Ditemukan 22700 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 18-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 18 Juni 2013 — NADI HERNADI MOORCY, bertempat tinggal di Komplek BDI vs PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, diwakili oleh Disril Revolin Putra, SH.,MH., selaku Pemimpin Divisi Hukum
2512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 161 K/Pdt.SusPHI/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkatkasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:NADI HERNADI MOORCY, bertempat tinggal di Komplek BDI, BlokG, No. 4 Rt. 082, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan BalikpapanSelatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. DR. MASDARI TASMIN, SH.MH.MAHYUDIN, SH.MASJUHAIDA, S.Ag.,SH.HELIMASYIAH, SH.M.
    Soepomo Nomor 178 A, Jakarta 12870,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HUK/2/003 tanggal 31 Januari2013;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Banjarmasin, pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat
    Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau menjatuhkan putusan yang seadiladilnya.Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan putusan Nomor 19/PHI.G/ 2012/PN.Bjm. tanggal 03 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
    . jo No. 19/PHI.G/ 2012/PN.BJM. yang dibuat olehPanitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut padatanggal 21 Januari 2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 22Januari 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 31Januari 2013;Menimbang, bahwa permohonan kasasi
    Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Banjarmasin No. 19/PHI.G/2012/PN.BJM, tanggal 03 Januari2013 yang amar putusannya tersebut di atas jelas Pemohon Kasasi keberatan,karena putusan tersebut di dasari atas pertimbangan hukum yang keliru danmelampaui kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadilidan memeriksa perkara a quo, hal mana terlihat dari pertimbangan hukum JudexFacti di antaranya :Menimbang
Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 19 September 2016 — PT. SINAMARINDA LINTAS NUSANTARA VS HENGKI HARYANTO
101109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 529 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT. SINAMARINDA LINTAS NUSANTARA, tempat kedudukandi Apartement Citylofts Sudirman 8" Floor Suite 819, Jalan K. H.Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta, sekarang berkedudukan diJalan Raya Jati Makmur Nomor 100, RT 002 RW 008, JakartaCq. PT.
    Industrial pada Pengadilan Negeri Klas A Padang agarmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 4 dari 8 halaman.
    Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaarbij voorraad), meskipun ada perlawanan/verzet dan kasasi;dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas IA Padang telah memberikan Putusan Nomor16/Pdt.SusPHI/2015/PN Pdg, tanggal 7 Maret 2016 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Provisi; Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;Dalam
    Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keterangan PernahBekerja kepada Penggugat;Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas IA Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 7 Maret 2016, kemudianterhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 22
    Maret 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 28 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 2/K/2016/PHI.PDG yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang.Halaman 6 dari 8 halaman.
Putus : 25-09-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 867 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 25 September 2019 — PT CITA LINI PERSADA VS 1. PAHREJA, DKK
9996 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 867 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT CITA LINI PERSADA, diwakili oleh Whari Prihartono/Direktur PT Cita Lini Persada, berkantor di Rest Area PinangPoint Jalan Tol Tangerang Jakarta KM 14 (B), KotaTangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasakepada Aswandy J.
    Industrial pada Pengadilan Negeri Serang danmemohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.
    Permohonan Kasasi Nomor /74/Kas/Pdt.SusPHI/2018/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertaidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Hubungan Industrial Serang pada tanggal 7 Desember 2018;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga
    Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang Nomor 87/Pdt.SusPHI/2018/PN.Srg.,tanggal putus 14 November 2018, dan dengan mengadili sendiri danmemutuskan:Dalam eksepsiMengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/T ergugat;Atau jika YangMulia Majelis Hakim Agung memutuskan pokok perkaranya,Dalam Pokok Perkara1. Menetapkan dan Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasidengan Termohon Kasasi belum putus;2.
    permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT CITA LINIPERSADA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang Nomor 87/Pdt.SusPHI/2018/PN.Srg., tanggal 14November 2018 untuk seluruhnya;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.
Putus : 14-05-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — PT BANK MALUKU MALUT (MALUKU UTARA) VS 1. JOHANNA PIETERNELLA SIAUTA, DKK
22968 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 446 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT BANK MALUKU MALUT (MALUKU UTARA), yangdiwakili oleh Direktur Umum Arief Buthanudin W. danDirektur Kepatuhan, Abidin, Ir., berkedudukan di Jalan RayaPattimura, Nomor 9, Kota Ambon, Maluku, dalam hal inimemberi kuasa kepada M.
    Industrial padaPengadilan Negeri Ambon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaHukum Tergugat pada tanggal 14 November 2019, kemudian PemohonKasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 27 November 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 5/Kas/Pdt.SusPHI/2019/PN Amb. yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon,permohonan tersebut diikuti
    dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriAmbon pada tanggal 2 Desember 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Halaman 6 dari 10 hal.
    SusPHI/2020jabatan yang sama atau setara dan wajib membayar upah dan hakhakPara Penggugat setiap bulannya sebagaimana telah dipertimbangkandengan tepat dan benar oleh Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi PT BANK MALUKU MALUT (MALUKU UTARA) tersebut harusditolak
    ;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang
Putus : 21-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 521 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 21 September 2015 — PT. GELORA MAS VS MOCH. CHOLIQ
8732 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 521 K/Pdt.SusPHI/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT. GELORA MAS, diwakili oleh Fondhie Santoso, selakuDirektur PT.
    CHOLIQ,Warga Negara Indonesia bertempat tinggal diJalan Babadan Gang 7 RT. 8 RW. 5, sebagai Termohon Kasasidahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah suatu
    Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya cq.
    Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaNegara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penggugatpada tanggal 12 Mei 2015 terhadap putusan tersebut, Penggugat melaluikuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015 mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2015, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 30/Kas/2015/PHI.Sby. jo Nomor9/G/2015/PHI.Sby. yang dibuat oleh
    Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PT.
Putus : 15-06-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 604 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 15 Juni 2021 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK, GUNUNG MALAYU ESTATE VS PAERAN
8957 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 604 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK, GUNUNGMALAYU ESTATE, yang diwakili olen Wakil Presiden Direktur dan Direktur, Eddy Hariyanto, dan Joefly J Bahroeny,berkedudukan di Desa Perkebunan Gunung Melayu,Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, Provinsi SumateraUtara dan berkantor
    Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan secararelatif tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;Halaman 3 dari 13 hal. Put.
    Nomor 604 K/Pdt.SusPHI/2021Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan pada tanggal 30 November 2020;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal
    Industrial pada Pengadilan Negeri MedanNomor 43/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn, tanggal 4 November 2020 selanjutnyaMahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yangakan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalamtingkat kasasi ini dibebankan
    kepada Negara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;Halaman 11 dari 13 hal.
Putus : 06-05-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 829 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 6 Mei 2013 — PT. Securindo Packatama Indonesia vs Andi Hermawan
5441 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 829 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT. Securindo Packatama Indonesia, beralamat di Komplek ManggaDua Mas, Bolk A 1112, Jalan Mangga Dua Abdad No. 14, Jakarta Pusat,yang diwakili oleh Rustam Rachmat, selaku Managing Director, dalamhal ini memberi kuasa kepada Listari, S.H. (Manager HubunganIndustrial PT.
    cuti tahun 2010 dan upah proseskepada Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.38.692.414,00 (tigapuluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat belasrupiah);4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;5 Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.200.000,00 (dua ratusribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 Mei2012, terhadap putusan
    Securindo Packatama Indonesia tersebut dan membatalkanputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor144/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 12 Desember 2011 selanjutnya MahkamahAgung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara
    dalam semua tingkatperadilan dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;Mengadili:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon
    SecurindoPackatama Indonesia tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 144/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 12 Desember 2011;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi:e Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitungsejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat diucapkan;3 Menghukum
Register : 07-05-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
YUDIANSYAH
Tergugat:
PT. EKAJAYA MULTI PERKASA
7317
  • PUTUSANNomor 68/Pdt.SusPHI/2019/PN Plg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:YUDIANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT EkaJaya Multi Perkasa, Alamat Desa Singapura KelurahanSIngapura Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, ProvinsiSumatera Selatan
    Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembangpada tanggal 7 Mei 2019 dalam Registrasi Nomor 68/Pdt.SusPHI/2019/PN.Plg.
    Bahwa ternyata sampai dengan saat ini TERGUGAT tidakmelaksanakan kewajiban membayar kekurangan hak normative PENGGUGATdan tidak pula melakukan upaya hukum terhadap penetapan PegawaiPengawas a quo maka PENGGUGAT mengajukan gugatan Perselisihan Hakini melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalembang.14.
    Bahwa oleh karena halhal yang disampaikan oleh PENGGUGAT telahberdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, MAKA telah berdasarkan hukumapabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKlas 1A Palembang Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankanterlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum yangdilakukan TERGUGAT;Berdasarkan uraianuraian diatas, PENGGUGAT memohon kepada KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Cq
    Industrial dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Putus : 29-09-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm
Tanggal 29 September 2020 — * Perdata RISTINA HAYATI Lawan PT. SUMBER BERLIIAN MOTOR
17030
  • PUTUSANNomor 32/Pdt.SusPHI/2020/PN BjmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasinmemeriksa dan memutus perkaraperkara perselisinan hubungan industrial padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:RISTINA HAYATI, Jabatan Sales Lapangan, beralamat di JalanSimpang Belitung No. 17 RT. 008 RW. 001, KelurahanBelitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, KotaBanjarmasin, sebagai Penggugat
    & Partner, yang beralamat di Jalan KebraonIndah Permai Blok L 12 Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020, sebagaiTergugat;Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;Membaca berkas perkara yang bersangkutan;Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 1 dari25 Putusan Nomor 32/Pat.SusPHI/2020/PN.
    Industrial, haruslah jelas apa obyekgugatan yang dipakai sebagai dasar pengajuan gugatan.
    Membatalkan Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial No.567/585/HI & Jamsostek/2020 Perihal Anjuran, yang dikeluarkan olehDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tanpa dibubuhitanggal, karena tidak berdasarkan hukum. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu meskipun ada verset, banding maupun kasasi dan/atau upayahukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/semulaPenggugat Konpensi .
    Industrial, dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI :DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA1.
Putus : 30-05-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 698 K/Pdt.Sus/2010
Tanggal 30 Mei 2011 — MUNADI. dkk ; PT. AQUAFARM NUSANTARA
8858 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Industrial ;Bahwa sejak dikeluarkannya. surat Pemutusan.
    Oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja melalui surat No. 027 /PTAN / VI /2009 batal demi hukum, maka status Para Penggugat adalah masih sebagai buruhtetap pada perusahaan sampai dengan adanya penetapan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;52.
    Penggugat III = Rp. 1.183.880, (satu juta seratus delapan puluh tiga ribudelapan ratus delapan puluh rupiah ) ;SUBSIDAIRAtau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon untukdiberikan putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono ) ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.19/G/2010/PHI.SMG tanggal 09 Juni 2010
    Industrial dan PeraturanPerundangundangan lainnya yang bersangkutan."
    Industrial Semarang telah benar dalampertimbangannya dan tepat dalam penerapan hukum terhadap putusan dianggapmengundurkan diri sesuai Pasal 168 (3) UU No. 13 Tahun 2003 karena mogok tidaksah, telah dipanggil 2 kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diaturKepmenker No. 232/MEN/2003 pasal 6 (2), berakibat Pemutusan Hubungan Kerjadengan hak sesuai amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwaputusan judex
Register : 30-09-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps
Tanggal 14 Desember 2016 — I MADE MONA melawan PERUSAHAAN DAERAH PROVINSI BALI
7852
  • AKTA PERDAMAIANNomor : 18/Pdt.SusPHI/2016/PN.DpsPada hari ini : Rabu, tanggal 14 Desember 2016, pada persidangan yangterobuka untuk umum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubunganindustrial pada tingkat pertama, telah datang menghadap:1. MADE MONA Umur : 55 Tahun, Pekerjaan: PNS (Pegawai PerusahaanDaerah), beralamat : Jl.
    Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, Reg.18/Pdt.SusPH/2016/PN.Dps, selanjutnya Para pihak menerangkan bahwaperdamaian ini dilangsungkan dan diterima dengan syaratsyarat ketentuanketentuan yang diatur dalam ketentuan, seperti berikut dibawah ini;Pasal 1KESEPAKATAN1.
    Dps4isi Akta Perdamaian itu dan menyatakan akan memenuhi kewajibansebagaimana yang tertuang dalam Akta Perdamaian tersebut;Menimbang, bahwa para pihak mohon agar akta perdamaian yang telahdisepakati dikuatkan dengan perdamaian ;Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian antara parapihak sedangkan nilai gugatan Penggugat dibawah Rp. 150.000.000 (seratuslima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan pasal 58 UndangUndang Nomor02 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial
    seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;PUTUSANNomor : 18/Pdt.SusPHI/2016/PN.DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar ;Telah mendengar dan membaca Akta Perdamaian antara para pihaktersebut;Telah mendengar keterangan para pihak yang membenarkan isikesepakatan yang tertuang dalam kata perdamaian tersebut ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg sertapasalpasal dari UndangUndang
    Dps5Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016, olehMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar oleh kami, MADE PASEK, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua,MUSTOFA,S.H., dan IrKETUT DARMAYA,SH., masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di dalam sidang yangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh WAYAN PUGLIG, S.H., sebagai Panitera Penggantidengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat
Putus : 12-12-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 12 Desember 2012 — PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY vs L I N D A
6435 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 715 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY,berkedudukan di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing TinggiKabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi d/a Jalan Ir.
    Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa Penggugat adalah karyawan PT.
    Industrial danmenurut Pasal 155 ayat (2) Undang Undang No.13 Tahun 2003 ditegaskanbahwa selama Pengadilan Hubungan Industrial belum menyatakan PHK, makaTergugat wajib mempekerjakan Penggugat seperti biasa dengan tetapmembayar upah Penggugat sebesar Rp.1.425.500, yang diterima setiapbulannya.
    Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis,dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.2. Pasal 27 : serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatanberkewajiban :a. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hakhak danmemperjuangkan kepentingannya.b. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya.c.
    Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.
Upload : 28-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/PDT.SUS/2010
SOHAR; PT. ELIHON PUTERA SRIWIJAYA
2215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Industrial padaPengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusansebagai berikut:.
    Industrial pada PengadilanNegeri Kelas A Palembang.
    Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Palembangpada Pengadilan Negeri Kelas .
    Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pelembangpada Pengadilan Negeri Kelas .A Palembang telahsalah menerapkan atau melanggar hukum~ yangberlaku dalam pertimbangan hukum dalam eksepsiHal. 13 dari 13 hal.
    Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas 1.A.
Putus : 24-10-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 625 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 — PT. TELKOMSEL vs TITO RADITO, ST.
5030 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 625 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :PT. TELKOMSEL, beralamat di Kantor Cabang di Gedung BankDanamon Lt. 810 Jl. Diponegoro No. 35 Medan dan berkantor pusat diWisma Mulia 19 Floor Jl. Gatot Subroto No. 42 Jakarta Selatan, yangdiwakili oleh Direktur Utama berkedudukan di Wisma Mulia 19 FloorJl.
    industrial pada PengadilanNegeri cq.
    Peradilan Hubungan Industrial oleh karenanya pengajuan gugatanyang dilakukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan demi hukum;7 Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan kerja tanpa perundingan dantanpa penetapan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialserta tanpa memberikan hakhak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 156 ayat(2). (3) dan (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;8 Bahwa oleh
    ini adalah didasarkan atas bukti yangcukup otentik dan ekseptional, yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugatadalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada PengadilanNegeri / Pengadilan Hubungan Industrial Medan agar menyatakan putusan dalamperkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau kasasi;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan
    Nomor : 124/G/2011/PHI.Mdn yang dibuat olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonanmana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 26 Maret2012 ;Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 10 April 2012 telahdisampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Putus : 23-06-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 23 Juni 2021 — PT GRAHA BENGKULU MAKMUR (HOTEL MERCURE BENGKULU), VS MERRY MERICE
6230 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 397 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT GRAHA BENGKULU MAKMUR (HOTEL MERCUREBENGKULU), yang diwakili olen General Manager PaulusDaniel, berkedudukan di Jalan S.
    Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Hukum Tergugat pada tanggal 20 November 2020, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2020 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2020, sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Kas/Pdt.SusPHI/2020/PN
    Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 7/Pdt.SusPHI/2020/PN Bgl., tanggal 16November 2020 yang diucapkan pada tanggal 20 November 2020;4.
    Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu sudahtepat dan benar menerapkan hukumnya, Judex Facti telahmempertimbangkan buktibukti Kedua belah pinak dan ketentuan hukum yangberlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi terbukti sebelum berakhirnya jangka waktu yangdiperjanjikan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maka ataspemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat/Termohon KasasiHalaman 4 dari
    ;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Putus : 16-12-2020 — Upload : 26-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1431 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — PT PRIMA KWARTA NIAGA VS TRI RAHAYUNINGSIH
8555 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 1431 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT PRIMA KWARTA NIAGA, yang diwakili oleh DirekturJames Leo, berkedudukan di Soho Capital Podomoro City,Lantai 26, Nomor 6, Jalan S. Parman, Kav. 28, JakartaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada KentjanawatiSoean, S.H.
    Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusanhubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dikurangikonpensasi yang sudah dibayarkan seluruhnya sejumlahRp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negarasejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri
    Membatalkan Putusan Pengadilan Hukum Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2020 untukseluruhnya;2. Menyatakan sah dan berharga kompensasi pesangon sebesarRp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang masih tersisaRp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);3. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mematuhi putusan dalamperkara ini;4.
    SusPHI/2020Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasitersebut tidak dapat dibenarkan, olen karena setelah membaca dan menelitimemori kasasi tanggal 12 Agustus 2020 dan kontra memori kasasi tanggal10 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalamhal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, Judex facti telahmempertimbangkan buktibukti kKedua belah pihak dan ketentuan hukumyang
    SusPHI/2020Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Putus : 30-09-2009 — Upload : 22-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641K/PDTSUS/2009
Tanggal 30 September 2009 — PIMPINAN/PENGURUS UD. H.M. YUSUF vs. MARINA
1612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 641 K/Pdt.Sus/2009.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PIMPINAN/PENGURUS UD. H.M.
    Biaya Ambulance dariJambi ke Padang jalan Rp. 4.000.000,darat.Jumlah santunan Rp. 49.200.000, Berdasarkan uraianuraian, faktafakta dan data yang ditemukan Penggugatdiatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial(PHI) Kota Padang, untuk dapat memanggil kami Para Tergugat danPenggugat untuk menghadap kepersidangan pada hari, tanggal serta waktuyang akan Bapak tentukan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
    Mohon Bapak Hakim Putusan seadiladilnya ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.07/G/2009/PHI.PDG. tanggal 23 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebagai berikut :a. Santunan meninggal duniakarena kecelakaan kerja : 60% x 80 x 800.000 : Rp. 38.400.000,b.
    No. 641 K/Pdt.Sus/2009.dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juli 2009sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/K/2009/PHI.PDG.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Padang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli
    2009 ;Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 24 Juli 2009 telahdiberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Agustus 2009 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo diajukan berdasarkansurat kuasa insidentil tertanggal 12 Mei 2009, akan tetapi surat kuasa insidentila quo tidak dilengkapi dengan izin kuasa insidentil dari Ketua PengadilanHubungan Industrial
Putus : 07-08-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 7 Agustus 2018 — ARIS SUSANTO VS PT. MOLAK INTERNATIONAL
2925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 251 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisisihan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:ARIS SUSANTO, bertempat tinggal di Kp.
    Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp256.000,00(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyakuasa Penggugat pada tanggal 20 Juli 2017, kemudian terhadapnya olehPenggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi
    Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pdt.SusPHI/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal20 Juli 2017;3. Menghukum Termohon Kasasi untuk segera mempekerjakan kembaliPemohon Kasasi pada Posisi dan Jabatan semula;4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara a quo;Halaman 3 dari 6 hal. Put.
    Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi ARIS SUSANTO tersebut harus ditolak;Halaman 4 dari 6 hal.
    Nomor 251 K/Pdt.SusPHI/2018Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman
Putus : 25-08-2021 — Upload : 01-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 941 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 25 Agustus 2021 — SRI WIDYAWATI VS 1. PT TIRTA KENCANA TATA WARNA KANTOR CABANG JAMBI, DK
14082 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 941 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:SRI WIDYAWATI, bertempat tinggal di Jalan Punai, Nomor 53,RT 27, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan,Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasakepada Omar Syarif Abdalla, S.H. dan kawankawan, ParaAdvokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Pranata
    Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp836.500,00(delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi tersebut telan diucapkan dengan hadirnyaPemohon Kasasi pada tanggal 13 April 2021 kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 21 April 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jambi Nomor 45/Pdt.SusPHI/2020/PN Jmb, tanggal 13 April2021;Mengadili Sendiri:1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat untukseluruhnya;2. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;3.
    SusPHI/2021Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat IIdidasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berlaku sejak tanggal6 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020;Bahwa dalil Penggugat bahwa ada perpanjangan kontrak untukperiode 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, oleh karena pihakpengusaha (Tergugat II) belum menandatangani perjanjian tersebut danfaktanya
    Penggugat tidak lagi bekerja pada Tergugat II sejak Juli 2020 danadanya perjanjian dari pengusaha bahwa tidak ada perpanjangan kontrak,maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir padatanggal 30 Juni 2020, sehingga tidak berhak untuk menerima sisa masakerja untuk periode Juli 2020 sampai dengan Desember 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan
Putus : 27-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 27 Maret 2019 — RUSLAN VS PT VIPUL JAYA LESTARI
4927 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 290 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:RUSLAN, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Bina Tani RT 06 Desa Solok,Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi,Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasakepada Don Fredy, S.H., dan kawankawan, ParaAdvokat pada Lembaga Bantuan Hukum SerikatPekerja Seluruh
    Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp166.000,00(seratus enam puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPemohon Kasasi pada tanggal 6 November 2018, terhadap putusantersebut, Pemohon Kasasi melalui kKuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 4 April 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal21 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 28/Pdt.SusPHI
    Industrial pada PengadilanNegeri Jambi Nomor 28/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jmb., tanggal musyawarah30 Oktober 2018, tanggal diucapkan 6 November 2018;Halaman 3 dari 7 hal.
    Industrial pada PengadilanNegeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi RUSLAN tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaHalaman 5 dari 7 hal.
    Nomor 290 K/Padt.SusPHI/2019ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004