TUN JakartaNomor 27/B/PT.TUN.JKT. jo. Putusan Mahkamah Agung RINomor 243 K/TUN/2004 jo.

Negara (TUN) dan karenanya bukan domein Peradilan Umum,dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peradilan Tata Usaha Negara(TUN) yang mempunyai kewenangan untuk mensahkan ataupunmembatalkan produk TUN (lihat pertimbangan hukum Judex Facti diatas) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/TUN/2005, jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/TUN/2004, jo.

TUN JakartaNomor 27/B/2004/PTTUNJKT, jo. Putusan MahkamahAgung Nomor 243 K/TUN/2004, jo. PutusanHal. 112 dari 170 hal Put.

binti Salim yang merupakan produk TUN (dan karenanyabukan domein Peradilan Umum) telah dinyatakan sah oleh PutusanPeradilan TUN yang mempunyai kewenangan untuk mensahkanataupun membatalkan produk TUN (linat pertimbangan hukum JudexFacti di atas) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/TUN/2005,jo.

keliru sekali Judex Facti yang berstatussebagai peradilan umum yang tidak berwenang menilai produk TUN,justru membatalkan Putusan Peradilan TUN yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;58.

TUN. JKT9. Triana Nurhasanah ; Tenaga Advokasi Keperdataan, AnalisPendapat Hukum Dan Advokasi, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum ; 222022 2 no rnn non coon cee cne cen ncn oeKesemuanya Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, beralamat di Jalan H.R.

TUN. JKT4.

TUN. JKT Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor65/G/2016/PTUNJKT tanggal 9 Juni 2016 yang dimohonkan banding; Menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tangal 14Nopember 2016 oleh kami Dr.

17 / B / 2014 / PT TUN. SBY

PUTUSANNOMOR: 17/B/2014/ PT TUN.

antara : SYAIFUDIN,SH Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal diJHasanuddin, Lingkungan Ukir Kawi, Kelurahan Mayura, KecamCakranegara, Kota Mataram; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ABDUL WAHAB, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AdvePengacara di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SEROJA, beralamat di JKH Ahmad Dahlan Gang Seroja No. 27 Pancor Selong, Kelurahan MKecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat KuKhusus tanggal 11Nopember 2013 No. 19 /LBHS/TUN

Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 262 K/TUN/2010 tanggal 24 Maret2011 ( diberi tanda P4 );5. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 37/PK/TUN/2012 tanggal 21Desember 2012 ( diberi tanda P5 );6. Fotocopy Gambar/Foto rumah sengketa yang ditempati Tergugat terjadikebakaran tahun 2005 ( diberi tanda P6 );7.

Sadeli sudah tinggal di tempat tersebut; Bahwa yang lebih dulu tinggal di Jalan Kemayoran Utara adalah orang tua saksiyaitu sejak tahun 1942 baru orangtua Tergugat, dimana dulunya tanah tersebutdalam keadaan kosong kemudian orang tua Tergugat bernama Sadelimembangun rumah di lokasi tempat tinggal Tergugat sekarang ; Bahwa setahu saksi tanah objek perkara sekarang sebelumnya sudah perkarayaitu tahun 2008 dan tahun 2010 termasuk perkara di Pengadilan Tata UsahaNegara, dimana pada waktu di Pengadilan TUN

Putusan Mahkamah Agung RI No. 262 K/TUN/2010tanggal 24 Maret 2011 Jo. Putusan Peninjauan Kembali ( PK ) Mahkamah AgungHal. 17 PUTUSAN Nomor. 547/PDT.G/2014/PN.JKT.PST, RI Nomor : 37/PK/TUN/2012 tanggal 21 Desember 2012, Gugatan Para PenggugatMartin Limanta, George Rawung, Moh.

2006, sementara diatas tanah yang dimohonkan telah terbitSertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003 tanggal 30 Nopember 2004 ; Bukti surat T15, berupa Surat permohonan pembatalan Hak Guna BangunanNomor : 1003/Kemayoran yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Pusat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 4 Oktober 2013 dengan tidakmendasarkan atas Putusan Pengadilan secara lengkap dan hanya mendasarkanpada Putusan Pengadilan TUN

Jakarta, Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakartadan Putusan Mahkamah Agung RI, tanoa menunjuk/ mengikutsertakan PutusanPeninjauan Kembali ( PK ) Mahkamah Agung RI No. 37 PK/TUN/2012 tanggal21 Desember 2012 ; Bahwa saksi George Rawung dan saksi Moh.

(sepuluh ribu meter persegi)dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusanMahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012dengan amar putusan adalah Menolak Permohonan Kasasi Kepala KantorPertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II atas nama Jasmani;Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3September 2012 dengan Menolak Permohonan Kasasi Kepala KantorPertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi atas nama Jasmani adalahMenguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata

(sepuluh ribumeter persegi) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkanputusan Mahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3September 2012 dengan amar putusan adalah menolak permohonanKasasl Kepala Kantor Pertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi IIatas nama Jasmani;Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 6 Nomor 3mengemukakan "menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 02167 denganSurat Ukur Nomor 31/Asano/2010 tanggal 3 Mei 2010 dengan luas10.000 m?

(sepuluh ribu meter persegi) telah digugat olehPenggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah mempunyaiputusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan MahkamahAgung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012, sehinggaapabila Penggugat merasa tidak puas dan tidak menerima putusanMahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012,maka seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum luar biasa yaituPeninjauan Kembali (PK) melalui pengadilan tingkat pertama yangmengadili

memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya denganmateri gugatan menyangkut Keputusan Pejabat TUN.

adalahhanya dapat diuji melalui peradilan administrasi dalam hal ini PengadilanTata Usaha Negara Jayapura;Bahwa dalam posita gugatan angka 12, dan angka 18 Penggugat telahmenyebutkan bahwa terhadap tindakan hukum Turut Tergugat dalammenerbitkan sertifikat hak atas tanah, telah di gugat di Pengadilan TUNJayapura dan telah melalui proses pemeriksaan sampai pada upayahukum kasasi dan bahkan sudah ada putusan Mahkamah Agung yangtelah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Agung RINomor 272 K/TUN

Bahwa gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktuuntukmengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 UndangUndangNo. 5 Tahun 1986jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentangPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN)pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;lll. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara1.

Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telahmemenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UndangUndangNo. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:a.

Bahwa Penggugat menilai Indikator asas kecermatan adalah Badanatau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hatihati,untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuatKeputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelasmengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundangundangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihakketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara;25.

Bahwa selain itu jika keputusan a quo diterbitkan sejak Keputusantersebut memiliki kekuatan hukum tetap, sudah barang tentu menyalahiprosedur dan mekanisme yang berlaku, karena penerbitan objek sengketatidak dapat terbit secara dadakan akan tetapi perlu waktu dan prosesadministrasi, telaahan dan pertimbangan hukum yang dilakukan secarabertahap dan berjenjang sehingga Pejabat TUN dalam menerbitkankeputusan a quo sangat berhatihati dan teliti agar tidak melanggar azasazas hukum yang berlaku.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikanarahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalamPutusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No.02/G/2013 /PTUNJKT, bahwa indikator asas kecermatan adalahmerupakan hal yang senantiasa diperhatikan oleh Tergugat denganbertindak secara hatihati, dengan mempertimbangkan secara cermatpada waktu Tergugat membuat Keputusan a quo, dengan terlebih dahulumencari

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yangmendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4)huruf a UndangUndang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonanpenundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan a quo yang dimohonPenggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;Il.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerimaKeputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut.

itu harus bersifat pribadi;c. kepentingan itu harus bersifat langsung;d. kepentingan secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luasmaupun intensitasnya;(ii) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan;Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta

Selanjutnya dalamPenjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akanmengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebuthanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugianyang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding denganmanfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara tersebut;2.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerimaKeputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut.

(li) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan;Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik luasmaupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objeksengketa;Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tegas

Naba; Bahwa Terdakwa digeledah dan ditemukan badik pada hari Minggu tanggal24 Desember 2017, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di depan SupermaketGiant di Jalan Tun Abdul Razak Kel. Romang Polong Kec.

Naba;Bahwa Terdakwa digeledah dan ditemukan membawa badik pada hariMinggu tanggal 24 Desember 2017, sekitar pukul 17.00 wita bertempat didepan Supermaket Giant di Jalan Tun Abdul Razak Kel. Romang Polong Kec.Somba Opu Kab.

perlawanan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangantersebut adalah benar;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena adanya tindak pidana yangterdakwa lakukan yaitu membawa Senjata tajam/senjata penusuk jenis badik; Bahwa Terdakwa digeledah dan ditemukan membawa badik pada hariMinggu tanggal 24 Desember 2017, sekitar pukul 17.00 wita bertempat didepan Supermaket Giant di Jalan Tun

yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya bergagang cokelat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Sgm Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Gowa pada hariMinggu tanggal 24 Desember 2017, sekitar pukul 17.00 wita bertempat didepan Supermaket Giant di Jalan Tun

., yang dikuatkan baik pada tingkat banding dengan putusan perkara No. 32/B/TUN/1988/PT.TUN.SBY., serta dikuatkan pada tingkat Kasasi No.271.K/TUN/ 1998, yang padaakhirnya pada tingkat Peninjauan Kembali ( M ) juga dikuatkan dengan Putusan Perkara No.3PK/TUN/2001, yang pada amarnya memerintahkan kepada Tergugat yaita KAKANWIL BPNProp.

Bukti P3 : Fotocopy Salinan Putusan No.271/TUN/1998 antara Kepala KantorWilayah Kota Surabaya serta Sonny Ongko Hardjo Ongkojoyo melawanJeremi Lemanto / Liem Hing Kiem dan Siswono Soehari / Siek You Ming ;4.

Bukti P4 : Fotocopy Salinan Putusan No.3PK/TUN/2001 antara Sonny OngkohardjoOngkojoyo melawan Jeremi Limanto / Liem Hing Kiem serta kepala Kantor wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya danSISWONO SOEHARI/ SIEK YOU MING ;=s Bukti P5 : Fotocopy Kutipan Akta Pelawanan No.1412/WNI/1987 antara LIEM HONGKIEM dengan HOO BIE BIOK alias HOO MIE NJOOK ;6. Bukti P6 : Fotocopy Susunan Kartu Keluarga No. 125614/97/030802 a/n Liem JeremiLimanto ;7.

., CN.Jabatan : Kasi Perkara TUN Wilayah I.4. Nama i IGNATIUSARDI SUSANTO, S.H.Jabatan : Kasi Perkara PerdataWilayah I..5. Nama : RESKAHHARTATI, S.H.Jabatan : Staf Sub Direktorat PerkaraWilayah I.6. Nama : SRI DEWIMARLINA PUTRI, S.H.Jabatan : Staf Sub Direktorat PerkaraWilayah I.7. Nama : ANDRESETIABUDI ISKANDAR, S.H.Jabatan : Staf Sub Direktorat PerkaraWilayah I.8.

Philipus M.Hadjon, khusus bagi pihak ketiga yang berkepentingandengan adanya suatu keputusan TUN, maka tenggang waktudihitung secara kasusitis sejak saat dia mengetahuidan merasa kepentingannya dirugikan atas adanya suatukeputusan TUN. Jadi titik awalnya adalah secarakasuistis dan faktual.

Yaitu) yang pertama dia tahuadanya keputusan TUN tersebut, dan yang kedua dia25merasa kepentingannya dirugikan atas adanya keputusanTUN tersebut (Putusan No. 22/G/2010/PTUN.BJM);Menimbang, bahwa dengan demikian saat mengetahuiadanya adanya suatu keputusan TUN bukanlah sebagaisatu satunya dasar (unsur) perhitungan tenggang waktubagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung olehsuatu. keputusan TUN, dhi SHGU PT.

Malindojaya Diraja, sehingga dengan demikianunsur merasa kepentingannya dirugikan atas adanyasuatu. keputusan TUN berupa SHGU No. 16 atas nama PT.Malindojaya Diraja dimaksud baru terpenuhi setelahmengetahui hasil Pengembalian Batas bidang Tanah ParaPenggugat, tanggal 16 juni 2010 dimaksud (Bukti P1,P2, P3, dan P4);Menimbang, bahwa = dengan demikian bagi ParaPenggugat selaku pihak bagi pihak ketiga yangberkepentingan dengan adanya suatu keputusan TUN, makatenggang waktu dihitung secara kasusitis sejak

saatdia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikanatas adanya suatu keputusan TUN berupa SHGU No. 16atas nama PT.

TUN. SBY

TUN. SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;1. PT. ESA SUWARDHANA THANI, Badan Hukum Indonesia berkedudukan diEsa Sampoerna Center Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor : 198,Surabaya. Berdasarkan Pasal 12 Akta Berita Acara RapatUmum Luar Biasa Nomor : 17, tanggal 14 Agustus 2008 jo.

Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding/Penggugat didalam surat gugatan pada angka 4 dan 5 sebagaimana telah dikutif secara utuhdan lengkap tersebut di atas, dinubungkan dengan teori hubungan kausal antaraKeputusan TUN

dalan sengeta Tata Usaha Negara dalam hukum administrasisebagai hubungan langsung dan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat dibuat suaturagaan/gambaran hubungan antara obyek sengketa ( bukti bukti T Il Intervensi 10 = T1) dengan kerugian yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut; 222222 > nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nen neeKeputusan TUN KerugianKeputusan

TUN. SBY. berkesimpulan dan berpendapatTerbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atasditerbitkannya objek sengketa (bukti T Il Intervensi 10 = T 1);Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak mempunyaikepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa bukti T IlIntervensi 10 = T 1, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN.

TUN.

Jakartadalam perkara gugatan Nomor : 21/G/2012/ PTUNJKT tanggal 20 Pebruari2012 berbunyi sebagai berikut : MENETAPKAN1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah): 2 Bahwa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendasarkanpenetapannya atas pertimbanganpertimbangan antara lain sebagai berikut : 1 Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Vide PutusanMA RI No. 62 K/TUN

/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang berbunyi bahwaAkta PPAT adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud Pasal 1 sub 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 sehinggatidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara, namun dalamhal ini pejabat tersebut bertindak sebagai pejabat umum dalam bidangperdata; 2 Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/TUN/1999tanggal 8 Pebruari 2000 bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifatbilateral

(fotocopy sesuai dengan asli);5 Bukti P5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 418K/TUN/2002 tanggal 23 Maret 2006 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia). (fotocopy sesuai dengan fotocopy); 6 Bukti P6 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 536K/TUN/2003 tanggal 12 Maret 2007 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia).

2199/176/Kebon Jeruk/1983 tanggal 30Nopember 1983, tidak diterima; Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Jakarta No. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012yaitu karena Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan berita acara hasilpenjualan tanah antara penjual dan pembeli yang bersifat perdata yaitu jual beli, sertatidak ada unsur pernyataan kehendak (Willsvorming) dari PPAT itu sendiri, denganmerujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 62 K/TUN

Unilateral maka bukanlah merupakantindakan hukum Tata Usaha Negara yang selalu memiliki karakter sepihak; Menimbang, bahwa dengan demikian Akta PPAT tidak memenuhi unsurtindakan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, karenanya Majelis Hakim sependapat denganseluruh pertimbangan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012; Menimbang, bahwa adapun putusan Mahkamah Agung RI No. 418 K/TUN

Menyatakan secara hukum bahwa dengan telah dinyatakan batalKeputusan Bupati Penajem Paser Utara tanggal 20 Desember 2013Nomor 545/02Pencabutan/DISTAM/XII/2013 tentang PencabutanKeputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/82IUPOP/DISTAM/V/2013 tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) EksplorasiMenjadi (IUP) Operasi Produksi kepada PT Mandiri SejahteraEnergindo Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 136 K/TUN/2015 tanggal 22 April 2015 junctoPutusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta Nomor256/B/2014/PT TUN JKT. tanggal 4 November 2014 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 02/G/2014/PTUNSMD. tanggal 22 Juli 2014, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemegang hak yang sah atas atas Wilayah Izin UsahaPertambangan yang terletak di Kelurahan Mentawir, KecamatanSepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Penajam Paser Utaratanggal 6 Mei 2013 Nomor 545/82IUPOP/DIS

batalKeputusan Bupati Penajem Paser Utara tanggal 20 Desember 2013Nomor 545/04PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang PencabutanKeputusan Bupati Penajem Paser Utara Nomor 545/250PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 tentang Penolakan PenyesuaianMenjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap Keputusan BupatiPenajem Paser Utara Nomor 545/03Esploitasi/Ekonomi/IV/2008Tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT PasirPrima Coal Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 136 K/TUN

TGT tanggal 18 Januari2016;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 15 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Il pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata dan juga terdapat bukti baru (novum) yaitu sebagaiberikut: Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 162PK/TUN/2015 tanggal 3 Maret 2016;Kemudian memohon putusan sebagai berikut:1

Nomor 1053 PK/Pdt/2019Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karenabukti tersebut baru ada setelan perkara ini berlangsung dan perkarasebelumnya yaitu perkara Nomor 02/G/2014/PTUNSMD tanggal 22 Juli2014, Nomor 256/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 4 November 2014 sertaNomor 136 K/TUN/2015 tanggal 22 April 2015 yang diajukan peninjauankembali telah diajukan sebagai bukti

Sedangkan asas kecermatan adalah asas yangmewajibkan pejabat TUN agar memperoleh gambaran yang jelas mengenaisemua faktafakta yang relevan termasuk mempertimbangkan kepentinganyang terkait dengan keputusan TUN yang akan diterbitkan;Dalam perkara a quo, Tergugat telah melanggar asas kepastian hukumdengan tidak mengutamakan landasan Peraturan PerundangUndangankhususnya Peraturan Jaksa Agung No. Per022/A/JA/03/2011 tentangPenyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia jo.

Keputusan TUN in Iitis bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu :a.

/n Litis Tidak Bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang BerlakuBahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Keputusan TUN yangmenjadi objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Keputusan TUN in Iitis tidakmelanggar Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB)Bahwa penerbitan Keputusan TUN in /itis tidak melanggar AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana Penggugatdalilkan dalam gugatan halaman 14 yang pada pokoknya menyatakanKeputusan TUN in /itis bertentangan dengan asas Kepastian Hukum danasas Kecermatan;Dalil Penggugat tersebut di atas tidak beralasan dan tidak berdasar atashukum karena:Terkait Asas Kepastian Hukuma.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak ada satu pun dalil yangmenguraikan tentang keadaan yang sangat mendesak yangmengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jikaKeputusan TUN in Iitis tetap dilaksanakan.

100 K/TUN/2013

No.100 K/TUN/20132 Nawari, SH., Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetda Kabupaten Sidoarjo ;3 Nanik Chamroh, SH.

No.100 K/TUN/2013Sebelah Selatan : Tanggul ;Sebelah Barat : Tanah milik Suriati ;Bahwa, Penggugat adalah sebagai penerima kuasa dari Muradi bin Wirdiberdasarkan Akte Notaris No. 73 tertanggal 20 Juli 2011 yang dibuat danditandatangani dihadapan Ria Dewanti, SH.

No.100 K/TUN/2013kekuatan hukum tetap, sehingga bersama dengan gugatan ini Para Penggugat mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq.

No.100 K/TUN/2013layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yangdimaksud ;4.

No.100 K/TUN/201320Jumlah : Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754

274 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 274 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1 FATIMAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Iburumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sukarela Rt. 12/ Rw.04, kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami Palembang;2 SURATMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaantani, tempat tinggal di Jalan Sukarela Rt. 12 / Rw. 04,kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami Palembang

Putusan Nomor 274 K/TUN/20116 Sertifikat Hak Milik No. 8353/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 150/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m? atas nama JapTien Lai;7 Sertifikat Hak Milik No. 8354/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 151/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m2 atas nama Helmi;8 Sertifikat Hak Milik No. 8355/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 152/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m?

Putusan Nomor 274 K/TUN/20111011 Sertifikat Hak Milik No. 8358/Kel.Sukarami dengan Surat UkurNo. 155/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m2atas nama Muhammad Hazairin;12 Sertifikat Hak Milik No. 8359/Kel.Sukarami dengan Surat UkurNo. 156/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 120 m2atas nama K.M.

Putusan Nomor 274 K/TUN/2011162. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yaitu berupa :1 Sertifikat Hak Milik No. 8348/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 145/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 679 m? atas nama Fatimah;2 Sertifikat Hak Milik No. 8349/Kel.Sukarami dengan Surat Ukur No. 146/Sukarami/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan luas 80 m?

Putusan Nomor 274 K/TUN/201120Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterati.............00. Rp 6.000,00 ttd./2.RedaksS1................ Rp 5.000,00 Fitriamina, S.H.,M.H.3. Administrasi..................+ Rp489.000,00Jumlah ...........c2222 Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.

Nomor : 152 K/TUN/2004, tanggal 21 Juni 2006 jo.Halaman 23 dari76 halaman Putusan Nomor: 04/G/2013/PTUNJKT.99 PK/TUN/2007, tanggal 30 Oktober 2009, karena gugatan pembatalansertipikat tidak dapat diterima olen Pengadilan;b. Ditinjau dari segi penghunian, Tergugat II Intervensi adalah penghuniyang sah berdasarkan Putusan PTUN Nomor :146/G.TUN/2003/PTUNJKT., tanggal 17 November 2003 jo. Nomor : 41/B/2004/PT.TUN.JKT.,tanggal 5 Mei 2004 jo. Nomor : 366 K/TUN/2004, tanggal 14 April 2005jo.

Nomor : 68 PK/TUN/2007, tanggal 14 Februari 2008;Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengirimkan Surat kepadaGubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Juli 2012 Nomor : B 4452/0.1/Gtn/07/2012, Perihal : Pendapat hukum atas permasalahan antara VijayKumar Shewakram Vaswani dan Ny.

Bahwa, Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN alias BUEVI berstatus janda dan masih bertetangga dengan Penggugat, sehinggaTergugat melupakan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderitalahir dan batin4.

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut;e Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;e Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugatkumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 7 tahun dan terakhirbertempat tinggal di rumah Penggugat, telah mempunyai seorang anak yangbernama ANAK KANDUNG umur 10 tahun;Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN

tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi adalah Paman Tergugat;Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugatkumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 7 tahun dan terakhirbertempat tinggal di rumah Penggugat, telah mempunyai seorang anak yangbernama ANAK KANDUNG umur 10 tahun;Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN

dipersidangan Majelis telahdapat menemukan fakta hukum yaitu: Berdasar bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawian yangsah;e setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersamasebagai suami istri selama sekitar 7 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah Penggugat, telah mempunyai seorang anak yang bernama ANAKKANDUNG umur 10 tahun;e Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN

105 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 105 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:HERLINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SamRatulangi, Nomor 89, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, KotaKendari, pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1 MUSTARING LIN ARIFIN, S.H.;Z IBRAHIM, S.H.;3 NUR RAMADHAN, S.H. M.H.

Putusan Nomor 105 K/TUN/2013keabsahannya, padahal pembuktian tentang kebenaran kepemilikan adalahmerupakan perkara perdata yang menjadi kompetensi absolut di Pengadilan Negeri;3.

Putusan Nomor 105 K/TUN/201314Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas sangat keliru dan tidakberdasar hukum sebab penerbitan sertipikat Nomor 01611 atas namaTergugat penerbitannya telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan olehundangundang mengenai pendaftaran dan pemberian hak atas tanah;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar yang menyatakan............

Putusan Nomor 105 K/TUN/201316MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HERLINA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 11 April 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H., MHum., Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. H.M.

Putusan Nomor 105 K/TUN/2013