Ditemukan 122745 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diteruskan ditetapkan diterapkan ditugaskan dijelaskan
Pengadilan PTA PADANG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 14-08-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 21-06-2018
Putusan PTA PADANG Nomor 37/Pdt.G/2017/PTA.Pdg
Tanggal 9 Nopember 2017 — - Pembanding - Terbanding
110 — 48
  • repliknya Penggugat Konvensi/ Pembandingmembantah telah menyerahkan objek perkara tersebut kepada TergugatHalaman 7 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.Konvensi/Terbanding, dan Penggugat Konvensi/Pembanding menyangkalbahwa objek tersebut telah dijual Kepada Yunis Wandi;Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding bahwabenar Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta objek perkara poin 1 (satu), merupakan buktilengkap/sempurna sebagaimana ditegaskan
    Mirna Ernis pada tanggal15 September 2004;Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi/Pembandingmembantah telah menyerahkan objek perkara tersebut kepada TergugatKonvensi/Terbanding,dan Penggugat Konvensi/Pembanding juga menyangkalbahwa objek tersebut telah dijual;Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding bahwabenar Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta bersama objek perkara poin 3 (tiga), merupakanbukti lengkap/sempurna sebagaimana ditegaskan
    bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi/Pembandingmembantah telah menyerahkan objek perkara tersebut kepada TergugatKonvensi/Terbanding, dan Penggugat Konvensi/Pembanding juga menyangkalbahwa objek tersebut telah dijual;Halaman 14 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding bahwabenar Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta objek perkara poin 4 (empat), merupakan buktilengkap/sempurna sebagaimana ditegaskan
    Pembanding dalam repliknyamembantah, tidak benar objek perkara tersebut telah dijual kepada DendyMarta Putra (anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) tanggal5 Desember 2011, hal itu adalah sangat bohong;Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Konvensi/Terbanding tersebutdapat dipahami bahwa benar dahulu objek perkara poin 5 (lima) tersebutsebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan TergugatKonvensi/Terbanding, jawaban pengakuan tersebut merupakan buktilengkap/sempurna sebagaimana ditegaskan
    Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570K/Sip/1972, ditegaskan karena penggugat tidak dapat membuktikangugatannya mengenai harta sengketa, seharusnya gugatan ditolak, bukantidak dapat diterima;.
Pengadilan PA MUARA BUNGO
Register : 10-09-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 17/Pdt.P/2015/PA.Mab
Tanggal 5 Oktober 2015 —
9 — 2
  • halaman 8sampai 12, yang diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri,permohonan Pemohon a quo digolongkan sebagai kebutuhan dharuriyyah(kebutuhan dasar yang harus dipenuhi), karenanya permohonan Pemohondalam perkara ini secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikanpertimbangan secara materil terhadap permohonan Pemohon sebagaimanapertimbangan berikut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
    Pen.No.17/Pdt.P/2015/PA.Mabbelum pernah menikah, maka terbukti pula keempat anak tersebut belumdewasa dan belum cakap bertindak hukum, oleh karenanya beralasan keempatanak tersebut ditempatkan di bawah perwalian;Menimbang, bahwa menyangkut orang yang paling berhak menjadi walibagi keempat anak Pemohon, sebagaimana yang telah dipertimbangkansebelumnya tentang maksud Pasal 47 dan 50 Undangundang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan di mana ditegaskan bahwa orang tua atau salahsatunya menjadi wali bagi
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 24-07-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 18-06-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Pdg
Tanggal 27 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 2
  • dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) UndangUndang No. 1tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menjatuhkan thalak satuba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan ditegaskan
    sebagaiman diatur dalam Pasal 84 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakimmemandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untukmengirimkan salinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnyameliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 27-01-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 10-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 45/Pdt.P/2017/PA.Tgrs
Tanggal 22 Februari 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 4
  • Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.
    Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 12-09-2017 — Putus : 06-10-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 413/Pdt.P/2017/PA.Tgrs
Tanggal 6 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
8 — 3
  • Penjelasan yang sama juga ditegaskan olehUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.
    Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinanyang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 07-01-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 6
  • Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkankuasa tidak sah;Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangandisertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atauyang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang
    Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan kealbsahan surat kuasa knusussebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Meterai;2.
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 26-12-2018 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PA Soreang Nomor 1078/Pdt.G/2018/PA.Sor
Tanggal 18 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 4
  • Penggugat dan Tergugat dapat di Itsbatkan atau diterimadan dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugatyang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 1991;Menimbang, bahwa dengan di Itsbatkannya pernikahan Penggugat,(PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 06 Februari1991, maka segala akibat hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaisuami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 06 Februari 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3huruf a ditegaskan
    Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yangdigariskan dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamtidak diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf(f) ditegaskan
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 12-08-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 1903/Pdt.G/2020/PA.Tng
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 1
  • Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1903/Pdt.G/2020/PA.TngUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai
    tinggal sejak bulan Januaritahun 2019 dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 26-08-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 2033/Pdt.G/2020/PA.Tng
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
4 — 1
  • Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
    kamar, tidak menjalankan hak dankewajiban suami istri lagi sejak bulan Februari tahun 2019; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 29-07-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Tng
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 1
  • Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
    meninggalkan tempat kediamanbersama; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohonagar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga denganTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Pengadilan PA SANGATTA Perdata Agama
Register : 24-11-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA.Sgta
Tanggal 19 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 4
  • No 0132/Pdt.G/2017/PA.S gtaterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.
    Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami
Pengadilan PA SANGATTA Perdata Agama
Register : 10-10-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Sgta
Tanggal 4 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 6
  • Bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohonsudah pernah berusaha menasehati pemohon dan termohon agarrukun kembali, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap termohon, dan mengenai hal tersebut MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU.No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian
    harusada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukunsebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanyaperselisihan dan pertengkaran yang terusS menerus antara suami isteridan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama
Register : 19-11-2018 — Putus : 07-12-2018 — Upload : 09-03-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 499/Pdt.P/2018/PA.Sgm
Tanggal 7 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
19 — 10
  • Baco Massa bin Massa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014Mahkamah Agung RI halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud,dan oleh karena tidak ada keberatankeberatan dari pihakpihak lain hingga saatpersidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan denganpemeriksaan perkara permohonan para Pemohon;Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukanpermohonan isbat nikah
    UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusanadministrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperolehketerangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan PeristiwaPenting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenai PeristiwaHal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 499/Pat.P/2018/PA.Sgm.Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan,dan pada ayat (2) ditegaskan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833/B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Februari 2014 — BUT PRIDE FORAMER VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;e Bahwa dokumen Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan tersebut tertanggal 3Juni 2010 antara lain ditegaskan bahwa Surat kuasa khusus ini berlaku daritanggal 3 Juni 2010 s.d. 31 Desember 2010.7.
    Kembali pada saat itu juga dan karena kemudian AktaPermohonan Peninjauan Kembali tidak ditandatangani oleh Pemohon Peninjauankembali, berkas permohonan tersebut diteruskan ke Mahkamah Agung tanpa dimintakontra memori dari Termohon Peninjauan Kembali ;Menimbang bahwa Akta Permohonan Peninjauan Kembali meski tidakditandatangani oleh Pemohon Peninjauan kembali, akan tetapi karena diajukan masihdalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undangundang dan kehendak untuk11mengajukan permohonan PK telah ditegaskan
Pengadilan PA KAYU AGUNG Perdata Agama
Register : 03-11-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 1203/Pdt.G/2020/PA.Kag
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 6
  • Put.No.1203/Pdt.G/2020/PA.Kag.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkanlebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasandan tidak melawan hukum, in casu Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangganya sudah tidak rukun karena sering ternadi
    Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumacaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebanipembuktian untuk menguatkan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugatdipersidangan
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama Perceraian
Register : 23-01-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 09-04-2015
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0031/Pdt.G/2015/PA.PST
Tanggal 25 Maret 2015 — PEMOHON melawan TERMOHON
8 — 3
  • alBaqarah ayat 227 yang berbunyi:Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon petitum angka 2 telah terbukti dan beralasan hukum, olehkarena itu sudah sepatutnya dikabulkan yaitu dengan memberi izin kepada Pemohonuntuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Pematangsiantar, sebagaimana akan ditegaskan
    berdasarkanpermohonan Pemohon dan bukti P, pernikahan Pemohon dan Termohon telah tercatatjuga di KUA Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa salinan penetapan ikrar talak perkara ini dikirim olehPanitera Pengadilan Agama Pematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan PaneiKabupaten Simalungun dan PPN KUA Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan BatuSelatan untuk dicatat perceraian Pemohon dan Termohon pada daftar yang telahdisediakan untuk itu, sebagaimana akan ditegaskan
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 10-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1060/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg
Tanggal 5 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 7
  • Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalammenilai keabsahannya adalan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat;halaman
    Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
Pengadilan PA GUNUNG SUGIH Perdata Agama
Register : 13-01-2022 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Gsg
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 5
  • Halmana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasanHalaman 10 dari 15 putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Gsqgdalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang
    Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai;2.
Pengadilan PA SANGATTA Perdata Agama
Register : 03-05-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 25-02-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0183/Pdt.G/2018/PA.Sgta
Tanggal 26 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 3
  • bulan Januari 2018hingga sekarang; Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
    Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Hal 10 dari 15 Put.
Pengadilan PA SANGATTA Perdata Agama
Register : 06-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0285/Pdt.G/2016/PA.Sgta
Tanggal 23 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 4
  • Tergugat akantetapi tidak berhasil; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
    Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami