Bahwa keputuasan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telahmemenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang undang No51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadisengketa TUN yaitu ;a.

TUN. JKT.

No. 164K/TUN/2008 jo. No. 04 PK/TUN/2010 juga melalui Peradilan Umumdengan Register Perkara No. 372/Pdt/G/2011/PN.Bks jo No.325/Pdt/2013/PT.Bdg jo. 1985 K/Pdt/2014 jo. No. 216 PK/Pdt/2018,serta Gugatan = di Pengadilan Negeri Cikarang No.204/Pdt.G/2019/PN.Ckr yang mana sdr. HENRY PURNATA dalamgugatan in casu bertindak selaku Penggugat dengan demikian hal inicukup membuktikan bahwa gugatan penggugat lewat waktu sesualpasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo.

PerkaraNo.164 K/TUN/2008 jo. Perkara No.04PK/TUN/2010;Hal 49 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (ECourt)b. Pengadilan Negeri Bekasi dengan RegisterPerkara No.372/Pdt/G/2011/PN.Bks jo. PerkaraNo.325/Pdt/2013/PT.Bdg jo. Perkara No.1985K/Pdt/2014 jo. Perkara No.216 PK/Pdt/2018;Dan gugatan antara Penggugat dan Tergugat IlIntervensi pada Pengadilan Negeri Bekasi denganRegister Perkara No.204/Pdt.G/2019/PN.Ckr(fotocopy sesuai dengan aslinya);3.

No. 164 K/TUN/2008 jo. No. 04 PK/TUN/2010 jugamelalui Peradilan Umum dengan Register Perkara No. 372/Pdt/G/2011/PN.Bksjo No. 325/Pdt/2013/PT.Bdg jo. 1985 K/Pdt/2014 jo. No. 216 PK/Pdt/2018, sertaGugatan di Pengadilan Negeri Cikarang No. 204/Pdt.G/2019/PN.Ckr yangmana sdr.

Jo. putusan Kasasi Nomor 11 K/TUN/2001tentang pembatalan sertifikat Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill, danterhadap perkara TUN tersebut telah ada putusan kasasi yang telahdimenangkan oleh para Penggugat dan telah ada surat keputusan dariKepala Kantor Wilayah BPN, Nomor : 57052013.53.012005 tentangpembatalan sertifikat Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut ;Bahwa para Tergugat yang telah berusaha dengan berbagai cara untukmemiliki dan atau mendapatkan hak atas tanah sengketa secara

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tanggal 11 Mei 2009Nomor 112/PDT/2009/PT.MKS yang memperbaiki putusan Pengadilan NegeriMakassar tanggal 18 September 2008 Nomor 2I6/Pdt.G/2007/PN.Mks denganpenambahan amar, yang dimohonkan kasasi tersebut telah salah dan kelirudan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena dalarnpertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkankasasi yang menyatakan bahwa :"Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/TUN

;"Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/TUN/2001 tanggal 18Januari 2005 (bukii P.3) Juncties putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraUjung Pandang Nomor 18/Bdg.TUN/2000/PT.TUN Uj.Pdg tanggal 26 Juni 2000 (bouktiiP.2) dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor26/G.TUN1999/P.TUN.U.Pdg. tanggal 25 November 1999 (bukti P.1), telahdilaksanakan oleh kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara PropinsiSulawesi Selatan dengan surat Keputusan Nomor 5705201353012005 tanggal

/2006 tanggal 9Mei 2007 (copy putusan terlampir) yang amamya berounyi sebagai berikut :Mengadili : Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali Susanto Thiosdor tersebut ; Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/TUN/2001tanggal 18 Januari 2005 Jo.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor26/G.TUN/1999/P.TUN.Uj.Pdg., tanggal 29 Januari 1999 ;MENGADILI KEMBALI: Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26PK/TUN/2006 tanggal 9 Mei 2007 yang diterima Pemohon Kasasi, dahuluTergugatll/Pembanding

Ahmad Saari bin Sumadi.Dijelaskan dalam dokumen tersebut bahwa SHM No. 1362/TI.Kelapa tahun 1978 GS No. 144/1975 berlokasi di Jalan KebunBunga.4.Bahwa Putusan Kasasi, PTUN Mahkamah Agung Nomor488.K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015.DalamPertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusannyasebagai berikut :PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa terhadap alasanalasan Kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa putusan

Anmad Saaribin Sumadi pada tahun 2012 sebagaimana akta jual belliNo.508/2012 tanggal 20 September 2012, yang dibuatdihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ThamrinAzwari,SH.Sementara dalil Penggugat pada Gugatan Penggugatterdahulu dengan Perkara Nomor: 168/TUN/2016 tanggal8 Desember 2016, pada halaman 4 dari 25 halaman yangmenyatakan dipetik : berdasarkan bukti kepemilikanberupa Sertipikat Hak Milik No. 1362/Kel Talang Kelapatanggal 12 Agustus 1978, gambar Situasi Nomor144/1975 tanggal 22 Juli

Bagaimana mungkin Penggugat telah memiliki tanahdengan Sertipikat Hak Milik No 1362/Talang Jambetersebut sejak tahun 1978, sementara dalam gugatanaquo Penggugat menyatakan bahwa Penggugatmemperoleh ha katas tanah aquo berdasarkan Akta JualBeli No.508/2012 Tanggal 20 September 2012, sementarapada tanggal 12 Agustus 1978 didalam bukti PeninjauanKembali Nomor Perkara 168/TUN/2016 tanggal 8Desember 2016, pada halama 4 dari 25 halamanPenggugat menyatakan, bahwa tanah tersebut telahbersertifikat atas nama

Bukankah hal tersebut telah membuktikan penggugatadalah seorang penggugat dengan gugatan klasifikasikontradiktif, karena tahun kepemilikan Penggugat atastanah aquo sangat berbeda jauh antara gugatanPenggugatan aquo dengan pernyataan Penggugatpada perkara Peninjauan Kembali No.168PK/TUN/2016,tanggal 8 Desember 2016.Berdasarkan Eksepsi yang disampaikan Tergugat tersebutdiatas, mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili Perkara aquo untuk menolak gugatan ParaPenggugat untuk seluruhnya, atau

Dari sket lokasi tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1362 Tahun 1978 GS no: 144/1975 sangat mudahmenentukan dimana titk lahan tersebut karena posisi jalan danbentuk jalan tidak berubah dari dahulu sampai sekarang ;Bahwa penggugat telah melakukan tindakan ceroboh sehinggamenimbulkan kerugian diri sendiri karena membeli objektanah tersebut yang tidak ada hubungannya dengan tanahmilik Tergugat sesuai dengan putusan PTUN MedanNo.111/b/2014/PTUNMDN yang diperkuat dengan putusankasasi No.488.K/TUN

No 266 K/TUN/2006 jo putusan perkara no.39 PK/TUN/2008 ;5. Bahwa dari uraian diatas gugatan Penggugat terhadap para Tergugat I atas objectsengketa SHM 1825/Jimbaran nebis in idem karena sudah pernah diputus baik diPengadilan Negeri Denpasar maupun di Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar sampai putusan tingkat peninjaun kembali, sesuai ketentuanpasal 1917 KUHPerdata. sengketa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat Iharus ditolak;DALAM POKOK PERKARA1.

Foto copy salinan Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha NegaraNo. 39 PK/TUN/2008 diberi tanda bukti: T ;2. Foto copy salinan Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 3825 K/Pdt/2001 diberitanda bukti T23. Foto copy Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No. 266 K/TUN/2006, diberi tanda bukti T34.

No 266 K/TUN/2006 jo putusan perkara no. 39PK/TUN/2008 ;4.

No. 35/B.TUN/20067PT.TUN SBY Jo No.266K/TUN/2006 jo No. 39 PK/TUN/2008 para pihaknya adalah I Gusti Ngurah KetutWedantha BA, sebagai Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung danKepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Para Tergugat serta I Gusti Ngurah KetutSangku dan Anak Agung Ngurah Agung sebagai para Penggugat intervensi, gugatanmana didasarkan pada pembatalan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBadung dan pembatalan sertifikat hak milik No. 5028 atas tanah obyek sengketa.Sedangkan

Bahwa Tl sama dengan Pllyaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 12/PTUN/2005/PTUN.DPStanggal 25 Mei 2005, T2 sama dengan P12 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegari Surabaya No. 35/B.TUN/2006/PT.TUN SBY tanggal 17 April 2006, T3 samadengan P 13 yaitu Putusan MARI No. 266K/TUN/2006 tanggal 10 Mei 2007.

peraturanperundangundangan yang berlaku.Badan atau Pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan olehfungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat TUN padasaat tindakan hukum TUN itu dilakukan.

Nomor 1775 K/Pdt/2016Bahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentukdari kKeputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusanyang demikian selalu merupakan suatu tindakan hukumTUN, dan suatu tindakan hukum TUN itu adalah suatukeputusan yang ~menciptakan, atau menentukanmengikatnya atau menghapuskannya suatu hubunganhukum TUN yang telah ada.

perdata.Dalam praktek keputusankeputusan badan/Pejabat TUN yangberpotensi menimbulkan sengketa TUN, sebagaimanadikemukakan oleh H.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal 5Februari 2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal 21Nopember 2006.c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 574 K/Pdt/2012 tanggal 31Juli 2012..

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005tanggal 5 Februari 2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005tanggal 21 Nopember 2006.c.

TUN menyatakan para Tergugatmenguasai tanah milik Penggugat seluas 2.117.500 M2? Adalah tidakberdasarkan fakta yang sesungguhnya, karena sejak tahun 1977 hinggasaat ini tanah dimaksud tetap dalam penguasaan Penggugat (PT.

Genta Prana / Pemohon Kasasi.2008 Tgl. 20 Pebruari HGU No. 149/Hambalang seluas 4.486.975 m2 dimanadidalamnya ada objek sengketa 2.117.500 m2, telah dibatalkan sesuaiputusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2007 tgl. 2022008 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap dan PK yang diajukan PT. Buana Estatetelah ditolak sesuai putusan MA No. 72/PK/TUN/2009 tgl. 1692009 dansudah di eksekusi/ dilaksanakan oleh yang berwenang cq.

W2.TUN.146/HK.06/VII/2009 surat Ketua PTUN Jakartakepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor perihalPengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Amar putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupaputusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 1622008 agar diketahui olehmasyarakat; (Bukti Tambahan T/PK12);c) Tgl. 24 Maret, No. W2/TUN 1.57/HK.06/III/2010, Surat Ketua PTUNJakarta kepada :Presiden RI, (Bukti Tambahan T/PK13);KetuaDPR RI. (Bukti Tambahan T/PK14);Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;d.

W2/TUN.157/HK06/III/2010 tgl 243201011.Bukti Tambahan T/PK11 Surat Ketua PTUN Jkt Kepada Ketua DPRRINo. W2/TUN.157/HK06/III/2010, tgl 243201012.Bukti Tambahan T/PK12 Pengumuman Ketua PTUN Jkt (Panitera)Kepada masyarakat luas melalui media massa tg!

TUN menyatakan para Tergugatmenguasai tanah milik Penggugat seluas 2.117.500 M2? Adalah tidakberdasarkan fakta yang sesungguhnya, karena sejak tahun 1977 hinggasaat ini tanah dimaksud tetap dalam penguasaan Penggugat (PT.

Genta Prana / Pemohon Kasasi.2008 Tgl. 20 Pebruari HGU No. 149/Hambalang seluas 4.486.975 m2 dimanadidalamnya ada objek sengketa 2.117.500 m2, telah dibatalkan sesuaiputusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2007 tgl. 2022008 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap dan PK yang diajukan PT. Buana Estatetelah ditolak sesuai putusan MA No. 72/PK/TUN/2009 tgl. 1692009 dansudah di eksekusi/ dilaksanakan oleh yang berwenang cq.

W2.TUN.146/HK.06/VII/2009 surat Ketua PTUN Jakartakepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor perihalPengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Amar putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupaputusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 1622008 agar diketahui olehmasyarakat; (Bukti Tambahan T/PK12);c) Tgl. 24 Maret, No. W2/TUN 1.57/HK.06/III/2010, Surat Ketua PTUNJakarta kepada :Presiden RI, (Bukti Tambahan T/PK13);KetuaDPR RI. (Bukti Tambahan T/PK14);Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;d.

W2/TUN.157/HK06/III/2010 tgl 243201011.Bukti Tambahan T/PK11 Surat Ketua PTUN Jkt Kepada Ketua DPRRINo. W2/TUN.157/HK06/III/2010, tgl 243201012.Bukti Tambahan T/PK12 Pengumuman Ketua PTUN Jkt (Panitera)Kepada masyarakat luas melalui media massa tg!

Selain Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.103 K/TUN/1998, hal tersebut juga sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 318 K/TUN/2000, dimana Mejelis Hakimmempertimbangkan bahwa Tergugat mengetahui Surat KeputusanMenteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yang membatalkansertifikat sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II sedangdisengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 072/G.TUN/1998/PTUN.JKT. Jo.

/1998 dan Yurisprudensi MARI No. 318 K/TUN/2000, makajelas tentang pelaksanaan sebuah putusan PTUN adalah harus menunggusebuah obyek perkara memiliki kekuatan hukum tetap, maka secara hukumjelas keputusan Tergugat No.

Nomor: 149 K/TUN/2008tanggal 08082009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkracht Van Gewijsde), sedangkan terhadap perkara Nomor: 338/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST dimana Tergugat ic.

Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal08082009, sdr. Dindin Maulani dan Firyamanzuri, SH., selaku kuasahukum PT. Permorin mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat HakGuna Bangunan No.355/Gambir atas nama PT.

Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal 08082009, dimana PT. Djabesmen selaku Tergugat IIIntervensi dipihak yang dikalahkan, maka harus mematuhi amar putusantersebut.

cacat formil dan materiil sehingga surat kuasa khusus tidaksah dan mengakibatkan gugatan Penggugat adalah gugatan yangmelawan hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Peradilan TUN besertaperubahannya, diatur yaitu).

peradilan TUN, keputusan deklaratif ini telahdipersoalkan.

Bahwa dari segi subjek gugatan dalam perkara ini, gugatandialamatkan kepada pejabat TUN yang tidak memiliki kapasitasuntuk digugat (error in persona) dalam mengajukan gugatan,sebab objek gugatan adalah bersifat Keputusan Deklaratif danyang bertanggung jawab atas keputusan TUN objek sengketaadalah pejabat/badan TUN yang mengeluarkan keputusankonstitutif;Sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 4, oleh karenaKeputusan Bupati Nomor 188.46/235/DPMD/2021, Tanggal 29Juni 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan

KeputusanHalaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor: 10/G/2021/PTUN.BJMyang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab PejabatPemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifatkonstitutif, maka yang seharusnya menjadi Subyek gugatan dalamperkara ini adalah keputusan pejabat/obadan TUN yang bersifatkonstitutif sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat adalahgugatan TUN yang error in persona;6.

Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa Bukan MerupakanObjek Gugatan TUN;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objeksengketa bukan objek gugatan TUN sebab merupakan keputusan deklaratifyang menindaklanjuti keputusan konstitutif dari pejabat/obadan TUN di bawahBupati Tanah Bumbu dan merupakan pencatatan atau peresmian semata yangmerupakan perintah Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten TanahBumbu Nomor 11 Tahun 2018;Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata UsahaNegara

) Cek/Bilyet Giro atasnama Para Pembantah dari Turut Terbantah (PT Bank Central Asia Tbk KC PuriIndah) mengakibatkan : Kerugian berupa Pencemaran Nama Baik dan Kehilangan JKepercayaan dari Pihak lain:8 Bahwa, menurut hukum mengenai sengketa Putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat Nomor : 434/110/19 2/IX/PHK/42005, tertanggal 12April 2005, jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.221/G/2005/PT.TUN.JKT tertanggal 11 Juli 2006, jo.Putusan Mahkamah AgungRI No.382K/TUN

Putusan Mahkamah AgungRI No. : 382 K/TUN/2006 tanggal 30 Januari 2007 jo. PenetapanWakil Ketua Hubungan Industrial pada PN.

BeritaAcara Eksekusi Sita/Pemblokiran Rekenig No. 03/2009 Eks. tanggal 9 Maret 2011sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI No. 382 K/TUN/2006 tanggal 30Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 221/G/2005/PT.TUN.JKT tanggal 11 Juli 2006 Jo.

VIII 1 );2Fotocopy Putusan PK No. 18 PK/TUN/2009 tanggal 30 Oktober 2009Tidak ada aslinya (Bukti T.L,0,IV.V.VI.VIL VII 2);Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.03/2009 Eks JoNo. 434/110/192/IX/PHK/42996 Jo.221/G/2005/PT.TUN.JKT. Jo.

No.382 K/TUN/2006 tanggal 22 Januari 2009 tidak ada aslinya (BuktiT.LULIV.V.VI.VIL VIII 3);22222025Fotocopy Penetapan No, 03/2009 Eks Jo No. 434/110/192/IX/PHK/42005 tanggal 03 Mei 2011 sesuai dengan aslinya (Bukti T.LII.IV.V.VI.VILVIUL Fotocopy Berita Acara Eksekusi Pencairan Daft.No.03/2009 EKS, tanggal24 Mei 2011 sesuai dengan aslinya (Bukti T.LII,TV.V.VI.VII.

., dan yang terakhir atas nama Swandono Adijanto (Tergugat).Dimana pertimbangan hukum putusan tersebut karena penerbitan SertifikatHak Milik Nomor 1347 mengandung cacat yuridis;Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak sebagaimana posita 6 di atas, kemudian Tergugat mengajukanupaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimanadalam putusan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 92/B/2007/PT TUN

Kemudianatas putusan banding tersebut, Penggugat mengajukan kasasi kepadaMahkamah Agung RI, dan putusan kasasi tersebut pada tanggal 7 Oktober2008 menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, tanggal 6 Agustus 2007,serta mengadili sendiri: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima, dengan pertimbangan hukumnya terdapat masalah kepemilikanyang harus diselesaikan lebih dulu melalui pengadilan negeri;Bahwa atas dasar dan alasan tersebut

Nomor92/B/2007/PT TUN JKT, Jo. Nomor 184 K/TUN/2009., yang diajukan olehsuami/ayah Para Penggugat selaku Penggugat melawan SwandonoAdijanto (yang kemudian digugat lagi dalam perkara a quo) selakuTergugat serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak selakuTergugat (bukti T3);2. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan a quo setelahsuami/ayahnya meninggal dunia, dimana objek dan materi serta pihakyang digugat adalah sama sehingga merupakan pengulangan;3.

Nomor 2569 K/Pdt./2014Tergugat Konvensi sebagai miliknya padahal bukan, sebagaimana ternyatadalam Perkara Nomor 23/G/2006/PTUN Pik;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT,tanggal 6 Agustus 2007 gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para PenggugatKonvensi telah ditolak, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah AgungNomor 184 PK/TUN/2009., gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi juga dinyatakan tidak

Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, Jo.

Tun Mukminah, S.H, M.H sebagaiPanitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Ade Ahmad Hanif, S.HI Ahmad Saprudin, S.Ag, M.HUswatun Hasanah, S.HIPanitera Pengganti,Hj. Tun Mukminah, S.H, M.HPerincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,2. Biaya Proses : Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 490.000,4. Redaksi :Rp. 5.000,5. Materai :Rp. 6.000,Jumlah Rp. 581.000, Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan No.0180/Pdt.G/201 7/PA.GSg

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 303/Pdt/2021/PT MDNBahwa kemudian ketentuan pasal 62 ayat 2) UU No. 5 tahun 1986 tentangPengadilan TUN menegaskan:a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalamrapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan denganmemanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;b.

UU RI NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TUN;Bahwa dalam pertimbangannya halaman 25 dari 27 alinea 7, 8 dan9 JudexFactie tertulis :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 UndangUndang No. 5 tahun1986 yo Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara bermakna bahwa Ketua Pengadilan tata Usaha Negara melakukanproses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yangdiajukan penggugat layak diajukan atau tidak.

Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 1 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidakmempertimbangkan apakah gugatan MANUMPAK TONGGO OLOANSIMORANGKIR diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktu;Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;3.

Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 2 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidak memanggil keduabelah pihak termasuk PEMBANDING untuk didengarkan sebelummenerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020tersebut; Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;4.

Bahwa terbukti TERBANDING tidak memberikan salinan atau fotocopyPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020 kepadaPEMBANDING meskipun telah dimohonkan secara resmi melalui suratPEMBANDING sebagaimana Bukti P10 berupa Surat berkop KantorHukum Marwan, SH & Rekan No. 198/KHMR/XII/2020 tanggal 10Desember 2020 tentang Mohon Salinan/Fotocopy Penetapan Dismissalditujukan kepada Ketua Pengadilan TUN Medan (ic.

M 66 tertanggal 30 Juni 2010 atas nama H Imam(Tergugat II) dan /atau sertifikat hak milik No.M 66 tertanggal 19 Januari 2011atas nama Hafiluddin ( Tergugat IV) adalah objek sengketa Tata Usaha Negara(TUN) sebagai keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dikeluarkan olehpejabat Tata Usaha Negara (TUN), dengan demikian orang yang merasadirugikan atas terbit objek sengketa TUN tersebut maka pembatalan sertifikattersebut sebagai objek sengketa harus diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negarakarena merupakan

kewenangan mutlak/ absolute mengadili dari peradilan TataUsaha Negara;Bahwa apakah proses penerbitan sertifikat sebagai objek sengketa TUN tersebutdan apakah tindakan perbuatan dan keputusan pejabat TUN melanggar peraturanperundang undangan yang berlaku atau tidak dan yang melibatkan para Tergugatdan para turut Tergugat dan apakah merugikan Penggugat atau tidak, perludibuktikan di depan persidangan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, jikaproses penerbitan sertifikat melanggar perundangan yang

berlaku maka sertifikattersebut dibatalkan dan dapat memerintahkan pejabat TUN untuk menerbitkansertifikat baru atas nama yang berhak begitu juga sebaliknya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV telahmengajukan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1 Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini mohon :e Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensie Tergugat I Konvensi disebut Penggugat I Rekonvensie Tergugat III Konvensi disebut Penggugat II Rekonvensie

Kohir 289 Cl ; vide bukti T.TT1,TTIIIdan T.TTIV7 dan bukti T.TT1, TTIII dan T.TTIV5Bahwa di dalam dictum pelaksanaan Putusan Perkara PTUN atasperkara TUN No.87/G.G.TUN/2009/P.TUN.Mks jo,putusan PT TUNNo.79/B.TUN/2010/PT.TUN Mks Jo putusan MA No. 100 K/TUN/2011dan putusan PK No. 127 PK/TUN/2012, PADA PRINSIPNYA bahwa SHMHalaman 5 dari 40 halaman Putusan No 253/PDT/2021/PT.MKSmilik Tergugat Intervensi dalam perkara TUN atau Tergugat dalamperkara ini telah dibatalkan akan tetapi KEPEMILIKAN TIDAKBERUBAH

/2011 dan putusan PK No. 127 PK/TUN/2012.

Putusan Mahkamah Agung RINo.100.K/TUN/2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 127PK/TUN/2012 Jo.

Putusan MahkamahAgung RI No.100.K/TUN/2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 127PK/TUN/2012 Jo.

(vide bukti Surat P 22).Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding/Tergugat,Para TurutTergugat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarnomor : 87/ G.TUN/2009/P.TUN.Mks jo.Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar nomor : 79/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 100.K/TUN/2011jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor127.PK/TUN/2012, jo.

TUN. MKS

TUN. MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatukan putusansebagai berikut dalam perkara antara ; NURKA/YA, Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,bertempat tinggal di Jalan R.

Suprapto No. 91Kelurahaan Mandonga, Kecamatan Mandonga,Kota Kendari, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 01/PEN.KI/TUN/2014/PTUN.Kdi tanggal 28Januari 2014 tentang Izin Khusus untuk KuasaInsidentil ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, Berkedudukan diJalan H.E.A. Mokodompit No. 9 Kota Kendari,Provinsi Sulawesi Tenggara ; Dalam halini memberikan Kuasa Kepada : 1.

TUN. MKS, tanggal 15 September 2014 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 01/G/2014/PTUN.Kdi., tanggal19 juni 2014 ; 3. Berkas perkara sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sertasuratsurat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknyaperkara seperti terurai dalam Putusan Nomor: 01 /G / 2014/ PTUN.

yang selanjutnya didaftarkan dalam perkaraa quo pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaritertanggal 26 Februari 2016, sehingga masih dalam tenggat waktu 90(Sembilan puluh) hari dan karenanya masih memenuhi ketentuanpasal 55 UU No.5 Tahun 1986 000nnanenenann nnBahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalahpenetapan tertulis yang Dersifat 2 messsnnernnnceeninmnnnncmmmimnnennKONKRET, berarti jelas tidak Abstrak tetapi berwujud, tertentuatau dapat ditentutkan yaitu Keputusan TUN

HUSNI) ; INDIVIDUAL, yaitu dalam OBJEK SENGKETA yang diterbitkanoleh TERGUGAT tidak ditujukan untuk umum tetapi secara jelasditujukan kepada PENGGUGAT ; 22 no ne eneHal. 3 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi2.0.FINAL, karena OBJEK SENGKETA tidak memerlukanpersetujuan/kelanjutan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negaralainnya, sehingga berlaku definitif ; MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM, artinya Keputusan TUN telahmenimbulkan akibat hukum ~ yakni = hilangnya =hakhakPENGGUGAT sebagai Kepala

SMK Negeri 1 Mawasangka sejakKepuldsan TUN GIKGIUAIKAM 5 ~~~~~~n nnn nnn nnn mnn nnn nnnDari uraian diatas, maka OBJEK SENGKETA telah memenuhi kriteriasebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka (9) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 sebagaimana di rubah dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya PTUN Kendari berwenangmengadili perkara Ini ; Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan akibat diterbitkannya ObjekSengketa oleh TERGUGAT yakni : a.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Idham Khalid bin Akhmad) terhadap Penggugat (Risna Handayani binti Idham Khalid);
3. Menetapkan anak yang bernama
   1. Reva Kamalia binti Idham Khalid umur 11 tahun;
   2. Raisha Tun Azkia binti Idham Khalid umur 10 tahun;

berada di bawah hadhanah Tergugat;

4.

TUN. SBY. tanggal 18 Desember 2018 oleh Panitera;Isi Bundel A Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN. MTR. beserta seluruhlAMPirANNYa)j nne nnn ne nnn nnn ene nen nen cence nnn ne nee nneIsi Bundel B Perkara Nomor : 268/B/2018/PT. TUN. SBY. beserta seluruhlAMPiIlANNYA)j nne nnn nnn nen ne nnn nnn nee nen ne nnn nnn e nn ne neePenetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 268/B/2018/PT. TUN.

TUN. SBY. dengan menerimasegala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa ini sebagaimanatercantum dalam salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 29/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 20 September 2018 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut: 20222 n0n nn nn nc nen oncnc anneDALAM EKSEPSI :Hal. 3, Putusan. No. 268/B/2018/PT.TUN.SBY.Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Menyatakan Terdakwa KASMIATUN Als TUN Bin MINTO terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAANMENGAKIBATKAN LUKALUKA berat sebagaimana tersebut dalam dakwaankesatu, melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMIATUN Als TUN Bin MINTOdengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan RUMAH ; 22 2020202 203.

Nip.19800827201001 2 009 ; meen Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351ayat (2) KUHPidaina, s=s2nasseseesseersecieeeetneeeeesemie neers seeeresnesemcnieeKEDUA :Scene Bahwa ia Terdakwa KASMIATUN Als TUN Binti MINTO pada hari Selasatanggal 14 Mei 2013 sekira jam 07.30 wib atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Mei 2013 bertempat di area sawah etan kali bumi WinongoJI.Sidomakmur Dk.Gedongan Kel/Kec Manguharjo, Kota Madiun atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih

Keterangan terdakwa KASMIATUN Alias TUN Binti MINTO ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntutumum mengajukan barang barang bukti berupa :1. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam robek bagian belakang lutut sebelahKiri ;2. 1 (Satu) buah kaos kaki warna hitam putih terdapat noda merah ; 3. 1 (Satu) buah pisau dapur terbuat dari besi bergagang kayu panjang 30 cm ; Menimbang, bahwa selain mengajukan barang barang bukti tersebut diatas, penuntut umum juga mengajukan saksi saksi

yang memberikanketerangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi : MARIYEM :e Bahwa Saksi sebelum memberikan keterangannya dipersidangan ia pernahdiperiksa didepan Penyidik Kepolisian Resort Madiun Kota, ia telah mengerti isiBAP dan telah pula membubuhi tanda tangan ; e Bahwa saksi pernah dianiayan oleh Terdakwa KASMIATUN Als TUN BintiMINTO pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 pukul 07.30 wib, disawah milikPak Parman, diarea sawah etan kali bumi Winongo Jl.Sidomakmur,Dk.Gedongan, Kel

Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapatmembimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dandiharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ; Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis menilai terdakwaKASMIATUN Alias TUN Binti MINTO mampu membedakan antara perbuatan yangbaik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukumdan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafanmengenai baik