Ditemukan 17814 data
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Putusan tanggal 16 Desember 1970 No.492 K/Sip/1970).Maka sebagaimana sudah kami kemukakan dalam Memori Bandingsebagaimana pula telah diterima sesuai bukti tanda terima MemoriBanding tanggal 25 Pebruarui 2010 halaman 3 alinea ketiga, yangkarena kami anggap bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogortelah melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan UndangUndang khususnya Pasal 30 ayat (1) UndangUndang Nomor : 14Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.
No. 310 K/Pdt/2012nietig, null and voia) atau setidaktidaknya dapat dinyatakan batal(van rechtswege vernietig verklaard) (mohon periksa : putusantanggal 14 April Tahun 1956 No. 112 K/Sip/1955, putusan tanseal4 Juli 1961 No. 348 K/Sip/1961, putusan tanggal 22 Juli 1970 No.683 K/Sip/1969, putusan tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970).
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatanPemohon Kasasi berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 4April 2014 karena akta autentik merupakan bukti yang sempurna mengikatkuat bagi kedua belah pihak menurut undangundang;Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Banding telan salah dalammenerapkan prosedur hukum dan terlinat telah menyalangunakanwewenangnya serta lalai dan tidak cukup dalam memberikan pertimbanganhukumnya, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 492
atas nama Norman Edward AJB atas tanahtersebut tidak ada perbuatan melanggar hukum dalam perbuatan AJB tersebut,bukankah tidak ada hal yang merugikan Para Termohon Kasasi dalam haltersebut karena prestasi atas perjanjian tersebut Pemohon Kasasi penuhi;Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Banding telah salah dalam menerapkanprosedur hukum dan menyalahgunakan wewenangnya serta lalai dan tidakcukup dalam memberikan pertimbangan hukumnya, maka sesuaiYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492
31 — 16
tetap yang mempunyai kekuatan eksekutorial sedangkan diposita point 11 dan 12 menyatakan pelaksanaan lelang melanggar UndangUndang Hak Tanggungan, hal ini menjadi suatu gugatan perlawanan yangrancu mengenai dasar hukumnya dan gugatan perlawanan tidak sempurna.Terhadap Gugatan Perlawanan yang tidak sempurna seperti ini sudahselayaknya untuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk Verklaard)sebagaimana Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung : tgl. 21111970 No. 492
Terhadap Gugatan yang tidaksempurna seperti ini sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung : tgl. 21111970 No. 492 K/Sip/1970.POKOK PERKARADALAM KONPENSI1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Terlawan Il dalam Eksepsisebagaimana tersebut di atas, mohon dianggap termasuk dalam bagianpokok perkara ini;2.
Pembanding/Penggugat II : MARHAMA
Pembanding/Penggugat III : SAH DIYA
Pembanding/Penggugat IV : SUYATI
Pembanding/Penggugat V : MARYANI
Pembanding/Penggugat VI : HOLIPA
Terbanding/Tergugat : SRI REDJEKI
Terbanding/Turut Tergugat I : I KETUT KARIANA, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PROBOLINGGO
70 — 46
Nomor : 492 K/Sip/1970tanggal 21 Nopember 1970 jo Putusan Mahkamah Agung R.1Nomor: 897/K/Sip/Pdt/1997, yang pada pokoknya menyatakan,bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum danwanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karenakeduanya harus diselesaikan secara sendirisendiri, sehinggaberdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatanPenggugat yang seperti itu adalah kabur..
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21November 1970 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 897/K/Sip(penggabungan gugatan melawan hukum dengan wanprestasi melanggartertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan sendirisendiri,sehingg berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatanyang seperti itu adalah kabur ;3.
109 — 23
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah pula menyebutkanbahwa petitum gugatan yang tidak dirinci secara jelas makadapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yaitu:a.Putusan Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 yangkaedah hukumnya menyebutkan: "Karena petitum gugatanadalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima"b.Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 yangkaedah hukumnya menyebutkan: "Gugatan yang tidaksempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yangdituntut, harus
Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 yang kaedah hukumnyamenyebutkan: Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkandengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterimaBerdasarkan alasanalasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT Il danTERGUGAT III tersebut diatas, maka patut bagi Majelis Hakim Yang Terhormatuntuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard)B. DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS4.
NURHAYATI
Tergugat:
1.Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
193 — 96
PMA RI No.492/Sip/1970 jo. PMA RI No.1720K/PDT/1986tanggal 18 Agustus 1988, yang menyatakan :"bahwa atas tuntutan gantirugi yang tidak diperinci besaran ganti ruginya harus ditolak.Bahwa Berdasarkan uraian di atas, terlihat dengan sangat jelas prosespemberian kredit, serta pengikatan dan proses permohonan pelelanganagunan yang menjadi Objek Sengketa, telah dilakukan dengan benarsesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
miliar rupiah)kepada Tergugat sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat.Bahwa meskipun tuntutan ganti rugi tersebut tidak jelas ditujukan kepadaTergugat atau Tergugat II atau Para Tergugat, Tergugat II pada prinsipnyamenolak tuntutan ganti rugi tersebut dikarenakan telah jelas tidak adahubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat serta telah jelasbahwa tidak ada perbuatan dari Tergugat II yang merugikan Penggugat.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember1970 Nomor 492
47 — 15
karena tidak ada hubungan hukumantara Penggugat dengan Tergugat 11.Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada butir16 (enam belas) adalah suatu hal yang mengadaada dan tidak jelas, oleh karenadari mana dan atas dasar apa Penggugat mempunyai penilaian serta perhitunganmengenai kerugian yang dideritanya akibat perbuatan yang dilakukan olehTergugat I, oleh karena demikian dalil tersebut harus ditolak, hat mana telah sesuaidengan Putusan MARI tanggal 16 Desember 1970 No. 492
ini, oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugatdengan Tergugat IT;apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada butir 16(enam belas) adalah suatu hal yang mengadaada dan tidak jelas, oleh karenadari mana dan atas dasar apa Penggugat mempunyai penilaian sertaperhitungan mengenai kerugian yang dideritanya akibat perbuatan yangdilakukan oleh Tergugat I, oleh karena demikian dalil tersebut harus ditolak,hal mana telah sesuai dengan Putusan MARI tanggal 16 Desember 1970 No.492
52 — 21
bertentangan dengan UndangUndang dan memperolehObjek Aquo sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah diberikan alashak yang benar oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan ketentuanUndangUndang yang berlaku, akan tetapi sebaliknya Penggugat tidak memilikialas hak yang kuat dan benar sebagaimana yang dimaksud oleh UndangUndangAgraria yang berlaku bagi peralihan hak atas tanah.Bahwa demikian juga pendapat yang sama dari Mahkamah Agung RI dalamPutusannya tertanggal 16 Desember 1970 No.492
Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970 No.492.K/Sip/1970 menyatakan : Bahwa gugatan yang tidak sempurna, setidaktidaknya apa yang dituntutnya kurang jelas, harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut,Penggugat telah menggapi dalam repliknya sebagai berikut :241Bahwa persoalan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah adanya dugaanperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat IIIsehingga fokusnya pada
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ULFA BUDIARTY SH MH
40 — 21
./2021/PT MDNseharusnya Putusan Pengadilan Negeri Medan 711/Pid.Sus/2021/PN Mdnharus dibatalkan;Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, kaidahhukumnya: Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjaukeputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurangcukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd).Bahwa Majelis Hakim pada putusan a quo tidak cukup mempertimbangkan(onvoldoende gemotiveerd) secara terperinci mengenai Pledoi (pembelaan)Para Terdakwa yang berkaitan dengan anjuran Surat
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat di dalam petitumgugatan mohon menyatakan tanah terperkara adalah milikPenggugat, namun luas tanah yang disengketakan tidak ada ukuranrincian yang pasti tentang luas tanah yang disengketakan danPenggugat juga tidak ada meminta supaya ganti kerugiantertanggal 25 Juni 1973 dinyatakan sah secara hukum, hal inimenyebabkan petitum gugatan tidak jelas dan gugatan harusdinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (NietOntvankelijke verklaard) sesuai Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 492
51 — 3
., dalam bukunya KUHPdan Penjelasanya, halaman 492, menyebutkan bahwa orang dikatakan menadahBIPEDIA (peessasesseneeeremseiiee neers neers eSeminarhalaman 13 dari 19 halaman14a. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagaihadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya,bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;b.
Terbanding/Tergugat I : NAJMI
Terbanding/Tergugat II : ARNITA
120 — 63
Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16121970Reg.No.492 K/Sip/1970 , Putusan MARI Tanggal 21 21980 Reg.No.820K/Sip/1977 putusan MARI Tanggal 2662003 Reg.No.2778 K/Pdt./2000yang berbunyi : Apabila Hakim ( Judex Fatie ) kurang cukupmempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hakim yangkurang cukup ( onvolddoende gemotiveerd ) , maka putusan adalahcacat hukum dan dapat dbatalkan ( Vernietigbaar);b.
26 — 4
Batang Kuis Kab.Deli Serdang.Agama : Islam.Pekerjaan : Swasta.Pendidikan : SMP.Menimbang bahwa terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat HukumTerdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan yang sah dari.1 Penyidik, tanggal 16 November 2014 Nomor : SP.Han/492/XI/2014/Ditreskrimum, sejak tanggal 16 November 2014 s/d tanggal 05 Desember2014 ;2 Penahanan Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 01 Desember 2014 Nomor :SPP/7117/N.2.4/Ep.1/12/2014, sejak tanggal 06 Desember 2014 s/d tanggal 14Januari
64 — 21
Sebabkematian tidak dapat ditentutan dari pemeriksaan yang dilakukan berdasarkanberdasarkan permintaan polisi dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 492/UGD12/RSUD/IX/2015 tanggal 02 Agustus 2015 An. DEKI PRIANTO yang di tanda tanganidokter yang menerangkan dr.
260 — 111
No. 492.K/Sip/1970, Putusan MahkamahAgung R. tanggal 21 Februari 1980 Reg. No. 820.K/Sip/1977 danPutusan Mahkamah Agung R.I tanggal 26 Juni 2003 Reg. No.2778.K/Pdt/2000 Yang berbunyi : Apabila Hakim (Judex Facti)kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakanpertimbangan hakim yang kurang cukup maka putusan adalahcacat hukum dan dapat di batalkan.b) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R. tanggal 10Desember 1985 dengan Reg.
33 — 21
Penggugat ;Lakilaki, umur +70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,bertempat tinggal di Dusun Baret, Desa Sembalun Lawang ,Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dalam halini menyerahkan kuasa kepada ILPIN, perempuan umur+ 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggalHalaman 1 dari 13 halaman Put. 79/PDT/2018/PT.MTRdi Dusun Baret Desa, Desa Sembalun Lawang, KecamatanSembalun, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan suratkuasa khusus yang dibuat pada Kepaniteraan PengadilanNegeri Selong Nomor 492
34 — 6
., dalam bukunya KUHPdan Penjelasanya, halaman 492, menyebutkan bahwa orang dikatakan menadahapabila : 222 222222 n nn nn nnn nnn nnn nnn nn annea. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagaihadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya,bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;b.
85 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
keseluruhan surat gugatan Penggugat, tidak samasekali menyebut adanya kualifikasi perobuatan apa yang telah dilakukanoleh Tergugattergugat apakah itu perbuatan melawan hukum atauperbuatan wanprestasi, apalagi dalam surat gugatan Penggugat tidaksama sekali menentukan apa yang dilakukan dan bagaimana sampaiTergugat bisa melakukan kesalahan atas perbuatan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat I, padahal hal ini merupakan kewajibandalam sebuah surat gugatan sebagaimana Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor : 492
BADRIYAH, SH
Terdakwa:
KHAERODIN Als WARKUB Bin Alm KHUSAINI
35 — 4
AHMAD Alias SABET melalui SMS dari nomor 085875878698ke nomor hand pHone Tersangka dengan nomor 085742645756 yaitu:492=5, 373=3, 346=2, 3373=2, 532=5, 6933=1, 46=5, 92=5, 22=5, 36=15,Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 138/PID.B/2019/PN Pkl25=15, 32=3, 60=3, 55=3, 22=3, 51=3, 59=3, 20=2, 86=2, O8=2, 87=5, 30=5,60=3, 10=3, 30=3, 66=3, 11=3, 80=3, 09=3, 28=5, 31=5, 810=2, 583=3,92=5, 87=5, 40=3, 90=3, 30=3 jumlah keseluruhannya dengan yang smsyaitu Rp. 115.000, (Seratus lima belas ribu rupiah)
AHMAD Alias SABET melalui SMS dari nomor 085875878698ke nomor hand phone terdakwa dengan nomor 085742645756 yaitu:492=5, 373=3, 346=2, 3373=2, 532=5, 6933=1, 46=5, 92=5, 22=5, 36=15,25=15, 32=3, 60=3, 55=3, 22=3, 51=3, 59=3, 20=2, 86=2, O8=2, 87=5, 30=5,60=3, 10=3, 30=3, 66=3, 11=3, 80=3, 09=3, 28=5, 31=5, 810=2, 583=3,92=5, 87=5, 40=3, 90=3, 30=3 jumlah keseluruhannya dengan yang smsyaitu Rp. 115.000, (Seratus lima belas ribu rupiah), Sdr.
AHMAD Alias SABET melalui SMS dari nomor085875878698 ke nomor hand phone terdakwa dengan nomor085742645756 yaitu: 492=5, 373=3, 346=2, 3373=2, 532=5, 6933=1,46=5, 92=5, 22=5, 36=15, 25=15, 32=3, 60=3, 55=3, 22=3, 51=3, 59=3,20=2, 86=2, 08=2, 87=5, 30=5, 60=3, 10=3, 30=3, 66=3, 11=3, 80=3,09=3, 28=5, 31=5, 810=2, 583=3, 92=5, 87=5, 40=3, 90=3, 30=3 jumlahkeseluruhannya dengan yang sms yaitu Rp. 115.000, (Seratus limabelas ribu rupiah), Sdr.
18 — 9
Foto kopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 24.08.8/492/Ds/V1V/2016, atas namaYeni Ratnasari, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. SekretarisDesa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus pada tanggal 12 Agustus2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal sertadiberi tanda P.1;.