Ditemukan 27381 data
Urut Berdasarkan
Putus : 19-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2702 K/Pdt/2012 Tanggal 19 Agustus 2013 — Harijanto, SE.,SH. ; Perum Bulog Sub. Devisi Regional Tangerang
44 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Haryono;Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa/obyek sengketa;Bahwa sepengetahuan Penggugat hak sewa atas tanah sengketa/obyeksengketa tersebut oleh orang tua Penggugat yaitu Jo Soen dan Aminahtidak pernah dilepaskan/dikembalikan hak sewa kepada Bupati KepalaDaerah Kabupaten Tangerang atau dipindah tangankan/dioperalihkankepada pihak lain hingga sekarang ini;Bahwa orang tua Penggugat, yaitu Jo Soen meninggal sekitar tahun 1971,sedangkan Aminah meninggal sekitar tahun 1978;Bahwa kemudian
Register : 08-01-2014 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 01-04-2014
Putusan PA PADANG Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Pdg Tanggal 3 Februari 2014 —
13 — 5
13 — 5
diformulasikan di dalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersiratdi dalam alQuran surat alRuum ayat 21 ;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
Putus : 04-10-2018 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 729 K/Pid.Sus-LH/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 — DANIEL PINEM
167 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa terhadappemidanaan Terdakwa tanpa disertai dengan alasanpengurangan/peringanan pidana yang relevan secara yuridis untukdipertimbangkan Majelis Hakim;Bahwa karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukumatau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya, dan karenapermohonan kasasi Terdakwa tidak didukung dengan alasanpengurangan/peringanan pidana yang relevan secara yuridis, makapermohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim agar Terdakwadibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau dilepaskan
Register : 03-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Pdg Tanggal 8 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 5
20 — 5
ketentuantersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:Whlacdl ule ule prio rwladl ).Artinya: Mencegah halhal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejarhalhal yang positif;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
Putus : 21-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/TUN/2010 Tanggal 21 Juni 2013 — YERMIAS YOUWE vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, DK
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengukuran atau gambar atau denah yang dibuat oleh Kepala Sub SeksiPengukuran dan Pemetaan Tanah Kantor BPN Kota Jayapura Tahun 2008(Bukti P.4), sehinggga siapa saja yang ingin memperoleh hak atas tanahmilik Penggugat tersebut harus melalui proses pelepasan dan ganti rugi.Bahwa sesuai bukti P3 tersebut, telah menunjukan fakta yang benarbahwa tanah milik Penggugat yang disebut dalam Keputusan Tergugatadalah bagian yang terdapat dalam areal Tanah Adat suku Youwe milikYermias Youwe, yang tidak pernah dilepaskan
Register : 12-04-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0532/Pdt.G/2018/PA.Pdg Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
Yeni Artati binti Arman
Tergugat:
Joko Subiantoro bin Sadjugo
22 — 4
Yeni Artati binti Arman
Tergugat:
Joko Subiantoro bin Sadjugo
22 — 4
danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0532/Pdt.G/2018/PA.PdgMenimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
Register : 04-11-2013 — Putus : 31-12-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 532 / Pid. B / 2013 / PN.Mkt Tanggal 31 Desember 2013 — MOCH.SHOLIHIN Bin MASDUKI
39 — 4
39 — 4
perbuatanpidana dalam perkara ini sudah tepat , oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidakterjadi kekeliruan mengenai orang ( error in persona ) ; Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasMajelis menilai dan berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi danterbukti ; 272222 n nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn neeMenimbang , bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi , akantetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa dipersalahkan , hal tersebuttidaklah dapat dilepaskan
Register : 16-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 406/Pid.Sus/2017/PN Mjk Tanggal 11 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
TRIAN Y. DIARSA, SH
Terdakwa:
Irwanto als Irex bin Yono
39 — 4
TRIAN Y. DIARSA, SH
Terdakwa:
Irwanto als Irex bin Yono
39 — 4
akibat daripada perbuatannya menurut hukum.Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa IRWANTOalias IREX Bin YONO dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telahmembenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaansehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahanorang/Subyek hukum (error in persona), dan disamping itu. terdakwa telahmenunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satuunsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patut untuk dilepaskan
Upload : 09-12-2014
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 287/Pid.B/2014/PN Tlg RIQI ARDIANSYAH Bin ROKIM .
42 — 4
42 — 4
Dilakukannya tindak pidanamerupakan syarat eksternal kesalahan ;Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syaratinternal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidanayang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsurpertanggungjawaban pidana ;Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapatdicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanyapelaku
Putus : 18-04-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1688 K/PID/2012 Tanggal 18 April 2013 — Drs. AKHMAD HASAN Bin HI ABDUL HAMID (Alm)
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
perbuatan yang didakwakan tetapi apa yangdilakukan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 90/Pid/2012/PT.TKtanggal 12 Juni 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkandan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawahini:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umumdikabulkan, dan Terdakwa dilepaskan
Register : 09-06-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bn Tanggal 23 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 10
15 — 10
Putusan No.437/Pdt.G/2020/PA.BnMenimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalanterbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih komplekslagi dapat dicegah
Putus : 30-09-2013 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 49/Pid. B/2013/PN. Ptsb Tanggal 30 September 2013 — Wan Alan Wary Als Guluk Bin Wan Dolimin
19 — 8
19 — 8
terdakwa, sepeda motor milik saksi korban sudahbanyak mengalami kKerusakan yang salah satunya pada kunci kontak yang tidak semestinya, sebabtanpa menggunakan anak kuncipun sepeda motor milik saksi korban dapat dinyalakan;Menimbang, bahwa dalam keterangannya terdakwa menerangkan jika terdakwamenyalakan sepeda motor milik saksi korban dengan membuka kunci stang dengan mengguakankunci L, selanjutnya terdakwa melepaskan kabel kontak dari kunci kontaknyalalumenyambungnya dengan baut stang yang sebelumnya dilepaskan
Putus : 29-06-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 225 K/PID/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya ; LALU RUMANSYAH
45 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) UndangUndang Nomor 8Tahun 1981, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusandengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan
Register : 01-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PA PADANG Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Pdg Tanggal 11 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 4
19 — 4
ule eras rawleoll lL, >Artinya: Mencegah halhal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejarhalhal yang positif;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam;Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.PdgMenimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
Register : 21-05-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 17-09-2014
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 258/PID.B/2014/PN.Mjk Tanggal 30 Juni 2014 — - SALAMUN Bin HASIM ASARI
16 — 4
16 — 4
ASARI sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatanpidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara initidak terjadi kekeliruan mengenai orang ( error in persona ) ;Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur barang siapa telahterpenuhi ;11Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi , akantetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa dipersalahkan, hal tersebuttidaklah dapat dilepaskan
Register : 27-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN BARRU Nomor 9/Pid.C/2020/PN Bar Tanggal 27 Oktober 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
1.ANDI HARAHAP
2.BRIPDA NASRULLAH
Terdakwa:
KURNIA Bin LAMONE
79 — 9
1.ANDI HARAHAP
2.BRIPDA NASRULLAH
Terdakwa:
KURNIA Bin LAMONE
79 — 9
Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian TanahTanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya ini hanyalah perbuatan yang merupakanperbuatan melawan hukum secara pidana sehingga Hakim menilai bahwa perbuatanTerdakwa yang membuat WC diatas tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor00913 Desa Anabanua yang terbit pada tanggal 26 September 1992 atas nama La Salamatelah terbukti tapi bukan merupakan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2)KUHP, Terdakwa harus dilepaskan
Register : 31-08-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1060/Pdt.G/2021/PA.GM Tanggal 20 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 8
13 — 8
Dan Allah Maha Luas KaruniaNyalagi Maha Bijaksana;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengarketerangan orangorang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi, sehinggamaksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalanterbaik, sehingga kemungkinan
Register : 03-02-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 17-01-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Bn Tanggal 16 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 8
15 — 8
f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa in casu pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagiuntuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohonkarena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembalisebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1248 K/Pid/2015 Tanggal 18 Desember 2015 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok ; NOPIDA panggilan PIDA
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1248 K/Pid/2015Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankankepada Negara ;Memperhatikan UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon
Putus : 23-10-2012 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 259/PID.B/2012/PN.DUM Tanggal 23 Oktober 2012 — Adi Rofinaldi Alias Adi Bin Alm Nuzirman
18 — 5
18 — 5
Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai,apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harusmemandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah Menimbang, bahwa pengertian barang dalam yurisprudensi konstan Mahkamah AgungRI dan Hooge Raad Belanda dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan jugabarangbarang yang tidak mempunyai nilai ekonomi (HR 28 April 1930), sehingga dengandemikian Yurisprudensi Indonesia