Ditemukan 122640 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-11-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1923/Pdt.G/2017/PA.Lpk Tanggal 6 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 5
8 — 5
sesuai dengan pendapat ahli figh dalam alAnwar, juz Il, halaman159 yang berbunyi: Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakimdengan berdasarkan buktibukti boleh menerima gugatan (Penggugat).Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu baik shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan
Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten DeliHalaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor.G/2017/PA.LpkSerdang dan, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga diKUA Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten DeliSerdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan putusan inidikirim oleh Panitera Pengadilan Agaama Lubuk akam kepada PegawalPencatat Nikah Kantou Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis,Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat perceraian Penggugat denganTergugat, Sebagaimana akan ditegaskan
Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1576 K/PID/2010 Jaksa pada Kejari; Ani las Mama Demianus
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1295K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986 ditegaskan kesengajaan menghilangkannyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untukmelakukan tindak pidana dan tempat pada badan korban yang dilukai alattersebut. Dalam perkara ini telah terbukti alat yang digunakan adalah sebilahbadik yang pada umumnya diketahui (notoir feit) sudah diterima yangmerupakan alat yang dapat menimbulkan kematian. Dan arah tusukannyaHal. 8 dari 12 hal. Put.
Zainal Abidin Farid, SH. ditegaskan : perbuatan pelakudelik harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :1. Perobuatan yang dilakukan harus mempunyai hubungan yang logisdengan akibat yang ditimbulkan;2.
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA Boroko Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.Brk Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
18 — 10
18 — 10
terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh ParaPemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hariyang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan daripihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan ParaPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan
9 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan
Register : 12-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 643/Pdt.G/2018/PA.Blk Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat:
Rani Binti Arifin
Tergugat:
Herman Bin Amrullah
11 — 11
Rani Binti Arifin
Tergugat:
Herman Bin Amrullah
11 — 11
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganHal. 6 dari 14 Putusan Nomor 643/Pdt.G/2018/PA.Blkpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang
resmidan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkansuatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidakberdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraianyang memiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan
Register : 23-06-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps Tanggal 1 September 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
9 — 4
9 — 4
tidak telah memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir kepadaPenggugat, juga karena perilaku Tergugat yang sering mabukmabukan danberselingkuh dengan wanita lain; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dalil gugatanPenggugat sebagaimana terurai di atas, maka terlebih dahulu akandipertimbangkan mengenai eksistensi perkawinan Penggugat dengan Tergugat aquo, yaitu apakah realitasnya merupakan perkawinan yang sah menurut hukumatau tidak; Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana ditegaskan
perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat yang sah menurut hukum sebagaimanadipertimbangkan di atas, maka apakah substansi gugatanPenggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat tersebutdinyatakan putus karena perceraian beralasan menurut hukum dan tidak melawanhak, hal mana akan dipertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana diatur dalam pasal 19Peraturan Pemerintah Nomor 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan
Register : 18-01-2017 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 21-06-2019
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 0007/Pdt.P/2017/MS.STR Tanggal 11 April 2017 — Pemohon melawan Termohon
20 — 11
20 — 11
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasandalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus para pihak telan memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai;2.
Register : 18-09-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 29-10-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 2282/Pdt.G/2020/PA.Tng Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 3
14 — 3
Pasal 22 ayat 2Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta mengingat asas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), yang telah diubah dengan UndangHalaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2282/Pdt.G/2020/PA.TngUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga untuk menghindari kemungkinanadanya motif persepakatan
telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2019 hinggasekarang; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumahtangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabardan rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 05-01-2016 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pdg Tanggal 22 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
14 — 1
rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
Paniterasebagaiman diatur dalam pasal 84 undangundang nomor 7 tahun 1989Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 05-10-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 5257/Pdt.G/2016/PA.Bwi Tanggal 14 Nopember 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
45 — 6
45 — 6
Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteriisteri dananakanak mereka ;Menimbang, bahwa persyaratan sebagaimana yang ditegaskan olehPasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakansyarat yang bersifat alternatif atau fakultatif, artinya seorang suami yanghendak beristri lebin dari seorang (poligami) cukup memenuhi salah satupersyaratan saja.
Adapun persyaratan sebagaimana yang ditegaskan dalamPasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan syarat yangbersifat kumulatif, artinya ketiga persyaratan tersebut harus dipenuhiseluruhnya oleh seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang(poligami);hal9 dari lS hal Put No. 5257/Pdt.G/2016/PA.BwiMenimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya,terutama guna memenuhi syaratsyarat poligami tersebut, Pemohon telahmengajukan bukti P.6, P.7 dan P.8, masingmasing berupa
Register : 08-07-2013 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.54404/PP/M.XVA/15/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
153 — 41
153 — 41
.3.102.905.930,00 karena PemohonBanding tidak dapat memenuhi untuk permintaan untuk meminjamkan dokumen Rekening Korandan Buku Piutang walaupun sudah dikirimkan surat peringatan I dan surat peringatan II sehinggaTerbanding berpendapat saldo akhir Piutang Tahun 2009 sebesar Rp.3.102.905.930,00 merupakanPenjualan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;bahwa Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 76 berserta PenjelasannyaUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ditegaskan
Terbanding atasPeredaran Usaha sebesar Rp.3.102.905.930,00 tidak dapat dipertahankan;Koreksi Potongan Penjualan sebesar Rp.454.144.670,00;bahwa berdasarkan bukti dan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwaTerbanding melakukan koreksi Potongan Penjualan sebesar Rp.454.144.670,00 karena tidakdidukung dengan Faktur Pajak/Faktur penjualan;bahwa Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 76 berserta PenjelasannyaUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ditegaskan
Register : 06-11-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0392/Pdt.G/2019/PA.Bbu Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 12
20 — 12
., sepanjangpermohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonanPemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturankhusus (/ex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari Kemungkinan adanya motifpersepakatan cerai yang tidak dianut
dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon tidak patuh dan Termohon suka melawan nasehat Pemohon,sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara Pemohon denganTermohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalandengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 20-06-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 24 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 7
20 — 7
pisah tempat tinggal hingga sekarang; Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
No 0234/Pdt.G/2017/PA.SgtaHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaranyang terus menerus ; Perselisihnan dan pertengkaran
Register : 10-04-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 17-02-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Sgta Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 5
11 — 5
Pemohon tidakmengetahui keberadaan Termohon ; Bahwa, Pemohon sudah dinasehati oleh pihak keluarga dan Pengadilanagar bersabar dan menunggu Termohon, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak saturai terhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 18-08-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 13-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Sgta Tanggal 10 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 8
16 — 8
mereka juga tidak mengetahulkeberadaan Tergugat ; Bahwa, Pengadilan dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agarbersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
No 0249/Pdt.G/2016/PA.SgtaHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; Perselisihan dan pertengkaran tersebut
Register : 01-02-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0186/Pdt.G/2018/PA.RAP Tanggal 19 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 1
28 — 1
yangmengakibatkan pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun dan selama itu pula tidak adaitikad dari kedua belah pihak untuk kembali membina rumah tangga sebagaimanamestinya, meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil,sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, makadapat dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuanperkawinan sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRum ayat 21, bahwadijodohkannya lakilaki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupanyang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidakakan tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, apabila dinubungkandengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilinat bahwa berdasar
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA Boroko Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Brk Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
24 — 14
24 — 14
Penetapan No.138/Padt.P/2020/PA.Brkselama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupunkeberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanyaperkawinan Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumumandimaksud, dan oleh karena tidak
ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa. instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan
Register : 07-01-2016 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PA KETAPANG Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Ktp Tanggal 27 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 1
11 — 1
ke rumah orangtua Penggugat ; Bahwa, selama berpisah Tergugat juga tidak pernah memberi nafkahkepada Penggugat ; Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namuntidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Hal 12 dari 19 Put.
Register : 08-05-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN MARISA Nomor 15/PDT.G/2015/PN.MAR Tanggal 13 Januari 2016 — - Penggugat : Hj. ALI SUWELEH
- Tergugat : Ahli Waris Almarhum Abdullah Daud, DKK
126 — 60
126 — 60
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Para TergugatKonvensi/Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat, yang amarnya berbunyisebagai berikut :DALAM KONVENSIDalam Pokok Perkara1.2.10.Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Menyatakan Tergugatl, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum.Menyatakan akta yang dibuat Turut Tergugat berdasarkan keputusan RAT 27Januari 2015 sebagaimana ditegaskan
Menyatakan akta yang dibuat Turut Tergugat berdasarkan keputusan RAT 27Januari 2015 sebagaimana ditegaskan dalam Akta Nomor. 2, tanggal 2Februari 2015 yang dibuat dihadapan Hasna Mokoginta, Notaris di Gorontalotidak sah;Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 11/PDT/2016/PT GTO4. Menyatakan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tanggal27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh Tergugat Ill danTergugat VIII adalah tidak sah;5.
Register : 21-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0415/Pdt.G/2019/PA.Bbu Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 10
29 — 10
., Sepanjangpermohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonanPemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturankhusus (/ex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kKemungkinan adanyamotif persepakatan cerai yang tidak dianut
dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon tidak patuh dan Termohon suka melawan nasehat Pemohon, danantara Pemohon dan Termohon belum punya anak sehingga menyebabkantimbulnya ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga telahterdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Putus : 24-09-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/Pdt/2014 Tanggal 24 September 2014 — SAPRIANTO ; KURNIATI,dkk
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mahidin juga sangat penting dihadirkan dalam perkaraa quo agar membuat jelas dan terang duduk perkara dalam perkara a quo,hal ini juga ditegaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yangmenyatakan Pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh pembeli, harus ikutditarik sebagai Tergugat, pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatancacat formil dalam bentuk p/urium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagaipara pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang. (vide: M.
YahyaHarahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 116).Selain itu juga ditegaskan dalam:Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2872K/Pdt/1998 tertanggal 28Desember 1998 yang menyatakan pihak ketiga yang erat kaitannya dengangugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalamgugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebutmengandung cacat hukum: plurium litis consortium;4.