356 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 356 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :1 RULYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,beralamat Jalan Suka Maju RT. 05 RW. 001 Desa Suka Maju, KelurahanLandasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, KalimantanSelatan;2 SUMAJI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat Jalan SukaMaju RT. 05 RW. 001 Desa Suka

No. 356 K/TUN/2012Jabatan : Kepala Seksi Survey Pengukuran dan PemetaanKantor Pertanahan Kota Banjarbaru.NIP : 19570224 198003 004;3 Nama: Hj. DIAH KUSUMASTUTI, SH.Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan PemberdayaanMasyarakat Kantor Pertanahan KotaBanjarbaru.NIP : 19600331 198203 2 001;4 Nama : FITRIZAMZAM, S.Sos, MAPJabatan : Plt.

No. 356 K/TUN/20123 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang4disengketakan dalam buku register atau buku tanah berupa : Sertifikat Hak Milikdengan Nomor 1825 tanggal 17 Februari 1989 atas nama H.

No. 356 K/TUN/2012Bahkan dalam gugatan perdata tersebut, Para Tergugat (sekarang adalah Penggugat)berperan aktif selama persidangan dengan mengajukan jawabjinawab terhadapgugatan perdata tersebut (akan dilampirkan sebagai bukti T).2 Dari Gugatan tersebut sudah mendapat Putusan Pengadilan Negeri Nomor35/Pdt.G/PN.Bjb tanggal 2 September 2010.

No. 356 K/TUN/2012tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum hingga terperdaya persoalan yangdihadapi, sebaliknya Majelis Hakim Judex Facti mendasarkan pada bukti T.

Engkus Prihatin, AMK115K/TUN/ 2006200620090105 0000:00:00200901050000:00:00MAtunkProf. DR. Paulus E. Lotulung,SH.Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc. ;Prof.Dr.Ahmad Sukardja, SHSamirErdy,SH.MH.MARI1inl'), ('e3df22e 6bdd44ce31f780ab0e812df07', 'e3df22e6bdd44ce3 178 0ab0e812df07',1,'Putusan Mahkamah Agung Nomor25PK/KPUD/2008 Tahun 2008 AMPERA A. Y. MEBAS, SE. ; EDI SUHARTO, S.Sos.,vs.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENMAROS< /metafixedTitle>Tanah HARIS PAEWA ; KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATENMAROS< /metaptsPihak>2 4K/TUN/20082008200807210000:00:00200807210000:00:00MAtunkTiti Nurmala Siagian,SH.MH.Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc danMarina Sidabutar, SH.MH.BenarSihombing,SH.MH.MARI1inx /metafixedLanguage>1l') , ('004b8622e330c42d8879750cflcc8dcl', '00468622e330c42d887975Ocflcc8dcl',1,'24KTUN2008 .pdfPutusan Mahkamah Agung No 24K/TUN/2008004b8622e330c42d8879750cf1cc8dcl .dat24

Rehngena Purba, SH.MS.IMade Tara, SH. ; Andar Purba, SH.BudiSantoso,SH.MARI1inx/metafixedLanguage>1l'), ('a465b6c008 49 080 ded8ea82fa5700eE77', 'a465b6c0084908 0ded8ea8 2fa5700e77',1, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor192K/TUN/2007 Tahun 2007 PT. RUMINDO PRATAMA vs. PANITIA PENYELESATANPERSELISIHAN PERBURUHANPUSATBuruh PT. RUMINDO PRATAMA ;PANITIA PENYELESATAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT192K/TUN/20072007200805080000:00:00200805080000:00:00MAtunkProf. DR. Paulus E.

,M.H.MARI1in1l'), ('182a4780e41 9cd5dc6dcf334cab39fb2', '182a4780e419cd5dcdcf334cab39fb2',1,'822KPID2007 .pdfPutusan Mahkamah Agung No. 822K/PID/2007182a4780e419cd5dc6dcf334cab39fb2 .dat822KPID2007.pdf45069application/pdf< /metadocNumTime sDownloaded>'), ('182a4780e419cd5dc 6dcf334cab39fb2"', 'ab26404a44998 14 6bo6be 74d fbbO0dd06f',2,NULL) , ('b458317d89bce749eb3 5c6e2bfb821e', 'b458317d8 9bce7 49eb3 5c be2bfb821le',1,'192KTUN2007 .pdfPutusan Mahkamah Agung No 192K/TUN

MUCHSIN, SH. ; I MADETARA, SH.RITA ELSY,SH.MARI1inx/metafixedLanguage>1l'), ('c366c86659b1 99aealc433eedc2d7e20', 'c366c86659b199aealc433eedc2d7e20',1, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor193K/TUN/2007 Tahun 2007 PT. PERTAMINA vs. PANITIA PENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P)Buruh PT. PERTAMINA ; PANITIAPENYELESATAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P)193K/TUN/20072007200806180000:00:00200806180000:00:00MAtunkProf. DR. Paulus E. Lotulung,SH.Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc ;Prof. DR.

Nomor: 88 PK/TUN/2012 jo putusan KasasiMahkamah Agung R.I.

Nomor: 88 PK/TUN/2012 jo putusanKasasi Mahkamah Agung R.I.

Foto copy Salinan Putusan Perkara Nomor. 261 K/TUN/2011antara KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,Lawan H.M. ARSYAD SAKKA, diberi kode (T.II3) bukti tersebutsesuai dengan aslinya ;4. Foto copy Salinan Putusan Perkara Nomor. 88 PK/TUN/2012antara KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,Lawan H.M. ARSYAD SAKKA, diberi kode (T.II4) bukti tersebutsesuai dengan aslinya ;5. Foto copy Salinan Resmi Putusan/Penetapan PerkaraPertanahan Nomor. 15/PEN.DIS/2013/P.TUN.MKS Hj.

Bahwa bukti P.4 adalah perihal Permohonan Perlindunganhukum untuk tidak membuat Penetapan untuk melaksanakanini Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 20/G/TUN/2010/P.TUN tanggal 18 Nopember 2010, yangditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Di Makassar, tertanggal 13 Februari 2012;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi 1. SAKSIPAMIL ABBAS dan 2.

Nomor: 88PK/TUN/2012 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor:261K/TUN/2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PT.TUN) Makassar Nomor: 11/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks jo PutusanPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Nomor: 20/G.TUN/2010/P.TUN.Mks, putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap, dan telah membatalkan Sertifikat HakMilik (SHM) No.20791/Parangloe tertanggal 10 Juli 2006, SuratUkur No.00927/2006 tanggal 27 Pebruari 2006, seluas 17.500 m2sebelumnya tercatat an.

Dalam proses selanjutnya dalam pasal 5 ayat 6 menyebutkan harusada rekomendasi dari Camat atau sebutan lain untuk pemberhentianperangkat desa pada ayat 4.9.Bahwa walaupun Tergugat berwenang telah mengeluarkan Keputusan TUN aquo,namun Keputusan TUN tersebut tidak memenuhi syaratBerhenti danPemberhentian Perangkat Desa atau Penggugat.

Bahwa Keputusan TUN aquo yang diterbitkan Tergugat ternyata tidak11.12.mencatumkan larangan yang berakibat Penggugat harus diberhentikan darijabatannya sebagai KAUR UMUM. Jika merujuk pada pasal 51 huruf a sampaidengan L UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Penggugat tidakmelanggar satupun larangan yang dimaksud dalam pasal 51 huruf a sampaidengan .

Sehingga Tergugat tidak memiliki dasar hukum untukmemberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa.Bahwa selanjutnya Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN aquo selainKeputusan TUN tidak memenuhi syarat Pemberhentian, Tergugat juga tidakmemenuhi PROSEDUR PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA seperti yangdiatur dalam pasal 5 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negerinomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa yaitu Tergugat tidak menyampaikan keputusan kepada camat

Tergugat tidak terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat dan; Tidak ada rekomendasi dari Camat atas pemberhentian Penggugatbaik secara tertulis ataupun lisan.Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadiobyek gugatan TUN dalam perkara aquo ternyata telah melanggar UU No. 28TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIHDAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME pasal 3 asasasasumum penyelenggaraan pemerintahan yaitu; Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Keterbukaan

Dalam perkara aquo Keputusan TUN yang dikeluarkanTergugat jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.13.

Lebih lanjut menurut PutusanMahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, PutusanMahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa perbuatan lelangmerupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yangbukan merupakan obyek

jasa pemerintah merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadilinya, hal mana bertentangan secara diametral dengan YurisprudensiTetap Mahkamah Agung RI di antaranya melalui Putusan Nomor 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang kemudian diikuti oleh PutusanMahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, PutusanMahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008,Putusan Mahkamah Agung

Hal inisejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, masingmasing Nomor: 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 03Desember 2008, Nomor: 189 K/TUN/2008 tanggal 24 Desember 2008.

/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 448K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah AgungNomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang menegaskan kaidahhukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yangbersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa mengenai bukti

/2000 tanggal 13 November 2000 terkait lelang pengadaan barang/jasapemerintah juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggalHalaman 146 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUNJKT30 Agustus 2001 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007tanggal 22 September 2008 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah AgungNomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember

Samuel David Adhoe,S.H;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum berkantordi Kantor Hukum Advokat & Konsultan HukumBildad Torino M.Thonak,SH & rekan, beralamat dikelurahan Nunleu RT/RW, 011/ 002, KecamatanKota Raja, Kota Kupang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/BT/TUN/ 2017 tanggal 19 November 201 7;Selanjutnya disebut sebagai..........

Berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 028/FD&R/TUN/XII/201 7/SKK,tanggal, 18 Desember 2017, Selanjutnya disebutsebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI,Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:27/PENDIS/2017/PTUNKPG, tanggal 20 November 2017 tentang LolosDismissal;202 2222200 e none een eeeeene eeePenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:27/PENMH/2017/PTUNKPG, tanggal 20 November 2017 tentangPenunjukan Majelis

Hal inisesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 sertaSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: MA/KUMDIL/213/VII/K/1991 tanggal 9 juli 1991 tentang Petunjuk PelaksanaanHalaman 5 dari 120 halaman Putusan No. 27/G/2017/PTUNKPGbeberapa Ketentuan dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara;OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHANEGARA1.

Kelapa Lima/2017 atas nama Ishak bastianBoling, B.Sc yang sudah beralih kepada Ilham, S.Pl) namunsengketanya bukan sengketa Tata Usaha Negara melainkansengketa penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah;Fakta tersebut sejalan dengan Yurisprudensi tetap MakamahAgung RI yang tertuang dalam beberapa putusan MahkamahAgung RI antara lain No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September1994, No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 No. 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28Februari 2001 tertulis

/1993 tanggal 7 September1994, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 93 K/ TUN/1996 tanggal24 Februari 1998, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:16 K/ TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, dimana kaidah hukumnyamenyatahkan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat dariadanya keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan tanah, maka terhadaphakhak keperdataan yang mendahului sebelum dilakukanpengujian

TUN. Mks tanggal 4 Desember 2007, dalamPerkara antara DR Ir Julius Pontoh Msc, Dosen Fakultas Matematikadan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) selaku Penggugat melawanRektor Universitas Sam Ratulangi Manado selaku Tergugat, tentangsengketa TUN berkaitan dengan pemilihnan Dekan FakultasMatematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas SamRatulangi Manado.

Putusantersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makasar No: 43/B/TUN/ 2007/PT.TUN. Mks. yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap. ;> Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakasarNomor: 44/B/2014/PT. TUN. MKS. tanggal 11 Juli 2014. DalamPerkara: DR. SYAHRIL MUHAMMAD, M.Hum. sebagai Penggugat Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.Halaman 37 dari 244 Halamandan CHAIRUL ANWAR, ST.

., sebagai Penggugat II melawanREKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE, sebagai Tergugat,tentang sengketa TUN berkaitan dengan pemilinan/pengangkatanDekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Dekan FakultasTeknik UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE, walaupun Penggugat dan Il mendapatkan suara terbanyak dalam pemilinan (peringkat ke1), namun yang diangkat Rektor menjadi Dekan justru calon lainperingkat kedua. ;2 2229222 nnn n nnn n ee 22 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Makasarmembatalkan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 767/J27/KP/2002 danNomor: 71K/ TUN/2004, tidak terkait secara yuridis dengan statutauniversitas jember, sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor:767/J27/KP/2002 dan Nomor: 71K/TUN/2004 tidak dapat dijadikansebagai dasar pertimbangan pengangkatan dekan oleh rektor diLingkungan Universitas Jember;C.

Nomor: ...K/TUN/...(Tahun). ;e. Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71K/TUN/2004,setelah dicari melalui website resmi Mahkamah Agung RepublikIndonesia = (https:/Awww.mahkamahagung.go.id/) maupun melaluisearch engine google tidak pernah ditemukan/tidakf. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71K/TUN/2004 tersebut hanyaberlaku kasuistis untuk perguruan tinggi Universitas Sebelas Maret(UNS).

HS/TUN/2014/PTUN.JPR tertanggal 08 Agustus 2014 tentang Penetapan Harie Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengarketerangan saksi dari para pihak di depan persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura pada tanggal 01 Juli 2014 dalam Register Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki pada tanggal 08 Agustus 2014, yang isigugatannya adalah sebagai berikut :1.

yang bersifat konkrit,individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

Apakahperadilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP yangmenjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUUXI/2013, tanggal 3 April 2014 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa24terkait dengan putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat yang menjadi dasarpenerbitan keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten

PROV . 030 / 2014 tertanggal28 Maret 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian AntarAnggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara secara sah berlaku padatanggal 1 April 2014 sebagaimana bukti T7 dan T8 sedangkan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 31/ PUU XI / 2013, yang dibacakan tanggal 3April 2014 dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan yaitu26tanggal 3 April 2014, dengan demikian bertolak dari ruang lingkup pengujianHakim TUN yang bersifat extunc yang harus

dipegang oleh Majelis Hakim untukmenetapkan suatu perundangundangan sebagai dasar pengujian Keputusan TataUsaha Negara dan demi tegaknya asas kepastian hukum yang tidakmenghendaki pemberlakuan hukum berlaku surut (asas retroaktif), maka khususobjek sengketa a quo penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU XI / 2013, tanggal 3 April 2014 yang memberikan kewenangan kepadaPeradilan TUN untuk memeriksa dan menilai Putusan DKPP, yang dalam perkaraa quo Putusan DKPP Nomor : 12/DKPPPKEIII/2014

PENETAPANNomor 0816/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Sukarnain bin Beddu, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Rozanah binti Benjamin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagaiPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Emmang bin Sappo, 24 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 13 Maret 2013, di Bungalio, kunak dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Ust Imam Syaripuddin / ayah kandung Kristen dan maharberupa RM.

Nurul Ain Natasya, 23 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bungalio, Kunak, pada tanggal 13 Maret 2013dan saksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Ust Imam Syaripuddin / ayah

dengan ID Lelang 33620127, nama Paket:Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik;(c) kepada siapa KEPUTUSAN TUN tersebut ditujukan dan apayang ditetapkan di dalamnya, yakni Konsorsium Smart ERPdengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk., sebagai PimpinanKonsorsium dan PT Smart Telecom, CETC International Co., Ltd.

,CETC Satellite Navigation Operation Service Co., Ltd., Hebei FarHalaman 4 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUNJKT.East Communication System Engineering Co., Ltd., sebagaianggota konsorsium (in casu PENGGUGAT);dalam hal KEPUTUSAN TUN dianggap bukan penetapan tertulis karenadikirimkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui suratelektronik (email), maka KEPUTUSAN TUN tetap tergolong sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara karena merupakan tindakan faktualsebagaimana diatur dalam Pasal 87 butir

Tentang Dasar dan Alasan Gugatan terhadap KEPUTUSAN TUN(1) Bahwa TERGUGAT dalam KEPUTUSAN TUN telah menetapkanPembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket:Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik.(2) Bahwa dampak dari KEPUTUSAN TUN menyebabkan PENGGUGATmengalami kerugian yang besar karena selama mengikuti proses lelangpembangunan sistem jalan berbayar elektronik, PENGGUGAT telahmengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengikuti pelelangan,termasuk pembangunan fasilitas dalam rangka

PENGGUGAT dapat melaksanakan proses pelelangan baru untukpembangunan sistem jalan berbayar elektronik, sehinggakepentingan PENGGUGAT agar proses pelelangan yang adasekarang dilanjutkan tidak serta merta dapat dilaksanakanmeskipun KEPUTUSAN TUN dibatalkan dalam kasus a quo.4.

Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunanyang mengharuskan agar KEPUTUSAN TUN tersebut yangHalaman 22 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUNJKT.merupakan keputusan Tata Usaha Negara untuk tetap terusdilaksanakan, bahkan dalam hal TERGUGAT melaksanakan prosespelelangan baru atas dasar proses pelelangan yang saat ini berjalantelah dibatalkan berdasarkan KEPUTUSAN TUN maka hal tersebutakan menimbulkan inefisiensi keuangan daerah, bertentangandengan kepentingan dan hak PENGGUGAT

JaksaPenuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutannya semula;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaansebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM121/Gowa/Enz.2/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 sebagai berikutPRIMAIR:wonnn Bahwa terdakwa Erfandi Bin Frengki pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaktidaknya pada bulan Pebruari tahun2020 atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 , bertempat dijalan Tun

Abdul Razak Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu KabupatenGowa atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang mengadili danmemeriksa berkas perkara ini Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1, yang dilakukan terdakwadengan cara dan perbuatan antara lain : Bahwa berawal ketika hendak mengantar paket shabu di jalan Tun

Perbuatan terdakwa Erfandi Bin Frengki diatur dan diancam pidana dalampasal 114 ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Subsidair : Bahwa terdakwa Erfandi Bin Frengki pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaktidaknya pada bulan Pebruari tahun2020 atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 , bertempat dijalan Tun Abdul Razak Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu KabupatenGowa atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam

Saksi Hardian, SH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar Jam 21.00 witadi Jalan Tun Abdul Razak, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab.

Saksi Akbar, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar Jam 21.00 witadi Jalan Tun Abdul Razak, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab.

344 K/TUN/2011

No. 344 K/TUN/20111. IMAM HANAFT, Senior Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk di Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia(Perseo) Tbk. Palembang,2. AHMAD FAISAL, Account Officer Kantor Cabang PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk Curup,3. RAHMAD SEMPURNA JAYA, Account Officer PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk di Kantor Cabang PT.

No. 344 K/TUN/201114.15.16.17.1Bahwa karena dalam proses pelelangan hak tanggungan ini baik Tergugat maupun PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Curup tidak meminta ijin atau tidak ada Suratpenetapan Lelang dari Ketua Pengadilan Negeri Curup, maka dengan demikianperbuatan Tergugat dan PT.

No. 344 K/TUN/2011merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan Perkara ini.

No. 344 K/TUN/2011itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu olehYEMITIA HAREFA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun kuasanya..

No. 344 K/TUN/2011

Pasal 2 Peraturan Mahkamah AgungNomor 6 Tahun 2018 mengakibatkan hapusnya kepentingan Penggugatsecara hukum untuk melindungi nilai atau berproses, dalam hal inimengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta jo.Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara;Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah kehilangan hakuntuk mengajukan gugatan TUN terhadap Objek Sengketa TUN a quo, sehinggacukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat

Objek Sengketa TUN a quo:a.

Atas dasar halhal tersebut di atas, maka Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan NomorSK.4161/MENLHKROPEG/MK/PEG.5/2021 tanggal 28 Mei2021 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri DenganPemberian Pensiun (Objek Sengketa TUN a quo);Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan ObjekSengketa TUN a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (baik dari segi kewenangan,prosedur, dan substansi) dan tidak melanggar asasasas umumpemerintahan

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN a quotelah sesuai dan didasarkan dengan ketentuan peraturanperundangundangan sebagaimana yang telah diuraikan dalamkronologis di atas;c.

Menyatakan Penggugat kehilangan hak untuk mengajukan gugatandengan Objek Sengketa TUN a quo;c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);2. DALAM POKOK PERKARA:a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;b.

Kemayoran, JakartaPusat;Halaman 4 Putusan Nomor 688/PDT/2020/PT.DKI10.11.12.Bahwa gugatan Penggugat dimuka Peradilan Tata Usaha Negaraseperti yang dikemukakan pada Nomor 9 di atas, telah mendapatPutusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 62/G/2008/PTUN.JKTtanggal 29 Januari 2009 yang dibatalkan oleh Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 82/B/2009/PT.TUN.JKTtanggal 22 Juni 2009 yang dibatalkan oleh Putusan MahkamahAgung No. 367 K/TUN

PutusanMahkamah Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali No. 95PK/TUN/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang Amarnya menolakPermohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon PeninjauanKembali antara lain sekarang Tergugat dan Tergugat II;Dari Putusan Badan Peradilan Tata Usha Negara tersebut yangmempunyai kekuatan berlaku/mempunyai kekuatan hukum tetapadalah Putusan Mahkamah Agung No. 367 K/TUN/2009, tanggal 11Februari 2010 yang Amarnya pada pokoknya adalah:a.

Memerintahkan Tergugat (Sekarang Turut Tergugat II) untukmencabut suratsurat keputusan tersebut;Bahwa salah satu pertimbangan dari Mahkamah Agung dalamPutusannya No. 367 K/TUN/2009, tanggal 11 Februari 2010 adalah:Bahwa akibat ketidakcermatan Tergugat tersebut luas tanah yangtercantum 25.337 m2 dan senyatanya adalah hanya sisa seluas10.233 m2, ketidakcermatan juga timbul dengan terbitnya beberapakeputusan tata usaha Negara (Sertipikat) di atas tanah dalam SHMNo. 116/Pasar Baru(Vide Putusan Mahkamah

Agung aquo halaman 81);Halaman 5 Putusan Nomor 688/PDT/2020/PT.DKI13.14.LS,16.Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 367 K/TUN/2009, tanggal 11Februari 2010 tersebut telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat melalui diterbitkannya Surat Keputusan Nomor:133/HGB/BPN.31/BTL/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentangPembatalan 1 (Satu) SHM dan 31 (tiga puluh satu) SHGB, dimanaDiktum Ketiga pada pokoknya menyatakan bahwa 4 (empat) SHGByang telah disebutkan oleh Penggugat pada posita No. 9 di atastidak berlaku lagi

luas 1821 M2 ; Bahwa dengan terjadinya perubahan wilayah kelurahan dan adanyapemisahan atas tanah seluas 1.821 M2 dengan diterbitkan SHM No.1415/Gunung Sahari Selatan atas nama Penggugat, terbuktiperubahan telah terjadi atas SHM No. 116/Pasar Baru atas namaPenggugat dari seluas 25.337 M2 menjadi SHM No. 1409/GunungSahari Selatan atas nama Penggugat seluas 23.337 M2 ;Halaman 14 Putusan Nomor 688/PDT/2020/PT.DKIMenimbang, bahwa dari bukti P2a dan P2b yang berupa PutusanMahkamah Agung RI Nomor 367 K/TUN

17 / B / 2014 / PT TUN. SBY

PUTUSANNOMOR: 17/B/2014/ PT TUN.

antara : SYAIFUDIN,SH Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal diJHasanuddin, Lingkungan Ukir Kawi, Kelurahan Mayura, KecamCakranegara, Kota Mataram; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ABDUL WAHAB, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AdvePengacara di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SEROJA, beralamat di JKH Ahmad Dahlan Gang Seroja No. 27 Pancor Selong, Kelurahan MKecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat KuKhusus tanggal 11Nopember 2013 No. 19 /LBHS/TUN

TUN JakartaNomor 27/B/PT.TUN.JKT. jo. Putusan Mahkamah Agung RINomor 243 K/TUN/2004 jo.

Negara (TUN) dan karenanya bukan domein Peradilan Umum,dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peradilan Tata Usaha Negara(TUN) yang mempunyai kewenangan untuk mensahkan ataupunmembatalkan produk TUN (lihat pertimbangan hukum Judex Facti diatas) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/TUN/2005, jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/TUN/2004, jo.

TUN JakartaNomor 27/B/2004/PTTUNJKT, jo. Putusan MahkamahAgung Nomor 243 K/TUN/2004, jo. PutusanHal. 112 dari 170 hal Put.

binti Salim yang merupakan produk TUN (dan karenanyabukan domein Peradilan Umum) telah dinyatakan sah oleh PutusanPeradilan TUN yang mempunyai kewenangan untuk mensahkanataupun membatalkan produk TUN (linat pertimbangan hukum JudexFacti di atas) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/TUN/2005,jo.

keliru sekali Judex Facti yang berstatussebagai peradilan umum yang tidak berwenang menilai produk TUN,justru membatalkan Putusan Peradilan TUN yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;58.

Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 262 K/TUN/2010 tanggal 24 Maret2011 ( diberi tanda P4 );5. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 37/PK/TUN/2012 tanggal 21Desember 2012 ( diberi tanda P5 );6. Fotocopy Gambar/Foto rumah sengketa yang ditempati Tergugat terjadikebakaran tahun 2005 ( diberi tanda P6 );7.

Sadeli sudah tinggal di tempat tersebut; Bahwa yang lebih dulu tinggal di Jalan Kemayoran Utara adalah orang tua saksiyaitu sejak tahun 1942 baru orangtua Tergugat, dimana dulunya tanah tersebutdalam keadaan kosong kemudian orang tua Tergugat bernama Sadelimembangun rumah di lokasi tempat tinggal Tergugat sekarang ; Bahwa setahu saksi tanah objek perkara sekarang sebelumnya sudah perkarayaitu tahun 2008 dan tahun 2010 termasuk perkara di Pengadilan Tata UsahaNegara, dimana pada waktu di Pengadilan TUN

Putusan Mahkamah Agung RI No. 262 K/TUN/2010tanggal 24 Maret 2011 Jo. Putusan Peninjauan Kembali ( PK ) Mahkamah AgungHal. 17 PUTUSAN Nomor. 547/PDT.G/2014/PN.JKT.PST, RI Nomor : 37/PK/TUN/2012 tanggal 21 Desember 2012, Gugatan Para PenggugatMartin Limanta, George Rawung, Moh.

2006, sementara diatas tanah yang dimohonkan telah terbitSertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003 tanggal 30 Nopember 2004 ; Bukti surat T15, berupa Surat permohonan pembatalan Hak Guna BangunanNomor : 1003/Kemayoran yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Pusat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 4 Oktober 2013 dengan tidakmendasarkan atas Putusan Pengadilan secara lengkap dan hanya mendasarkanpada Putusan Pengadilan TUN

Jakarta, Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakartadan Putusan Mahkamah Agung RI, tanoa menunjuk/ mengikutsertakan PutusanPeninjauan Kembali ( PK ) Mahkamah Agung RI No. 37 PK/TUN/2012 tanggal21 Desember 2012 ; Bahwa saksi George Rawung dan saksi Moh.

Bahwa gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktuuntukmengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 UndangUndangNo. 5 Tahun 1986jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentangPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN)pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;lll. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara1.

Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telahmemenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UndangUndangNo. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:a.

Bahwa Penggugat menilai Indikator asas kecermatan adalah Badanatau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hatihati,untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuatKeputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelasmengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundangundangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihakketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara;25.

Bahwa selain itu jika keputusan a quo diterbitkan sejak Keputusantersebut memiliki kekuatan hukum tetap, sudah barang tentu menyalahiprosedur dan mekanisme yang berlaku, karena penerbitan objek sengketatidak dapat terbit secara dadakan akan tetapi perlu waktu dan prosesadministrasi, telaahan dan pertimbangan hukum yang dilakukan secarabertahap dan berjenjang sehingga Pejabat TUN dalam menerbitkankeputusan a quo sangat berhatihati dan teliti agar tidak melanggar azasazas hukum yang berlaku.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikanarahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalamPutusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No.02/G/2013 /PTUNJKT, bahwa indikator asas kecermatan adalahmerupakan hal yang senantiasa diperhatikan oleh Tergugat denganbertindak secara hatihati, dengan mempertimbangkan secara cermatpada waktu Tergugat membuat Keputusan a quo, dengan terlebih dahulumencari

(sepuluh ribu meter persegi)dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusanMahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012dengan amar putusan adalah Menolak Permohonan Kasasi Kepala KantorPertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II atas nama Jasmani;Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3September 2012 dengan Menolak Permohonan Kasasi Kepala KantorPertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi atas nama Jasmani adalahMenguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata

(sepuluh ribumeter persegi) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkanputusan Mahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3September 2012 dengan amar putusan adalah menolak permohonanKasasl Kepala Kantor Pertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi IIatas nama Jasmani;Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 6 Nomor 3mengemukakan "menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 02167 denganSurat Ukur Nomor 31/Asano/2010 tanggal 3 Mei 2010 dengan luas10.000 m?

(sepuluh ribu meter persegi) telah digugat olehPenggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah mempunyaiputusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan MahkamahAgung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012, sehinggaapabila Penggugat merasa tidak puas dan tidak menerima putusanMahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012,maka seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum luar biasa yaituPeninjauan Kembali (PK) melalui pengadilan tingkat pertama yangmengadili

memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya denganmateri gugatan menyangkut Keputusan Pejabat TUN.

adalahhanya dapat diuji melalui peradilan administrasi dalam hal ini PengadilanTata Usaha Negara Jayapura;Bahwa dalam posita gugatan angka 12, dan angka 18 Penggugat telahmenyebutkan bahwa terhadap tindakan hukum Turut Tergugat dalammenerbitkan sertifikat hak atas tanah, telah di gugat di Pengadilan TUNJayapura dan telah melalui proses pemeriksaan sampai pada upayahukum kasasi dan bahkan sudah ada putusan Mahkamah Agung yangtelah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Agung RINomor 272 K/TUN

9 Tahun 2004 Junto pasal 1 ayat(3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, karena Berita Acara Rapat Pleno44tanggal 9 Agustus 2011 (Objek Sengketa) bukan SuratKeputusan pejabat TUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final ; Bahwa Berita Acara Rapat Pleno tanggal 9 Agustus 2011(Objek Sengketa) belum bersifat Final dan Individual ,karena atas hasil dari Berita Acara Rapat Pleno tersebutsetiap calon kandidat diberikan kesempatan selama 3(tiga) hari untuk menyampaikan

Maka ObjekSengketa Berita Acara Rapat Pleno tertanggal 9 Agsutus2011 TIDAK TERMASUK Objek Sengketa TUN oleh karenanyaPengadilan Tata Usaha Negara TIDAK BERWENANGMENGADILINYA;Halaman 45 dari 115 Halaman Putusan Perkara No.40/G/2011/PTUNPLG466.

Hasil verifikasi DaftarPemilih Tetap (DPT) yang di laksanakan oleh PPK dan PPSdengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), oleh karena itu yangdi NAMAKAN Berita Acara bukan Suatu) SURAT KEPUTUSANPejabat TUN, Contoh (di kutip dari Kamus Hukum karanganJ.C.T Simorangkir, Drs.

Berita AcaraRapatKomisi Pemberantasan Korupsi (bukanmerupakan putusan pejabat TUN);b. Berita AcaraRapat Komisi Yudisial (bukan merupakanputusan pejabat TUN);c. Berita Acara Rapat Komisi Kepolisian Nasional (bukanHalaman 47 dari 115 Halaman Putusan Perkara No.40/G/2011/PTUNPLG48merupakan putusan pejabat TUN);d. Berita AcaraRapat Komisi Kejaksaan Agung RI (bukanmerupakan putusan pejabat TUN);e. Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum (bukanmerupakan putusan pejabat TUN);f.

Berita AcaraRapat Komisi ~DPR RI (bukan merupakanputusan pejabat TUN).7. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum(Objek Sengketa) adalah surat yang bersifat ADMINISTRATIFBUKAN MERUPAKAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA Hal ini dapat dilihat dari Hukum AdministratifNegara yang setiap adanya rapat selalu dibuatkan BeritaAcaraRapat. Hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan(2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentan PeradilanTata Usaha Negara.