Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 35tanggal 18 April 1972, Surat Ukur Nomor 55/1971 tanggal 3 Agustus1971 atas nama Johan Arnold Simanjuntak tersebut telah bertindak tidakcermat dan tidak hatihati sehingga tindakan Tergugat selaku pejabatyang mempunyai kewenangan menerbitkan sertipikat tanah telahmenyalahi tentang pendaftaran tanah terutama mengenai penetapanbatas bidangbidang tanah, sehingga tindakan Tergugat tersebut telahsesuai sebagaimana di maksud dalam Pasal

Bahwa selain itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tanahobjek sengketa juga telah melanggar azasazas umum pemerintahanyang baik (AAUPB) terutama asas Kecermatan sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (b) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 yang diperbaiki dan disempurnakan dengan UndangUndangNomor 9 tahun 2004 karena Tergugat tidak meneliti secara cermat objektanah yang akan diterbitkan sertipikatnya tersebut sehingga Tergugatbertindak keliru dengan menerbitkan sertipikat

Penggugat) yang belum pernah mengajukan permohonanpenerbitan sertipikat;10.Bahwa akibat Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik di atas tanahyang ditempati dan dikuasai oleh Penggugat tersebut ke atas nama oranglain yang ditempati dan di kuasai oleh hak atas objek tanah yangdimaksud yang sangat merugikan kerugian kepentingan hukumPenggugat;11.Bahwa dengan demikian sangat wajar dan beralasan hukum apabilasertipikat objek Sengketa a quo untuk dinyatakan batal dan tidak sahkarena penerbitannya tidak

Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat dalam menerbitkan sertipikatobjek sengketa a quo telah memenuhi syaratsyarat kualifikasi atau unsursebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (a) dan(6) UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 yang diperbaiki dandisempurnakan dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2004 denganmelanggar perundangundangan tentang pendaftaran tanahsebagaimana dimaksud dan peraturan tentang pendaftaran tanah danasasasas umum pemerintahan yang baik tersebut;13.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan tindakan Tergugat(Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) yang menerbitkan SertipikatHak Milik Nomor 35, Surat Ukur Nomor 55/1971 Tahun 1971 atassebidang tanah seluas 2165 m? (dua ribu seratus enam puluh lima meterpersegi) atas nama Johan Arnold Simanjuntak, terletak di Jalan SudirmanNomor 42 Medan (obyek sengketa) adalah tindakan yang keliru, tidakcermat dan tidak hatihati;Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/20132.

ditentukandalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan TataUsaha Negara, sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004, dan diubah terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 51 tahun2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh harisejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.DASAR GUGATANBahwa tindakan Gubernur Sumatera Barat yang menerbitkan

Bahwa Gubernur Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan SuratKeputusan Penunjukan/Pengangkatan Anggota Tim Seleksi Anggota KomisiInformasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 20142018 dengan Nomor5552992014 tanggal 10 April 2014;3.

Bahwa surat keputusan Tergugat Nomor: 5556732014 tentang PenetapanAnggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2014 2018 tanggal 02 September 2014 bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik.Berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka sangat jelas tindakanTergugat dalam menerbitkan surat kKeputusan a quo selain bertentangandengan Perundangundangan yang berlaku juga secara jelas telahmengabaikan beberapa Asasasas Umum Pemerintahan yang Baiksebagaimana diuraikan sebagai

Sehingga membuktikan Tergugatdalam menerbitkan Surat Keputusan a quo adalah tidak cermat.2. Asas Kepastian HukumMenurut asas ini, maka hasil Keputusan Pejabat Tata Usaha Negaraharus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukankehendak penguasa atau pejabat yang relatif, sehingga Surat Keputusana quo tidak memenuhi asas kepastian hukum dapat diuraikan sebagaiberikut:a.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan TentangSeleksi Ulang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan20142018, mulai uji Kepatutan dan Kelayakan sehingga tercerminnyaUnsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepadaPenggugat sebesar Rp 1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus RibuRupiah);6.

PERMOHONAN PENUNDAANBahwa Penggugat sangat berharap agar Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Semarang ini berkenan mengabulkanpermohonan penundaan berlakunya obyek sengketa a quo dengan alasanyuridis sebagai berikut:1s Bahwa Tergugat telah nyatanyata lalai dan tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kebagusan Nomor:140/12/Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 Tentang PemberhentianSekretaris Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, atas nama SUKIRNO;2.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa atas namaPenggugat secara sewenangwenang mengabaikan peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga sangat merugikankepentingan Penggugat, sedangkan putusan pidana Penggugat hanyaHal. 19 dari 57 hal.

AsasKecermatan; Bahwa dalam melakukan tindakantindakan Tergugat dalamproses menerbitkan Obyek Sengketa a quo sudah sesuai denganprosedur atau langkahlangkah yang ada dalam ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;c.

Asas Tidak MenyalahgunakanKewenangan;Bahwa tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugatdengan menerbitkan Obyek Sengketa a quo sudah sesuai dengankewenangan yang didelegasikan oleh ketentuan peraturanperundangundangan dalam hal ini adalah Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83Hal. 32 dari 57 hal

ObyekSengketa a quo sudah sesuai dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas KepastianHukum, Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;e Bahwa tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugatdengan menerbitkan Obyek Sengketa a quo sudah sesuai dengankewenangan yang didelegasikan oleh ketentuan peraturan perundangundangan;Hal. 33 dari 57 hal.

terhadap Keputusan Terbanding Nomor546/WPJ.24/2012 tanggal 29 Maret 2012 tersebut dengan alasan sebagaiberikut:Kronologi Sejak Pemeriksaan hingga diterbitkannya Keputusan TerbandingNomor KEP546/WPJ.24/2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 tanggal 29 Maret2012Bahwa terhadap Pemohon Banding telah diterbitkan Surat PerintahPemeriksaan Pajak Nomor PRINT203/WPJ.04/KP.0805/2010 tanggal 19 Juli2010;Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo menerbitkan

Koreksi berupa Pajak terutang sebesar Rp461.545.489, Dasar Dilakukan koreksi: Koreksi ini karena tidak terdapat COD Wajib Pajakluar Negeri dan ada perubahan dari jasa konsultasi menjadi dividen;Bahwa Pemohon Banding menyampaikan tanggapan tertulis atasPemberitanuan Hasil Pemeriksaan tersebut dengan Surat Nomor 36/IDSMJK/XI1/2010 tanggal 30 Desember 2010;Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 telah dilakukan Pembahasan AkhirHasil Pemeriksaan (Closing Conference);Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo menerbitkan

Manuarva), dan Komisarisyang sama (Victor Okki Sunarjo);Bahwa kedua alasan tersebut hanya menerangkan mengenai hubunganantara Pemohon Banding dan PT ITS, namun tidak berkaitan dengan AOI AG.Sehingga alasan tersebut di atas, sama sekali tidak dapat menjadi dasarpertimbangan bahwa AOI AG dengan IDS mempunyai hubungan istimewa;Bahwa dengan demikian, jelas bahwa sesungguhnya koreksi yangdidasarkan pada adanya hubungan istimewa tidak berdasar, oleh karena itukoreksi harus dibatalkan;Bahwa Terbanding menerbitkan

LATAR BELAKANG SENGKETA BANDINGAdapun kronologis timbulnya sengketa pajak sebagai berikut:1.Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto (untuk selanjutnyadisebut KPP Pratama Mojokerto) menerbitkan Surat KetetapanPajak Nomor 00005/204/08/602/11 tanggal 1 Februari 2011 (untukselanjutnya disebut SKPKB005) untuk menagih jumlah PPh yangmasih harus dibayar sebesar Rp 683.087.324 dengan perinciansebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp 3.089.452.644PPh Pasal 26 yang terutang Rp 617.890.529Kredit Pajak: b

Bunga Pasal13(2) KUP Rp 221.541.835Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 683.087 .324Dengan surat Nomor 020/IDSMJK/IV/2011 tanggal 11 April 2011Perinal Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yangditerbitkan, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) mengajukankeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut.Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP546/WPJ.24/2012 tentang Keberatan atasSKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2008 yang tidakbenar

menunjukkan bukti aslipungutan, maka yang harus membayar adalah PKP Pembeli (Pasal 9(2) dan Pasal 16F UU PPN).e bahwa Terbanding harus melakukan konfirmasi, memang mutlakharus dilakukan karena terkait dengan kebenaran Faktur PajakMasukan yang dikreditkan oleh PKP Pembeli, namun demikian hal inidiperlukan lebih kepada pengawasan terhadap PKP penjual, apakahPPN yang telah dipungut oleh penjual tersebut telah dilaporkandalam SPT Masa PPNnya, jika belum maka, Terbanding harusmenindak lanjuti dengan menerbitkan

Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagaiPajak Keluaran pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;Butir 1.4.1.3Apabila jawaban klarifikasi menyatakan:1.4.1.3.1 ada dan sesuai" maka Faktur Pajak tersebut dapatdiperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapatdikreditkan;1.4.1.3.2 "tidak ada dengan penjelasan bahwa Faktur Pajaktersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPPdomisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBTatas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PengusahaKena Pajak Penjual

tersebut maka Faktur Pajak tersebutdapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapatdikreditkan;1.4.1.3.3 "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajaktersebut tidak sah karena: Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebutbelum dikukuhkan sebagai PKP; atau PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahanBKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan;Halaman 8 dari 17 halaman.

Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbitsebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PajakPertambahan Nilai;Butir 1.4.1.3Apabila jawaban klarifikasi menyatakan:> 1.4.1.3.1 ada dan sesuai" maka Faktur Pajak tersebutdapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapatdikreditkan;> 1.4.1.3.2 tidak ada dengan penjelasan bahwa Faktur Pajaktersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPPdomisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBTatas Faktur Pajak yang belum dilaporkan Pengusaha KenaPajak

Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapatdiperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapatdikreditkan;> 1.4.1.3.3 tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajaktersebut tidak sah karena: Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebutbelum dikukuhkan sebagai PKP; atau PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahanBKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan;maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkansebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun

Putusan Nomor 1280/B/PK/PJK/2016terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atauTahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayarberdasarkan hasil Verifikasi terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (1) undangundang;Bahwa lebih lanjut, Pasal 14 ayat (3) dari peraturan perpajakan yangsama mengatur bahwa "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SuratKetetapan

Terbanding telah menerbitkan SKPKB a ~quo tanpamemperhatikan prosedur tata cara verifikasi pajak yang berlaku;e. Hilangnya hak Pemohon Banding dalam melakukanpengkreditan pajak, baik dalam pemotongan maupunpemungutan yang telah dipotong dan disetor.2.

Putusan Nomor 1280/B/PK/PJK/2016 Bahwa sudah sangat jelas yang diinstruksikan oleh MA kepada14 perusahaan adalah membayar Denda, bukan memberikanhak kepada Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) untuk menerbitkan SKPKB dan SKPKBT untukmenagih pajak terutang.

Sehingga tentu Dirjen Agraria dalam hal iniberwenang untuk menerbitkan sertifikat baru karena yang menjadidispute memang hanyalah status kepemilikannya. Dalam kasusHalaman 59 dari 126 halaman.

Namun, berdasarkanAmar Putusan MA tersebut dalam halaman 473678, dimana tidakada satu dictum/amar pun yang memerintahkan TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menerbitkan SuratKetetapan Pajak (SKP) kepada 14 korporasi, dengan demikianHalaman 62 dari 126 halaman.

Nomor 119/B/PK/PJK/2010Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Pemeriksa Pajak, denganalasan sebagai berikut :Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan perdagangan yangmemperdagangkan produk rumah tangga dengan pembayaran "kredit ataucash" kepada konsumen perorangan (door to door), sehingga PemohonBanding menerbitkan Faktur Pajak Sederhana kepada konsumen PemohonBanding, karena tidak memiliki NPWP dan atau tidak mau memberikan NPWPnya;Bahwa pengembalian barang yang sudah dibeli atau sudah dipesan

karenamemang tidak ada Nota Retur Penjualan dari penerbitan Faktur PajakSederhana (tidak ada aturannya yang diberikan oleh Terbanding sendiri);Bahwa Nota Retur adalah diterbitkan oleh pembeli barang karena terjadipengembalian barang dan telah menerima Faktur Pajak Standard dari penjual,dan Nota Retur tersebut salah satu syaratnya harus mencantumkan(berdasarkan KMK 596/KMK.04/1994) nama, alamat dan NPWP Pembeli;Bahwa karena semua konsumen Pemohon Banding adalah konsumenperorangan, dan Pemohon Banding menerbitkan

Faktur Pajak Sederhanakepada mereka maka konsumen Pemohon Banding tidak bisa menerbitkan NotaRetur apabila terdapat pengembalian barang;Bahwa Pemeriksa Pajak tidak mengakui seluruh retur penjualan yangdicatat dan diakui oleh Pemohon Banding;Bahwa apabila tidak memasukkan jumlah retur penjualan dalampenghitungannya, maka Pemohon Banding telah membayar PPN sebanyak 2(dua) kali kepada Kas Negara, yaitu :e Pertama, pada saat penerbitan Faktur Pajak Sederhana saat penjualankepada konsumen;e Kedua, pada

pengukuhanPengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak;e. Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yangdikembalikan;f. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yangdikembalikan;g. Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena PajakYang Tergolong Mewah yang dikembalikan;h. Tanggal pembuatan Nota Retur;i. Tanda tangan pembeli" ;Ayat (4)Hal. 14 dari 20 hal. Put.

Nama, alamat NPWP, serta Nomor dan tanggal pengukuhanPengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak;e. Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yangdikembalikan;f. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yangdikembalikan;g. Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena PajakYang Tergolong Mewah yang dikembalikan;h. Tanggal pembuatan Nota Retur;i.

Bahwa dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketaa quo adalah Putusan Sidang Komisi Kode EtikProfesi Polri Nomor : PUT/O3/VIII/2015 pada hariJumat tanggal 7 Agustus 2015 yang pada pokoknya memutuskan dengan menetapkan : nama Remond F.Samosir, Pangkat/Nrp : AIPTU/68070179 , Jabatan :Ba. Sat Sabhara, Kesatuan : Polres PelabuhanBelawan. Menjatuhkan sanksi RekomondasiPemberhentian dengan Tidak Dengan Hormat(PTDH) sebagai anggota Polri.

BANJARNAHOR, BRIGADIRHERIAWAN, dan HODIJAH alias LIJAH selakusaksi dari masyarakat dan melakukanpemeriksaan terhadap Penggugat selakuTerduga Pelanggar ; Bahwa selajutnya Kapolres PelabuhanBelawan menerbitkan Surat RekomendasiNomor :Rek/29/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014,yang menyatakan bahwa Penggugat tidaklayak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri;.

Tahun 2015Tentang Pengakhiran Dinas Polri maka KapoldaSumut menerbitkan Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara (Tergugat)Nomor: Kep/1 08/11/2016 tanggal 26 Pebruari 2015(objek sengketa) tentang PTDH a.n.

Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan danmenandatangani objek sengketa a quo; 2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketatelah melalui prosedur yang diatur dalam peraturanperundangundangan ; 3.

Bahwa Penggugat melakukan upaya Banding terhadapPutusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, danterhadap upaya Banding tersebut telah dikeluarkanPutusan yang menolak permohonan Banding Penggugatdan Menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode EtikProfesi Polri Polres Pelabuhan Belawan (vide buktiT15) ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannyamendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa bertentangan dengan peraturan perundang undangan yaitu :1.

., dan tidak benar bahwa TergugatI tidak pernah menerima uang pembelian tanahtanah yang tertuang padaAkta Ikatan Jual Beli Nomor 64 tertanggal 19 Juni 1997 yang dibuat olehNotaris Justisia Soetandio,S.H);6 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I menyampaikan ataumenyatakan keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu sebagaimanatersebut pada butir 5 tersebut di atas, telah menerbitkan kerugian bagi Penggugat,yakni berakibat ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka dan kemudian menjadiTerdakwa

Sehingga menerbitkan PutusanPeninjauan Kembali Nomor 597PK/Pdt/2007, tanggal 26 Februari 2008 dimaksud;336Bahwa seharusnya Judex Facti dengan cermat mempertimbangkan bahwaketerangan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I seperti tersebut di atasadalah merupakan keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu, olehkarenanya perbuatan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I tersebut melawanhukum yang menerbitkan kerugian bagi Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasiatas dasar alatalat bukti yang

Perbuatan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I semacam itu merupakan perbuatan metawan hukum, yaknimenyampaikan atau menyatakan keterangan yang tidak benar atau keterangan palsuyang menerbitkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, yakniberakibat ditetapkannya Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sebagaiTersangka dan kemudian menjadi Terdakwa sehingga seterusnya dilimpahkan dandiputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Keputusan PengadilanNegeri Tingkat I Surabaya

Perbuatan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi semacam itu merupakan perbuatan melawan hukum,yakni menyampaikan atau menyatakan keterangan yang tidak benar atau keteranganpalsu yang menerbitkan kerugian bagi Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi,yakni berakibat ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka dan kemudian menjadiTerdakwa sehingga seterusnya dilimpahkan dan diputus bersalah oleh PengadilanNegeri Surabaya, yaitu Keputusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya Nomor1124/Pid.B/ 2003/PN Sby

PerbuatanTergugat I/Terbandingl/Termohon Kasasi I semacam itu merupakan perbuatanmelawan hukum, yakni menyampaikan atau menyatakan keterangan yang tidak41212dbenar atau keterangan palsu yang menerbitkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, yakni berakibat ditetapkannya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai Tersangka kemudian menjadi Terdakwasehingga seterusnya dilimpahkan dan diputus bersalah oleh Pengadilan NegeriSurabaya, yaitu Keputusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya

Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untukmencatat kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register Akta Kelahirandan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran ; 5.

2006tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Kesatu tentang PencatatanKelahiran, Paragraf 1 tentang Pencatatan Kelahiran di Indonesia, Pasal 27,telah ditentukan 0 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nen ne ne nnne ne nnnnnnnn1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Pendudukkepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinyaperistiwa kelahiran paling lambat 60 ( enam puluh )hari sejak kelahiran. 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud padaayat ( 1 ), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat padaRegister Akta kelahiran dan menerbitkan

kepada Pemohonuntuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo ; Menimbang, bahwa guna terpenuhinya maksud dari UndangUndangRl Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, makadiperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sukoharjo untuk melakukan pencatatan atas nama anakPemohon yang bernama LUSIANA RAMADHANI tersebut ke dalam daftarkelahiran yang saat ini sedang berjalan serta dapat menerbitkan

suami istri DWIHASTONO dengan SUMARNI ; 2020222222 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan PencatatanKelahiran yang melampaui batas waktu tersebut kepada PejabatPencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sukoharjo sejak diterimanya salinan penetapan ini; Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untukmencatat kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register Akta Kelahirandan selanjutnya menerbitkan

BENINGKAMILA SARASWATI lahir di Kediri pada tanggal 25 November 2012 ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut :halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PN.Gpr.1 Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeritempat Pemohon ; 2 Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkanoleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipilmembuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan aktapencatatan sipil ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, ternyata dalam hal terjadi perubahan namaberdasarkan penetapan pengadilan negeri dan setelah dilaporkan Pemohon kepada instansipelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil akan dibuat catatan pinggir pada registerakta

teruraidikaitkan dengan ketentuan perundangundangan tersebut di atas, maka Pengadilanberpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, lagi pulapermohonan tersebut dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukansebagaimana dikehendaki oleh Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan ; Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan kepada penduduk untuk melaporkankepada instansi pelaksana yang menerbitkan

akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, maka kepada Pemohondiperintahkan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan aktapencatatan sipil tersebut tentang perubahan nama Pemohon.

Bahwa pemohon telah menerbitkan KTP dan KK atas namaKASMIN dengan No. 1406052811070009 (Kk), fotocopy terlampir;3. Bahwa pemohon belum mempunyai/pernah menerbitkan KutipanAkta Kelahiran;4. Bahwa pada KTP dan KK pemohon telah terjadi salah penulisantanggal lahir pemohon dimana tanggal lahir pemohon tertulis 02051946;5, Bahwa pemohon bermaksud melakukan perjalanan UMRAH ketanah suci akan tetapi syarat pemohon belum lengkap dengan tidakadanya Kutipan Akta Kelahiran pemohon;6.

Bahwa untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon,pemohon haruslah terlebih dahulu memperbaiki data diri pemohon(tanggal lahir) terlebih dahulu;Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Prp7. Bahwa tanggal lahir pemohon yang benar adalah 02051963sesuai dengan Surat Keterangan Desa No. 140/KRYPEM/2021/172,fotocopy terlampir;8.

Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon merubah/menggantitanggal lahir Pemohon adalah untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiranpemohon agar kelengkapan berkas UMRAH pemohon bisa dilengkapi;9.

Mewajibkan Tergugat menerbitkan keputusan tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkades Takkalala di TPS 02 Pamombong;-----------------------------------------------------------------5. Mewajibkan Tergugat Menerbitkan Keputusan tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sampai adanya Kepala Desa baru yang definitif;------------------------------------------------------------6.

Penggugat juga pernah memintalangsung, namun PPKD menyatakan, berkas DPT tersebutBahwa Tergugat yang sebelumnya menyatakan tidak akanmengeluarkan SK pegesahan hasil pemilihan PilkadesTakkalala karena proses pemilihannya melanggar hukumdan harus diulang, ternyata menerbitkan surat keputusansebagaimana objek gugatan perkara;Bahwa Tergugat justru menerbitkan Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor: 188.4.45/386/V1/2016, tentangPemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan PengangkatanKepala Desa Terpilin Hasil Pemilihan

Mewajibkan Tergugat menerbitkan keputusan tentnangpelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkades Takkalala,khususnya di TPS2 Pamombong. Mewajibkan Tergugat menerbitkan keputusan tentangpengangkatan Penjabat Kepala Desa Takkalala, Kec.Malangke, Kab. Luwu Utara sampai adanya Kepala Desa baruyang defenitif; nn nn nnn nn nn nnn nnn nnnne.

Bahwa halhal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnyadianggap terulang dengan sendirinya pada bagian ini sepanjangmempunyai relevansi juridis satu dengan lainnya;2.Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusanadminstrasi Negara sebagaimana dimaksud dalam SuratKeputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor:188.4.45/386/VI/2G16, tanggal 20 Juni 2016, tentangPemberhentian Pejabat Desa dan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Hasil Pemilinan Kepala

Desa Serentak SeKabupatenLuwu Utara Periode 20162022 yang menjadi dasar dilantiknyaNasrianti sebagai Kepala Desa Takkalala periode 20162022,yang mana Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan aquotelah bertindak secara sewenangwenang dan telah menyalahiHalaman 26 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik;.Bahwa tentunya dialildalil gugatan Penggugat sangatlahbertentangan dengan aturan perundangan yang mengaturtentang pemilihan Kepala Desa sebagaimana

mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Kutipan Akta Perceraian;

yang bernama Alisa Teli Tindige sesuai kutipan akta kelahiran nomor 7104-LT-09112015-0033 dan Yonanri Darius Tindige sesuai kutipan akta kelahiran nomor 7104-LT-10112015-0018 hingga dewasa menurut hukum;

Kutipan Akta Perceraian;

tanggal 4 Pebruari 2012 yang di keluarkanolehKantor Urusan Agama Kecamatan Batangdariyang semula tercatat atas namaABDUL GHANNIdirubah menjadibernamaABDUL GHANNI SULAIMAN;

Akta Kelahiran Pemohon dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang yang telah menerbitkan Akta Nikah Pemohon agar dibuatkan catatan pinggir tentang perubahan nama pada register yang bersangkutan;

Pasal 266 ayat (3): Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelahusul pemberhentian diterima.25.Bahwa berdasarkan uraian di atas, PENGGUGAT berkeyakinan bahwaTERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa atas nama PENGGUGATtidak memperhatikan dan/atau mengabaikan waktu (tempori) serta proseduryang secara implisit diatur dalam ketentuan Pasal 252 jo. 266 ayat (1) huruf bjo.

Dengandemikian, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa aquotelah melanggar asas yang melarang keberlakuan surut (nonretroaktif) darisuatu UndangUndang;Bahwa tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat tidak denganhormat sebagai PNS dengan menggunakan ketentuan tersebut telahbertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1)UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangmelarang memberlakukan surut Suatu peraturan perundang undangan.Ketentuan Pasal 28 ayat

Bahwa, terhadap Objek Sengketa sebagiamana tersebut di atasdimohonkan kebatalannya dan/atau ketidakabsahannya oleh Penggugat35dalam petitum gugatannya untuk selanjutnya diterbitkan surat pencabutanatas Objek Sengketa dengan alasan yang dinyatakan pada bagian positagugatan angka 34 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidakberwenang, cacat prosedur, dan cacat substansi dalam menerbitkan ObjekSengketa..

Agar saudara melaksanakan amanat peraturan perundang undangandengan segera menerbitkan surat Keputusan Pemberhentian tidakdengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang memiliki Kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum.

Bahwa terdapat pertentangan dasar hukum (rechtsgrond) dengan peristiwahukum/fakta hukum (fatelijke grond), yaitu dalam surat gugatannya pihakPenggugat mendalilkan menggunakan Undangundang Nomor : 8 Tahun1974 tentang Pokokpokok kepegawaian serta Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil, padahal peraturan tersebut telahdicabut, sedangkan peraturan yang dipakai sebagai dasar oleh Tergugatuntuk menerbitkan objek sengketa

Nur Aini mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milikkepada BPN Lamongan, dan terdakwa Tjokro Bin Suradi selaku Kepala DesaBanjarwati menerbitkan suratsurat lamnya sebagai warkah tanah yang diperlukanyang menyatakan bahwa di dalam Petok D/Buku C Desa nomor: 790 atas nama NurAini, padahal hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga BPNLamongan menerbitkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan BatasNomor: 2181/1X/2003 tanggal 7 Juli 2003 yang menyatakan bahwa tanah yangtercatat dalam

Lamongan kemudian menerbitkan sertfikat hak milik atas nama NurAint;Bahwa menurut ahli dasar penerbitan hak milk atas nama Nur Aini adalah buku CDesa dengan nomor 790, dimana oleh karena permohonan pendaftaran tanah adalahkonversi, maka tidak dibutuhkan akta jual beli dan cukup buku C Desa saja ;Bahwa menurut ahli, setelah dilakukan pengecekan warkah dan pengecakan kelapangan, akhirnya diketahui buku C Desa nomor 790 bukan atas nama Nur Ainiakan tetapi atas nama Farah Doba ;Bahwa seluruh keterangan

dalambuku C Desa yang dipegang oleh Terdakwa nomor terakhimya adalah 789 ;Bahwa tanda tangan Terdakwa dalam akta jual beli antara Anjun Salim dengan NurAini adalah tanda tangan Terdakwa ;Bahwa dalam surat keterangan waris Terdakwa tidak mencantumkan Marningsebagai ahli waris, oleh karena hal tersebut atas permintaan Anjun Salim ;Bahwa Terdakwa dalam menandatangani suratsurat berkaitan dengan tanahtersebut dilakukan Terdakwa tanpa menelusuri kebenarannya terlebih dahulu ;Bahwa dalam membuat dan menerbitkan

Sukarta Indrafachrudi , yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding Rektor Universitas Negeri Malang tertanggal 11 Mei 2009, dengan alasanbahwa Tergugat/Terbanding telah menerbitkan Keputusan obyek sengketa tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku selain itu jugabertentangan dengan azasazas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diaturdalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 ; Menimbang

, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat /Terbandingmengajukan jawaban yang disertai eksepsi tentang gugatan para pihak dan eksepsitentang kepentingan, yang dalam jawaban atas pokok sengketa intinya adalah bahwaTergugat / Terbanding membantah dalil gugatan Penggugat/Pembanding dengan alasanbahwa Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku serta azasazas umum pemerintahan17yang baik, karenanya meminta agar Pengadilan memberi putusan

Seharusnya Terbanding menerbitkan Keputusantersendiri untuk menyatakan tidak berlaku terhadap Keputusan yang dibuatnyasebelumnya. Hal ini merupakan salah satu alasan Pembanding, bahwa obyekgugatan yang menjadi pokok sengketa adalah bertentangan dengan asas kepastianhukum. Dengan kata lain, "cara" untuk menyatakan tidak berlaku dari KeputusanTerbanding sebelumnya adalah tidak sah dan bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku ; 2022 22 ono nce nc nnn nnens.

adalah merupakan bentuk kebijakan dari Tergugat didalam pengelolaanrumah dinas di Lingkungan Universitas Negeri Malang; Bahwa kebijakan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan Rumah Negara, sehinggakebijakan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan karenanya secarahukum dikesampingkan oleh pengadilan; Bahwa setelah melakukan penelitian ulang dalam melakukan tindakan hukumterhadap penghuni rumah negara (rumah dinas) (in casu menerbitkan

suratkeputusan objek sengketaadalah ............adalah berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai pasal 6 ayat (1)Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008, tentang PengelolaanRumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, dan selain itudipertimbangkan dalam pokok sengketa bahwa setelah melakukan penelitian ulangdalam melakukan tindakan hukum terhadap penghuni rumah negara (rumah dinas)(in casu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545a/KEP

Nomor: 28/PMK.05/2001 tanggal 26Januari 2001, Nomor: 456/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober 2002, PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 47/PMK.04/2005 tanggal 17 Juni 2005, PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 63/PMK.011/2007 tanggal 20 Juni 2007, KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan Surat Nomor289/Pabean/2008 tertanggal 12 September 2008 (untuk selanjutnya disebutBKPM289) yang memberikan fasilitas keringanan bea masuk atas impor1,000,000 MT Raw Cane Sugar selama 2 (dua) tahun kepada PemohonBanding

Pada saat itu dari kuota impor Raw Cane Sugarsebanyak 1,000,000 MT, Pemohon Banding masih belum merealisasikan imporsebanyak 676,950 MT;Bahwa berdasarkan PMK176, Kepala BKPM menerbitkan Surat Nomor198/Pabean/2010 tanggal 17 Mei 2010 (untuk selanjutnya disebut BKPM198)yang memberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas sisa kuota sebesar676,950 MT Raw Cane Sugar kepada Pemohon Banding, yang berlaku sampai12 September 2010.

Kepala BKPM telah menerbitkan Surat Nomor 336/Pabean/PMDN/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 (untuk selanjutnya disebut BKPM336)tentang perubahan BKPM199 yang mengklarifikasi bahwa surat permohonanperpanjangan yang diajukan Pemohon Banding diterima tanggal 15 Juni 2012;Bahwa Direktur Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal BKPM dengan SuratNomor 18/B.3/A.8/2013 tanggal 28 Januari 2013 (untuk selanjutnya disebutBKPM18) menegaskan bahwa masa berlaku perpanjangan jangka waktuHalaman 4 dari 23 halaman Putusan

Petugas KPPBCTMPMerak secara bebas menginterpretasikan bahwa BKPM199 gugur, karenaBKPM199 mencantumkan tanggal penerimaan permohonan Terbanding adalah26 Juni 2012;Bahwa terlepas dari permasalahan apakah ada kewenangan PetugasKPPBCTMP Merak untuk menilai keabsahan penerbitan Surat Persetujuan yangditerbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan, Kepala BKPMtelah menerbitkan BKPM336 untuk mengklarifikasi terkait tanggal penerimaansurat dengan harapan hambatan operasional dapat dihilangkan;Bahwa

Pasal 9 ayat 2 yang menyatakan :Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Badan Koordinasi PenanamanModal atas nama Menteri menerbitkan keputusan pembebasan beamasuk dst.......