Ditemukan 14237 data
64 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakartaagar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah SK PHK Nomor: 001/SKPHK/ROYYA/III/2014tertanggal 27 Maret 2014, tentang Pemutusan Hubungan Kerja;Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak 27April 2014;Menyatakan anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten SlemanNomor: 565
ASMUNGI
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NGIMBANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
74 — 154
ini ketigapengecualian tersebut tidak terjadi di Desa Ngimbang KecamatanNgimbang, Kabupaten Lamongan sehingga pelaksanaan PemilihanKepala Desa Ngimbang harus sesuai jadwal tahapannya;Bahwa, penting disampaikan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaTergugat mewakili Kepentingan Umum seluruh warga Desa Ngimbang,Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan untuk melaksanakanPemilinan Kepala Desa serentak yang telah diagendakan PemerintahKabupaten Lamongan, sebagaimana Keputusan Bupati LamonganNomor 188/565
Bupati Lamongan Nomo 42 Tahun 2015 tentangPemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, ditetapkan pada tanggal15 September 2016, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016Nomor 38.1;Fotokopi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2017 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomo 42 Tahun 2015tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, ditetapkan padatanggal 04 Oktober 2017, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017Nomor 42;Fotokopi Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/565
90 — 34
Yurisprudensi MahkamahHalaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMBAgung RI Nomor : 565 K/Sip/1973, tertanggal 21 Agusus 1974 dinyatakan Suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna , apabilahak Penggugat atas tanah terperkara tidak jelas.
persidangansebagaimana telahdipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Saumlaki yangmengabukan sebagian Gugatan Para Penggugat seperti terlera padaKontra Memon Banding ini mauoun dalam Putusan Pengadilan NegeriSaumlaki Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Sml, Tanggal 3 Oktober 2016 yangdimohonkan Banding oleh Para Tergugat/Para Pembanding.Bahwa berdasarkan uraian Kontra Memon Banding tersebut diatas makaalasan ParaTergugat/Para Pembanding dalam halaman 6 Memor Bandingmengkonstatir Putusan Mahkamah Agung RI No. 565
160 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketenagakerjaan maupunPermenaker Nomor PER/16/MEN/XI/2011, Pasal 17 ayat 1 (satu), 2(dua) dan 3 (tiga) tentang tata cara pembuatan dan pendaftaran PKBdan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUUVII/2009;Bahwa SPPL kemudian mengirimkan surat Nomor 01/SPPL/FSPEKKASBI/VIII/KRW/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 perihal klarifikasitentang PKB dan permohonan agar Disnaker Karawangmempasilitasi pembuatan PKB PT Plasindo Lestari pihak DisnakerKarawang merespon baik dengan melayangkan surat undanganNomor 565
Peninjauan Kembali/ParaPemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi kemudian mengirimkansurat Nomor 01/SPPL/FSPEKKASBI/VIII/KRW/2013 tertanggal 19Agustus 2013 perihal klarifikasi tentang PKB dan sekaliguspermohonan agar Dinas Tenaga Kerja Karawang menmfasilitasipembuatan PKB di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi;Bahwa berdasarkan permintaan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi pihak DisnakerKarawang melayangkan surat undangan Nomor 565
90 — 22
bahasa Belanda wederrechttelijke heid tidakdapat disamakan dengan Perbuatan Melanggar Hukum;Bahwa, dengan demikian Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan perdatadengan ranah hukum pidana, sehingga gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), olehkarenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijk verklaard), vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 565
Dengan demikian Penggugat telah mencampuradukkan antaragugatan perdata dengan ranah hukum pidana, sehingga gugatan Penggugat kabur ( obscuurlibel ), oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima ( nietontvankelijk verklaard ), vide Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 junto Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 565 K/ Sip / 1973 tanggal 21 Agustus 1974.Menimbang, bahwa memperhatikan dalildalil eksepsi Tergugat
92 — 17
73, Desa Jatiwangi, Gambar Situasi 1349/1985 tanggal10 April 1985 sebagaimana telah diubah dengan surat ukur nomor 712007 tanggal14122007, luas 6.854 M2, tercatat atas nama EDDY WIJAYA, terletak di KelurahanJatiwangi, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, berdasarkan berita acara no.O9IBATI/2008, tanggal 16012008 DI 301 no. 62426/2007 tanggal 29112007,Pengumuman sertifikat hilang no. 85 s/d 922007 tanggal 14122007 di Surat Kabar HarianPelita (Bukti T10), berdasarkan Akta Jual Beli Arsip PPAT no 565
Foto copy Akta Jual Bell Nomor 565/PPAT/M/X1/1984 tanggal 23 Nopember 1984,diben tanda bukti 111;15. Foto copy Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 74, diberi tanda bukti T12;16. Foto copy Akta Jual Bell Nomor 527/PPAT/M/XII1 984 tanggal 9 Nopember 1984, diberitanda bukti T13;17. Foto copy Kartu Tanda Periduduk atas nama EDDY WIJAYA, diberi tanda bukti T14;18. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 05/G/201 1/PTUNBDG tanggal 6 April 2011, diben tanda bukti T15;19.
Pembanding/Penggugat II : Dervin Ariani Gabriel Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum.
Pembanding/Penggugat III : Yepson Israel Gabriel Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum.
Pembanding/Penggugat IV : Jublina Gabriel Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum.
Terbanding/Tergugat I : Maxi Teldes Mooy
Terbanding/Tergugat II : Tome Da Costa SH
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang
136 — 29
Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 565 K/Sip/1973tanggal 21 Agustus 1974 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 pada pokoknyamenyatakan: dalam hal objek gugatan tidak jelas dan objekgugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batasbatas dan luastanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima;2.5.
Lebih jauh lagi berdasarkanHalaman 21 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPGYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973,tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakantidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam halini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.
142 — 56
Bahwa selanjutnya ditempu upaya melalui Mediator pada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bogor dan pada tanggal 15 April 2010, MediatorDinas Sosial dan Tenaga, Kerja Kabupaten Bogor telah mengeluarkan anjurantertulisnya no.565/961/HISyaker ;. Bahwa terhadap anjuran tersebut Penggugat tidak dapat menerima ataumenolak anjuran Mediator Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor ;.
dalam pasal 71ayat 4 huruf b pada PKB PT.Busana Prima Global yang berbunyi : Kesalahan berat yang dapat menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja :Membujuk atau merayu teman sekerja untuk melakukan perbuatan yangmelanggar hokum di lingkungan perusahaan .22.Bahwa karena proses musyawarah Bipartit tidak mencapai kesepakatan, makaselanjutnya di tempuh upaya melalui mediator Dinas tenaga kerja dantransmigrasi kabupaten Bogor, dan pada tanggal 15 april 2010 mediator telahmenerbitkan anjuran dengan surat No.565
Terbanding/Tergugat I : KAMARUDIN
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK PERMATA Tbk. Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN AGRARIA
42 — 26
Yang manaHalaman 10 dari 54 Putusan Nomor 117/PDT/2021/PT SMRdipertegas dengan Yurisprudensi MARI No. 565 K/SIP/1973, tanggal 21Agustus 1974, yang mana pada pokoknya menyatakan jika gugatantidak jelas maka gugatan tidak dapat diterimaBahwa dengan demikian jelas karena fundamentum petendi dalamgugatan Penggugat tidak jelas, sehingga sangat beralasan apabilagugatan Penggugat dinyatakan kabur.C.
Yang manadipertegas dengan Yurisprudensi MARI No. 565 K/SIP/1973,tanggal 21 Agustus 1974, yang mana pada pokoknyamenyatakan jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapatditerimao Bahwa dengan demikian jelas karena fundamentum petendidalam gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga sangatberalasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan kabur.3.
206 — 51
Merek selain daripadaterdapat perbedaan mendasar dalam gugatan a quo juga sebagaimanatelah dijelaskan di atas dimana gugatan a quo masih belum dapatdiperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dikarenakan gugatan a quo masih tergantung (AANHAGIG) dalampemeriksaaan Gugatan No. 59/2018 dan dengan demikian, gugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI No.565
Pst.cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dikarenakangugatan a quo masih tergantung (AANHAGIG) dalam pemeriksaaanGugatan No. 59/2018 dan dengan demikian, gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No.565 K/Sip/1973, yang pada pokoknya berbunyi Gugatanharus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidaksempurna ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat III dan IVyang diuraikan dalam dupilknya
1928 — 629 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUNARSO, 565. TUKIRIN, 566. SURYADI, 567. DJULIADI, 568. PUJIONO, 569. KATAMI HARIYANTO, 570. AGUS KUNCARA, 571. GUSTANTO, 572. MUHAMAD LUTFI, 573. TRIJONO, 574. DEDI SUNARDI, 575. MARSUDI, 576. DASUKI, 577. MARWANTO, 578. NGAPIYONO, 579. BONAR TUA BATUBARA, 580. JULIANTO, 581. DARSONO, 582. SUWANTO, 583. ZAKARIA, 584. ABDILAH NURHIDAYAT, 585. ENGKOS KOSYASIH, 586. AGUS SUPRIYANTO, 587. BUNIYA, 588. SURANTO, 589. NUR ARIFIN, 590. SUPARDI, 591. ABDUL ROZAK, 592. SAJIMIN, 593.
SUNARSO;565. TUKIRIN;566. SURYADI;567. DJULIADI;568. PUJIONO;569. KATAMI HARIYANTO;570. AGUS KUNCARA;571. GUSTANTO;572. MUHAMAD LUTFI;573. TRIJONO;574. DEDI SUNARDI;575. MARSUDI;576. DASUKI;577. MARWANTO;578. NGAPIYONO;579. BONAR TUA BATUBARA;580. JULIANTO;581. DARSONO;582. SUWANTO;583. ZAKARIA;584. ABDILAH NURHIDAYAT;585. ENGKOS KOSYASIH;Halaman 16 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.SusPHI/2016586. AGUS SUPRIYANTO;587. BUNIYA;588. SURANTO;589. NUR ARIFIN;590. SUPARDI;591. ABDUL ROZAK;592.
SUNARSO, 565. TUKIRIN, 566. SURYADI, 567.DJULIADI, 568. PUJIONO, 569. KATAMI HARIYANTO, 570. AGUSKUNCARA, 571. GUSTANTO, 572. MUHAMAD LUTFI, 573. TRIJONO,574. DEDI SUNARDI, 575. MARSUDI, 576. DASUKI, 577. MARWANTO,578. NGAPIYONO, 579. BONAR TUA BATUBARA, 580. JULIANTO, 581.DARSONO, 582. SUWANTO, 583. ZAKARIA, 584. ABDILAHNURHIDAYAT, 585. ENGKOS KOSYASIH, 586. AGUS SUPRIYANTO,587. BUNIYA, 588. SURANTO, 589. NUR ARIFIN, 590. SUPARDI, 591.ABDUL ROZAK, 592. SAJIMIN, 593.
30 — 20
Sebagaimana Yurisprudensi MARI yaitu: Putusan MARI No: 1149/K/Sip/ 1975, tanggal 17 April 1975Yang menyatakan karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelasletak/batasbatas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima Putusan MARI No: 1391/K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 Putusan MARI No: 565/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 Putusan MARI No: 81/K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1973Yang menyatakan gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelasletak, batasbatas dan ukuran tanahOleh karena itu
85 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yogyakarta Nomor 565/02475pada tanggal 13 April 2016 sebagaimana (Bukti T6);Halaman 17 dari 25 halaman.
114 — 25
Yang mana uang hasil penjualantersebut sama sekali tidak ada dibagi kepada kami para TergugatBerhubung karena Objek Gugatan (objek warisan) yang disampaikan olehPenggugat dalam surat gugatannya adalah kabur/tidak jelas, maka sesualdengan: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus1974 Reg No. 565 K/Sip/1973, menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas,maka gugatan tidak dapat diterima..
54 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1967 K/Pdt/2016Agung RI Nomor 565/K/SIP/1973 pada tanggal 21 Agustus 1979 yangmenyatakan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan,dasar gugatan tidak sempuma karena hak Penggugat atas tanahsengketa tidak jelas;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telahmemberikan Putusan Nomor 26/PDT.G/PLW/2013/PN Pbr tanggal 15 Januari2014 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi dari Terlawan ;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan
SRIWATI
Tergugat:
1.IDRIS
2.NURDIN
3.BPN Kota Kendari
70 — 35
Penggugat tidakdapat menunjukan secara pasti posisi tanah objek sengketa karena sepertitersebut diatas objek sengketa telah berdiri perumahan ;Menimbang bahwa oleh karena atas tanah objek sengketa secara nyataletak dan batasbatas yang didalikan olen Penggugat tidak jelas dan pasti makamempedomani Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 jo PutusanMahkamah Agung RP.No.565
ZULKARNAIN LUBIS
Tergugat:
NURHAJIJAH LUBIS
91 — 70
Dan dalam Yurisprudensi Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21Agustus 1974 dinyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karenadasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanahsengketa tidak jelas;Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, setelan Majelis Hakimmencermati dan mempelajari Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkanTergugat telah membangun rumah permanen di atas tanah seluas 210 m?
70 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga sudah sepatutnya gugatantersebut tidak diterima;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17April 1975 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973tanggal 21 Agustus 1973, juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979yang menyatakan bahwa terhadapobjek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.Dikuatkan Yurisprudensi Nomor 586K/PDT/2000, Bilamana terdapatperbedaan luas dan batasbatas tanah sengketa dalam posita dan
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hukum acara perdatapihak yang menggugat berkewajiban untuk mengkualifikasikan perbuatanpihakpihak yang digugatnya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1365Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang dikonstantir dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus1974 Nomor 565 K/SIP/1973 yang kaidah hukumnya menyatakan: Jikagugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka gugatan demikian sudahsepatutnya ditolak atau dinyatakan
173 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telahmengeluarkan Surat Anjuran Nomor 565/2808/HI Syaker/VI tanggal 10Juni 2016;9.2. Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telahmengeluarkan risalah mediasi tanggal 27 Juni 2016, yang Penggugatjadikan dasar persyaratan formil untuk mengajukan gugatan kepengadilan hubungan Industrial sesuai dengan Undang Undang Nomor2 Tahun 2004;Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.SusPHI/201710.