Ditemukan 122745 data
4 — 2
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2021/PA.TngUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai
dinasehati, Termohon sering pergi meninggalkantempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Meltahun 2018 dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama,dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagiberkomunikasI; Bahwa keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar danmengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
8 — 6
halaman159 yang berbunyi: Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakimdengan berdasarkan buktibukti boleh menerima gugatan (Penggugat).Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor Pdt.G/201 7/PA.LpkMajelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatunkan talak satu baik shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan
Kecamatan Sei Suka, Kabupatenbatu bara dan, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga diKUA Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh PaniteraPengadilan Agaama Lubuk akam kepada Pegawai Pencatat PernikahanKecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sei Seka , KabupatenBatu Bara untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat,sebagaimana akan ditegaskan
21 — 10
Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, bahwasetiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernahhadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dapatdimediasi.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun danharmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan
Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanyaalasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapaikeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ditegaskan Pasal3 Kompilasi Hukum Islam jo.
17 — 12
permohonan isbat nikah olehPemohon dan Pemohon Il tersebut telah diumumkan kepada khalayak publikselama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupunkeberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanyaperkawinan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Bukull Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan
Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakanurusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atasdasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwakewenangan
6 — 0
fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antaraPenggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus yang mengakibatkan pisah rumah meskipun sudah didamaikan olehpihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan akanhidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telahpecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AIQuran Surat ArRum ayat 21, bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan iniHalaman ke10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0610/Pat.G/2017/PA.RAP.sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalinrasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai:;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan olehPenggugat
13 — 1
berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undangundang No. 1 Tahun1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 19751975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
sebagaiman diaturdalam Pasal 84 undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan inibila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatanyang wilayahnya meliputi tempat kediamanPenggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimanayang akan ditegaskan
9 — 4
kedua orang saksi Pemohon sudah pula berusaha merukunkanPemohon dan Termohon namun tidak berhasil; Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak keberatan untuk berceraidari Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum IslamTahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanyaperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidakada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Telah terjadi perselisihan
23 — 17
Penetapan No.139/Padt.P/2020/PA.Brkkeberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanyaperkawinan Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumumandimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatankeberatan dari pihakpihak lainhingga saat persidangan perkara
ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa. instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan
6 — 2
No. 0311 /Pdt.G/2016 /PA.Pare.dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26Maret 1997 yang menyatakan :suami istri yang tidak berdiam serumahlagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telahterbukti retak dan pecah.Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinanadalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagaisuami
Pasal 116 huruf dan (f) Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwaPerceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri teruS menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidupHal. 13 dari 16 Put. No. 0311 /Pdt.G/2016 /PA.Pare.rukun lagi dalam rumah tangga.
6 — 15
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Halaman
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahansurat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
11 — 9
,sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, makapermohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus denganverstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memilikiaturan khusus (/ex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindarikemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut
kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antaraHal 10 dari 16 Putusan.No 0289/Pdt.G/2020/PA.BbuPemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon tidak patuh kepada Pemohon ketika di nasehati Termohon selalumembantah, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
11 — 1
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
6 — 1
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
sekarang; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabardan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2425/Pdt.G/2020/PA.TngMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
11 — 3
bersesuaian di muka persidangan; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Hal 12 dari 19 Put.
12 — 5
dihadirkan oleh Penggugat juga telahmenerangkan jika usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga masingmasing Penggugat dan Tergugat serta para saksi, tidak dapat merukunkankembali keduanya;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatunkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu :Hal 12 dari 18 Put.
7 — 6
Hal.7 dari 15 hal.tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang, bahwa
Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat danketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalamSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan SuratEdaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat(5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun1985 tentang Bea Meterai;Be Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesisebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagaikuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggisebagaimana
18 — 15
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasandalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat;Menimbang
Tinggi di wilayah domisili hukumnya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan danmempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturanperundangundangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dankeabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yangdiberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagaiberikutMenimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syaratdan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan
13 — 5
No 0295/Pdt.G/2018/PA.Sgta Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil:Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu) bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
7 — 4
tempat tinggal hingga sekarang; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhnkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
18 — 11
inidapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada denganpendapat ahli figih yang berbunyi;969 4 pla yroluoll elS> Yo eS I v> Yoal 65> Y oJlbArtinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ta termasuk orang yang dlalim, dangugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumHal. 6 dari 14 hal. Put.No.0280/Pdt.G/2021/PA.Kag.Hal. 6 dari 14 hal.