TUN. SBY

TUN. SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danbewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :KEPALA DESA MOJODEMAK, Tempat kedudukan: Jalan Demung TrengguliKM 2, RT.001 RW.001, Desa Mojodemak, KecamatanWonosalam, Kabupaten Demak ;"Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: 1. TRISNO GUNADY, SH.,MH;2. SOPIAN HAKIM, SH; 202022 3.

TUN. SBY. tanggal 19 Pebruari 2019 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :55/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 55/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 19 Pebruari 2019 ;2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 102/G/2018/PTUN. SMG. seluruh isidan lampirann yaj = 2o= 2o non eon nnn nn nn nnn nnn non nen en ee nee3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 55/B/2019/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 15 April 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alih dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknyasengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 102/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 31 Oktober 2018yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :MENGADILI:.

TENGGANG WAKTU :222enee cone e nee cen cence eneecnnecneecnnees Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa pada saatPenggugat diberitahukan oleh Kepala Dusun Batu Keruk, Desa Akarakar,Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, pada tanggal 22 Nopember2018 bahwa Sertipikat Hak Milik Atas Nama Amaq Hamidah telah dirubahnama menjadi Sienny Gwatiningrum ;Bahwa gugatan ini masih dalam tenggang waktu sesuai yurisprudensi MA RI No.5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo.

No. 41K/TUN /1994 tanggal 10Nopember 1994 Jo. No. 270K/2001 tanggal 4 maret 2002, dengan demikiangugatan sengketa TUN ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilanpuluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbuny) :Hal. 4 dari 28 Hal.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebutPenggugat mengajukan Kasasi dengan Nomor 497/K/TUN/2015 denganamarnya yang menyatakan menolak permohonan KasasiPenggugat/Pemohon Kasas1.;8.

adanya ketentuan Pasal 49 ayat (2) Permen Agraria dan13.Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sangat jelas bahwaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tidak dapat melakukanpembatalan, pemecahan atas kedua sertipikat tersebut diatas karena, dalamketiga Amar Putusan Perkara No.49/G/2014/PTUNPLG tanggal 13Januari 2015, Amar Putusan Banding No.54/B/2013/PT.TUNMedantanggal 27 Mei 2015 dan Amar Putusan Kasasi No. 497 K/ TUN

Bahwa atas Putusan Pengadilan tersebut Harmale Bilianto mengajukanKasasi dan telah divonis melalui Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 497/K/TUN/2015 tanggal 11 November 2015 yangamarnya menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi HarmaleBilianto. ;= === = 222 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn ene nenaHal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUNPLG7.

T.8. 7.9T.10T.1lTT.13T.14T.15tertanggal 17 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya):: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor49/G/2014/PTUNPLG tanggal 13 Januari 2015 (sesuai dengansalinan resminya):: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:54/B/2015/PT.TUNMedan, tanggal 27 Mei 2015 ( fotokopi darifotokop1):: Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.497/K/TUN/2015 tanggal 11 Nopember 2015 ( fotokopi darifotokopi):: Berita Acara Pelaksanaan Tugas dan

Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUNPLGurusan pemerintah di luar tugas membentuk peraturanperaturan (legislatif)dan mengadili (yudikatif); Hermale Billianto dan Lily (orang) sebagai Para Penggugat dan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai Tergugat dalamkapasitas sebagai badan atau pejabat TUN.

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551K/TUN/2015, Tanggal23 November 2015;.Bahwa apa yang dilakukan PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Putusan MahkamahHalaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDIKonsitusi NO.31/PUUXV2013 dinyatakan dalam amar pertimbangan padapoint 3.19 yakni "Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan olehPresiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawasluadalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

(TUN) yang melaksanakanurusan pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan yangbersifat individual, konkrit dan final.

Olen karenanya keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yangdapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN"22.Bahwa Mempersoalkan putusan TERGUGAT Il sebagai dasar penerbitanKeputusan TERGUGAT juga diperkenankan dalam 21.

Bahwa apa yangdilakukan PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUUXV2013, sebagaimana dinyatakan dalam amar pertimbangan putusanMahkamah Konstitusi a quo point 3.20 yakni "apakah peradilan TUN akanmemeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasarkeputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN"23.Bahwa Keputusan DKPP (TERGUGAT Il)

TUN .MKS tanggal 24 Juni 2015 jo PutusanMahkamah Agung No. 551 K/TUN/2015 tanggal 23 November2015 sama sekali tidak membatalkan Putusan DKPP Nomor305/DKPPPKEII/2014 sehingga putusan DKPP tersebut tetapbersifat final dan mengikat.Adanya suatu keadaan hukum baru yakni Pengganti AntarWaktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Konawe sesuaiKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi TenggaraNomor 03/Kpts/KPUProv.026/Tahun 2015 tentangpengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten

Tegaldlimo kami melihat ada pemuda yang dudukduduk dipinggir jalandan ketika kami dekati pemuda tersebut berusaha melarikan diri dan ketika digeledah / diperiksa di saku kirinya terdapat pil trex sebanyak 5 (lima) butir yangdibungkus dengan plastik kecil warna putih dan selanjutnya orang tersebutmengaku membeli pil trex dari terdakwa yang mana pembelian pil itu dilakukandi warung mbok tun dan saat itu pemuda itu membeli pil trex Sebanyak 10 butiryaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 selanjutnya

kami lakukan lidikatas dasar keterangan pemuda tersebut dan selanjutnya kami temukan 1(Satu) orang lakilaki bernama Wildan yang saat itu berada diwarung mbok tun;Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalahpil trex sebanyak 24 (dua puluh empat) butir yang dibungkus dengan plastikputin kecil dan dimasukkan di bungkus rokok gudang garam warna merahkosong, uang tunai sebanyak 25 (dua puluh lima ribu rupiah), dan Hp merkXiaomi warna goldBahwa cara Terdakwa menjual pil trex

Banyuwangi tepatnya diwarung mbok tun;e Bahwa terdakwa bernama Moh. Wildan alamat Dsn. Dambuntung RT.04RW..01, Ds. Kedungasri, Kec. Tegaldlimo, Kab.

Diwarung Mbok Tun masuk Dsn.Gempoldampit Ds.

digeledah dan ditemukan 10 (Sepuluh) butir pil trexdari saudara Indra Setiawan terdapat 5 (lima) butir pil trex yang dibungkus palstikklip kecil warna putih dan yang bersangkutan membeli dari Wildan.Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 249 / Pid.Sus / 2021 / PN.Bywe Bahwa benar, berdasarkan informasi pemuda yang digeledah dan ditemukan10 (Sepuluh) butir pil trex yaitu Saudara Indra Setiawan selanjutnya orang tersebutmengaku membeli pil trex dari terdakwa yang mana pembelian pil itu dilakukan diwarung mbok tun

24 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 24 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LANGGONG Bin ACHMAD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan dahuluWiraswasta (sekarang tidak ada), tempat tinggal di Jalan Ganggawa Nomor 157,Pangkajene, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengae, KabupatenSidenreng Rappang, selanjutnya memberi kuasa kepada:H.

SIRI BONGKASA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan KaryawanSwasta, beralamat di Jalan Graha Permai Blok A4/3, RT.002/RW.009,Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan,selanjutnya memberi kuasa kepada:1 SAFRIL PARTANG, S.H., MH.2 ABDUL LUKMAN HAKIM, SH.Halaman dari 18 halaman Putusan Nomor 24 K/TUN/20133.

terurai dalam Sertipikat (SHM) tersebut, padaKolom (1) mengenai Penunjuk, menunjukkan dengan jelas bahwatanah yang diterbitkan atau yang dimohonkan sertipikatnya adalahbekas tanah milik Indonesia dengan Nomor Kohir 195 CI PersilNomor 9 DI, yang berarti bukan Tanah Milik Penggugat yangbernomor Kohir 122 CI, dan bernomor Persil 95 DI sebagaimanaterurai dalam Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan olehKepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Panepare tanggalHalaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 24 K/TUN

Bahwa berdasarkan pada point a, b, maka Keputusan tersebut dengan terbitnyaSertipikat diatas tanah milik Penggugat adalah suatu Keputusan yang melanggar,Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 24 K/TUN/201315.oleh karena pada kenyataannya tanah milik Penggugat tersebut tidak pernahdipindah tangankan/dialihkan kepada pihak lain termasuk Muhammad Ali Massinaidan Nurdin Lapeng;Dengan demikian bahwa Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan/dahuluKepala Kantor Agraria) atas diterbitkannya Sertipikat

Minggu;Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 24 K/TUN/2013Bahwa sementara terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1040/Desa Mojong, saat iniadalah milik Tergugat II Intervensi yang berasal dari jual beli dengan Nurdin Lapengdan Nurdin Lapeng memiliki tanah tersebut adalah berasal dari Muhamad Ali Massinai;Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka terhadap uraian Penggugat yangmenyatakan Penggugat adalah pemilik tanah adalah tidak benar, karena riwayat pemilikSertipikat adalah Muhamad All Massinai

155 PK/TUN/2011

PUTUSANNomor. 155 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa Perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :SRI WIDARTI, Warga Negara Indonesia, beralamat di DesaMargorejo Rt.001/Rw.001 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. DARU HANDOYO. W, SH,MH2.

No. 155 PK/TUN/2011Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus/Tergugat berupaKeputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus, Nomor556/63/23.01/09, tanggal 10 Pebruari 2009, tentang Pemberian ijin Usaha/Operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas, masa berlakunya sampaidengan 10 Pebruari 2014;Bahwa selain izin tersebut diatas Penggugat juga melengkapi izin yang lainberupa:a.

No. 155 PK/TUN/2011Peraturan Perundang Undangan yang berlaku khusus dalam Perda Nomor 11Tahun 2006 Jo. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2007 ;Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, apabilaPeraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 11 Tahun 2006 beserta PeraturanPelaksanaannya berupa Peraturan Bupati Kudus No. 9 Tahun 2007 tersebutdicermati, maka memang tidak ada ketentuan yang mengatur tentangpemberian izin usaha karaoke.

No. 155 PK/TUN/20112.

No. 155 PK/TUN/2011

345 K/TUN/2009

PUTUSANNo. 345 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1Kasasi dahuluH. ABDUL MANAN, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dahulu beralamat di Jalan H.

No. 345 K/TUN/2009Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 201 tahun 1981atas nama LANNI ELLISANTI, terletak dahulu di Kelurahan Kuripan sekarangKelurahan Kebun Bunga, dahulu Kecamatan Banjar Timur sekarang KecamatanBanjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Gambar Tanah No.1788/1981, luas tanah 998M2, yang menurut informasi dan Tergugat terjadi tumpang tindih surat tanahnya dengansurat tanah milik Penggugat

No. 345 K/TUN/2009di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin TimurKota Banjarmasin (sekarang terletak di Jalan Gatot Subrotoseberang Hotel Puteri Surat ukur No. 60/KBB/2005 tanggal 28Oktober 2005, kemudian dipecah kembali menjadi 5 (lima)buah Sertifikat yaitu dengan diterbitkannya SHM 2139 s/d2143 atas nama H. ABDUL MANAN, S.H.M.H. tanggal 27April 2006 oleh Tergugat, dengan ukuran masing masing :SHM No. 2139 tanggal 27 April 2006/ Kel. Kebun Bunga Kec.

No. 345 K/TUN/2009Usaha Negara, maka PTUN Banjarmasin tidak berwenang secara absolutememeriksa dan mengadili perkara ini.Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan sekaligus tidakmemiliki kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan di PTUNBanjarmasin, berkaitan dengan bidang tanah a quo, sebab bidang tanah denganSHM No. 2139 sd 2143 Kebun Bunga, secara de jure telah dialihkan (jual) olehpenggugat kepada Sdr.

No. 345 K/TUN/2009

Bahwa Penggugat tidak menempatkan lelaki AGUS SALIM danPerempuan FITRI HANDAYANI sebagai pihak tergugat yang dalamkenyataannya juga turut serta menguasai obyek sengketa, dimana AGUSSALIM dan FITRI HANDAYANI selaku Penggugat untuk permohonanPembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Milik Penggugat atas tanah objeksengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada PerkaraNomor 55/ G/ 2017/ TUN Mks, dimana Gugatan tersebut Pengadilan TUNMakassar mengabulkan permohonan para Penggugat yang di

kuatkan olehPengadilan Tinggi TUN Makassar, tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 67/ B/2018/ PT.

TUN. Mks. Atas putusan tersebut Penggugat telah mohonkankasasi dan sementara dalam proses pemeriksaan ;Halaman11 dari33 HalamanPutusanNomor 351/ PDT/ 2019/ PT MksBahwa karena penggugat ternyata tidak menggugat AGUS SALIM danFITRI HANDAYANI sebagai pihak tergugat, mengakibatkan gugatan a quokurang pihak atau disebut PluriumLitis Consertium, sehingga membawaakibat lebih lanjut gugatan cacat formil ;3.

Makassardan Pengadilan Tinggi TUN Makassar sekarang dimohonkan Kasasi olehPenggugat ;Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak sebutkantanah bagian mana yang digugat, apakah Tanah semula yang diakulpenggugat luasnya + 55 are, atau tanah yang di dalilkan Penggugat yangbaru muncul seluas + 30 are sehingga menjadi 85 are pada tahun 2000 danataukah bagian tanah yang penggugat sudah hibahkan kepada Faisal danHalaman13 dari33 HalamanPutusanNomor 351/ PDT/ 2019/ PT MksAmin seluas 4.333 m2 atau

Bahwa pada tahun 2015 (versi Penggugat), Penggugat memohonkansertifikat hak milik tetapi yang terbit Sertipikat HGB atas nama Penggugatdan nama Faisal dan Amin namun sertifikat tersebut dimohonkan/ digugatpembatalan oleh Para Tergugat di Pengadilan Negeri TUN pada tahun 2017kemudian dikabulkan berdasarkan Putusan Nomor 55/ G/ 2017/ TUNMks dandikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN dengan Putusan tanggal 20 Agustus2018 dengan Nomor 67/ B/ 2018/ PT.TUN.Mks yang sekarang dalampemeriksaan Tingkat Kasasi

Bank Pembangunan Daerah SumateraSelatan dan Bangka Belitung (Keputusan TUN Tergugat) yang menjadi objeksengketa, secara langsung menimbulkan kerugian dan melanggar kepentinganmaupun hak Penggugat yang dilindungiBahwa di dalam objek sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat, pada bagianMenimbang, Penggugat dinyatakan telah melakukan tindakan dimaksud1 Huruf b angka memenuhi pelanggaran faktor integritas yaitu terbukti tidakmelaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan atau tidak melakukantindakan

UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(selanjutnya disebut UU Peradilan TUN );1 Keputusan TUN Tergugat Memenuhi Ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU PeradilanBahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut memenuhiketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN, yangmenyatakan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Dimana berdasarkan hukum Tata Usaha Negara,Tergugat sebagai Pejabat TUN mempunyai kewenangan bebas yangdiberikan wewenang oleh undangundang untuk memutus sendiri (vrijbestuur) menurut penilaiannya apakah seseorang itu lulus atau tidak fitand properBahwa Surat Keputusan TUN Tergugat bersifat Konkrit, Individual danFinal dengan alasan sebagaii Konkrit: Objek Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat berwujudtertentu atau dapat ditentukan berupa Keputusan Gubernur Indonesiayang Diktum Pertama: menyatakan

Jika BPD SumselBabel dianggap melakukanlarangan yang telah ditentukan di dalam Surat Tergugat No. 14/3/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia, tanggal 8 Februari 2012 tentunya Tergugat tidak akan menerbitkan suratpencabutan status pengawasanintensif ;Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Bertentangan Dengan KetentuanPasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN Karena Keputusan TUN Tergugat BertentanganDengan AsasAsas Umum Pemerintahan Baik (Algemene Beginselen van BehoorlijkBahwa Keputusan TUN yang menyatakan Penggugat

Petitum :29 2220222 222Bahwa berdasarkan peristiwa dan alasanalasan hukum yang telah disampaikan olehPenggugat di atas, terbukti bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUNtersebut telah bertentangan dengan Peraturan perundangundangan dan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b)UU Peradilan TUN, sehingga beralasan hukum terhadap Keputusan TUN yangditerbitkan Tergugat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah secaraDengan demikian sangat beralasan apabila

216 K/TUN/2015

Nomor 216 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,tempat kedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4Bekasi, Kabupaten Bekasi 17550, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1 DARYOTO, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;2 SRI HARIA MANIATI, S.H., M.H., jabatan

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa:Surat Keputusan yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atasterbitnya Sertipikat

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tindakan hukum tata usahanegara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 28 Juni 2010 yangditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa Sukatenang, tanah tersebut tidakdalam

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015Bahwa, atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 323 atas namaAmin Basuki, oleh Tergugat maka dapat dikatakan Tergugat tidak tertibsebagai Penyelenggara Negara yang baik;e Keterbukaan;Bahwa, Tergugat sebagai penyelenggara Negara tidak memberikaninformasi keterbukaan data yang transparan kepada Penggugat walaupunsudah disurati secara resmi maupun mendatangi secara langsung KantorPertanahan Kabupaten Bekasi;e Profesionalitas;Bahwa, Tergugat sebagai penyelenggara Negara

Putusan Nomor 216 K/TUN/2015hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara jika gugatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 835 dan Pasal1967 KUHPerdata, jelas harus dinyatakan gugur karena lewat waktu (daluwarsa);Berdasarkan Pasal 835 KUHPerdata menyatakan Tiap tuntutan gugur karenakadaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh Tahun;Berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan

Para Penggugat Kehilangan Hak Untuk MengajukanGugatan Dengan Objek Sengketa TUN a = quo a.

a quo, namun Para Penggugat telahkehilangan hak untuk mengajukan gugatan dengan ObjekSengketa TUN a quo.

PutusanMahkamah Agung Nomor 255 K/TUN/2020 tanggal 30 Juni 2020.Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat telahkehilangan hak untuk mengajukan gugatan TUN a quo, sehinggacukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard) ;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak BerwenangMemeriksa Objek Sengketa TUN a quo (kompetensi relatif)a.

TUN a quo hanyalah Objek Sengketa TUN a quo, yaituKeputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTSII/2001 tanggal15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HutanTanaman Kayu Pertukangan Kepada PT.

SRL sertaMasyarakat pada hari Kamistanggal 4 Juli 2019.Bahwa Kesepakatan tersebutdiatas tidak memiliki hubungandengan objek TUN II yang masaberlaku objek TUN II sampaidengan 23 Mei 2018.

Putusan 07/G/2014/PTUN.PLKPerkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas(untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN). DALAM POKOK PERKARA1.Tergugat menolak seluruh dalildalil yang diajukan oleh Penggugatdalam Gugatannya kecuali yang diakui oleh Tergugat dan terbukti kebenarannya menurut hukum.Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa TUN yangmencabut Izin Lokasi Nomor 590/ADMINSDA TAHUN 2013 TentangPemberian lIzin Lokasi Kepada PT.

Hamparan Mitra Abadi UntukKeperluan Perkebunan Kepala Sawit Di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas (Izin Lokasi 590/ 2013).Adapun alasan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa TUN adalahsematamata untuk memperbaiki dan menyesuaikan prosedurpenerbitan Izin Lokasi 590/2013 dimana dalam proses penerbitanIzin Lokasi 590/2013 ternyata bertentangan dengan: a.

Dengan demikian tindakan penerbitan ObjekSengketa TUN oleh Tergugat bukan merupakan tindakan yang dibuat secara sewenangwenang dan tanpa hak.Tergugat Justru menerbitkan Objek Sengketa TUN yang mencabut IzinLokasi 590/2013 milik Penggugat sematamata demi menjaga kepastianhukum semua pihak mengingat pemberian Izin Lokasi 590/2013 perludisesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danarahan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam SK Menhut 377/2013.Tergugat

telah memberitahukan Objek Sengketa TUN kepadaPenggugat dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Maret2014 sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwaTergugat tidak pernah memberitahukan secara resmi kepadaPenggugat.

Putusan 07/G/2014/PTUN.PLK16.DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN17.18.Tergugat perlu mencabut keputusan yang diterbitkannya karena tidakmemenuhi aturan perundangundangan yang berlaku.Meski Tergugat telah mencabut Izin Lokasi 590/2013 dalam penerbitanObjek Sengketa TUN namun Tergugat tetap memberikan hak kepadaPenggugat untuk mengajukan kembali Izin Lokasi sematamata demipenyesuaian dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danmenjalankan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik.

yaitu sertipikatyang diterbitkan oleh Tergugat, bahwa ahli doktor dibidang hukum TataNegara; Bahwa sesuai dengan bukti T.1 yang diperlihatkan kepadanya makamenurut ahli Sertipikat merupakan Keputusan TUN, terbitnya sertipikatsuatu keputusan TUN dalam hal ini pemerintah bertindak berdasarkan :Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.1.Peraturan Perundangundangan 2.Asasasas Umum Pemerintahanyang baik.

Dibuat sesuai prosedur yaitu maknanyaHalaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.luas, dalam parameter tindakan pemerintah mengeluarkan norma,bertindak, lihat parameter perundangundangan dalam hal ini misalnyasertipikat lihat prosedur apa yang disyaratkan itu yang harus diteliti;Bahwa barometer untuk membatalkan suatu produk dalam hal iniSertipikat 8992 dapat dijelaskan secara umum putusan TUN dianggaprechmatigheid sampai ada putusan pembatalan, jika keberadaanputusan TUN ada pihak

Kalau ada keputusan TUN digugatdimuka peradilan TUN maka kedua norma itu akan menjadi dasarpenilaian Hakim untuk itu, bila ada putusan TUN bertentangan denganperaturan perundangundangan atau AUPB maka keputusan itudianggap tidak absyah dengan demikian dianggap tidak mengikatsehingga dimintakan kepada badan atau pejabat TUN untuk mencabutkeputusan yang dimaksud;Bahwa terhadap permohonan yang diajukan kepada BPN dan telahditerima oleh BPN selama waktu yang telah ditentukan yaitu 3 bulanlamanya, tidak

batal atau tidak sah, apa konsekwensi dari suatukeputusan TUN yang dinyatakan batal atau tidak sah karenabertentangan dengan pasal 53 ayat 2 UU No.9 Tahun 2004 dan apakahkeduanya mempunyai konsekwensi hukum yang sama atau berbedadijelaskan ahli sebagai berikut : Dalam UU No.5 tahun 1986 tentangperadilan TUN bahwa keputusan TUN itu dinyatakan batal atau tidaksah, yang dipersoalkan dimuka peradilan TUN tentang keabsahankeputusan TUN sah atau tidak, ada barometernya yaitu peraturanperundangundangan

Dalam hukum administrasi keputusan TUN itu tidakboleh dibuat dalam keadaan halhal seperti : Dwang, Dwaling, Bedrog,kalau ada dalam keadaan halhal yang terdapat cacat maka keputusanitu dianggap tidak absah, kalau dalam aspek substansi misalkanseorang itu berumur 25 tahun namun dalam kenyataanya dia berumur24 tahun berarti ada cacat yang dibuat dalam permohonan itu;Bahwa apakah dalam hukum administrasi ada dikenal pembagiansehingga kekeliruan dalam menerbitkan Keputusan TUN itu memilikilevel sehingga

/1998/PT.TUN.SBY, dan Putusan MahkamahAgung RI No.36K/TUN/1999, yang diputus pada tanggal 03 Mei 2001.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.61/13 /TUN/1998/PT.TUN.SBY ;c. Mahkamah Agung RINo.36K/TUN/1999.Diputus tanggal 03 Mei 2001 ;Dalam gugatan Kristin tersebut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.

No. 61/B/TUN/1998/PT.TUN.Sby Jo.

No.61/B/TUN/1998/PT.TUN.Sby Jo. No. 36 K/TUN/1999 dengan pihak Penggugat NyonyaKristin, Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, Penggugat IntervensiDrs. Wahyu Soesilo.

Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 36 K/TUN/1999 tanggal 03Mei 2001, yang diberi materai cukup tetapi tidak ada aslnya (diberi tanda bukti TT4).

Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019,maka gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggangwaktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai dengan ketentuan dalampasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;.

Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangatkeputusan Tata Uasah Negara yang digugat itu tetapdilaksanakan mendesak yang mengakibatkan kepentinganPenggugat sangat dirugikan Jika Keputusan TUN yang digugattetap dilaksanakan;b. Pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itutidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalamrangkaian pembangunan;.

tidak bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan tindakan TERGUGATpada waktu)= mengeluarkan keputusan telah menggunakanwewenangnya sesSuai dengan tujuan dan maksud diberikannyawewenang tersebut demi kepentingan umum.OBJEK GUGATAN TUN Telah Memenuhi AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB)Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Gugatanaquoyang menyatakan tidak memenuhi AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik.

Karena tidak menjelaskan bentuk yang seperti apa yang tidakdipenuhi dan dilanggar oleh TERGUGAT, sehingga TERGUGAT tidakdapat menjawab atas yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebab seluruhasasasas pemerintahan yang baik telah dipenuhi oleh TERGUGAT, dariproses penerbitan OBJEK GUGATAN TUN, sampai denganpelaksanaannya.Halaman 17 dari 43 HalamanPutusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA2.2 Bahwa Asas Kepastian Hukum telah jelas disebutkan dalam KonsideranOBJEK GUGATAN TUN, dimana OBJEK GUGATAN TUN tersebutdikeluarkan

berdasarkan ketentuan yang berlaku.2.3 Bahwa Asas Keterbukaan, dengan jelas dalam OBJEK GUGATAN TUNpada konsideran poin Menimbang, menyebutkan telah melanggarlarangan sebagai keuchik dan disampaikan secara terbuka OBJEKGUGATAN TUN kepada PENGGUGAT.2.4 Bahwa terkait dengan Permohonan Penundaan, merupakan dalil tidakberalasan secara hukum dan sudah sepantasnya ditolak karena tidakada urgensinya melakukan penundaan atas pelaksanaan OBJEKGUGATAN TUN, serta secara kepentingan umum, jauh lebih pentingsaat

Tinggi TUN Jakarta No.239/B/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Oktober 2015 Jo.

Bahwa sertifikat merupakan suatu Keputusan tata Usaha Negara(KTUN) yang diterbitkan oleh Pejabat TUN ic.

PutusanKasasi Mahkamah Agung Perkara No.44 K/TUN/2016 tertanggal 14 April2016 jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung perkara No. 46 K/TUN/2016tertanggal 7 Maret 2016, jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara No.44K/TUN/2016 tertanggal 14 April 2016 jo.

TUN menyatakan para Tergugatmenguasai tanah milik Penggugat seluas 2.117.500 M2? Adalah tidakberdasarkan fakta yang sesungguhnya, karena sejak tahun 1977 hinggasaat ini tanah dimaksud tetap dalam penguasaan Penggugat (PT.

Genta Prana / Pemohon Kasasi.2008 Tgl. 20 Pebruari HGU No. 149/Hambalang seluas 4.486.975 m2 dimanadidalamnya ada objek sengketa 2.117.500 m2, telah dibatalkan sesuaiputusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2007 tgl. 2022008 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap dan PK yang diajukan PT. Buana Estatetelah ditolak sesuai putusan MA No. 72/PK/TUN/2009 tgl. 1692009 dansudah di eksekusi/ dilaksanakan oleh yang berwenang cq.

W2.TUN.146/HK.06/VII/2009 surat Ketua PTUN Jakartakepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor perihalPengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Amar putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupaputusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 1622008 agar diketahui olehmasyarakat; (Bukti Tambahan T/PK12);c) Tgl. 24 Maret, No. W2/TUN 1.57/HK.06/III/2010, Surat Ketua PTUNJakarta kepada :Presiden RI, (Bukti Tambahan T/PK13);KetuaDPR RI. (Bukti Tambahan T/PK14);Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;d.

W2/TUN.157/HK06/III/2010 tgl 243201011.Bukti Tambahan T/PK11 Surat Ketua PTUN Jkt Kepada Ketua DPRRINo. W2/TUN.157/HK06/III/2010, tgl 243201012.Bukti Tambahan T/PK12 Pengumuman Ketua PTUN Jkt (Panitera)Kepada masyarakat luas melalui media massa tg!

TUN menyatakan para Tergugatmenguasai tanah milik Penggugat seluas 2.117.500 M2? Adalah tidakberdasarkan fakta yang sesungguhnya, karena sejak tahun 1977 hinggasaat ini tanah dimaksud tetap dalam penguasaan Penggugat (PT.

Genta Prana / Pemohon Kasasi.2008 Tgl. 20 Pebruari HGU No. 149/Hambalang seluas 4.486.975 m2 dimanadidalamnya ada objek sengketa 2.117.500 m2, telah dibatalkan sesuaiputusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2007 tgl. 2022008 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap dan PK yang diajukan PT. Buana Estatetelah ditolak sesuai putusan MA No. 72/PK/TUN/2009 tgl. 1692009 dansudah di eksekusi/ dilaksanakan oleh yang berwenang cq.

W2.TUN.146/HK.06/VII/2009 surat Ketua PTUN Jakartakepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor perihalPengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Amar putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupaputusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 1622008 agar diketahui olehmasyarakat; (Bukti Tambahan T/PK12);c) Tgl. 24 Maret, No. W2/TUN 1.57/HK.06/III/2010, Surat Ketua PTUNJakarta kepada :Presiden RI, (Bukti Tambahan T/PK13);KetuaDPR RI. (Bukti Tambahan T/PK14);Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;d.

W2/TUN.157/HK06/III/2010 tgl 243201011.Bukti Tambahan T/PK11 Surat Ketua PTUN Jkt Kepada Ketua DPRRINo. W2/TUN.157/HK06/III/2010, tgl 243201012.Bukti Tambahan T/PK12 Pengumuman Ketua PTUN Jkt (Panitera)Kepada masyarakat luas melalui media massa tg!

peraturanperundangundangan yang berlaku.Badan atau Pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan olehfungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat TUN padasaat tindakan hukum TUN itu dilakukan.

Nomor 1775 K/Pdt/2016Bahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentukdari kKeputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusanyang demikian selalu merupakan suatu tindakan hukumTUN, dan suatu tindakan hukum TUN itu adalah suatukeputusan yang ~menciptakan, atau menentukanmengikatnya atau menghapuskannya suatu hubunganhukum TUN yang telah ada.

perdata.Dalam praktek keputusankeputusan badan/Pejabat TUN yangberpotensi menimbulkan sengketa TUN, sebagaimanadikemukakan oleh H.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal 5Februari 2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal 21Nopember 2006.c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 574 K/Pdt/2012 tanggal 31Juli 2012..

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005tanggal 5 Februari 2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005tanggal 21 Nopember 2006.c.