Selatan No. 119/17/II/2011 tanggal 05 Maret 2012.Bahwa kemudian dalam perkara Nomor 0863/Pdt.G/2017/PA.TnkTanggal 13 September 2017 mereka telah diputus cerai oleh PengadilanAgama Tanjung Karang dengan Akte Cerai Nomor 0902/AC/2017/PA.Tnk Tanggal 29 September 2017.Bahwa selama perkawinan mereka berlangsung mereka dikaruniaseorang anak perempuan yang bernama ANAK yang baru berumur 5tahun 7 bulan.Bahwa selain telah dikaruniai satu orang anak perempuan tersebut,mereka juga telah mendapatkan harta kekayaan

BE 1639 C warna putih tahun 20017 tersebut agarditetapbkan sebagai harta kekayaan bersama sesuai dengan bunyi Pasal35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi Harta benda yangdiperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama.Dan mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang, agarmenghukum si Tergugat (TERGUGAT) supaya segera menyerahkanmobil Toyota Calya Astra Nopol BE 1639 C warna putih tahunpembuatan 2017 tersebut kepada Penggugat (PENGGUGAT)Halaman 3 dari 9 hal.

Menetapkan menurut hukum harta kekayaan bersama yang berupa satuunit mobil Toyota Calya Astra Nopol BE 1639 C warna putih tahunpembuatan 2017 adalah harta kekayaan bersama sesuai dengan bunyiPasal 35 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi Harta benda yangdiperoleh selama masa perkawin an menjadi harta bersama.3.

Putusan No. 15/G/2017/PTUN.PLKKepentingan Hukum Perdata dari Negara atau Pemerintah adalahKepentingan yang berkaitan dengan penyelamatan, pemulihan danperlindungan Keuangan/Kekayaan Negara sebagaimana yang diaturdalam perundang undangan.

Negara adalahkegiatan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam memberikanbantuan hukum atau pertimbangan hukum di Bidang Perdata yang diberikankepada Negara atau Pemerintah dalam rangka melindungi atau memulihkanKeuangan/Kekayaan Negara.c.

Negara dan permasalahan hukum atau potensi adanyaklaim/tuntutan dari pihak lain ataupun yang dapat merugikanKeuangan/Kekayaan Negara sebagaimana ketentuan dalam Perjagung No Per025/A/JA/11/2015huruf F pengertian Umum angka (3) angka (25) dan angka(26).Hal. 12 dari 62hal.

Putusan No. 15/G/2017/PTUN.PLKmemulihnkan kekayaan Negara, menegakkan kewibawaan pemerintah danNegara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, sertaPeraturan Jaksa Agung R.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dalam hal perkiraan nilaiBMN dalam permohonan melebihi Rp 300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah).e.

Negaradan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atasnama Menteri Keuangan, dimana hal tersebut diatur dalamketentuan sebagai berikut:a.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi;danf. Pimpinan PT.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelangpada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam halperkiraan nilai BMN dalam permohonan tidak melebihi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);b. Kepala Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal KekayaanNegara, dalam hal perkiraan nilai BMN dalam permohonanmelebihi Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)sampal dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),atau;c.

/G/2018/PTUN.BDGSeptember 2018 tentang Usulan Peruntukan Terhadap Barang MilikNegara pada KPPBC TMP A Bekasi.5.9 Bahwa usulan peruntukan terhadap barang milik negara tersebut,telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang yaituDirektur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem InformasiDirektorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama MenteriKeuangan, sesuai Surat Persetujuan sebagai berikut:a.

Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Ca.Kantror Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL),Beralamat di Jalan KS. Tubun Nomor. 12 Kota Tegal ;Hal 2 dari 5 hal. Put.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo selaku (Instansi) atasan TurutTergugat, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo bukan organisasiyang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara,oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannyatersebut ; 222 nnn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nn nn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nn esBahwa Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo bukan merupakan badanhukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yangdisebut Negara, dimana salah satu Instansi atasan dari Turut Tergugat adalah PemerintahRepublik Indonesia cq.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timura cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo.

Hal ini sesuai dengan jurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yangharus ditujukan kepada pemerintah pusat ;3 Eksepsi Turut Tergugat I dikeluarkan sebagai Pihak dalam Perkara A quo ;Hal.33 dari 59 Putusan No.17/G.Lainlain/2014/PN.Niaga.Sby3434Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo (Turut Tergugat)merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas danfungsi pelaksanaan pelelangan

Tjipto yang diselenggarakan oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo ternyata obyek lelang tersebut masih dibebanHipotik I (tingkat pertama) No.24 /1996 oleh PT.

Selanjutnya disebut sebagai :TERLAWAN.4;5 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) PEMATANG SIANTAR, beralamat di Jl.Rajamin Purba No.119 Pematang Siantar.

DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah II DirektoratJenderal Kekayaan Negara Medan cq.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal KekayaanNegara Medan cq.

Foto Copy Surat Keterangan kekayaan Pemohon Termohon yang dikeluarkanOleh Kepala Kabupaten Kediri tanpa Nomor tanggal 24 Januari yang telahbermateraikan cukup dan dinazegelen ( Bukti P.3);4.

Foto Copy surat keterangan harta kekayaan Pemohon berupa sewa tanah garapanseluas 350 Ru yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Temgger Lor KecamatanKunj angKabupaten Kediri tanpa Nomor tanggal 24 Januari yang telah bermateraikan cukup dandinazegelen (Bukti P.4);De Foto Copy surat keterangan penghasilan Pemohon tanggal 24 Januari 2011 yangdiketahui oleh Kepala Desa Tengger Lor, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri yangtelah bermateraikan cukup dan dinazegelen (Bukti P.5 );6.

Pemohon dan Termohon dengan calon istrinya tidakada hubungan nasab atau rodho; e Bahwa saksi tahu Pemohon tergolong orang yang berkecukupan dalam halekonomi dan mempunyai penghasilan tetap; Menimbang, bahwa buktibukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon danTermohon 5 229922 2 222022 n nnn nn nn nnn nananMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempatyang bersidang di Desa Tenggerlor, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri pada hariJum'at tanggal 18 Maret 2011, tentang harta kekayaan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKANTOR WILAYAH DKI JAKARTA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJAKARTA V, berkedudukan di Jalan Prapatan, Nomor 10,Jakarta, diwakili oleh Sekretaris Jenderal KementerianKeuangan Republik Indonesia untuk dan atas namaMenteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal iniHalaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2957 K/Pdt/2017memberi kuasa kepada Dr.

., dankawankawan, Para Pejabat dan Pegawai KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) JakartaV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus2015;Para Termohon Kasasi;DanPT. BALAI LELANG STAR., berkedudukan di Ruko The RoyalLapace Blok A12, Jalan Prof.

Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat disampingtelah memiliki Seorang anak, Penggugat dengan Tergugat telah memperolehharta kekayaan atau memiliki harta bersama berupa harta bergerak dan tidakbergerak serta Hasil Usaha :a. Barang tidak bergerak :1.

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah nyatanyata tidak terdapat perjanjian pemisahan harta kekayaan, oleh karenanyaharta kekayaan yang dimiliki pada saat dalam ikatan perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat merupakan harta bersama yang harus dibagidua sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut.7.

DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ KANTOR WILAYAH IX DJKN CQ.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSURAKARTA yang beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoso No. 141Surakarta (Tergugat II). PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA, CQ. KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN Karanganyar, Jalan Lawu Timur No.202, Karanganyar (TERGUGAT III).. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA, CQ.

PUTUSANNomor 263 K/Pdt.SusHKI/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) padatingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT.SANDOZ INDONESIA, berkedudukan di Jalan TB.Simatupang, Kp. Gedong, Pasar Rebo, Jakarta 13760, yangdiwakili oleh Direktur Herry Suheryana berkedudukan di Jalan TB.Simatupang, Kp.

Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertamamerek BANADOZ;Menyatakan merek "BENATOZ" daftar Nomor IDM000388154 tertanggal6 Mei 2013 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknyadengan merek "BANADOZ" daftar Nomor IDM000190216 tertanggal 19Januari 2009 milik Penggugat;Menyatakan batal demi hukum, pendaftaran merek "BENATOZ" daftarNomor IDM000388154 tertanggal 6 Mei 2013 atas nama Tergugatdengan segala akibat hukumnya;Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq.Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Penggugat Kurang PihakBahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan pembatalanpendaftaran merk "BENATOZ" daftar Nomor IDM000388154 atas namaErlan Suherlan yang dikeluarkan oleh kKementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual cq Direktorat Merek;Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 5 Penggugatmeminta kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agarmemerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq DirektoratJenderal Hak Kekayaan

Intelektual cq Direktorat Merek untukmelaksanakan pembatalan pendaftaran Merek "BENATOZ" daftar NomorIDM000388154 tertanggal 6 Mei 2013 atas nama Tergugat denganmencoret pendaftaran merek "BENATOZ" daftar Nomor IDM000388154tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjadikan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cqDirektorat Merek sebagai pihak dalam perkara a quo;Bahwa dengan tidak dimasukkannya

Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq DirektoratMerek sebagai pihak dalam perkara a quo sedangkan dalam gugatannyaPenggugat memohon agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cqDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merekmelakukan suatu perbuatan hukum maka gugatan a quo haruslahdinyatakan Kurang Pihak.

Notaris diBandung, NV Bouw Mij Hok Hin Ho, memiliki harta kekayaan berupa tanahdan bangunan dengan hak guna bangunan, yaitu diantaranya:Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Desa Suniaraja, atas nama NVBouw Mij Hok Hin Ho, seluas 3,80 m?

Nomor 1371 K/Pdt/2015S.H., Notaris di Bandung telah disepakati oleh para pemegang sahammayoritas NV Bouw Maatschappij Hok Hin Ho, bahwa terhadap hartakekayaan NV Bouw Maatschappij Hok Hin Ho, akan diadakan peralihanhaknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan ketentuansebagai berikut: Seluruh harta kekayaan NV Bouw Maatschappij Hok Hin Ho,merupakan hak dari Perseroan NV Bouw Maatschappij Hok Hin Ho; Jumlah keseluruhan dari nilai harta kekayaan Perseroan merupakanjumlah harta kekayaan

Kerugian Materiil:Kerugian atas kehilangan hak milik atas tanahtanah dan bangunanyang merupakan harta kekayaan NV Bouw Maatschappij Hok HinHo, yang sahamnya dipegang oleh Para Penggugat yang telahdiperjualbelikan oleh Tergugat kepada Tergugat II sampai denganTergugat X secara tanpa hak dan melawan hukum dan/ataudiperjualbelikan kembali kepada pihak ketiga oleh Tergugat IlHalaman 6 dari 35 hal. Put.

Kerugian Materiil:Kerugian atas kehilangan hak milik atas tanahtanah dan bangunanyang merupakan harta kekayaan NV Bouw Maatschappij Hok Hin Ho,yang sahamnya dipegang oleh Para Penggugat yang telahHalaman 10 dari 35 hal. Put.

Bahwa, antara Tergugat X dengan Para Penggugat tidak pernah adanyasuatu hubungan hukum rechtsverhouding mengenai harta kekayaan NVBouw Maatschappij Hok Hin Ho diantaranya: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Desa Suniaraja, atas namaNV Bouw Mij Hok Hin Ho, seluas 3,80 m?

Kementrian Keuangan cq Direktorat Jendral Kekayaan Negaracq KPKNL Kendari, berlamat di Jl. Made Sabara No. 6, KotaKendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad LukmanSaleh, S.H., Haposan Janyos, S.H., Alamsyah, S.H., DrsMuhammad Said, Delvi Manalu, S.H. dan Brily Art Farasadi, S.H.,beralamat di Jalan Made Sabara No. 06 Kendari, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2017, sebagai Pembanding IIsemula Tergugat Il;3. Intan Sinira, bertempat tinggal di Jl.

jatuh tempo pada tahun 2020, padahalpenagihan pelunasan bank telah dilakukan pada tahun 2015 tersebutmaka masih ada sisa waktu bagi penggugat untuk berusaha membayarhutangnya tersebut, dengan cara menjual sendiri asset barangjaminannya untuk memperoleh harga yang lebih baik daripeminat/pembell;Sementara debitur sedang negosiasi dengan peminat calon pembelitanah dan rumah tersebut, maka PT.Bank Panin Tbk pada tahun 2016tanpa kompromi melimpahkan masalah kredit macet ini kepada KepalaKantor Pelayanan Kekayaan

Bank Panin Tbk CPUKendari dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KotaKendari, mengenai penjualan lelang atas tanah dan bangunan rumahmilik Sitti Nurlina tersebut adalah perbuatan melawan hukumsedangkan pembeli (Intan Sinira) tanah dan bangunan rumah adalahpembeli yang beretikad tidak baik;Halaman 4 dari 37 halaman Putusan No. 33/PDT/2018/PT KDIBerdasarkan halhal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari kiranya berkenan memutusperkara ini dengan :

Hal ini dapat dilinat pada pasal6 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;Dokumen untuk lelang eksekusi Pengadilan terdiri dari:a. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saatpermohonan lelang terdiri dari :1. Salinan/fotocopy putusan dan atau penetapan Pengadilan;2. Salinan/fotocopy penetapan aanmaning/teguran kepadatereksekusi dari Ketua Pengadilan;3.

karena kutipan RisalahLelang berfungsi sebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan baliknama vide pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan NegaraNomor 5/KN/2017 tentang Risalah Lelang;e Pada Bab Ketentuan Umum Nomor 28 Peraturan MenteriKeuangan No. 27/PMK 06/2016 disebutkan bahwa nilai limit adalahharga minimalbarang yang akan dilelang dan ditetapkan olehpenjual.

Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/ atau telah melakukan lelanghak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminanpembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikanoleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui PerantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran yaituberupaSebidang tanah sesuai dengan Sertifikat hak milik (GHM) Nomor 705Desa/ Kel Siumbut umbut berupa sebidang tanah seluas 991 M?

Menghukum PELAKU USAHA untuk membatalkan lelang eksekusi haktanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadi jaminanpembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen dengan melaluiPerantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL)Kisaran yaitu berupa :Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat hak milik (GHM) Nomor 705Desa/ Kel Siumbut umbut berupa sebidang tanah seluas 991 M?

Menyatakan pembatalan lelang yang dilakukan maupun akan dilakukanoleh Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang.d. Menyatakan pembebasan hutang;e. Menghukum seseorang untuk mengembalikan agunan kepada pihakyang berhutang;f. Menghapus bunga denda, denda lainnya serta dendadenda yangtimbul;g.

Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupunLelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, BukanMelalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL);Bahwa menurutJurisoprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 3210,K/PD1T/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwaPelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/FiatKetua Pengadilan Negeri, MakaLelang Umum tersebut telah bertentangandengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga TIDAK SAH.

Negaradan Lelang/KPKNL Kisaran) untukmenjualnya (Bukan Pelaku Usaha vangmeminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNLKisaran);Bertentangan dengan lurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/PD1T/1984 tanggal 30 lanuari 1986 yang menyatakanbahwa PelaksanaanPelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telahbertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.

Lelang pertama tidak ada peserta yang mendafiar ;17.Bahwa pada tanggal 21 bulan Desember tahun 2015 surat lelang keduadari Tergugat V ( Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara DanLelang wilayah Pekalongan ) limit lelang sebesar Rp 385.000.000 ( tigaratus delapan puluh lima juta rupiah ) pemenang lelang Tergugat IVberdasarkan kutipan risalah lelang Nomor : 784/2015 tanggal 21/12/2015yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan LelangPekalongan ;18.Bahwa berdasarkan uraian posita angka

BPR Pasar Bojaberkedudukan di Kabupaten Kendal dengan Penggugat yang telah hapussejak dilunaskannya fasilitas kredit Penggugat pada tanggal 29 Desember2015 melalui Lelang Hak Tanggungan tertanggal 21 Desember 2015dengan perantaraan Kementrian Keuangan Republik Indonesia c.gHalaman 19 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 37/Pat.G/2016/PN. kal.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.g Kantor Wilayah Jawa Tengahdan D.I Yogyakarta c.g Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Pekalongan jn

BPR Pasar Boja)dan TergugatV (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Pekalongan) yang pada saat itu diwakili oleh pejabatnyamasinagmasing, tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015bertempat di Kantor TergugatV (JI.

BPR Pasar Boja) yaitu sebesarRp. 385.000.000, (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).Pada hari yang sama pula Saya dinyatakan oleh TergugatV (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan) sebagaiPemenang Barang Lelang (SHM No. 436) sesuai dengan SuratKeterangan yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan RepublikIndonesia c.q Direktoral Jenderal Kekayaan Negara c.q Kantor WilayahJawa Tengah dan D.I Yogyakarta c.g Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan (bukti4

BPR Pasar Boja) melalui perantaraanTergugatV (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangPekalongan) pada tanggal 21 Desember 2015 bertempat di KantorTergugatV.c.

Bahwa kemudian Penggugat mengetahui jika modal dan kekayaan Tergugat sama sekali tidak mencukupi guna menanggung' kewajibanpembayarannya kepada Penggugat pada saat jatun tempo.

Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidaklangsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan,yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untukmelunasi utang perseroan;Dr.

Bahwa guna menjamin agar kelak pelaksanaan putusan ini tidak hampa/siaSia (illusionir), maka Penggugat memohon agar diletakan sita jaminanterhadap harta kekayaan Para Tergugat, baik benda bergerak maupunbenda tidak bergerak, yang permohonannya akan diajukan tersendiri olehPenggugat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan darigugatan ini;28.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadapharta kekayaan Para Tergugat, yang permohonannya akan diajukantersendiri oleh Penggugat;5. Menghukum Turut Tergugat, untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusanperkara ini;Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Padt.G/2019/PN.Bag.6.

Mitra Solusindo IndonesiaNomor: 02, tertanggal 02 Desember 2014, yang dibuat di hadapan NotarisIMAN TAUFAN DJAMAL, S.H., M.K dan jelas Modal Kekayaan yang terteradalam SIUP bukan menjadi acuan terhadap kekayaan perusahaan,mengingat dalam undangundang nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas pasal 31 sampai dengan pasal 36 jelas diatur mengenalpenempatan modal tertera pada Anggaran Dasar Perseroan, dan antaraPenggugat dan Tergugat sebelumnya sudah berkalikali transaksi danlancar;Berdasarkan uraian

ASURANSI PAROLAMAS CabangBengkulu yang adalah merupakan Back To Back Guarantee (jaminan yang diterbitkanoleh Maskapai Asuransi untuk menjamin atau mengcounter 100 % resiko yang dijaminoleh Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank) dari Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01 /BG/ IX/ CU/2010 tanggal 06 September 2010, sehingga uang kurang lebihsejumlah Rp.353.755.000, (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima riburupiah) tersebut telah menambah jumlah kekayaan Terdakwa atau setidaktidaknyatelah

menambah jumlah kekayaan PT.

hak dan penerimaan PemerintahKabupaten Mukomuko sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Nomor 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara yang berbunyi :Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,dan melakukan pinjaman;b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umumpemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;Penerimaan Negara;Q =Pengeluaran Negara;Penerimaan Daerah;7aPengeluaran Daerah;g. kekayaan

negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain15berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhak lain yang dapatdinilai dengan uang,termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaannegara/ perusahaan daerah;h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugaspemerintahan dan/atau kepentingan umum;i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yangdiberikanpemerintah.

negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihaklain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhak lainyang dapat dinilai dengan uang,termasuk kekayaan yang dipisahkanpada perusahaan negara/ perusahaan daerah;kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugaspemerintahan dan/atau kepentingan umum;kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yangdiberikanpemerintah.Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Negara Cq.

melawan hukum di luar perkawinan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Kesatu dan Kedua;

atau pendapatan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda, atau dalam hal harta kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan untuk mengganti denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Terdakwa disita kemudian dilelang, namun jika ternyata harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi maka Restitusi tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Bahwa secara melawan hukum Tergugat dengan secara tak langsungtelah memberikan surat berupa Pemberitahuan Rencana PelaksanaanLelang Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dimanahal ini telah tidak beritikad baik seharusnya Tergugat terlebih dahulumemberikan :a. Pembinaan dan sekaligus memberikan jalan keluarnya untuknasabahnya;b.

BTN (Persero) Tbk.AMD Koordinator Cabang Padang yang diserahkan melalui TergugatIl Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)bertentangan dengan Undangundang yang merupakan perbuatanmelawan hukum dan batal demi hukum karena:a.

Foto Copy Surat Nomor 157/M/AMDPDG/VIII/2014, tanggal 26 Agustus2014, Perinal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dari PT.

20Agustus 2014, Perihal Penetapan hari/tanggal lelang, dariKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Bukittinggi kepada Pemimpin PT.

Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.8, yakni Foto copy SuratNomor S850/WKN.03/KNL.02/2014, tanggal 20 Agustus 2014, PerihalPenetapan hari/tanggal lelang, dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan NegaraHal. 23 dari 26 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Bkt24dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi kepada Pemimpin PT.