Ditemukan 11257 data
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
ACHMAD FARUQ HARJONO
78 — 21
dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Africa Black Ant 333 sachet;
- Africa Black Ant 7 252 sachet;
- Akar 18 No. 2 215 sachet;
- Akar Pinang 2250 sachet;
- Ambeien Sinar Serambi 8 330 sachet;
- Assalam Ramuan Obat Tradisional Asamurat & Flu Tulang 156 sachet;
- Batuk Pilek Sinar Serambi 9 840 sachet;
- Beruang Putih 440 sache;
- Boyok 620
55 — 17
maupun berapa nilai/narga yang disepakati,sebagaimana dalam Pasal 1457 KUHPerdata bahwa jual beli adalahsuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinyauntuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untukmembayar harga yang telah dijanjikan dan penyerahan suatu kebendaantelah juga ditegaskan dalam pasal 616 KUHPerdata bahwa penyerahanatau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan denganpengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara sepertiditentukan dalam pasal 620
Ni Luh Wayan Adhi Antari, SH
Terdakwa:
Benny Handoko
100 — 50
Pada Bulan desember 2018, atas perintah BENNY HANDOKO saksidisuruh untuk mengeluarkan Beer botol Bali hai kemasan 620 ml, dimanasaksi disuruh mengeluarkan beer tersebut sekitar 5 kali yangkeseluruhannya sebanyak 12 kartoon dan juga mengeluarkan minumanDiablo pint kemasan 330 ml sebanyak 1 karton, yang keseluruhannyanilainya sebesar Rp. 6.720.600, (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enamratus rupiah).d.
SUPRABOWO
Tergugat:
1.USMAN
2.PT. BANK MEGA TBK
3.BACHRUDIN, SH, Mkn
Turut Tergugat:
1.KEMENTRIAN REPUBLIK INDONESIA
2.Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru
38 — 22
Nomor : 620 K/Pdt/1999 tertanggal 29Desember 1999 menyebutkan :Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata UsahaNegara dan obyek perlawanan menyangkut perbuatan yangmenjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenanguntukmengadiliperkara tersebut adalah Peradilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri,dengan demikian menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata UsahaNegara;3 Bahwa yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata usaha Negara adalahkeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
791 — 634 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
Dumai Sakti MandiriNomor 620/DPUBM/V1/2013/401, tanggal 07 Juni 2018 ;Hal. 51 dari 54 hal. Put. Nomor 1985 K/PID.SUS/201642)43)44)45)46)47)48)49)50)51)52)1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja PerencanaanPelebaran Jalan H.R. Soebrantas Kota Dumai Nomor 02/SPK/PRNCN/DPUBM/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 kepada PT.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TAGOP SUDARSONO SOULISA Diwakili Oleh : RUSTI MARGARETH SIBUEA, S.H.
862 — 230
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FAUZAN AZMI, SH
126 — 88
Deli Serdang40 09 Juli 2013 590/41/201 ISKANDAR Pasar Hitam Dusun XI Desa 620 M?3 ZULKARNAIN Sampali Kec. Percut SeiTuan Kab. Deli Serdang41 10 Juli 2013 590/42/201 Drs. LUFTI Jl.Pasar Hitam Dusun XI 180 M?3 IRFAN Desa Sampali Kec. PercutSei Tuan Kab. Deli Serdang42 11 Juli 2013 590/43/201 IDRIS Pasar VI Dwi Kora Dusun 375 M?3 BERTUA XXV Desa Sampali Kec.SARAGIH Percut Sei Tuan Kab. DeliSerdang43 15 Juli 2013 590/41/201 SARIYANI Cei VI Pondok Damar Dusun 1.140 M?3 24 Desa Sampali Kec.
Deli Serdang40 09 Juli 2013 590/41/20 ISKANDAR Pasar Hitam Dusun XI Desa 620 M?13 ZULKARNAIN Sampali Kec. Percut SeiTuan Kab. Deli Serdang41 10 Juli 2013 590/42/20 Drs. LUFTI Jl.Pasar Hitam Dusun XI 180 M?13 IRFAN Desa Sampali Kec. PercutSei Tuan Kab. Deli Serdang42 11 Juli 2013 590/43/20 IDRIS BERTUA Pasar VI Dwi Kora Dusun 375 M?13 SARAGIH XXV Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab. DeliSerdang43 15 Juli2013 590/41/20 SARIYANI Cei VI Pondok Damar Dusun 1.14013 24 Desa Sampali Kec. Percut M?
Deli Serdang seluas 620 M?41.Surat Keterangan / Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor:590/42/2013 tanggal 10 Juli 2013 an Drs. LUFTI IRFAN yangberlokasi di JI.Pasar Hitam Dusun XI Desa Sampali Kec. Percut SeiTuan Kab. Deli Serdang seluas 180 M?42.Surat Keterangan / Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor:590/42/2013 tanggal 11 Juli 2013 an IDRIS BERTUA SARAGIHyangberlokasi di Pasar VI Dwi Kora Dusun XXV Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang seluas 375 M?
DellSerdang seluas 620 M?. Surat Keterangan / Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor: 590/42/2013tanggal 10 Juli 2013 an Drs. LUFTI IRFAN yang berlokasi di JI.PasarHitam Dusun XI Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdangseluas 180 M?. Surat Keterangan / Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor: 590/42/2013tanggal 11 Juli 2013 an IDRIS BERTUA SARAGIH yang berlokasi diPasar VI Dwi Kora Dusun XXV Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang seluas 375 M?.
DellSerdang seluas 620 M?41. Surat Keterangan / Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor: 590/42/2013tanggal 10 Juli 2013 an Drs. LUFTI IRFAN yang berlokasi di JI.PasarHitam Dusun XI Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdangseluas 180 M?42. Surat Keterangan / Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor: 590/42/2013tanggal 11 Juli 2013 an IDRIS BERTUA SARAGIH yang berlokasi diHalama 193 dari 220 halaman perkara Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PT MDN43.44.Pasar VI Dwi Kora Dusun XXV Desa Sampali Kec.
Terbanding/Tergugat II : SMANEGERI 1 ASTANAJAPURA
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Cq. Kepala Desa/Kuwu Kanci
67 — 54
Dalam hal initentu, yang menjadi rujukan adalah Pasal 616 jo. 620 KUHPerdata jisPasal 19 ayat (2) UUPA jo. Pasal 19 PP 10/1961.Bahwa apabila Terbanding amati lebin seksama lagi, keseluruhan buktibukti yang diajukan Pembanding pun sama sekali tidak ada satupun yangmenunjukan bukti kepemilikan dari Pembanding terhadap objek sengketadalam perkara a quo.
Moch. Mulyono, SH
Terdakwa:
MURSANTO
84 — 19
Komoi ziDur C. di TOP jumlah Dersonil Yonzipur 10/2Kostrad 664 orang tetapi nyata dilapangan hanya berjumlah 620 orang.4. Bahwa sesuai dengan RAT Koprasi, yang Saksi ketahui tidakpernah ada laporan tunggakan hutang koprasi kepada Bank.5. Bahwa Saksi mengetahui ada tunggakan karena mendapatinformasi dari Aslog Divif 2 Kostrad (Kolonel Inf Herlan) melalui telpondari Makostrad pada bulan Maret, bahwa Koperasi Jaladri PalakaYonzipur 10/2 Kostrad menunggak angsuran ke Pt.
95 — 12
orangorang ini mencapaisepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaanitu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar";= Ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata "Hak Milik atas barang yang dijualtidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belumdilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616"; Ketentuan Pasal 616 KUHPerdata "Penyerahan atau penunjukan ataskebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yangbersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620
";= Ketentuan Pasal 620 KUHPerdata "Dengan mengindahkan ketentuanketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksuddiatas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yanglengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantorpenyimpan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barangbarang takbergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan membukukannyadalam register.
85 — 23
berada di wilayah dusun II dan IIIsebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggasasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumahtangga sasaran penerima manfaat yang jumlahnyasebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tanggasasaran penerima manfaat tidak dibagikan jatahmereka dan atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde menjual raskinjatah 31 KK tersebut kepada orangtermasuk rumah tangga sasaransebagaimana data BPS Kab.Kupang;bahwa tanggal 23 Juli 2009 saksipelaksana satker IV Kab.Kupangpenerimasebanyak 620
Utara, namunsetelah menerima raskin tersebut atas perintahterdakwa saksi Dominggus Orde membagikan raskintersebut kepada rumah tangga sasaran penerimamanfaat yang berada di wilayah dusun II dan IIIsebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggasasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumahtangga sasaran penerima manfaat yang jumlahnyasebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tanggasasaran penerima manfaat tidak dibagikan jatahmereka dan atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde menjual raskin sebanyak 620
153 — 74
tanah tersebut, adalahkewenangan Pengadilan dalam perkara perdata (Pengadilan Negeri) untukmemeriksa dan memutuskannya, bukan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai KewenanganMengadili (Kompetensi Absolut) tersebut Para Penggugat telah mengajukanbantahan dalam Repliknya dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwasesuai dengan Pasal 1 angka 7 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor: 620
RADEN MUHAMMAD YUSUH
Tergugat:
1.Dr.R.NAJMI, M.Pd
2.Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertahanan Kota Jambi
88 — 6
Pete atas nama Muhamad Yusuhseluas 315 M2:f) SHM Nomor 7352/Bagan Pete atas nama Muhamad Yusuhseluas 315 M2;g) SHM Nomor 7353/Bagan Pete atas nama Muhamad Yusuhseluas 472 M2;h) SHM Nomor 7354/Bagan Pete atas nama Muhamad Yusuhseluas 982 M2:i) SHM Nomor 7355/Bagan Pete atas nama Muhamad Yusuhseluas 504 M2;j) SHM Nomor 7356/Bagan Pete atas nama Muhamad Yusuhseluas 507 M2:k) SHM Nomor 7357/Bagan Pete atas nama Muhamad Yusuhseluas 1.274 M2;I) SHM Nomor 7358/Bagan Pete atas nama Muhamad Yusuhseluas 620
55 — 30
Dan kewajibanseorang Ssuami sepanjang istri tersebut taat dan belum diceraikan dan nafkahtersebut tidak gugur karena kadaluarsa hal mana sesuai dengan doktrin parapakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab alMuhazzab juz 2 hal. 175sebagai berikut:Vlo NI nia, asa wylo 620 Curiae i> ga og asa Urge (Soil!
116 — 78
berwujud PeradilanTata Usaha Negara, bukan lembaga Peradilan Umum (Hakim Perdata).Demikian juga menyatakan batalnya sertifikat Hak Atas Tanah adalahmerupakan kewenangan absolut dari Lembaga Peradilan Tata UsahaNegara (Hakim Tata Usaha Negara), bukan Lembaga Peradilan Umum(Hakim Perdata) sehingga dengan demikian karena ex office MajelisHakim harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa mengadilidan memutuskan perkara ini.Hal ini sejalan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.620
182 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hariff Daya Tunggal Engineering; Surat Permohonan Uji Nomor 083/SKCBS/VI/12, tanggal 11 Juni2012, diatasnamakan PT Cakra Bahana Sejahtera:Atas permohonan uji tersebut BPMA mengeluarkan laporan uji (testreport) tertanggal 23 Agustus 2012, sebagai berikut:a) Laporan Uji (Test Report) untuk PT Anugerah Mandiri NomorLB.620/G4.BPMA/203/201 2;b) Laporan Uji (Test Report) untuk PT Hariff DTE NomorLB.620/G4.BPMA/204/201 2;c) Laporan Uji (Test Report) untuk PT Cakra Bahana Sejahtera NomorLB.620/G4.BPMA/205
Anugrah Mandiri PONomor AM12100007 tanggal 22/10/2012 kepada PT Tele HouseEngineering untuk produk Light Trap Mechanical Qty 300 unit @Rp3.370.000,00 = Rp1.011.000.000,00 + pajak 10% totalRp1.112.100.000,00 yang ditandatangani Tony Setiawan selakuAuthorized Signature CV Anugrah Mandiri.620. 1 (satu) lembar fotocopy Profit Loss nama konsumen CV AnugrahMandiri, nama proyek light trap jumlah 300 dengan keuntungansetelah pajak Rp58.711.268,00 dengan Profit/loss = 5,81%.621. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice
Anugrah Mandiri PONomor AM12100007 tanggal 22/10/2012 kepada PT Tele HouseEngineering untuk produk Light Trap Mechanical Qty 300 unit @Rp3.370.000,00 = Rp1.011.000.000,00 + pajak 10% totalRp1.112.100.000,00 yang ditandatangani Tony Setiawan selakuAuthorized Signature CV Anugrah Mandiri.620. 1 (satu) lembar fotocopy Profit Loss nama konsumen CV AnugrahMandiri, nama proyek light trap jumlah 300 dengan keuntungansetelah pajak Rp58.711.268,00 dengan Profit/loss = 5,81%.Hal. 250 dari 348 hal. Put.
Terbanding/Tergugat I : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN
68 — 36
Bahwa Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai merupakan nilai padasaat Pengumuman Peneiapan Lokasi Pembangunan untuk KepentinganUmum, dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.620/Kep.230Pemksm/2018 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan JalanTol Cileunyi Sumedang Dawuan, ditetapkan tanggal 21 Februari2018 sesuail ketentuan Pasal 26, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan
114 — 74
Absolut dari Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang;2 Bahwa sebagaimana hal dimaksud sesuai dengan kaidah Yurisprudensi dariMahkamah Agung (MA) yang menyatakan sebagai berikut : Bila yang digugatadalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenanguntuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukanHalaman 26 dari 65 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbtwewenang Pengadilan Negeri (Putusan MA Nomor 620
70 — 21
Bahwa oleh karena TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam perkara a quoadalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 51 Tahun 2009, sehinggasudah sepantasnya dan seharusnya apabila perkara ini diadili oleh PeradilanTata Usaha Negara;Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggai 29 Desember 1999menyatakan : Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut
249 — 54
melawan hukum olehTergugat sendiri untuk membeli objek tanah perkara aquo untukkepentingan Tergugat sendiri, bahwa sekalipun Tergugat telahmelakukan penyerahan atas objek tanah aquo secara nyata (feitelijkelevering) akan tetapi Penggugat tidak melakukan penyerahan secarayuridis (yuridische levering) yaitu berupa proses pembalikan namaatau jual beli dari semula milik Turut Tergugat sampai dengan TurutTergugat XV menjadi milik Penggugat sebagaimana yang tersyaratkandalam Pasal 616 KUHPerdata dan 620