sebenarnya adalahKsatria Cetta Aridja Zeroun, Sehingga Pemohon bermaksud akanmemperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akte kelahirantersebut Sesuai dengan nama yang sebenarnya, agar tidak timbul permasalahandikemudian hari manakala Pemohon akan berhubungan dengan halhal yangberkaitan dengan hakhak pribadi dan kewajiban Pemohon sebagaiwarganegara, maka oleh karenanya diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia

meskipun tidak secara langsungmenyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapanhukum (Pasal 28 D) dan ........ hak untuk diakul sebagai pribadi dihadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun (Pasal 28 ayat 1) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksisaksi yang diajukan dalampersidangan

1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Halaman 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PN.MlgBahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan : Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikandengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikansejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia

, disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan statuskewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tuakandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri tempat pemohon ;(2)

yaknipada tanggal 6 Oktober 1997 Pemohon telah berganti nama menjadi Rusmiyatisehingga dokumendokumen Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluargatercatat nama Rusmiyati;Menimbang bahwa sebagai warga negara, Pemohon berhak untuk memlih,merubah ataupun mengganti nama karena nama sebagai identitas diri, bahkan nama adalah hak setiap warga negara dan melekat untukselamanya ; 922222 22222 =n enn nnn nnnMenimbang bahwa ternyata, UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia

meskipun tidak secara langsung menyebutnya, yaituseperti yang disebutkan: Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yangsama dihadapan hukum (Pasal 28 D) dan ...... hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun (Pasal 28 D ayatMenimbang bahwa disamping itu, nama yang dipilih atau dikehendaki olehPemohon adalah nama yang lazim dan tidak ada pantangan ataupun larangan untukdipergunakan oleh setiap warganegara

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkanoleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalamakta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau namakeluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 12469 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 12469 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

mengalami luka di bagian tangan dan kaki dan ada pula yangmeninggal dunia;Bahwa cuacanya cerah karena kecelakaan terjadi pada jam 12.00 tengahhari;Bahwa mobilnya terbalik 2 kali;Bahwa mobil tersebut tidak bisa dikendalikan dan mengalami kecelakaanpada saat jalan tikungan menurun;Bahwa setelah kehjadian ada yang datang tolong dan membawa kami kePuskesmas Atapupu dan selanjutnya dirujuk ke Rumah sakit di Atambua;Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN AtbBahwa di truck tersebut selain memuat manusia

tersebut terbalik dan masih kedalam jurang;Bahwa saksi mengalami luka di bagian tangan dan kaki dan ada pula yangmeninggal dunia;Bahwa cuacanya cerah karena kecelakaan terjadi pada jam 12.00 tengahhari;Bahwa mobilnya terbalik 2 kali;Bahwa mobil tersebut tidak bisa dikendalikan dan mengalami kecelakaanpada saat jalan tikungan menurun;Bahwa setelah kehjadian ada yang datang tolong dan membawa kami kePuskesmas Atapupu dan selanjutnya dirujuk ke Rumah sakit di Atambua;Bahwa di truck tersebut selain memuat manusia

Bahwa kecelakaan mobil truk di jalan raya jurusan teluk gurita, di kampungFatuloko, dusun Susuk, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak; Bahwa penumpang yang ada didalam mobil itu ada sekitar 30 orang lebih; Bahwa di truck tersebut selain memuat manusia ada juga memuat barangberupa lemari, kulkas, rak dan barangbarang lainya ada banyak karenaorang yang punya barang itu mau buka kios di kampungnya; Bahwa waktu itu kami baru saja pulang antar orang ke pelabuhan teluk guritayang akan berangkat ke Ambon

dengan pengemudi pasal 1 ayat 23undangundang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalanadalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang telahmemiliki Surat izin mengemudi;Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas berdasarkanpasal 1 ayat 24 undangundang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas danangkutan jalan adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidakdisengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yangmengakibatkan korban manusia

Bahwa REMAONG KOETAI BERJAYA selanjutnya disingkatRKB, dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(ADART) tertanggal 08 Februari 2018 yang telah disahkan oleh KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0012354.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Remaong Koetai Berjaya, yang mana salah satulambang RKB tersebut yakni warna Merah melambangkan Tiadamajudalam kesalahan dan tiadamundur dalam Kebenaran.

dengan sah pekerjaanatauyang nyatanyatamempunyai tujuan sebagai Barang Pusakaataubarang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), yang secara langsungmenggugurkan unsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12Tahun 1951 yang diterapbkan TERMOHON;Menimbang bahwa atas alasan permohonan Pemohon tersebut Hakimpraperadilan mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik Indonesia 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya bahwaBenda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia

, baikbergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya, atau sisasisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaandan sejarah perkembangan manusia selanjutnya dan selanjutnya didalam Pasal5 mengatur kriteria cagar budaya bahwa benda, bangunan, atau strukturdapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atauStruktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;b. mewakili masa gaya paling singkat berusia

50 (lima puluh)tahun;c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan,pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;Menimbang bahwa dalam Pasal 6 dipertegas bahwa Benda CagarBudaya dapat:a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yangdimanfaatkan oleh manusia, serta siSasisa biota yang dapatdihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapatdihubungkan dengan sejarah manusia;b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; danc. merupakan

Bahwa pasal 28J ayat (1) UUD 1945 setiap orang wajib menghormati hakasasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara. Sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratismaka undangundang menjamin sepenuhnya hak asasi manusia;4.

Tiga PuluhTujuh) Jam) dan dipersilahkan pulang tanpa keterangan apapun dariTERMOHON;Bahwa perbuatan TERMOHON yang baru membebaskan Keluarga PARAPEMOHON baru setelah 37 (tiga puluh tujuh) jam tanpa keterangan apapunmerupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 3Jo 27 ayat (1) UdangUndang No. 39 tahun 1999 tentang HAK ASASIMANUSIA yang menyatakan :Pasal 3 ayat (1) UndangUndang No. 39 tahun 1999 tentang HAM yangmenyatakan :Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia

yangsama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidupbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.Pasal 3 ayat (2) UndangUndang No. 39 tahun 1999 tentang HAM yangmenyatakan :Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuanhukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yangsama di depan hokum.Pasal 3 ayat (3) UndangUndang No. 39 tahun 1999 tentang HAM yangmenyatakan :Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia

dan kebebasandasar manusia, tanpa diskriminasPasal 27 ayat (1) UndangUndang No. 39 tahun 1999 tentang HAM yangmenyatakan :Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak,berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara RepublikIndonesia..

LembagaPraperadilan terbatas hanya menyangkut formalitas keabsahan prosedurpenyidikan untuk menghormati Hak Asasi Manusia;Menimbang bahwa proses menjadikan Tersangka kepada diri keluargaPARA PEMOHON (sdr.Aulya Pazar dan sdr. Deril Ramlan) diawali dengan adanyapenangkapan atas diri keluarga PARA PEMOHON (sdr.Aulya Pazar dan sdr.

Menyatakan barang bukti berupa :e Akta pendirian yayasan nomor 50 tanggal 14 Desember 2010 melalui notariesImam Syuhada, S.H.e Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU709.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011, tentang pengesahanakta pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap NPWP01.459.688.6522.000.e 1 (satu) bendel surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak tertanggal 09Desember 2016e Tanda terima surat pernyataan harta dari Kantor KPP Pratama

/PN Clbp.Sakit Islam Fatimah Cilacap, bersama dengan Direksi, menentukan arah dankebijakan rumah sakit, ikut dalam merencanakan pengembangan rumah sakit,persetujuan terhadap rencana anggaran biaya;Bahwa saksi mengetahui bahwa nomor NPWP milik yayasan Rumah Sakit IslamFatimah Cilacap yaitu nomor : 01.459.688.6522.000 sesuai dengan KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU 709.AH.01.04.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU709.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal O1 Pebruari 2011, tentangpengesahan akta pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah CilacapNPWP : 01.459.688.6522.000. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Yayasan Rumah Sakit Islam FatimahCilacap merasa telah dirugikan karena perbuatan sdr.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU709.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011, tentangpengesahan akta pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah CilacapNPWP : 01.459.688.6522.000.Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018.

Dimana Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap ( YARUSI ) telah berubahnamanya menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sebagaimanaKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU709.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011, tentang pengesahanakta pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap NPWP01.459.688.6522.000;Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018.

telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No 17 Tahun2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNomor Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan setiap anak berhak atassuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan , sehingga hak atas nama sebagai identitas diri, tetap melekat untuk selamanya ;Menimbang, bahwa ternyata UUD juga telah memberikan jaminan atashak tersebut sebagai hak asasi manusia

meskipun tidak secara langsungmenyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapanhukum (Pasal 28 D) dan ........ hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapanhukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun (Pasal 28 ayat 1) ;Menimbang, bahwa ternyata nama yang dipilih Pemohon setelah ditelitidengan seksama, ternyata tidak bertentangan dengan adat istiadat, agama,kebudayaan

Edriyanto Alias Jaka didampingi oleh Orangtuanya dan Anak Il.Didampingi oleh Kakakya, didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Klas Makassar TRIUMBARA ARTAMA, S.Ksijuga didampingi Tim PembelaHalaman 1 dari 6 Putusan Nomor 9/Pid.SAnak/2019/PN MksUmum/Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Perhumpunan Bantuan Hukum danHak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan (PBHI SULSEL) berkantor diMakassar berkedudukan di JI. Topaz Raya Komp.

perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.Menimbang, Bahwa Anak EDRIYANTO ALS JAKA dan Anak Lel WANDISAPUTRA ALS WANDI yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkanfakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi,barang bukti dan keterangan anak anak sendiri yang membenarkan identitasnyamasing masing dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka anak yangdiajukan dalam perkara ini adalah EDRIYANTO ALS JAKA dan WANDI SAPUTRAALS WANDI sebagai manusia

mempertimbangkanapakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkanberdasarkan buktibukti tersebut;Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 223/Padt.P/2019/PN.IldmMenimbang, bahwa dari bukti P1 sampai dengan P6 dihubungkandengan keterangan saksisaksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaiberikut:Pemohon bernama NURAENI, lahir di Indramayu tanggal 26 Maret 1980anak dari pasangan orangtua ayah MOHAMMAD FADILI dan ibuNURYATI;Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon padapokoknya dikabulkan dan Penetapan ini untuk kepentingan Pemohon, makaPemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkandalam amar penetapan dibawah ini;Memperhatikan ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Unsur Barang Siapa,Barang siapa disini menunjuk pada manusia selaku subjek hukum pendukunghak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab. Terdakwa LEMAN BinMANAN yang dihadapkan kedepan persidangan adalah manusia selaku subjekhukum yang sehat akalnya sehingga mampu bertanggung jawab dan terdakwatelah mengankui identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.2.

SehinggaPemohon bermaksud akan memperbaiki kesalahan ketik tempat lahir Pemohondalam Akte kelahiran Pemohon yang sudah terbit akta kelahirannya sesualdengan tempat lahir yang sebenarnya, agar tidak timbul permasalahandikemudian hari manakala Pemohon akan berhubungan dengan halhal yangberkaitan dengan hakhak pribadi dan kewajiban Pemohon sebagaiwarganegara, maka oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dariPengadilan ;Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia

meskipun tidak secara langsungmenyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapanhukum (Pasal 28 D) dan ........ hak untuk diakul sebagai pribadi dihadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun (Pasal 28 ayat 1) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksisaksi yang diajukan dalampersidangan

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.i Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan : Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan denganakte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang PenindunganAnak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejakkelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia

, disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu) nama dan statuskewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tuakandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang AdninistrasiKependudukan, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri tempat pemohon ;(2)

dipertimbangkan lebih lanjut oleh MajelisHakim adalah alasan Pemohon mengajukan despensasi nikah ini adalahkarena adanya kekhawatiran dari Pemohon terhadap anak Pemohon () dancalon suaminya yang telah berhubungan sedemikian eratnya selama 1 tahunkalaukalau. mereka akan = melakukan perbuatan melanggar hukum(maksiat/zina);Menimbang, bahwa sesuai ketentuan perundangundangan yangberlaku, anak Pemohon adalah termasuk anak yang belum dewasasebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (5) UU No. 3 tahun 1989 tentang hakazazi manusia

Junto pasal 1 (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungananak;Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajid memenuhi hakanaknya, memberikan perlindungan dan membesarkannya, memelihara danmerawatnya, mendidik, mengarahkan serta membimbingnya hingga anaknyadewasa sebagaimana dimaksud pasal 52 dan 57 UU No. 3 tahun 1989 tentanghak azazi manusia, junto pasal 26 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 tentangperlindungan anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasalpasal perundangundangan dan seperti

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan : Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikandengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikansejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia

, disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu) nama dan statuskewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tuakandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri tempat pemohon ;(2)

TH.97 tanggal 28 Mei 1997 besertaperubahannya dengan susunan pengurus terakhir Sesuai dengan AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14Juni 2019 Nomor 05 yang dibuat oleh notaris Syamsuhardi SH di Padang telahmendapat pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0095749.AH.01.11 tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019dalam hal ini bertindak sah dalam jabatannya tersebut dan karenanyaberwenang untuk dan atas nama PT.Bank Perkreditan Rakyat HARAUberkedudukan

TH.97 tanggal 28 Mei 1997 beserta perubahannya dengansusunan pengurus terakhir sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Juni 2019 Nomor 05 yangdibuat oleh notaris Syamsuhardi S.H., di Padang telah mendapat pengesahanKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0095749.AH.01.11 tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 dalam hal ini bertindak sahdalam jabatannya tersebut dan karenanya berwenang untuk dan atas nama PT.Bank Perkreditan Rakyat

Panselnas/Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi mengumumkan hasil kelulusan tes/ujian tertulis melaluimedia online setelah itu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sulamembuat pengumuman kelulusan hasil ujian tes/tertulis sebagaimana telahdipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian/tes tertulis dariKategori 2 (K2) untuk melaporkan diri ke Badan Kepegawaian, danPengembangan Sumber Daya Manusia

Sula ; Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PNTteHal. 21 dari...Kemudian surat Keputusan Penetapan formasi diumumkan melaluipapan pengumuman pada BKPSDM (Badan kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia)Kep.Sula;Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasimenetapkan jadwal pendaftaran online pelaksanaan tes/ujian seleksiCPNSD yang disampaikan kepada Gubernur untuk dikoordinasikan kekabupaten/kota;PPK/Pemerintah Kab.Kep.Sula membentuk tim pelaksana CPNSD danmenginput rincian

formasi dan pengumuman pendaftaran seleksi CPNSDke system aplikasi seleksi CPNSD;Kemudian Pelamar melakukan pendaftaran online ke system aplikasiCPNSD dan memasukkan berkas ke BKPSDM (Badan kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia) untuk dilakukan seleksi berkas ;PPK/Pemerintah Kab.

Sula kemudianhasil tes dibawa ke panselnas untuk diperiksa kemudian panselnas/ KementrianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan hasilkelulusan tes/ ujian tertulis melalui media online, bagi peserta yang dinyatakanlulus ujian/ tes tertulis dari kategori dua (K2) untuk melaporkan diri ke Badan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PNTteHal. 22 dari...Kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia untuk pemberkasanusul penetapan NIP, setelah mendapat nota persetujuan penetapan