Ditemukan 11440 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tamsir tasir takdir ta'zir taswir
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Register : 07-01-2016 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 22-01-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/TUN/PILKADA/2016
Tanggal 20 Januari 2016 — KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN VS JR. SARAGIH;
148 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terminologi tidak memenuhi syaratpencalonan di dalam tahap pendaftaran dan pencalonan, denganterminologi pembatalan dalam bagian sanksi dan larangan sehinggajelas pembatalan Pasangan calon dapat dilakukan apabila Pasangancalon melakukan perbuatanperbuatan yang dilarang di dalam prosesPilkada Simalungun Tahun 2015, bukan terkait dengan perbuatanperbuatan masa lalu yang tidak ada kaitannya dengan PilkadaSimalungun tahun 2015;Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, quod non, Tergugattelah menggunakan tafsir
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 403/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA
41 — 384 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telahdiubah terakhir dengan KEP234/PJ/2003), tidak ada perintah untukdiatur lebih lanjut dengan peraturan dibawahnya yaitu Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak apalagi Surat Jenderal Pajak, perlu PemohonBanding tambahkan bahwa menurut Pemohon Banding, surat DirekturJenderal Pajak merupakan jawaban/penjelasan Direktur Jenderal Pajakatas pertanyaan yang diajukan oleh Wajib Pajak tertentu terhadap suatupermasalahan yang belum diatur dengan jelas dalam ketentuanPeraturan Perpajakan sehingga menimbulkan multi tafsir
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 18-10-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg
Tanggal 6 Nopember 2018 — Pemohon:
Stefanus Maria Sudjianto S
Termohon:
GOENAWAN RAHARDJO
346 — 197
  • sah, menguji sengketa Pemilu,Menguji sengketa antar Negara ;Hal 22 dari 33 Putusan No.23/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga SmgBahwa berkaitan dengan kewenangan sesuai Pasal 10 ayat (1) UU No. 8/2011 tentang Perubahan UU No. 24 / 2003 tentang Mahkamah Konstitusiyaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final terhadap permohonan untuk pengujian UU terhadap UUD1945, baik bersifat pengujian formil maupun bersifat pengujian materiil ;Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat tafsir
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 07-11-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 596/B/PK/PJK/2014
Tanggal 7 Nopember 2014 — CV. ADICIPTA SEJAHTERA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
191 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perihnal PPN atas Bonus telah diatur dalam SuratPenegasan Dirjen Pajak Nomor : S1112/PJ.322/2005tanggal 30 Desember 2005 tentang PertanyaanPengenaan PPN atas Insentif/Bonus.Walaupun Surat Dirjen Pajak tidak termasuk dalam hierarkiperundangundangan yang berlaku, tapi surat Dirjen Pajaktersebut menjelaskan dan memberikan penegasan tentangarti/penafsiran sesuatu peraturan perundangundanganyang belum jelas, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.. Transaksi antara Supplier dan CV.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 02-12-2011 — Putus : 11-05-2011 — Upload : 02-12-2011
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 86/Pid.B/2011/PN.Ung
Tanggal 11 Mei 2011 — SETYANINGRUM SRI HAPSARI, SS. Binti (Alm) JOKO SUPARNO
104 — 172
  • SITOMPUL, ST.MM. lalu) menelepon Terdakwa untukmenutupi hal tersebut dengan cara Terdakwa disuruh mengakukalau lelaki yang tidur di rumah itu) adalah pacar Terdakwayang datang pada kemarin sorenya; Dari kejadian itulahTerdakwa mendapat balas jasa dari saksi RUTHUA PURNAVASITOMPUL, ST.MM. dengan diberi kartu kredit itu ;Bahwa dari keadaan tersebut pemberian kartu kredit oleh saksiRUTHUA PURNAMA SITOMPUL, ST.MM. kepada Terdakwa berikut ijin41untuk mempergunakannya tersebut memang telah menimbulkanmulti tafsir
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Agama
Register : 28-11-2012 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 13-05-2014
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1627/Pdt.G/2012/PA.JB
Tanggal 12 Desember 2013 — PENGGUGAT TERGUGAT
63 — 3
  • (Tafsir Al Quran Al Adzim 6/408). Dengandemikian, wanita tidak boleh keluar rumah melainkan untuk urusan yang penting1210atau termasuk kebutuhan seperti memasak dan lainlain.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 05-04-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 16-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — BADAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA (BPP PAI) VS MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI;
404 — 1308 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artinya Pasal 2 ayat (1) UUAdvokat yang sesuai dengan tafsir putusan MK telah melegitimasi ataumemberi dasar hukum bagi penyelenggaraan pendidikan profesi advokatadalah bekerja sama dengan perguruan tinggi.Anggapan Para Pemohon bahwa hanya organisasi advokat sendiri yangberhak mengembangkan hukum praktis melalui pendidikan profesiadvokat, adalah tidak tepat.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-05-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 72/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
1.C.V. DWIJAYA MANUNGGAL PRATAMA” diwakili oleh Drs. SUMANDI WIDJAJA, SH., MH
2.Drs. SUMANDI WIDJAJA, SH.,MH
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG KOTA MEDAN
250 — 106
  • Bahwa lebih spesifik lagi, dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat a quo adalah merupakan terjadinya perbedaan tafsir danrealisasi dari Suatu perjanjian antara para pihak yang secarakeperdataan terdapat adanya salah satu pihak yang ingkar janji/wanprestasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut;Halaman 16 Putusan Perkara Nomor : 72/G/2020/PTUNMDNDalam keadaan yang demikian seharusnya Penggugat mengajukangugatan terhadap PD.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 23-05-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 23 Mei 2012 — PT. HUTAMA KARYA (Persero) WILAYAH I vs PT. BERSAUDARA SIMALUNGUN ENERGI
425 — 327 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 146 K/Pdt.Sus/201215.undang (tafsir obyektif/transempiris) tersebut, bahva alasanalasansebagaimana dimaksud pada Pasal 70 UU Arbitrase tersebut tidaklahbersifat limitatiftetapi bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas."
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 20-08-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 139/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 2 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
82 — 47
  • Eksepsi lain yang tidakdiajukan secara sekaligus bersama jawabanpertama dianggap gugur sebagaimana tafsir Pasal136 HIR dan 114 Rv.2. Bahwa berdasarkan tafsir Pasal 136 HIR dan 114 Rv,maka jelas eksepsi Pembanding dalam memori bandingyang baru lagi yang bertentangan atau berbeda denganeksepsi terdahulu sepatutnya dikesampingkan dan ditolakoleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa danmengadili perkara ini.3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 04-04-2017 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 188/Pdt.G/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 26 Maret 2018 — Penggugat:
JULIANA
Tergugat:
1.JENNY
2.THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH
121 — 41
  • nnn nnn nnn nnn nanan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONPENSI ; w Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalamKonpensi tidak dapat diterima; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarongkos perkara sebesar Rp. 1.216.000, (Satu juta dua ratus enam belas riburupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, olehkami : Tafsir
    Tafsir S. Meliala, S.H.,M.Hum.Hal 67 dari 69 Hal Putusan Perkara Perdata No 188/Pdt.G/2017/PN.Jkt.PstttdAbdul Kohar, S.H.,M.H.Panitera PenggantittdSubardi,S.H.Hal 68 dari 69 Hal Putusan Perkara Perdata No 188/Pdt.G/2017/PN.Jkt.PstPerincian Biaya :1. PNBP :Rp. 30.000,2. Proses Perkara :Rp. 75.000,3. Panggilan : Rp.1.100.000,4. PNBP Biaya Panggilan : Rp. 4. Materai : Rp. 6.000,5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-12-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2013
Tanggal 11 Desember 2014 — Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si., DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
79 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan adanya pedoman/landasan yuridis berupaUndangUndang serta adanya persyaratan asas kejelasan rumusan,seharusnya Termohon didalam pembuatan dan penyusunan Peraturan aquo khususnya Pasal 17 dan Pasal 59 A a quo tidak menimbulkanadanya perbedaan interprestasi dan multi tafsir dikalangan para PejabatPemerintah Daerah, kalangan pengurus/anggota partai politik dan calonAnggota DPR /DPRD serta masyarakat luas.Halaman 26 dari 69 halaman.
    Dan begitu jugalarangan untuk memasang alat peraga kampaye pada pepohonan tidakjelas alasannya dan rancu dan multi tafsir............... dst.b.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Provisi 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
202 — 148
  • pemohonsebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancolsecara selektif dibawah kepemimpinan Agung Laksono merupakan pendapatdari 2 (dua) orang anggota Majelis Mahkamah Partai tersebut, bukan merupakankesatuan pendapat dari 4 (empat) Anggota Majelis Mahkamah Partai yangtentunya berbeda dengan pendapat 2 (dua) orang anggota Majelis MahkamahPartai atas nama Muladi dan HAS Natabaya;Bahwa pentingnya Mahkamah Partai memberikan klarifikasi atas isi amarputusannya agar tidak menimbulkan multi tafsir
    untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancolsecara selektif dibawah kepemimpinan Agung Laksono merupakan pendapat dari 2(dua) orang anggota Majelis Mahkamah Partai tersebut, bukan merupakan kesatuanpendapat dari 4 (empat) Anggota Majelis Mahkamah Partai yang tentunya berbedadengan pendapat 2 (dua) orang anggota Majelis Mahkamah Partai atas nama Muladidan HAS Natabaya; Bahwa pentingnya Mahkamah Partai memberikan klarifikasi atas isi amarputusannya agar tidak menimbulkan multi tafsir
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 24-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.B/2019/PN Yyk
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
DANDENI HERDIANA, SH., MH
Terdakwa:
1.SUWARSI Binti WUGU HARJO SUTIRTO
2.EKO WIJANARKO
3.DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI, E
5.NUGROHO BUDIYANTO Bin SRI KIRMADI
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS Binti Alm. SARWONO TRI WIHARJO
9.PRIHANANTO, SH. Bin IRFANI SURYO SUPATMO
455 — 1713
  • Yyk kediaman almarhum BasidAdnan (Putera ke 4 KRH.Mohammad Adnan)apapun terkait dakwaan JPUsehingga tidak ada yang perluditanggapi terkait bukti ini. 20 BL.20 Fotocopi dari Jaksa Penuntut UmumFotoKanjeng Kyai Tafsir memandang bukti ini tidakAnom V diambil pada membuktikan kebenarantanggal 3 April 2019 di apapun terkait dakwaan JPUkediaman almarhum Basid sehingga tidak ada yang perluAdnan (Putera ke 4 KRH. ditanggapi terkait bukti ini.Mohammad Adnan)21 BL.21 Fotocopi dari FotoKRH.
    Penghulu Raad Agama yangPertama adalah Kanjeng Tafsir Anom yang merupakan Ayah dari M.ADNAN. Beliau juga Penghulu untuk Landraad atau Pengadilan Negeri.Jabatan Penghulu Landraad digantikan putra Tafsir Anom yang ke5,sedangkan jabatan Hoofd Raad Agama digantikan oleh M. ADNAN yangmerupakan putra nomor 4.
    JabatanPenghulu Landraad digantikan putra Tafsir Anom yang ke5,sedangkan jabatan Hoofd Raad Agama digantikan oleh M.Halaman 130 dari 226 halaman Perkara no.19/Pid.B/2019/PN. YykADNAN yang merupakan putra nomor 4. Salah satu yangmenjadi masalah dalam staatsblaad pasal 116 dan 650 tahun1937 adalah wewenang yang dulunya ada pada Raad Agamakemudian diambil alih oleh Landraad.Ayah dari KHR.
    Muhammad Adnan,Nuryati (isteri almarhum Basid Adnan) yang sudah berumur74 tahun (bukti lampiran 19), Sehingga bisa melihat fotoKanjeng Kyai Tafsir Anom V (bukti lampiran 20) dan foto KHR.Muhammad Adnan (bukti lampiran 21). Pernyataan Ahli: Bahwa nasab adalah genealogi atauketurunan yang menjelaskan siapa anaknya siapa dansepengetahuan ahli tidak ada ahli nasab yang ada abhilisejarah. Penyataan ini mencerminkan kesombongan yangharus dihindari oleh akademisi.
    Yykyang mirip kemudian disuruh untuk melihat putusan kasus di desatersebut atau disebut dengan yurisprudensi;Bahwa konsep eksoterik orang yang tidak tahu sama sekali tidak dapatdipidana;Bahwa dengan lahirnya KUHAP sebagai karya agung maka konseppembutian dalam perdata tidak dapat diabsorbsi dalam perkara pidanakarena dalam pembuktian hukum perdata menganut positief wettelijktheorie dan hukum pidana menganut negatief wettelijk theorie;Bahwa tafsir alat bukti surat dalam pasal 184 KUHAP mengacu pada
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum
Register : 12-02-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN SIBOLGA Nomor 60/Pid.B/2020/PN Sbg
Tanggal 8 April 2020 — Penuntut Umum:
DONNY M DOLOKSARIBU, SH
Terdakwa:
KADIR SIMANUNGKALIT alias OPUNG JELITA
22 — 5
  • khalayak umum untuk melakukan perjudian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :

    • - 1 (satu) buah tafsir

Pengadilan PN KISARAN Pidana Umum
Register : 23-04-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 457/Pid.B/2020/PN Kis
Tanggal 3 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Sabri Fitriansyah Marbun, SH
Terdakwa:
Sumardi Als Kempo
22 — 3
  • melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 10-04-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 31 Juli 2019 — NURJANAH, dkk.; Melawan; PT. Megasari Makmur, dkk;
147 — 49
  • Hal ini tentuadalah tafsir dan dalil yang menyesatkan dari para Penggugat yang dalamKetentuan Hukum tidak pernah ada selain itu para Penggugat menafsirkansendiri kalimat selanjutnya........ maka hubungan kena yang terjadi antarapara Penggugat dengan para Tergugat demi hukum dinyatakan sebagaiPeranjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
    Jelas ini sangatmemaksakan kehendak dari adanya tafsir Perjanjian Kerja Secara Lisanminta PKWTT yang di tujukan kepada para Tergugat tapi di Petitum ditujukannya ke Tergugat saling bertentangan atau tidak sinkron.Bahwa Dalam Posita point 22 tidak benar para Penggugat bekerja denganjenis pekerjaan tetap dan terus menerus.
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 15-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Blg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
Bernard Budiarti Tampubolon
Termohon:
Kepolisian Resor Toba
88 — 56
  • ada bukti permulaan yang cukupuntuk melakukan hal tersebut;Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan:Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurutcara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidanayang teryadi dan guna menemukan tersangkanya;Bahwa meskipun sepintas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2KUHAP terlihat jelas, namun dalam praktik telah menimbulkan pengertianyang sifatnya multi tafsir
    dan pengertian yang multi tafsir dan melanggarasas lex certa serta asas /ex stricta sebagai asas umum dalampembentukan perundangundangan pidana.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 06-06-2017 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 188/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 Maret 2018 — JULIANA x JENNY,Cs
197 — 75
  • Jkt PstDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, olehkami : Tafsir S. Meliala, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, DesbenneriSinaga, S.H., M.H., dan Abdul Kohar, S.H.
    Tafsir S. Meliala, S.H.,M.Hum.ttdAbdul Kohar, S.H.,M.H.Panitera PenggantittdSubardi,S.H.Hal 64 dari 65 Hal Putusan Perkara Perdata No 188/Pdt.G/201 7/PN. Jkt PstPerincian Biaya :1. PNBP :Rp. 30.000,2. Proses Perkara :Rp. 75.000,3. Panggilan : Rp.1.100.000.4. PNBP Biaya Panggilan : Rp.4. Materai : Rp. 6.000,5. Redaksi : Rp. 5.000,JUMLAH : Rp.1.216.000, (satu juta duaratus enam belas ribu rupiah)Hal 65 dari 65 Hal Putusan Perkara Perdata No 188/Pdt.G/201 7/PN. Jkt Pst
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Perjudian
Register : 23-10-2012 — Putus : 08-11-2012 — Upload : 18-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 1240/PID.B/2012/PN.BDG
Tanggal 8 Nopember 2012 — 1.SULAEMAN REZA 2.KAROL KENCANA PUTRA 3.RUMSON LUMBANGAOL 4.GUNAWAN 5.IRFAN KURNIA 6.RONI LAHARDI
30 — 0
  • 24 (dua puluh empat) buah spidol biru;- 28 (dua puluh delapan) buah spidol merah;- 3 (tiga) buah spidol hitam;- 4 (empat) buah ballpoint;- 1 (satu) buah stabilo kuning;- 2 (dua) buah hekter;- 3 (tiga) buah penggaris;- 16 (enam belas) bundel rekapan;- 157 (seratus lima puluh tujuh) buku kupon A-1 nalooh yang masih kosong;- 51 (lima puluh satu) buku rekapan A-1 nalooh yang masih kosong;- 6 (enam) buku tafsir