi yang dimohon dalam perkara a quo bersifatketat dan terbatas, yaitu informasi tersebut menjadi terbuka hanya dan khususbagi Pemohon Informasi selaku Pelapor dalam informasi tersebut;;Bahwa Termohon Keberatan dahulu pemohon Informasi, meminta kepadaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mencermati danmempertimbangkan Surat Komisi Nasional Hak Asasi manusia Nomor :048/TUA/III/2017, hal rekomendasi sehubungan

,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UndangUndang Nomor 39 Tahun1999 tentang hak Asasi manusia Setiap proses peradilan yang menjaminpemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperolehputusan yang adil dan benar.

Ini berarti bahwa Terlapor dalam Objekpermohonan (yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu PemohonInformasi) sebagai Hakim telah melakukan proses pengadilan secara tidakadil, mengkriminalisasi Pemohon dan pemidanaan perampasan kemerdekaanatau perampasan kebebasan fisik Pemohon secara sewenangwenang yangmelanggar asasasas Hak Asasi manusia.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut di atas harus dinyatakansebagai anakanak sah dari para Pemohon;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabatmanusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nuraniHim. 10 dari 14 him. Pntp.

No. 24/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn.untuk hidup berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangatpersaudaraan.(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakuan yang sama di depan hukum.(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dankebebasan manusia, tanpa diskriminasi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhakuntuk

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam,anak tersebut di atas harus dinyatakan sebagai anakanak sah dari paraPemohon;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabatmanusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nuraniuntuk hidup berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangatpersaudaraan.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastianhukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.(2) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dankebebasan manusia, tanpa diskriminasi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhakuntuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtanya sendiri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam

Nomor 2687 K/Pdt/2015oleh Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia selaku Kantor Pendaftaran Fidusia, olehkarenanya secara juridis 1 (Satu) unit mobil tersebut masih merupakan milikPenggugat;Bahwa pada mulanya tergugat membayar cicilan sebagaimana mestinyayaitu hingga bulan Juni 2013 dengan tertib dan teratur, akan tetapi sejakbulan Juli 2013 Tergugat tidak lagi membayar angsuran kredit mobiltersebut:Bahwa tibatiba sekitar bulan Juli 2013 Tergugat

Sebab 1 (satu) unit mobil tersebuttelah bertitel sertifikat fidusia sebagaimana tersebut dalam Salinan BukuDaftar Fidusia Nomor W2.059677.AH.05.01 tahun 2013, tertanggal 31 Mei2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Sumatera UtaraKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selakuKantor Pendaftaran Fidusia.

Perjanjian Pembiayaan Nomor 01361213 tanggal 29 April 2013 untuk jangka waktu pembayaran 59 (limapuluh sembilan) bulan dengan cicilan sebesar Rp3.919.000,00 (tigajuta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) setiap bulannya; Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut telah bertitel sertifikatfidusia sebagaimana tersebut dalam Salinan Buku Daftar FidusiaNomor W2.059677.AH.05.01 Tahun 2013, tertanggal 31 Mei 2013yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Sumatera UtaraKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut di atas harus dinyatakansebagai anakanak sah dari para Pemohon;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabatmanusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nuraniuntuk hidup berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangatpersaudaraan.(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan

hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakuan yang sama di depan hukum.(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dankebebasan manusia, tanpa diskriminasi;Him. 10 dari 13 him.

No.189 /Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:a.

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dankebebasan manusia, tanpa diskriminasi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhakuntuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtanya sendiri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pulapertimbangannya kepada hujjah syariyah dalam kitab Al Figh Al Islami waAdillatuhu Juz Vil halaman 690 yang telah diambil alih sebagai

No.183/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabatmanusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nuraniuntuk hidup berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangatpersaudaraan.(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakuan yang sama di

depan hukum.(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dankebebasan manusia, tanpa diskriminasi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhakuntuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtanya sendiri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pulapertimbangannya kepada hujjah syariyah dalam kitab Al Figh Al Islami waAdillatuhu Juz Vil halaman 690 yang telah

permohonan tanggal 4Februari 2019 . yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriTakalar register Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Tka tanggal 4 Februari 2019, telahmengajukan permohonan praperadilan dengan alasanalasan sebagai berikut: Dasar hukum permohonan praperadilanTindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, terdakwa, penangkapan,penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan dengan melanggarperaturan perundangundangan pada dasarnya merupakan suatu tindakanperampasan hak azasi manusia

, menurut Andi Hamzah (1986 :10),praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Azasi Manusia,yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak di semangatiHalaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Tkadan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi InternationalCustomary Law.

Hal ini bertujuan agar hukumditegakkan dan perlindungan hak azasi manusia sebagai tersangka/terdakwadalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut di atas harus dinyatakansebagai anakanak sah dari para Pemohon;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusiayang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untukHim. 9 dari 13 him. Pntp.

No. 0086/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.hidup berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangatpersaudaraan.(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakuan yang sama di depan hukum.(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dankebebasan manusia, tanpa diskriminasi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhakuntuk

taji tersebut dengan cara membelisatu buah taji seharga Rp 75.000,> Bahwa taji tersebut akan terdakwa jual seharga Rp 150.000, ( seratuslima puluh ribu rupiah ) dan apabila disewakann sewanya seharga Rp50.000,> Bahwa kedua taji tersebut digunakan oleh para pemain sabung ayamuntuk dipasangkan pada ayam aduannya dan pada saat bertarung agardapat mengetahui ayam siapa yang berhasil memenangkanpertaruannya ;> Bahwa kedua taji tersebut juga bisa digunakan sebagai senjata Tajamatau alat penusuk bagi manusia

75.000, ( tujuh puluh lima ribu rupiah )> Bahwa taji tersebut akan terdakwa jual seharga Rp 150.000, ( seratuslima puluh ribu rupiah ) dan apabila disewakan sewanya seharga Rp50.000, ( lima puluh ribu rupiah ) ;> Bahwa kedua taji tersebut digunakan oleh para pemain sabung ayamuntuk dipasangkan pada ayam aduannya dan pada saat bertarung agardapat mengetahui ayam siapa yang berhasil memenangkanpertaruannya ;> Bahwa kedua taji tersebut juga bisa digunakan sebagai senjata Tajamatau alat penusuk bagi manusia

Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHPadalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orangatau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.

Unsur Barang Siapa.Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada pelaku tindakpidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajibanserta cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum ;Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap kan seorangyang bernama ALFIANNOR Bin (Alm) DIDING, dengan identitas lengkap sebagaimanatersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatanMajelis

Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta dapatmembedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untukdilakukan menurut hukum dan undangundang dan berdasarkan keterangan saksisaksi yangtidak dibantah oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah pelakutindak pidana dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapatunsur pertama ini telah terpenuhi.Ad. 2.

Dalam suatu tempat kediaman. 10Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dalam suatu tempat kediaman iniberdasarkan pasal 98 KUHP adalah setiap tempat yang digunakan oleh manusia sebagaitempat tinggal siang dan malam ;Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas jika dihubungkan dengan faktafaktahukum di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini dari keterangan para saksi maupunpengakuan terdakwa sendiri, pada pokoknya bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian(satu) unit sepeda motor Yamaha

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN LgsMenimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dakwaankedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undangundang No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika sebagai berikut :Unsur ke1 : Setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnyamenunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salahsatu dari subjek hukum adalah manusia;Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundangundangan dibuatoleh dan untuk mengatur

hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuanketentuanyang tercantum dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan UndangUndang Tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam pasal 127ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yangdianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidanadalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengansegala identitasnya

Lottung Nagori Palianaopatan Kecamatan Dolok Panribuan KabupatenSimalungun, kemudian saksi korban duduk satu meja dengan TerdakwaParningotan Gultom, saksi Herbin Simamora, saksi Manson Sinaga, dan saksiRobinton Nainggolan sambil memesan teh manis, lalu terjadi percakapanantara Terdakwa dengan saksi korban, yang mana Terdakwa memintatambahan tuak, akan tetapi saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwasaksi korban tidak punya uang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksikorban gak bagus kau jadi manusia

Putusan Nomor 1941/Pid/2020/PT MDNsaksi korban tidak punya uang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksikorban gak bagus kau jadi manusia, lalu saksi korban merasa tersinggung danmenumbuk pip!

saksi LUKAS NEO alias PONG ENJEL,setelah menarik rambut dan baju terdakwa kemudian langsung meninjumuka saksi LUKAS NEO sebanyak 1 (Satu) kali dan mengena padamata sebelah kiri saksi LUKAS NEO alias PONG ENJEL, Bahwa saksi LUKAS NEO hanya berkata kepada terdakwa "daiSi pasusi to o lamateki, latuo batu dika iya (jangan berbuat seperti ini,kita akan mati semua, tidak ada yang hidup seperti batu) dan terdakwamenjawab "moi pong matua sae, alla ka torro to lino tek ku peduli (biarTuhan datang, apalagi manusia

memisahkan, dan terdakwa tetap memegang baju dan menarikrambut saksi LUKAS NEO alias PONG ENJEL, dari arah samping kananterdakwa langsung meninju sebanyak 1 (satu) kali dan mengena padamata sebelah kiri saski LUKAS NEO alias PONG ENJEL, lalu ia berkatakepada terdakwa "dai si pasusi to o lamateki, latuo batu dika iya (janganberbuat seperti ini, kita akan mati semua, tidak ada yang hidup sepertibatu) dan terdakwa menjawab "moi pong matua sae, alla ka torro to linotek ku peduli (biar Tuhan datang, apalagi manusia

Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Makmenarik rambut dan baju terdakwa kemudian langsung meninju muka saksiLUKAS NEO sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada mata sebelah kiri saksiLUKAS NEO alias PONG ENJEL;Menimbang bahwa saksi LUKAS NEO hanya berkata kepada terdakwa"dai si pasusi to o lamateki, latuo batu dika iya (jangan berbuat seperti ini, kitaakan mati semua, tidak ada yang hidup seperti batu) dan terdakwa menjawab"moi pong matua sae, alla ka torro to lino tek ku peduli (biar Tuhan datang,apalagi manusia

Unsur Barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapaditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatuperbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum(rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), makadengan adanya terdakwa ASMUNI Als MUNI Bin ANANG RUSLIN in casudengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinyasendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur initelah

maka terdakwaharuslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harusdijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukandimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagaisuatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan),korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidakmengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaanmaka terdakwa bisa menjadi manusia

yang baik serta dapat diterimamasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlah mulia denganpenuh kehatihatian ;Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwaditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masapenangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa masingmasing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam

SAPUTRA, SH keduanya advokatpada Kantor LEMBAGA BANTUAN WHUKUM DANPENDIDIKAN GUNTUR GARUT, Akta perubahan No. 2Tanggal 24 Pebruari 2014, SK Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia : AHU1155.AH.01.04.Tahun 2014 tanggal 03 Maret 2014, Akreditasi SK MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.HH02.HN.03.3 Tahun 2013 Tanggal 31 Maret 2013,Alamat : Jl.

dua) orang saksi;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanapakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan berdasarkanbuktibukti tersebut;Menimbang, bahwa dari bukti P1 sampai dengan P8 dihubungkandengan keterangan saksisaksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaiberikut:Pemohon bernama SUNDARI, tempat lahir Indramayu 10 Nopember1982 anak dari pasangan orang tua bapak Tilar dan ibu Suhaetin;Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknyadikabulkan dan Penetapan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohondibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amarpenetapan dibawah ini;Memperhatikan ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan administrasi pengurusantunjangan janda Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat KeputusanNomor : Skep62/03/31/AXVII/X/1989 tentang Pemberian Tunjangan VeteranRepublik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985,tanggal 27 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Personil,Tenaga Manusia dan Veteran.8.

Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep62/03/31/AXVII/X/1989tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tanggal 27 Oktober 1989 yangdikeluarkan oleh Direktur Jendral Personil, Tenaga Manusia dan Veteran,bermaterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya(bukti P.3);d.

keyakinan Hakim , dimana makna dari pasal ini adalahdalam rangka menemukan kebenaran Materiel dalam penyelesaiansuatu sengketa Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti P3 = T5 ( SuratKeputusan Obyek Sengketa a quo ), dimana diterbitkan pada tanggal 01Desember 2012, sementara itu sejak tanggal 29 Juni 2012 sebagaimanatersebut dalam Berita Acara Nomor : 033/K/P/JPISB/2012 dan Nomor :909/E/T/2012 ( vide bukti P 8 ), secara tegas disebutkan bahwaPengelolaan ASET dan SUMBER DAYA MANUSIA

diserahkan kepada MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan kepadasurat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor : 2646/E.E2.2/KL/2013 perihal Status Universitas Sulawesi Barat Dalam MasaTransisi ( vide bukti P 13 ) yang ditujukan kepada Rektor UniversitasSulawesi Barat, maka dengan mencermati poin (a) dalam surat tersebut,cukup memberikan penjelasan bahwa sejak tanggal 29 Juni 2012tersebut, segala aktivitas yang menyangkut ASET dan SUMBERDAYA MANUSIA