/1998/PT.TUN.SBY, dan Putusan MahkamahAgung RI No.36K/TUN/1999, yang diputus pada tanggal 03 Mei 2001.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.61/13 /TUN/1998/PT.TUN.SBY ;c. Mahkamah Agung RINo.36K/TUN/1999.Diputus tanggal 03 Mei 2001 ;Dalam gugatan Kristin tersebut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.

No. 61/B/TUN/1998/PT.TUN.Sby Jo.

No.61/B/TUN/1998/PT.TUN.Sby Jo. No. 36 K/TUN/1999 dengan pihak Penggugat NyonyaKristin, Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, Penggugat IntervensiDrs. Wahyu Soesilo.

Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 36 K/TUN/1999 tanggal 03Mei 2001, yang diberi materai cukup tetapi tidak ada aslnya (diberi tanda bukti TT4).

Sebagaimanaditegaskan dalam ketentuan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 076/G/1993/PEND/ PTUN.JKT tanggal 27 juli 1993 danNomor 02/PLW/1993/PEND/PTUN.JKT tanggal 15 sept 1993 ;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelasbahwa yang berwenang memeriksa perkara a quo adalahPengadilan Negeri ;Eksepsi Pejabat Lelang bukan Pejabat TUN dalam kaitannyadengan ketentuan Pasal 1 ayat (12) UU No. 51 Tahun 2009 danRisalah Lelang bukan Obyek TUN dalam kaitannya denganketentuan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51

/1997 tanggal 5 Januari 1998 (vide :kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara,cetakan kedua, Tahun 2005, Mahkamah Agung RepublikIndonesia) ;Bahwa Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung melaluiputusan Nomor 312 K/TUN/1996 yang menyatakanRisalah Lelang bukan merupakan keputusan badan ataupejabat tata usaha negara, tetapi merupakan berita acarahasil penjualan barang adalah sepanjang dibuat olehPejabat Lelang Kelas ll yang melaksanakan lelangnoneksekusi sukarela.

/1997 tanggal 5Januari 1998 ;Bahwa Risalah Lelang tidak memenuhi hakikat Keputusan TUN sebagaisuatu bes/uit (Keputusan).

Suatu besluit pada hakikatnya adalah suatubeslissing (Ketetapan) sehingga Risalah Lelang bukanlah suatubeslissing dari Pejabat Lelang dan juga bukan norma hukumsebagaimana halnya Keputusan TUN adalah norma penutup dalamrangkaian norma hukum. Dengan demikian Risalah Lelang adalahHalaman 28 dari 71 halaman.

;Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara TUN ini pada intinyabertujuan untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHak Tanggungan terhadap aset jaminan Penggugat (PT. Tucan PumcoServices Indonesia) sehingga Penggugat dengan berbagai caramencoba dan berdalil untuk membatalkan lelang obyek jaminan HakTanggungan. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolakHalaman 29 dari 71 halaman.

Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkankeputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajibannya, maka haltersebut disamakan dengan Keputusanb. Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkankeputusan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan dimaksud telah lewat,maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolakmengeluarkan keputusan yang dimaksud;c.

Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telahmengeluarkan keputusanDENOlAKAN nnn ono nnn nen enn nnn enn enn n enn eeenneeBersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itutidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yangdituju. Kalau yang dituju itu lebin dari satu orang, maka tiaptiapindividu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut.

, kecamatan Bonang kabupaten Demak,disitulah Penggugat Tinggal dan berdomisili, dan selama ini Penggugat jugatidak pernah keluar jauh secara geografis dari lokasi munculnya obyekGugatan yang menjadi Putusan TUN dalam masalah a quo, bahkan dalamsidang persiapan juga jelas ditanya oleh majlis selama ini Penggugattinggal di rumah yakni Desa Bonangrejo Rt.08 Rw.

Dantermasuk sebagai Bukti Tergugat telah jelas juga bahwa para pesertayang mengikuti ujian perangkat Desa sampai saat inipun tidak adamasalah tentang Putusan TUN yang saat ini menjadi Obyek GugatanHalaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.Terkecuali secara Pribadi Penggugat, dan yang menjadi lebih ganjiladalah bahwa Putusan TUN yang menjadi obyek Gugatan saat initentang Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan BonangKabupaten Demak Nomor : 141/06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatansaudara

Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yangmemiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) haripengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui danmerasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata UsahaNegara yang sedang digugat;Menimbang, bahwa objek sengketa a quo, bukan ditujukan kepadaPenggugat.

49 K/TUN/2012

No. 49 K/TUN/2012124.

No. 49 K/TUN/201214undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima ;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.

No. 49 K/TUN/201224 Kantor Pertanahan Kota Kendari sebelah utara tertulis berbatasan La AcD.(sama yang tertulis pada Bukti P1).

No. 49 K/TUN/2012 26 milik La Aci Dunni, SH., yang mana penyidik telah memintaketerangan terhadap Irawati Ando (Penggugat) dan M.

No. 49 K/TUN/201230Panitera Pengganti :Ttd./Khairuddin Nasution, SHBiayabiaya :1. Meteral............ Rp. 6.000,2. Redaksi ...............+4. Rp. 5.000,3. Administrasi kasasi.... Rp.489.000.Jumlah ............ Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP : 220 000 754

Putusan Nomor 2979 K/Pdt/20121616mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalansertipikat, sebab terhadap perkara in casu telah ada Putusan yang telahberkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dari Pengadilan Tata UsahaNegara, yaitu perkaraperkara sebagai berikut:a Perkara Nomor 55/TUN/1991/PTUN.SBY. dengan para pihak: Perkumpulan Loka Pamitran (Penggugat)e Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya (Tergugat I)e Menteri Dalam Negeri RI.

/201218Pengadilan Tinggi Surabaya dan tercatat dalam register perkara Nomor 010/B/1993/PT.TUN.SBY. dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal16 Agustus 1993 dengan amar putusan sebagai berikut:e Menerima permohonan banding dari Penggugat: Kepala KantorPertanahan Kotamadya Surabaya, Tergugat II: Menteri DalamNegeri Republik Indonesia dan Penggugat Intervensi: MasSoerodjoPara Pembanding tersebut;e Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatanggal 25 November 1992 Nomor: 55/TUN

Kemudian Perkumpulan Loka Pamitran dan Mas Soerodjo mengajukan kasasi keMahkamah Agung Republik Indonesia dan tercatat dalam register perkaraNomor 160 K/TUN/1994 dan diputus pada tanggal 22 Agustus 1996 denganamar putusan sebagai berikut:e Menolak permohonan kasasi dari PemohonPemohon Kasasi:1819I PERKUMPULAN LOKA PAMITRAN, dalam hal inidiwakili oleh kuasanya Trimoelja D. Soerjadi,. SH;II MAS SOERODJO, dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaH. Koesbani, SH. dan H.R.

Abdul Dyalal, SH. tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi I dan I untuk membayar biaya perkara dalamperadilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluhribu rupiah);d Kemudian MAS SOERODJO mengajukan permohonan peninjauan kembalidan tercatat dalam register perkara Nomor 17 PK/TUN/1997 dan diputuspada tanggal 6 Mei 1999 dengan amar putusan sebagai berikut:e Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari MAS SOERODIJO tersebut;e Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Timur adalah sah dan telah mempunyai kekuatan hukumtetap berdasarkan Putusan Perkara Nomor 55/TUN/1991/PTUN.SBY. tanggal 25November 1992 jo. Nomor 010/B/1993/PT.TUN.SBY., tanggal 16 Agustus 1993jo. Nomor 160 K/TUN/ 1994 tanggal 22 Agustus 1996 jo.

Kepala SeksiPerdata dan TUN Kejaksaan Negeri Surabaya.4. ACHMAD SURYADI,SH.Kepala Seksi Perdatadan TUN Kejaksaan Negeri Tanjung PerakSurabaya.5. MT.EKAWATI RAHAYU, SH.Kabag.HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya.6. RIZKI YUNANTHA BASUKI,SH.KasubBag.Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekda Kota Surabaya.7. IGNATIUS HOTLAN HAHALONGAN M.SH.StafSub.Bagian Hukum pada Bagian hukum SekdaKota Surabaya .8.MUHAMMAD .28. MUHAMMAD,SH.Staf Sub.Bag.Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekda Kota Surabaya.9.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam perkara ini bukanlah PihakPENGGUGAT dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 jo Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008,maka putusan dimaksud tidak mengikat dan/atau tidak memilikikekuatan pemaksa terhadap TERGUGAT IV terlebih lagi kepadaTERGUGAT terkait tidak teroayarnya NCD milik PENGGUGAT.3.

alasan untuk memintaTERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT denganmendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008Jo.

Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008 karenaputusan tersebut benarbenar bersifat limitatif.Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT di atas, jelas membuktikandengan sangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008sebagaimana dikutip PENGGUGAT dalam surat gugatan butir 10 halaman6 sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sekarangsedang diperiksa karena putusan tersebut bersifat limitatif.

ada alasan untuk memintaTERGUGAT Ill melakukan pembayaran kepada PENGGUGATdengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 Jo.

Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008karena putusan tersebut benarbenar bersifat limitatif.Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT Ill di atas, jelas membuktikandengan sangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 111 PK/TUN/2008sebagaimana dikutip PENGGUGAT dalam surat gugatan butir 10 halaman6 sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sekarangsedang diperiksa karena putusan tersebut bersifat limitatif.

No.2271/1985 luas 133 M2 atas namabasuki telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor79 PK/TUN/2010 tanggal 28 JAnuari 2011 Jo. PutusanMahkamah Agung RI No. 438/K/TUN/2007 tanggal 30 Januari2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor98/B/2007/PT.TUN Jkt tanggal 30 Mei 2007 Jo.

No. 438/K/TUN/2007 jo. Nomor 79PK/TUN/2010. Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung telahdiperintahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melaksanakanisi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.Bahwa gugatan aquo diajukan hanyalah untuk menghalanghalangipelaksaan isi putusan tersebut diatas.Bahwa objek perkara adalah milik Basuki yang diperoleh berasal dariayahnya H.

Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/TUN/2010 tangga!

No. 438 K/TUN/2007 Jo. 79PK/TUN/2010 tanggal 12 Desember 2011 tertanggal 15 April 2010, bermeteraicukup dan diberi tanda bukti: Tl 12;Foto copy Penetapan eksekusi Nomor 45/G/2006/PTUN.Bdg Jo.98/B/2007/PT.TUN JKT Jo.

Putusan Mahkamah Agung RI NomorPK/Pdt/2009 (bukti T.14), Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/TUN/2010,Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 438/K/TUN/2007, buktibukti surat tersebutmenyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 340/Kel.Bolonggede Gambar Situasi tg!

Satu Bundel Berkas Putusan M.AR.I nomor 223.K/TUN/1996 atas namaH.Hasan Bin Jam.4. Satu lembar girik atas nama H.Hasan Bin Jam nomor 662 asli dan KTPasli.5. Satu buku Sertipikat tanah atas nama Ahmad Bin Hasan yang diserahkanTergugat Il kepada Penggugat di kantor Notaris / PPAT Rr PutriIndrayani, SH Tebet.6.

Satu Bundel Berkas Putusan M.A.R.I nomor 223.K/TUN/1996 atas namaH.Hasan Bin Jam.4. Satu lembar girik atas nama H.Hasan Bin Jam nomor 662 asli dan KTPasli.5. Satu buku Sertipikat tanah atas nama Ahmad Bin Hasan yang diserahkanTergugat Il kepada Penggugat di kantor Notaris / PPAT Rr PutriIndrayani, SH Tebet.6.

S.Il seluas lebin kurang 8.400 M2 (delapan ribuempat ratus meter persegi), serta Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 7 Juni 1995 nomor 051/G/1994/TN/PTUN.JKT, danPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Maret1996 nomor Nomor 118/B/1995/ PT.TUN.JKT, serta Putusan MahkamahAgung RI tanggal 16 Februari 2000 nomor 223.K/TUN/1996.

S.Il seluas lebin kurang 8.400M2 (delapan ribu empat ratus meter persegi), serta Putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Juni 1995 nomor 051/G/1994/TN/PTUN.JKT, dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta tanggal 23 Maret 1996 nomor Nomor 118/B/1995/PT.TUN.JKT,serta Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Februari 2000 nomor223.K/TUN/1996.

Putusan No. 37/Padt.G/2013/PN.Jkt.SelPT.TUN.JKT, serta Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Februari2000 nomor 223.K/TUN/1996. Sudah diambil Tergugat II dari PengacaraRatin Puspa Nusanti, SH penasehat Hukum Almarhum Hasan Bin Djam,sambil Penggugat II Rekonvensi / Tergugat Il memperlinatkan semuadokumen dokumen tersebut kepada Sdr Dody anak TergugatRekonvensi / Penggugat Konvensi.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 464 K/TUN/2018,tanggal 5 September 2018, Jo.

Nomor 45/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 13 April 2018 Jo.Nomor 464 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018, Jo. Nomor 84 PK/TUN/2019, tanggal 25 Juli 2019;Bahwa dalil telah adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandungtanggal 16062003 No. 293/Pid.B/2003/PN.Bdg Jo. Putusan PengadilanTinggi Bandung tanggal 04082003 No.184/Pid/2003/PT.Bdg Jo.

Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 464 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018, Jo. PutusanPeninjauan Mahkamah Agung RI Nomor 84 PK/TUN/2019, tanggal 25 Juli2019, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugatharus dinyatakan batal atau tidak sah;28.

JKT, tanggal 13April 2018 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 464 K/TUN/2018,tanggal 5 September 2018, Jo.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/TUN/2018tanggal 592018 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 84 PK/TUN/2019tanggal 2572019, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quomempertimbangkan halhal sebagai berikut :a.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 197 K/TUN/1999 tertaggal 2 Juli 1999, Yang telahMenyatakan batal Surat Keterangan Tanah No.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 2 Juli2002 No. 197 K/TUN/1997 (Bukti Surat dengan tanda P9 dalamHal. 19 dari 27 hal. Put. No. 2284 K/Pdt/2009perkara ini) Yo.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 197 K/TUN/1997, tertanggal 2 Juli 2002 Yo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35 PK/TUN/2002,tertanggal 17 Juni 2004;Bahwa keberadaan atau eksistensi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan tertanggal 8 Oktober 1998 No. 16/G/1998/PTUN.MDN.tersebut, telah diajukan Penggugat atau Pemohon Kasasi dalam perkaraini sebagai Bukti Surat dengan tanda P8, dan keberadaan ataueksistensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 197K/TUN/1997, tertanggal

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 197 K/TUN/1997, tertanggal 2 Juli 2002 yangmerupakan Bukti Surat dengan tanda P9 dalam perkara ini Yo.

Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 197 K/TUN/1999, tertanggal 2 Juli 2001, (buktiP9) jo.

Rimba Rokan Lestari, tidak adahubungannya dengan penerbitan keputusan TUN a quo.Dengan demikian gugatan Para Pengugat salah alamat (error inobjecto) sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard).Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum TerhadapObjek Gugatan TUN a quo.a.

Dengan kata lain Para Penggugat tidak dapatmembuktikan adanya kepentingan hukum yang dirugikan akibatditerbitkannya Keputusan TUN a quo.d.

Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, makaterhadap terbitnya Keputusan TUN a quo, dapat Tergugatsampaikan kronologis sebagai berikut :a. Menteri Kehutanan dengan Keputusan No. 173/KPTSI/1986tanggal 6 Juni 1986 menunjuk areal Hutan di Wilayah PropinsiDaerah Tingkat Riau sebagai Kawasan Hutan.b.

Dalil Para Penggugat pada Romawi V angka 1 halaman 14 yangmenyatakan bahwa Tergugat melanggar Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku yaitu Keputusan Menteri KehutananNomor 262/KptslV1998 tanggal 27 Februari 1998 dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 adalah dalil yang tidak berdasarsebagaimana Tergugat jelaskan pada kronologis angka 2 diatas, dimana penerbitan Keputusan TUN a quo telah sesuaidengan Peraturan PerundangUndangan.Dengan demikian penerbitan keputusan TUN a quo tidakmelanggar peraturan

Objek Gugatan TUN Belum Bersifat Finala.

Adapunyang menjadi obyek sengketa adalah: Surat Keputusan Gubernur Kalimantan UtaraNomor: 188.44/K.547/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang pemberhentian danpengangkatan anggota DPRD Kabupaten Nunukan;Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat permohonan tertanggal 2 Januari2020, Perihal pencabutan Sengketa TUN No. 67/G/2019/PTUN.SMD, yang padapokoknya menyatakan mencabut gugatannya;Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, MajelisHakim akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pemeriksaan sengketa in litis masih dalam tahap acaraPemeriksaan Persiapan;Menimbang, bahwa UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (selanjutnya disebut UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004) didalamHalaman 2 Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMDketentuan Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa: seseorang atau badan hukumperdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN

dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarkeputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;Menimbang, bahwa UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (selanjutnya disebut UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986),didalam ketentuan Pasal 76 menyebutkan bahwa :(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum Tergugatmemberikan Jawaban

Bahwa Surat Peryataan pada tanggal 10 Juni 1983 yang dibuatdan ditandatangani oleh Budiman Lesmana adalah diduga keraspalsu dan surat pernyataan ini dijadikan Novum dalam halperkara peninjauan kembali No. 71.PK/TUN/2009 tanggal 22Maret 2010 yang dimenangkan oleh Luiwiningsih Tjandrasehingga sertifikat Hak Milik No. 454/Tamansari yang telahdibatalkan oleh Kepala Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakartapada tanggal 2 Maret 2009 No.

Luwiningsih Tjandra, tanggal 20082010(vide Konsideran Membaca angka 2); Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:114/G/TUN/2007, tanggal 5 Pebruari 2008, dengan Para Pihak Ny.Theresia Budina sebagai Penggugat Melawan Kepala KantorPertanahan Kota Jakarta Barat sebagai Tergugat dan LuwiningsihTjandra sebagai Tergugat Il Intervensi Jo. Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta Nomor: 65/B/2008, tanggal 10 Juni 2008Jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 283.K/TUN/2008,tanggal 18 Nopember 2008 Jo. Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI Nomor: 71 PK/TUN/2009, tanggal 18 Nopember2010 (vide Konsideran faktual Menimbang angka IV, angka 1, 2, 3, 45 dan 6); bahwa berdasarkan data yang ada, di atas tanah yang pernahditerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 454/Tamansari belumHal. 31 dari 37 Hal.

Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUNJKTditerbitkan sertipikat hak atas tanah yang baru/belum ada hak,dengan demikian status haknya dapat dikembalikan ke status semulayaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 454/Tamansari tercatat atas namaTheodorus Kemal Tjandra dan Nona Luwiningsih Tjandra (videKonsideran faktual Menimbang angka V);bahwa mengigat Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 71PK/TUN/2009, yang amarnya membatalkan Putusan MahkamahAgung Nomor: 283.K/TUN/2008, tanggal 18 Nopember 2008, danmenolak gugatan

Keputusan pengembalian status tanah objeksengketa tersebut didasarkan dan /atau merupakan rangkaian pelaksanaanlebih lanjut atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang diawalidari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:114/G/TUN/2007, tanggal 5 Pebruari 2008, Jo. Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta Nomor: 65/B/2008, tanggal 10 Juni 2008 Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 283.K/TUN/2008, tanggal 18Nopember 2008 Jo.

Bahwa Keputuan TUN bersifat Konkrit diartikan bahwa obyek yang diputuskandalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapatditentukan.

Syarat Individual telah terpenuhi karena Keputusa TUN aquoditujukan kepada Penggugat sebagai perangkat Desa Latampu; Bersifat final,diartikan keputusan tersebut sudah definitif, Keputusan yang tidak lagimemerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanyakeputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Syarat ini terpenuhi karenaKeputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat tidak perlu mendapat persetujuandari Camat ataupun Bupati sebagai atasan Tergugat.V. TENTANG POSITA:1.

Bahwa walaupun Tergugat berwenang telah mengeluarkan Keputusan TUN a quo,namun Keputusan TUN tersebut tidak memenuhisyaratBerhenti danPemberhentian Perangkat Desa atau Penggugat.

Sehingga Tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk memberhentikanPenggugat sebagai perangkat desa.Bahwa selanjutnya Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN a quo selainKeputusan TUN tidak memenuhi syarat Pemberhentian, Tergugat juga tidakmemenuhi PROSEDUR PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA seperti yangdiatur dalam Pasal 5 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desayaitu: Tergugat tidak menyampaikan keputusan kepada

Tergugat tidak terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat dan; Tidak ada rekomendasi dari Camat atas pemberhentian Penggugat baik secaratertulis ataupun lisan;12.Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadi obyekgugatan TUN dalam perkara aquo ternyata telah melanggar UU No. 28 TAHUN1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBASDARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME Pasal 3 asasasas umumpenyelenggaraan pemerintahan yaitu; Kepastian Hukum, TertibHalaman 9 dari 29 halaman

TUN baru;Halaman 42 dari 169 halaman.

Putusan Nomor 95/G/2021/PTUN.Bdg118/B/1998/PT.TUN.JKT tertanggal 16 September 1998 Jo.Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No.158K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari 2000 Jo. Putusan PeninjauanKembali Pengadilan Tata Usaha Negara No. 13/PK/TUN/2001,yang di dalam Amar Putusannya menyatakan:1.

Putusan Kasasi PengadilanTata Usaha Negara No. 158 K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari2000 Jo.

Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No. 158K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari 2000 Jo.

(Sesuai dengan salinan resmi);Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PerkaraNomor 158 K/TUN/1999 Tanggal 17 Februari 2000. (Sesuaidengan salinan resmi);Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PerkaraNomor 13 PK/TUN/2001Tanggal 7 Maret 2002.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: Bahwa untuk mengetahui apakahada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanahsengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh PengadilanPerdata, baru kemudian dapat ditetapbkan apakah ada kekeliruan dalampenerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru sertaYurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari2001, kaidah hukum Bahwa gugatan mengenai

sengketa kepemilikan adalahwewenang peradilan umum untuk memeriksanya dan YurisprudensiMahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukumBahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalahkepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum denganmelibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Yurisprudensi No.93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 jo. Yurisprudensi No. 16 K/TUN/2000tanggal 28 Februari 2001 jo.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, sejatinya perkara ini menjadi kompetensiHalaman 19 Putusan Nomor 33/G/2021/PTUN.PLGabsolut Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara in casu PengadilanTata Usaha Negara Palembang;Demi hukum, seyogyanyalah Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini berkenan menyatakan, Gugatan PENGGUGAT dinyatakantidak dapat diterima (niet ontvanklijk verklaard);2.

Selanjutnya melalui Putusan Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27Juli 2001 digariskan kaidah hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yangberkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan TataUsaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenangPeradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan , Lebihlanjut Putusan Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 digariskan pulakaidah hukum bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalahwewenang Peradilan

GR0 z senien collin iia Pizygpuignt ding Yoiphinh entih math dirharmonis sebagaimana iayaknya suum ist (ba'de dukfwil, telah dikaruniaiTorgigat hidup bersama sebagai suaniatri, bertempat tinggal di, numahoning tun Panggugat di Keluehan Pulau Kijang hingge sampai dengansaat sakarang ini:4. Bohwa sajak bulan September tahun 2012 Aehidupan rumah tanggePenenat Sangin Tek li GON WNdh th SR TNS Wl devgan Tequast:7, Bale Penigign Sanaa mermbayer Bina paitare ini @eyaE!

"Mini, Wiel Gust) rary aml, teeth ncaaaislal orangarang dakat dengan Penggugat dan Kedum saksi tersebt Clahsenavaivons yore Semseniestel pvgitaien de shen gunner ail,kaiterangan satu dengan lainnya.teiah sallig mentukung setts. ietah anmualdengan: daldail dan alasan pokek qugaian Panggugal, dengan damikian Sa sapere saan a tr ton wae rian et be mewn feif n threakid Targugat (tuk pamah mengiimkan rates den tidaleHperdullan Panggugat lagi dan oleh karenanya Pariggugat tidak ala danao tun Pengqutt bere

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Kepala KantorPertanahan Jakarta Timur dan Kepala Suku Dinas PengawasanPembangunan Kota Jakarta Timur dalam perkara Nomor134/G/TUN/95/PTUN.JKT.2. Bahwa Penggugat masih terlalu premature untuk menyatakan dirisebagai pemilik syah atas tanah a quo, karena berdasarkan putusanperkara yang belum mempunyai kekuatan pasti termaksud, karenannyaPenggugat harus lebih dahulu menunggu putusan perkara Nomor134/G/TUN/95/PTUN.JKT.3.

Nomor: 72/K/TUN/1998,tanggal 9 Maret 2000, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:MENGADILLI Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala KantorPertanahan Jakarta Timur tersebut; Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il Kepala SukuDinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) Walikotamadya JakartaTimur tersebut, tidak dapat diterima;Hal. 8 dari 13 hal. Put.

(Bukti Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi Tanda PK4).Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 13 Oktober2000, perihal: Tegoran agar mematuhi Putusan Mahkamah Agung RIL,Nomor 72/K/TUN/1998, tanggal 9 Maret 2000 jo Putusan PT.TUN.JKT.Nomor 27/B/1997/PT.TUN.JKT, atas dasar Permohonan Pelaksanaaneksekusi isi Putusan Mahkamah Agung RI. tersebut diatas telah mempunyaikekuatan hukum tetap, beserta lampiran surat permohonan, yang ditujukankepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur

No 72/K/TUN/1998 jo No. 27/B/1997/PT.TUN.JKT, joNo. 123/G.TUN/1995/PTUN.JKT, yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (Incrah).(Bukti Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi Tanda PK6)Surat Undangan dari Sekretaris Kotamadya Jakarta Timur, Nomor7611/1.711, tanggal5 Desember 2000, tentang Rapat Koordinasi tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung RI. No. 72/K/TUN/1998 terhadap tanahdan bangunan di Jalan Jatinegara Barat No. 110 RT.001/02 KelurahanKampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

menanyakan kepada sdv H.Ashari dan tidek sedang monamnen ikan danikan bandeng yang dijual toerdakwa Junot bulkan niliknya.Bahwa bonar sebelunnya saksi tidak tahu atau monaruh curigabahwoa iakan bandeng tersebut adlah hasil curian yang dicuridavi tanbak milik sdr tlustorikah don saksi tahu bahwa iakanbandong torsebut adalah hasil curian saetelah dibovitahtcobehsdr Mustorikah. 7~Bahwa bonar terdakwa Junet monjual ikan bandeng kepada sokgi 4cuma satu kali namum seingat sakei istri tordogkwa Junot yaitusir Tun

pernah menjual udang kepada saksi sobanyak onmpat kalidan sewaktu sakeLl tanya kepada Tun "aanikokjgotiop tharimons> guat udang kamu dapat dari mana ?

" lemudian dijawab olch Tun Bahwa udang tersebut hasil dari tambak milik H.Ashari karona suai saya monasang perangkap udang (posong) ditanbak ailik H.Ashari.~Bahwa bonar sakei tidak menaruh curiga kepada isteri Junot 'karena pada saat itu sakei tanya kepada istri Junot bahwa uangtevsebut hasil lari memasang peranekap ikan (posong) ditambakmilik H.Ashari karena terdakwa Junet mengaku sebagai koponakan atau H.Ashari dan saksi pun porecaya bahwa udang tersebut adalahtidak hasil curiqn.2.