Ditemukan 17695 data
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 492 K/Sip/1970,tanggal 16 Desember 1970, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima (Nietontvankelijke verklaard) ;Bahwa setelah Tergugat , V dan V membaca dan menelaah secara telitiisi gugatan Penggugat , Il, Ill dan IV ternyata gugatan tersebut tidak memuatsecara sempurna ketiga persyaratan tersebut di atas dan ada kekeliruan didalam menyusun gugatannya, sehingga gugatan Penggugat I, Il, Ill dan IVmenjadi tidak jelas, samar dan kabur ;Bahwa identitas Tergugat di dalam gugatan, yakni
70 — 23
./ sekarang Terbanding sampaikan beberapa Putusan Mahkamah Agungterdahulu antara lain :A.Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, yang menyatakan Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkandengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapatditerima, seperti halnya dalam perkara ini;.
93 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selainitu pula ternyata kurang cukup pertimbangannya dimana putusan Judex Factiyang kurang cukup pertimbanganya adalah merupakan salah satu alasankasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan (vide Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 492 K/SIP/1970 Tanggal 16 Desember 1970;Bahwa terhadap pertimbangan Putusan Judex Facti yang tertuang dalamPutusanya Nomor 62/PDT/2013/PT.SULTRA Tanggal 08 Januari 2013adalah kurang cukup pertimbanganya sebagaimana dapat dilihat dan disimakdalam putusan a quo hal. 7
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
/F12 1 Tf(10) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg9.00 0.00 0.00 9.00 459/F12 1 TE(302116) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg9.00 0.00 0.00 9.00 472/F12 1 TE(216713) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg9.00 0.00 0.00 9.00 492/F12 1 TE(1L0264457) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg00000000000081.81.81.81.81.81.000000000000TmTmTmTmTmTm9.00 0.00 0.00 9.00 508.00 81.00 Im/F12 1 TE(10) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg9.00 0.00 0.00 9.00 511.00 81.00 Tm/F12 1 TE(6737) TJETQqBr0.000 0.000 0.000 rg9.00 0.00 0.00 9.00 521.00 81.00 Tm/F12
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
cukup dari suatu putusanPengadilan Judex Facti, dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRI masingmasing: Putusan tanggal 851957 Nomor 117 K/Sip/1955 yang berbunyi:Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasanyang cukup (onvoldoende gemotiveera); Putusan tanggal 2121970 Nomor 339 K/Sip/1969 yang berbunyi:Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau Keputusan PengadilanNegeri, Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoendegemotiveera); Putusan tanggal 16121970 Nomor 492
Sarjo Hidayat, S.H.
Terdakwa:
1.Fajar Tri Susilo
2.Renda Agus Muliono
130 — 32
Menetapkan barang bukti berupa :
1) Surat-surat:
- 5 (lima) lembar Surat Perintah Pangdam Xll/Tpr Nomor
Sprin/492/l11/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pelaksanaan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Rl Malaysia di Wilayah Kalimantan Barat.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 5 (lima) lembar Surat Perintah Pangdam Xll/Tpr Nomor
1.Hj. Siti Ratna Robiah
2.Hj. Herdiana
3.Herlinda
4.Herfina
5.Fathona
Tergugat:
1.Hendrik Halim
2.Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta
3.Soenarjono
4.Sutanto Tan
5.Zainal Mazam
6.Afen Siswoyo
7.Saminah Salim
8.Kepala Kelurahan Sunter Jaya
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
598 — 2236
UtrYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana terkutip di bawahini:Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus1973:Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidaksempurna.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21November 1970:Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelasapaapa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970, tanggal 21Nopember
yangmana; agar dihukum membayar gantirugi sebesar Rp 1.000.000, tanpa merinciuntuk kerugiankerugian apa saja;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus1974:Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidaksempurnaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 616 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni1973:Karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan pada Gugatannya(tidak dirinci, sehingga tidak jelas), gugatan haruslah ditolak.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492
UtrYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November1970:Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang58.59.60.61.dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua kepmen Perlatanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan.
UtrBf.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970tanggal 21 November 1970, diberi tanda T.II 15b ;Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 616 K/Sip/1973tanggal 5 Juni 1973, diberi tanda T.II 15c ;Fotocopy Pendapat Hukum Prof Dr. Sudikno Mertokusumo.
Il 15e ;Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal16 Desember 1970, diberi tanda T.II 16a ;Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 598 K/Sip/1971 tanggal18 Desember 1971,diberi tanda T.II 16b ;Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.117 K/Sip/1975 tanggal 2Juni 1971, diberi tanda T.II 16cFotocopy Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979tahun 1979, diberi tanda T.II 16d ;Fotocopy Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983tanggal 3
132 — 426 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 jo. PutusanMahkamah Agung R.I. Nomor: 897/K/Sip/Pdt/1997 yang pada pokoknyaHalaman 20 dari 67 hal. Put.
Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21Nopember 1970 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor:897/K/Sip/Pdt/1997 yang menyatakan bahwa:penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasidalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanyaHalaman 52 dari 67 hal. Put.
Nomor 3070 K/Pdt/2017(2)harus diselesaikan secara sendirisendiri, sehingga berdasarkan haltersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yangseperti itu adalah kabur;Kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 juncto PutusanMahkamah Agung R..
Nomor: 492 K/Sip/1970tanggal 21 Nopember 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung R..
5 — 2
yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal O7 Februari2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KabupatenMalang Nomor: 0703/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal O7 Februari 2017mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Pada tanggal 15 September 1999, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat NikahKantor Urusan Agama Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :492
6 — 4
Pada tanggal 29 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :492/73/V/2015 tanggal 29 Mei 2015) ;2.
49 — 3
., dalam bukunyaKUHP dan Penjelasanya, halaman 492, menyebutkan bahwa orangdikatakan menadah apabila :a. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerimasebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patutdapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karenakejahatan; 22 222halaman 15 dari 21 halaman16b.
37 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970,bahwa putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan.
242 — 136
I/No. 4/Okt, Desember 2012. 112);Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Kr/1981yang terbit 19831 halaman 4150 didapati Kaidah Hukum : Dakwaan tidak ceramat, jelasdan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum; Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 808 K/Pid/1984yang terbit 19851 pada halaman 74104 didapati Kaidah Hukum : Karena Surat Dakwaantidak dirumuskan secara cermat dan lengkap, dakwaan dinyatakan batal demi hukum;Menimbang, bahwa walaupun Yurisprudensi
30 — 9
Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum(recht persoons), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkanperaturan perundangundangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yangPutusan perkara Pidana Nomor 39/Pid.B/2014/PN Mrs Halaman 9 dari 14kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentukkarena kebutuhan manusia) ; = 492 on neeMenimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan olehJaksa PenuntutUmum, adalah subjek hukum yang bernama H.SYAMSUDDIN BIN H.MALLAWAsebagai pribadi
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember1970, yang menyatakan bahwa:Halaman 8 dari 15 hal. Put.
3 — 4
Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan denganTERGUGAT pada hari Senin tanggal 18 September 2000 DihadapanPejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPoncokusumo Kabupaten Malang, sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor: 492/91/IX/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;2.
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
mauHal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2630 K/Padt/2013dibatalkan tentunya Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi mengikutserta Pejabat Pembuat Akta Hibah tersebut, karena jika dimasukkansebagai pihak dalam perkara a quo tentunya akan menjadikan gugatantersebut tidak lengkap atau tidak sempurna (obscuur libel), karena gugatandiajukan dalam kwalifikasi yang tidak lengkap dan tidak sempurna, makagugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima (videYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor: 492 K/Sip/1970, yang intinyamenyatakan:Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukuppertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalamputusannya itu hanya mengesampingkan keberatankeberatan yangdiajukan dalam memori banding dan tanoa memeriksa perkara itukembali baik mengenai faktafaktanya maupun mengenai soal penerapanhukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja;dan Judex Facti telah mengabaikan/tidak mempertimbangkan adanyaMemori Banding dari
91 — 67
ZiadisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugat466 ;A67 ;468 ;469 ;470 ;471;A72 ;A73 ;AT74 ;AT75 ;A76 ;A77 ;A78 ;479 ;480 ;481 ;482 ;483 ;484 ;485 ;486 ;487 ;488 ;489 ;490 ;491 ;492
23 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kami sertai dengan permintaan pula agar supaya hal ini disampaikan kepadapara Hakim oleh Panitera (paniterapanitera pengganti) dalam lingkunganPengadilan yang Saudara pimpin ;Bahwa selain itu, keharusan bagi Judex Facti untuk memberikan pertimbanganhukum yang cukup dan memeriksa/mempelajari kembali suatu perkara baikmengenai fakta fakta hukumnya maupun tentang penerapan hukumnya dipertegas melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang berbunyi