Ditemukan 12593 data
Urut Berdasarkan
Register : 31-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 22-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 419/PID.SUS/2019/PT MKS Tanggal 5 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDI IRFAN, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ADIWIJAYA, SS ALIAS ADI Diwakili Oleh : ADIWIJAYA, SS ALIAS ADI
116 — 54
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ADIWIJAYA, SS ALIAS ADI Diwakili Oleh : ADIWIJAYA, SS ALIAS ADI
116 — 54
penyidikan dari penyidik kepada penuntutumum dan limitasi waktu pelimpahan berkas dari penuntut umum kepada pengadilannegeri, dengan menyatakan sebagai berikut :Pasal 4801) = Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasilpenyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14(empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpakehadiran tersangka.2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) haripenuntut unum
Register : 12-11-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 825/Pid.Sus/2014/PN Dps Tanggal 22 Januari 2015 — NOVI HENDRIK IRAWAN
31 — 20
31 — 20
Geladag Desa Pedungan DenpasarSelatan yang dilakukan oleh saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi KetutHal. 5 dari 33 Putusan Pidana Nomor 825/Pid.Sus/2014/PN Dps.Nurasa,SH anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan olehterdakwa dan saksi unum yakni saksi Nyoman Riana dan ditemukan : 1(satu) buah kardus warna coklat didalamnya berisi 7 (tujuh) buah buntalandengan menggunakan lakban masing masing berisi daun, biji dan batangkering ganja, 1 (satu) buah kardus warna coklat didalamnya berisi
Register : 12-09-2017 — Putus : 23-11-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Unr Tanggal 23 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Hari Bowolaksana, S.H.
Terdakwa:
Suliyah Binti Alm Citro Jumar
122 — 21
Hari Bowolaksana, S.H.
Terdakwa:
Suliyah Binti Alm Citro Jumar
122 — 21
Pupuk Indonesia,sedangkan pihak yang berwenang mendistribusikan yaitu distributor danpengecer yang semuanya resmi dan disetujui oleh pemerintah; Bahwa ahli menerangkan ciri ciri Unum pupuk urea bersubsidi yaitubentuk berupa kristal, warna merah muda / pink.e Pupuk urea bersubsidi dikemas dalam karung plastik 50 kilogram, yangbertuliskan pupuk bersubsidi, produksi PT. Pupuk Indonesia.e Pupuk urea bersubsidi dijual dengan harga Rp. 1800,00 (seribu delapanratus rupiah) per kilogram atau Rp.
Putus : 25-05-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017 Tanggal 25 Mei 2017 — PT ROYAL BALI LEISURE VS PT INTER SPORT MARKETING
310 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
310 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
/wajib tunduk dan memenuhi ketentuanPasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;10.Bahwa Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak11.Cipta, menentukan:(1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri Dalam Daftar UmumPerjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya;(2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umumperjanjian Lisensi;(3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar unum
Register : 30-08-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 86/Pid. B/2016 / PN. Bsk. Tanggal 4 Oktober 2016 — ADRIZAL Pgl. CAP bin. GADIZAH. DKK
66 — 18
66 — 18
, selanjutnya para terdakwadibawa ke kantor Polres Tanah Datar untuk diproses hukum lebih lanjut.Bahwa terdakwa I, terdakwa Il, terdakwa Ill dan terdakwa IV sudah lebih dari 30 (tiga puluh)putaran bermain judi ceki koa di rumah saksi Emi pada hari itu dan telah samasamamenerima uang dari hasil permainan judi yang mereka mainkan tersebut.Bahwa terdakwa I, terdakwa Il, terdakwa Ill dan terdakwa IV telah bermain judi ceki koa didalam rumah saksi Emi yang mana rumah tersebut berada di pinggir jalan unum
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 B/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. BHUMIREKSA NUSASEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Didalam Penjelasan unum UU KUP, Pasal 12 ayat (1) jo ayat (2) danPasal 28 ayat (7) UU KUP, dinyatakan bahwa sistem pajak Indonesiamenganut sisitem self assesment atas actual income (penghasilansebenarnya berdasar pembukuan untuk semua Wajib Pajak Badan);b.
Register : 04-11-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 538/Pdt/2019/PT MDN Tanggal 29 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat : PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN
Terbanding/Penggugat : IR. ERIK L T P SIAHAAN
194 — 221
Terbanding/Penggugat : IR. ERIK L T P SIAHAAN
194 — 221
bahwa keempat Akta Nomor 56,57,58 dan 59tersebut bersifat umum tidak disebutkan secara rinci/spesifik hartamana saja yang diberikan oleh orang tua mereka kepada masingmasing anak tersebutMenimbang, bahwa ternyata semasa hidupnya Lintong MangasaSiahaan selaku orang tua Penggugat dan Tergugat tidak adamembuat Akta tersendiri secara rinci/spesifik kepada masingmasing anaknya tersebut sebagai tindak lanjut dari Akta Nomor56,57,58 dan 59 tersebut, seharusnya karena Akta Nomor 56,57,58dan 59 bersifat unum
Register : 30-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MAJENE Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mjn Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.FAISAL NUR, S.H., M.H.
2.NURHIDAYATI, S.H.
Terdakwa:
1.HASBI Als. A'BI Bin JALALI
2.ASHAR Bin KHAIR
3.HARIAMSAH Als.ARI Bin KHAIR
4.MUH. ISHAK Als. ICCA Bin KHAIR
131 — 35
1.FAISAL NUR, S.H., M.H.
2.NURHIDAYATI, S.H.
Terdakwa:
1.HASBI Als. A'BI Bin JALALI
2.ASHAR Bin KHAIR
3.HARIAMSAH Als.ARI Bin KHAIR
4.MUH. ISHAK Als. ICCA Bin KHAIR
131 — 35
Amjad selaku dokter unum RSUDMajene yang melakukan pemeriksaan kepada Sultan Bin (Alm) Rustam dengankesimpulan pemeriksaan sebagai berikut dari hasil pemeriksaan didapatkanluka robek pada punggung tangan kiri, luka robek pada lengan kiri akibat bendatajam. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 20/RSUD/C5/VII/2020 tertanggal10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh.
Putus : 21-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2015 Tanggal 21 April 2015 — ISKANDAR VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 139 K/TUN/2015Penggugat tetapi ternyata tidak disertakan sebagai Tergugat ataupunTurut Tergugat, sehingga menjadikan gugatan yang diajukan Penggugatkurang pihak (p/unum litis consertium) maka dengan sebab manaselayaknya pula Tergugat Il Intervensi mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakangugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijkverklaard);Ill.
Upload : 24-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 961 K/PDT.SUS/2010 IDAHJATY KUSNI, DKK.; WARTONO FACHRUDIN KURNADI, DK.
73 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.961 K/Pdt.Sus/2010Pst. sebagai berikut :Bahwa, memperhatikan penjelasan dari Pasal 6 ayat (38) huruf aseolaholah hanya nama badan hukum milik orang lain yangdigunakan sebagai merek dan terdaftar dalam daftar unum merekyang ditolak pendaftarannya, atau dengan kata lain nama badanhukum orang lain yang tidak digunakan sebagai merek dan tidakterdaftar dalam daftar umum merek bo/eh didaftarkan, penjelasanpasal ini bisa ditafsirkan demikian apabila pendaftaran tersebutdidasarkan pada adanya itikad baik
Register : 03-06-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PN MALINAU Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mln Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.Slamet Riyono, S.H., M.H.
2.Romel Tarigan, SH
3.Fandi Isnan, S.H.
Terdakwa:
Abdul Majid Bin Abdul Gani
90 — 27
1.Slamet Riyono, S.H., M.H.
2.Romel Tarigan, SH
3.Fandi Isnan, S.H.
Terdakwa:
Abdul Majid Bin Abdul Gani
90 — 27
NarkotikaGolongan bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruhunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut unum
Register : 24-05-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 681/Pid.B/2016/PN.JKT.PST Tanggal 28 Desember 2016 — Pidana
- RUDI PRAWIRA JOE
89 — 33
89 — 33
Dalam Arti Luas ;Dalam arti luas, makna tindakan penuntutan meliputi tiaptiap tindakanpenuntut unum. Van Bemmelen mengartikan tindakan ini sebagai tidak sajasegala cara yang maksudnya menghubungkan Hakim kepada perkara itu,28tetapi juga pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh polisi ataukejaksaan sudah dianggap sebagai tindakan penuntutan, asal saja kepadatersangka diberitahukan bahwa ada dikandung maksud untuk mengadakantuntutan terhadapnya ;b).
Putus : 06-03-2014 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2013 Tanggal 6 Maret 2014 — MAULANA HERRY VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG., II. KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA
184 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bidang Pertanahan, instansi publik sebagaimana ditaur dalamUndangUndang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang harusmelayani atau menjawab surat yang masuk yaitu surat Penggugat tertanggal28 Janurai 2012 dan tanggal 16 Pebruari 2012 perihal PermohonanPembuatan Sertipikat atas Tanah yang terletak di Jalan Sukaluyu KelurahanSukagain Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tidak termasuk SuratKeputusan Tata Usaha Negara dengan alasan surat obyek gugatan tersebutmerupakan pengaturan yang bersifat unum
Register : 26-03-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 45/Pid.B/2019/PN Gin Tanggal 16 April 2019 — Penuntut Umum:
Ngurah Wahyu Resta, SH.M.Kn.
Terdakwa:
Gusti Ngurah Saputra alias Samson
53 — 15
Ngurah Wahyu Resta, SH.M.Kn.
Terdakwa:
Gusti Ngurah Saputra alias Samson
53 — 15
barangbarangsebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke3 (ketiga),adanya akibat yaitu kerugian yang diderita oleh saksi MADE KITA dan adanyahubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan Terdakwa tersebutdengan akibat yang ditimbulkan pada saksi MADE KITA;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebutdiatas, maka perbuatan Terdakwa seperti tersebut diatas telah terbuktimelanggar hak orang lain dan merupakan perbuatan yang melawan hukumserta azasazas yang bersifat unum
Register : 04-08-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 649 B/PK/PJK/2014 Tanggal 19 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WIRAKARYA SAKTI
52 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena Dupoer Finance BV bukan Beneficial Owner, makaDupoer Finance BV tidak dapat menikmati ketentuan terkait yang diaturdalam P3B antara Pemerintah RI dengan Kerajaan Belanda, dengandemikian Majelis berpendapat atas bunga yang dibayarkan PemohonBanding sebesar Rp1.041.972.118,00 Pemerintah Indonesia berhakmengenakan pajak (PPh Pasal 26) dengan tarif unum sebesar 20%;Bahwa Yurisprudensi sebagai sumber lain tempat hakim mencari danmenemukan hukum yang hendak diterapbkan dalam penyelesaian
Register : 29-03-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 K/TUN/2016 Tanggal 16 Juni 2016 — PT. ASIA PACIFIC FIBERS, TBK VS I. GUBERNUR JAWA BARAT., II. UNIT KERJA SERIKAT KIMIA ENERGY DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PUK SP SPSI) PT. ASIA PACIFIC FIBERS, TBK;
53 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mencermati kesimpulan ceramah sebagaimana diuraikantersebut di atas, maka Judex Facti dalam perkara a quo semestinyadapat mengindividualisasikan Keputusan Tata Usaha Negara yangditafsirkan bersifat unum, oleh karenanya Keputusan Gubernur JawaBarat a quo secara jelas dan tegas telah menimbulkan akibat hukumbagi perusahaan yang berada dalam katagori Industri PengolahanKode 2030 Industri Serat Buatan, artinya perusahaaanperusahaanyang termasuk dalam kategori Industri Pengolahan Kode 2030Industri
Putus : 25-04-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/TUN/2011 Tanggal 25 April 2011 — IMAM GOZALI HARAHAP vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN TK. II KABUPATEN TAPANULI SELATAN,
41 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyimpanan daftar unum dan dokumen ;Bahwa selain ketentuan di atas, ketentuan yuridis yang juga tidak dipenuhiTergugat dalam penerbitan sertipikat a quo adalah tidak dilakukannyaverifikasi yuridis pembuktian hak meliputi pembuktian hak lama dan hakbaru (vide Pasal 23,24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dst) ;Hak atas tanah baru dibuktikan dengan :1.
Putus : 12-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1918 K/Pdt/2017 Tanggal 12 September 2017 — H. ISKANDAR VS H. ARIFIN DKK
44 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1918 K/Pdt/2017Pinoh didalam Rimba Lawai tersebut:Bahwa tentang permohonan Kasasi ini adalah tentang tidak tepatnyamenerapkan hukum terhadap penerbitan sertifikat tanah objek sengketadinyatakan tidak terbukti melanggar hukum atau tidak terjadi perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.Menurut hukum ketentuan perbuatan melawan hukum yang dimuat dalamketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut bersifat unum.
Register : 10-05-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN Tpg Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.GILANG GEMILANG, SH., MH
2.INDRA JAYA, SH
Terdakwa:
Dang Bao Quoc
211 — 21
1.GILANG GEMILANG, SH., MH
2.INDRA JAYA, SH
Terdakwa:
Dang Bao Quoc
211 — 21
Ahli saatini juga menjabat sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap di DinasPerikanan Kota BatamMenimbang bahwa atas pendapat ahli tersebut, terdakwa tidak adatanggapan.Menimbang bahwa, selanjutnya saksi ahli Pelayaran dipersidangan tidak dapat hadir karena cuti, kendatipun demikian sudahdipanggil dengan patut, oleh karenannya dapat dipertimbangkan danatas persetujuan terdakwa penuntut unum membacakan pendapat ahlidipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 24 Putusan Nomor.7/ Pid.SusPRK/2019
Putus : 21-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/TUN/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 — Plt. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA VS PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT, SUMATERA UTARA I
110 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 297 K/TUN/2013Negara tersebut merupakan pengaturan yang bersifat unum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf b UndangUndang Tentang Peradilan TataUsaha Negara tersebut;Bahwa dengan demikian tidak ada kaitan dan hubungan hukum atasterbitnya objek gugatan dengan kepentingan Penggugat sebagai syaratmutlak mengajukan gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan olehkarenanya jelaslah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo dengan segala