OBYEK SENGKETA TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAT KEPUTUSANTATA USAHA NEGARABahwa Obyek Sengketa tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan olehTERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berisi tindakan Hukum TataUsaha Negara (TUN) yang menimbulkan akibat Hukum dan telah memenuhi sifat sifatsebagai berikut :1.

Bupati/Walikota; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Walikota; Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP); Pemegang Izin yang bersangkutan.Di dalam Permenhut No. 39/2008 tidak ada ketentuan yang mengaturbahwa salinan keputusan tersebut dapat disampaikan kepada wakil dari ke6 Pejabat yang tersebut diatas;Bahwa sesuai dengan bunyi Keputusan TUN yang menjadi ObyekSengketa pada halaman 3 dapat diketahui bahwa salinan Keputusan TUN(Obyek Sengketa) tersebut disampaikan kepada 9 (sembilan)

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.39/MenhutII/2010 tidak ditemukan satu bagian pun yang mengaturtentang pengenaan denda administratif sebagai akibat adanya pelanggaranberupa penebangan jenis kayu yang dilindungi dan penebangan diluar bloktebangan yang diizinkan.Bahwa keputusan TUN yang semacam itu merupakan Keputusan TUNyang tidak jelas dasar hukumnya sehingga Keputusan TUN yang menjadiObyek Sengketa dalam perkara ini dapat menimbulkan ketidak pastianHukum.

Keputusan TUN yang semacam itu jelas jelas bertentangandengan salah satu asas dalam Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baikyaitu Asas Kepastian Hukum.

Hal itu jelas jelas merupakan tindakan yang sewenang wenangdan tidak adil yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pejabat TUN.6.2.

Bahwa kemudian ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuangugatan bagi pihak ketiga juga terdapat di dalam Yurisprudensi TetapMahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini ; Putusan MA Nomor Register :5 K/ TUN/ 1992 Tanggal 21 Januan 1993,Kaidah Hukum :Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU 5/ 1986 harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.Halaman 21 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG Putusan No. 41/K/TUN/ 1994 Tanggal 10 November 2010,Kaidah Hukum :Bahwa

Dengan begitu kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidakselalu) mengenai kepentingan atau hakhak pihak ketiga, maka pihak ketigaini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamatyang dituju oleh keputusan TUN tersebut.Oleh sebab itu pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkinhanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papanpengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang ditujuoleh Keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulaidilaksanakannya

isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang ditujukeputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu 90 haridalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atauJabatan TUN dan pemegang keputusan TUN yang bersangkutansudah lewat.7.

;Bahwa penghitungan tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yangtidak terkena secara langsung oleh Keputusan TUN, dapat dilihat darikapan pihak ketiga mengetahui keputusan tun itu bisa dengan cara membacadi surat kabar atau membaca di papan pengumumam atau mendengar danorang lain atau orang yang dituju oleh keputusan tun itu atau melihat padawaktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan tun itu oleh alamat yang ditujukeputusan yang bersangkutan;Bahwa di dalam gugatannya Penggugat secara jelas

Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 sertaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4Maret 2002 yang pada pokoknya memuat mengenai penghitungan batasantenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan(Vernemings theori) yaitu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung (nonadressat

TENGGANG WAKTU :222enee cone e nee cen cence eneecnnecneecnnees Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa pada saatPenggugat diberitahukan oleh Kepala Dusun Batu Keruk, Desa Akarakar,Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, pada tanggal 22 Nopember2018 bahwa Sertipikat Hak Milik Atas Nama Amaq Hamidah telah dirubahnama menjadi Sienny Gwatiningrum ;Bahwa gugatan ini masih dalam tenggang waktu sesuai yurisprudensi MA RI No.5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo.

No. 41K/TUN /1994 tanggal 10Nopember 1994 Jo. No. 270K/2001 tanggal 4 maret 2002, dengan demikiangugatan sengketa TUN ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilanpuluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbuny) :Hal. 4 dari 28 Hal.

;Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di Persidanganyang menerangkan sebagai berikut :Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindakpidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2014 sekirapukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Tamrin 2 Kelurahan Mabuun KecamatanMurung Pudak Kabupaten Tabalong;Bahwa awalnya saksi Suroso yang merupakan suaminya dan terdakwa mendengardari Mba Tun

dimana Mba Tun bercerita kalau saksi Tri Riani ada berkata kalaudirinya dan saksi Suroso ada bertengkar di Taman padahal hal tersebut tidakbenar;Bahwa kemudian saksi Suroso dan terdakwa ingin menemui saksi Tri Riani untukmeluruskan masalah tersebut dan agar saksi Tri Riani tidak mencampuri urusankeluarga terdakwa lagi.

satu dengan lainnya salingbersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagaiberikut:Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindakpidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2014 sekirapukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Tamrin 2 Kelurahan Mabuun KecamatanMurung Pudak Kabupaten Tabalong;Bahwa awalnya saksi Suroso yang merupakan suaminya dan terdakwa mendengardari Mba Tun

dimana Mba Tun bercerita kalau saksi Tri Riani ada berkatakalau dirinya dan saksi Suroso ada bertengkar di Taman padahal hal tersebut tidak benar,kemudian saksi Suroso dan terdakwa ingin menemui saksi Tri Riani untuk meluruskanmasalah tersebut dan agar saksi Tri Riani tidak mencampuri urusan keluarga terdakwalagi.

Lapangan SatuanPolisi Pamong Praja Daerah Khusus lbukota Jakarta TahunAnggaran 2011 dan Pejabat Pembuat Komitmen PengadaanPakaian Dinas Lapangan Satuan Polisi Pamong PrajaPropinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran2011 di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dengan Nomor : 165/G/2011/PTUN JKT, tanggal 12September 2011, selanjutnya disebut GUGATAN 165 ;(Bukti pBahwa atas Gugatan 165 yang diajukan Pelawan, PengadilanTata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Surat NomorW2.TUN

2 #660 snes snes sere seme See See e eme See e eee SeBahwa atas dasar Keputusan tersebut Pelawan merasakepentingannya dirugikan atas diterbitkannya KeputusanPejabat Tata Usa Negara a quo, sehingga sesuai ketentuanpasal 53 ayat (1) UU PTUN Pelawan mempunyai kesempatanuntuk mengajukan gugatan atas Keputusan Pejabat TataUsaha Negara tersebut;KEPUTUSAN TUN BERTENTANGAN DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKUMENURUT KETENTUAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN ASASASAS

Sehingga Pelawan sebagaiPenyedia Barang/Jasa tidak pernah terikat Perjanjianapapun antara Pelawan dan PelawanBahwa atas pertimbangan Penetapan Nomor 165/G/2011/PTUNJKT telah salah menafsirkan gugatan 165 yang diajukanoleh Pelawan dimana secara nyata Pelawan adalah PesertaLelang yang dinyatakan gugur oleh Pelawan berdasarkanPenetapan Lelang a quoBahwa Penerapan Putusan Mahkamah Agung No.448 K/TUN/2007Tanggal 22 September 2008.

(Vide hal 4 alinea PertamaPenetapan Nomor 165/G/2011/PTUNJKT sangat tidak tepatdimana dalam Yurisprudensi tersebut apa yang menjadiObjek Sengketa terdiri dari beberapa Penetapan yangmenjadi rangkaian perbuatan hukum (Hal 21 Alinea 8,Hal 13 dari 44 hal, Putusan Nomor : 165/PLW/201 1/PTUNJKT14Putusan Mahkamah Agung No.448K/TUN/2007 ~~ Tanggal 22September 2008) ;Dengan demikian sangat tidak tepat apabila objek sengketadalam gugatan 165 dianggap sebagai perjanjian Perdata,yang masuk sebagai perbuatan

tersebut belum bersifatPURI f= ~ mn ww i i ee ie ie ee eeBahwa Terlawan berkeberatan dengan dalil Pelawan yangmengatakan Keputusan TUN bertentangan dengan proseduryang berlaku menurut ketentuan Perpres 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Asas AsasHukum Pemerintahan yang Baik, karena justru) Pelawan yangtidak memenuhi persyaratan dari tahapantahapan prosesdalam tender sebagaimana ketentuan Peraturan PresidenNo.54 Tahun 2010 sehingga dalil dalil Pelawan hanyalahmengada ada dan

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebutPenggugat mengajukan Kasasi dengan Nomor 497/K/TUN/2015 denganamarnya yang menyatakan menolak permohonan KasasiPenggugat/Pemohon Kasas1.;8.

adanya ketentuan Pasal 49 ayat (2) Permen Agraria dan13.Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sangat jelas bahwaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tidak dapat melakukanpembatalan, pemecahan atas kedua sertipikat tersebut diatas karena, dalamketiga Amar Putusan Perkara No.49/G/2014/PTUNPLG tanggal 13Januari 2015, Amar Putusan Banding No.54/B/2013/PT.TUNMedantanggal 27 Mei 2015 dan Amar Putusan Kasasi No. 497 K/ TUN

Bahwa atas Putusan Pengadilan tersebut Harmale Bilianto mengajukanKasasi dan telah divonis melalui Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 497/K/TUN/2015 tanggal 11 November 2015 yangamarnya menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi HarmaleBilianto. ;= === = 222 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn ene nenaHal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUNPLG7.

T.8. 7.9T.10T.1lTT.13T.14T.15tertanggal 17 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya):: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor49/G/2014/PTUNPLG tanggal 13 Januari 2015 (sesuai dengansalinan resminya):: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:54/B/2015/PT.TUNMedan, tanggal 27 Mei 2015 ( fotokopi darifotokop1):: Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.497/K/TUN/2015 tanggal 11 Nopember 2015 ( fotokopi darifotokopi):: Berita Acara Pelaksanaan Tugas dan

Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUNPLGurusan pemerintah di luar tugas membentuk peraturanperaturan (legislatif)dan mengadili (yudikatif); Hermale Billianto dan Lily (orang) sebagai Para Penggugat dan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai Tergugat dalamkapasitas sebagai badan atau pejabat TUN.

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551K/TUN/2015, Tanggal23 November 2015;.Bahwa apa yang dilakukan PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Putusan MahkamahHalaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDIKonsitusi NO.31/PUUXV2013 dinyatakan dalam amar pertimbangan padapoint 3.19 yakni "Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan olehPresiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawasluadalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

(TUN) yang melaksanakanurusan pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan yangbersifat individual, konkrit dan final.

Olen karenanya keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yangdapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN"22.Bahwa Mempersoalkan putusan TERGUGAT Il sebagai dasar penerbitanKeputusan TERGUGAT juga diperkenankan dalam 21.

Bahwa apa yangdilakukan PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUUXV2013, sebagaimana dinyatakan dalam amar pertimbangan putusanMahkamah Konstitusi a quo point 3.20 yakni "apakah peradilan TUN akanmemeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasarkeputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN"23.Bahwa Keputusan DKPP (TERGUGAT Il)

TUN .MKS tanggal 24 Juni 2015 jo PutusanMahkamah Agung No. 551 K/TUN/2015 tanggal 23 November2015 sama sekali tidak membatalkan Putusan DKPP Nomor305/DKPPPKEII/2014 sehingga putusan DKPP tersebut tetapbersifat final dan mengikat.Adanya suatu keadaan hukum baru yakni Pengganti AntarWaktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Konawe sesuaiKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi TenggaraNomor 03/Kpts/KPUProv.026/Tahun 2015 tentangpengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten

TUN. JKT9. Triana Nurhasanah ; Tenaga Advokasi Keperdataan, AnalisPendapat Hukum Dan Advokasi, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum ; 222022 2 no rnn non coon cee cne cen ncn oeKesemuanya Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, beralamat di Jalan H.R.

TUN. JKT4.

TUN. JKT Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor65/G/2016/PTUNJKT tanggal 9 Juni 2016 yang dimohonkan banding; Menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tangal 14Nopember 2016 oleh kami Dr.

Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yangditetapkan didalamnya.Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN.Sebagai suatu Keputusan TUN, Penetapan tertulis itu jugamerupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam rangkapelaksanaan suatu bidang urusan pemerintahan.

Selanjutnyamengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atauPejabat TUN sebagai subjek Tergugat, disebutkan dalamPasal 1 angka 2 UU PTUN :"Badan atau Pejabat Tata Usahanegara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku."Badan atau Pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan olehfungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat TUN pada saattindakan hukum TUN itu dilakukan.

Sehingga apabila yangdiperbuat itu berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusanpemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yangmelaksanakan fungsi demikian itu, saat itu juga dapatdianggap sebagai suatu Badan atau Pejabat TUN.

Yangdimaksud dengan urusan pemerintahan adalah segalamacam urusan mengenai masyarakat bangsa dan negarayang bukan merupakan tugas legislatif ataupun yudikatif.Berisi tindakan Hukum TUN.Bahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentukdari keputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusanyang demikian selalu merupakan suatu tindakan hukum TUN,dan suatu tindakan hukum TUN itu adalah suatu keputusanyang menciptakan, atau menentukan mengikatnya ataumenghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telahHalaman

Dengan kata lain wujud dari keputusantersebut dapat dilihat dengan kasat mata, namun terhadapketentuan ini ada pengecualian sebagaimana dinyatakandalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, yangberbunyi:(1) Apabila badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkankeputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, makahal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN;(2) Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkankeputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktusebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan

Bintan yakniKOORDA (DPC) organisasi yang ketuanya dipimpin oleh Darsono danmenjadi Tidak Sah karena Mahkamah Agung telah memutuskan padatanggal 6 Maret 2018 dengan Nomor Perkara Nomor. 104 K/TUN/2018,yang telah berkekuatan hukum tetap (mengikat) yakni dengan tegasmenolak permohonan Kasasi Pelawan/Dahulu sebagai tergugat Il(Intervensi) dalam perkara Nomor 2/G/2017/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2017yang digelar di PTUN Tanjungpinang di Batam;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah memenangkanPT

Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Medan, juga telah menguatkan PutusanPTUN Tanjungpinang perkara Nomor: 2/G/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2017,dan kemudian PT. Bintan Lagoon Resort juga telah dimenangkan olehPengadilan Tinggi TUN Medan dengan Nomor register Perkara Nomor157/B/2017/PT TUNMDN pada tanggal 13 September 2017, yang amarputusannya sbb ;MENGADILI1. Menerima permohonan banding tergugat/Pembanding dan tergugat IIIntervensi/Pembanding;2.

Bahwa kemudian perkara aquo telah diputus oleh Mahkamah Agungdengan register Perkara No. 104 K/TUN/2018, pada tanggal 6 Maret 2018yang amarnya berbuny! :MENGADILI :1. Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DANTENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN, dan pemohonHalama 4 dari PutusN Nomor 150/PDT/2019/PT PBR.10.Kasasi Il PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA PARIWISATAFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA REFORMASIPT.

Bahwa Oleh karena adanya Keputusan Hakim PTUN Tanjung PinangNomor : 2/G/2017/PTUNTPI, tanggal 24 Mei 2017 jo Putusan PengadilanTinggi TUN Medan Nomor : 157/B/2017/PT.TUNMDN,13 September 2017jo Putusan Mahkamah Agung . 104 K/TUN/2018, tanggal 6 Maret 2018, dantelan berkekuatan Hukum Tetap maka terhadap sita eksekusi03/Pwn.EKS/Pdt.SusPHI/2016/PN.Tpg Jo Nomor 105/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tpg tersebut tidak dapat dijalankan karena tidak mempunyai dasarlagi untuk itu haruslah dinyatakan batal dilaksanakan atau

64 / B / 2011 / PT TUN. SBY

P UT US ANNOMOR: 64 / B/ 2011 / PT TUN.

SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalamtingkat banding, bersidang digedung Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam sengketa antaral MADE SUSANTRA Warga Negara Indonesia, PekerjaanPetani/Perkebunan, alamat BanjarTegallinggah, Desa Padangsambian Kaja,Kecamatan Denpasar Barat. berdasarkan kuasakhusus Insidentil NomorW3.TUN.4/851/AT/KI

Ibrahim adalah tindakan Tergugat yangtercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yangbersifat eksekutif (lihat Pasal 1 angka 9 dan penjelasannya UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu perkara ini bukankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus danmengadilinya ; bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 502/K/TUN/2005tanggal 22 Januari 2008

, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44/TUN/2008 tanggal22 Juli 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 Perihalgugatan yang berkaitan dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkan bahwakeputusan pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidak menjadikewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ; bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka perselisihan / permasalahanyang timbul dalam Partai Politik haruslah diselesaikan di Pengadilan PerdataHalam

Sebagaimana diketahui sesuaidengan hukum administrasi negara bahwa hanya keputusan TUN yang bersifat bebassaja yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.Sedangkan keputusan TUN yang bersifat terikat ini didasarkan atas fakta dan dalildalilantara lain : = == 9 $= = = === ===a. bahwa keputusan Tergugat in litis tersebut hanyalah merupakan peresmian saja,dan Tergugat sedikitpun tidak boleh menolaknya apabila syarat formalnya telahdipenuhi (Pasal 388 ayat (5) UndangUndang Nomor

/2005, yang diputus dalam rapat permusyawaratan dan dibacakanpada persidangan terbuka untuk umum tanggal 22 Januari 2008 ; T3 : Foto copy sesuai asl print website Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 44K/TUN/2008, yang diputus dalam rapat permusyawaratan dan dibacakantanggal 22 Juli 2008 ; == nnnHalam 14 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PT UNSMDT4T5T9T10:T11:T12:Foto copy sesuai asli print website Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 05 Tahun 2003, tanggal 15 Oktober 2003, Perihal

/2005, tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44K/TUN/2008, tanggal 22 Jul 2008, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 591K/TUN/2005, tanggal 27 Januari 2009, yang menegaskan dalam kaidah hukumnya bahwakeputusan pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik (produkpolitik) tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danImengadilinya ; === 9 = 2202 2= 2 === = Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karenaPengadilan

75 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 75 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,Berkedudukan di Jalan Jend. Abdul Haris Nasution No. 17 Medan,Selanjutnya memberi kuasa kepada::1.NamaNIPPangkat/GolJabatanNamaNIPPangkat/GolJabatan. NamaNIPPangkat/GolJabatanNamaNIPPangkat/GolJabatanNamaNIPPangkat/GolJabatan: Drs.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013melawan:PONIMAN PRANOTO, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Gang Persatuan / JalanPersatuan No. 8 , Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, KotaMedan, Selanjutnya memberi kuasa kepada: Sarono, S.H.,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum, berkantor di Jalan Lt.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013 Menghukum Tergugat I,IJ dan III untuk membayar biaya perkara kepada keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 110 000 ( seratussepuluh ribu Rupiah ) ;4. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 926 K/Pdt/2010, tanggal 20 Juli 2010yang berbunyi sbb:MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbu dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut;I. EKSEPSI :1. Tentang Kewenangan Absoluta.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh KhairuddinNasution, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis : Ketua Majelis,Ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H Ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.,,Ttd/. Marina Sidabutar, S.H.,M.HPanitera PenggantiBiayabiaya Perkara1. Meterai............. =Rp. 6.000.002. Redaksi............ =Rp. 5.000,003.

Saksi TUN TUN NAING masing masingwarga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik WargaNegara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen PerijinanPerikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan diPerairan Teritorial Indonesia Selat Malaka, selanjutnya Kapal bersertanakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Dumai untuk diserahkankepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan StasiunPengawasan

memotong jaring yang sedang di gunakan sehinggapetigas KP.HIU 01 memberikan tembakan peringatan dan sekira pukul06.55 Wib saksi dan petugas KP.HIU 01 berhasil melakukanpenangkapan kapal KM.SLFA 4107 GT.49,41 berbendera Malaysiaberhasil ditangkap pada kordinat 0259,184 LU 10050,609BT ;Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dimana KapalKM.SLFA 4107 GT.49,41 berbendera Malaysia dinakhodai olehTerdakwa dengan awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang masingmasingbernama Maung Nay Min Ko, Aung Myint dan Tun

Tun Naing masingmasing warganegara Myanmar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen danHalaman 14 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dumhanya ditemukan dokumen Lesen Vesel Nomor Seri : F 002092 anKM.SLFA 4107 GT.49,41 dan tidak memiliki Dokumen PerijinanPerikanan dan Surat persetujuan berlayar (SPB) yang sah dariPemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di PerairanTeritorial Indonesia, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan kapal besertaABK dibawa ke Dumai untuk diproses lebih lanjut

Tjek mat zen;4) Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 09/PDT/1992/PT.TK, tanggal 24 maret 1992 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang;5) Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239 K/PDT/1992 tanggal 12 Februari 1998 menolak permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi;6) Fotokopi Putusan PTUN Bandar Lampung, Nomor 8/G/2015/PTUN-BL Tanggal 29 Juli 2015 yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak diterima;7) Fotokopi Putusan PT-TUN Medan Nomor 165/B/2015/PT-TUN

TUN Medantanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan Putusan PTUNBandar ampung. a. Foto copy kuitansi sewa rumah dari H. Muhammad Umar binYasir (alm) dengan penyewa a.n. Sukirman. b. Foto copy kuitansi sewa rumah dari Drs. Maryanto bin Sarmino(alm) dengan penyewa a.n. lwan Setiawan.(Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa H. MuhammadUmar bin Yasir (alm)/Terdakwa dalam berkas Perkara splitzing).4.

TUN Medan Nomor 165/B/2015/PTTUN Medantanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan Putusan PTUN BandarLampung;a. Fotokopi kuitansi sewa rumah dari H. Muhammad Umar bin Yasir(alm) dengan penyewa a.n. Sukirman.b. Fotokopi kuitansi sewa rumah dari Drs. Maryanto bin Sarmino(alm) dengan penyewa a.n. Iwan Setiawan.Halaman 32 dari 35 Putusan No.83/pid.B/2017/PN.TjKharus dinyatakan dipergunakan dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2017/PNTjKa.n. Terdakwa H.

RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf E tentang Pembukaandan Evaluasi Penawaran ; 20020 220 Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (9) dapat dipahami bahwa suatuKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produk yang diterbitkan olehPejabat Tata Usaha Negara (TUN) (atau Jabatan TUN) berdasarkanwewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalambidang urusan pemerintah (delegatie). Selanjutnya apa yang dimaksuddengan urusan pemerintah?

Halaman 14 dari 135 halaman.Usaha Negara (TUN) sebagai salah satu instrumen yuridis dalammenjalankan pemerintahan;Wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut dapatdilakukan melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat atau menurut hukumpublik, maupun yang bersifat atau menurut hukum privat.

Pasal 1 Ayat (8) UU No. 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan Badan atau Pejabat(jabatan) Tata Usaha Negara (TUN) secara sangat umum, yaitu:Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalah Badan atau Pejabatyang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku j 20 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnRumusan di atas sedemikian luasnya, sehingga Indroharto mengatakanbahwa Apa saja dan siapa

saja yang berdasarkan perundangundanganyang berlaku, pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan,maka menurut Undangundang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagaiBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);Putusan Perkara No: 4/G/2017/PTUN.PDG.

) (sekalipunsecara Struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaranpemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata UsahaNegara (TUN) j 2m nn nnn nnn nnn nce ncn ne nc nnn cnn ne nnn nnn cnn nnnncnsBahwa dengan dalildalil di atas, Penggugat menyimpulkan Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa aquo berkedudukan sebagai pelaksana urusanpemerintahan berdasarkan perundangundangan yang memberikanwewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk Pejabat Tata UsahaNegara (TUN)

16 Desember 2011 (Gugatan 219);2 Bahwa sehubungan Gugatan 219 yang diajukan oleh Pelawan,Pengadilan TUN Jakarta berdasarkan Surat PanggilanNo.

Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan obyek gugatan a quoyang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah bersumber dari peraturanperundangundangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum terhadapPelawan, yang bersifat : a Konkrit, karena Keputusan Pejabat TUN dimaksud secara nyatadibuat dan memerintahkan Pelawan untuk membayar tunggakanpajak berupa sejumlah uang tertentu yang disertai denganPemberitahuan Surat Paksa;b Individual, karena Keputusan Pejabat TUN dimaksud ditujukansecara

Bahwa Keputusan Pejabat TUN yang digugat oleh Pelawan adalah menyangkutKeputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yangHalaman 7 dari57 halaman. Putusan Nomor: 219/PLW/2011/PTUNJKT.10.11.diterbitkan bertentangan dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan UndangUndang.

yang diterbitkan oleh Pejabat TUN secaratidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan dan peraturanPerundangundangan yang berlaku.

Terlebihlagi, Pelawan dalam gugatan a quo sama sekali tidak mempermasalahkan tentangisi Keputusan TUN, melainkan mempermaslahkan prosedur penerbitanKeputusan TUN, yang secara nyata merupakan kewenangan dari Peradilan TataUsaha Negara, in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; 37 Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan putusan janganlahberpandangan sempit karena ahliahli hukum sendiri telah memberikan pandanganpandangannya mengenai hal tersebut; Menurut Rahmat Muhajir Nugroho SH, yang

Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 08PK/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2005 jo. Putusan Kasasi MahkamahAgung No. 32 K/TUN/2000 tanggal 26 April 2000 yang membatalkanputusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 132/Hal. 6 dari 19 hal. Put.

Bahwa selain itu. pula berdasarkan putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI No. 08/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2005, telahdinyatakan dengan tegas bahwa Mahkamah Agung RI menolakpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat sehinggakarenanya jelas terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar danalasan hukum sama sekali dalam mengajukan gugatan a quo;.

gugatan tersebut Penggugat telahmengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan dalam konvensimohon kiranya menjadi satu kesatuan dengan rekonvensi ini;Bahwa Tergugat I, Il Konvensi (Penggugat I, Il Rekonvensi) menolakdengan tegas seluruh dalildalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap halhal diakui dengan tegas;Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungNo. 08 PK/TUN

Putusan MahkamahAgung No. 32 K/TUN/2000 tanggal 26 April 2000 yang membatalkan putusanbanding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 123/TUN/1999/PT. TUN.SBY. jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 05/G/ 1999/PTUN.

yang sudah mempunyai kekuatanhukum tetap, antara: Ketut Beter sebagai Penggugat;Melawan:Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai Tergugat I;Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Tergugat II;Di dalam pertimbangan hukumnya sudah sangat jelas dan saling mendukungyang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan,Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atas nama Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Bali adalah sah dalam putusan kasasiMahkamah Agung No. 32 K/TUN

Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019,maka gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggangwaktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai dengan ketentuan dalampasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;.

Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangatkeputusan Tata Uasah Negara yang digugat itu tetapdilaksanakan mendesak yang mengakibatkan kepentinganPenggugat sangat dirugikan Jika Keputusan TUN yang digugattetap dilaksanakan;b. Pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itutidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalamrangkaian pembangunan;.

tidak bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan tindakan TERGUGATpada waktu)= mengeluarkan keputusan telah menggunakanwewenangnya sesSuai dengan tujuan dan maksud diberikannyawewenang tersebut demi kepentingan umum.OBJEK GUGATAN TUN Telah Memenuhi AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB)Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Gugatanaquoyang menyatakan tidak memenuhi AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik.

Karena tidak menjelaskan bentuk yang seperti apa yang tidakdipenuhi dan dilanggar oleh TERGUGAT, sehingga TERGUGAT tidakdapat menjawab atas yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebab seluruhasasasas pemerintahan yang baik telah dipenuhi oleh TERGUGAT, dariproses penerbitan OBJEK GUGATAN TUN, sampai denganpelaksanaannya.Halaman 17 dari 43 HalamanPutusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA2.2 Bahwa Asas Kepastian Hukum telah jelas disebutkan dalam KonsideranOBJEK GUGATAN TUN, dimana OBJEK GUGATAN TUN tersebutdikeluarkan

berdasarkan ketentuan yang berlaku.2.3 Bahwa Asas Keterbukaan, dengan jelas dalam OBJEK GUGATAN TUNpada konsideran poin Menimbang, menyebutkan telah melanggarlarangan sebagai keuchik dan disampaikan secara terbuka OBJEKGUGATAN TUN kepada PENGGUGAT.2.4 Bahwa terkait dengan Permohonan Penundaan, merupakan dalil tidakberalasan secara hukum dan sudah sepantasnya ditolak karena tidakada urgensinya melakukan penundaan atas pelaksanaan OBJEKGUGATAN TUN, serta secara kepentingan umum, jauh lebih pentingsaat

PutusanKasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No.158 K/TUN/1999 tertanggal 17Februari 2000 jo.

TUN. JKT tertanggal 16 September 1998 jo PutusanKasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.158 K/TUN/1999/PTUN.JKT tertanggal 17 Februari 2000 jo Putusan Peninjauan Kembali PengadilanTata Usaha Negara No. 13 PK/TUN/2001..

TUN/1997/PTUNJK jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta No.118/B/1998/PT. TUN. JKT tertanggal 16September 1998 jo Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo.158 K/TUN/1999/PTUN.

TUN. JKT tertanggal 16 September 1998 Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.158K/TUN/1999/PTUN.

TUN. JKT tertanggal16 September 1998 jo Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta No.158 K/TUN/1999/PTUN.