Ditemukan 17032 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyidikan persediaan penyertaan penyewaan penyedia
Pengadilan PN CIBINONG
Putus : 01-08-2013 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.Cbn
Tanggal 1 Agustus 2013 —
32 — 25
  • Foto copy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Sewa MenyewaNomor 40 tanggal 19 Mei 20120 yang dibuat dihadapan Ny.NataliaLini Handayani, SH Notaris/PPAT di Kota Bogor ;2 P2: Foto copy sesuai dengan asli Laporan Transaksi dari rekeningKoran Bank Climb Niaga, tertanggal 31 Mei 2010 ;3 P3: Foto copy sesuai dengan asli Laporan Pengeluaran (InvestasiAwal) Vergine Caf, sampai dengan tanggal 13 April 2011 ;4P4: Foto copy sesuai dengan asli Surat Perjanjian PelaksanaanPekerjaan (SP3) Instalasi AC Berikut Penyediaan
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-04-2015 — Upload : 01-08-2015
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 76/Pid.SUS/2015/PN.TBT
Tanggal 8 April 2015 — HERI PURWEDI PURBA Alias WEDI.
25 — 6
  • Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotikahanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;vi.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 332/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 13 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : Bazanotona Laia Alias Ama Jura
Terbanding/Tergugat II : Kepala Desa Bawoganowo,Kecamatan Toma,Kabupaten Nias Selatan
Terbanding/Tergugat III : Direktu PT.PLN Pusat di Jakarta Cq. PT.PLN Unit Induk Pembantu Sumatera Bagian Utara
Terbanding/Tergugat I : Bazoloo Talunohi Alias Ama Hati
48 — 17
  • PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara menyediakantenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalammewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional, maka usaha penyediaan tenagalistrik dikuasai oleh Negara, dalam hal ini diselenggarakan oleh PT. PLN(Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara.5.
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-10-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HERMOKO FEBRIYANTO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR
37 — 19
  • Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotikahanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;vi.
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Srh
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ERWIN ADE PUTRA SILABAN, SH
Terdakwa:
Selamet Suprapto Als Macan
16 — 9
  • Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanyadapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dansarana penyediaan farmasi pemerintah;vi.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 23-01-2017 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 321/Pid.Sus/2016/PN Klk
Tanggal 23 Januari 2017 — MULIADI Als USU Bin ARPEN
57 — 8
  • Narkotika jenis sabusabu hanyadipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiseperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium,Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan,dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan Il, Ill, dan IV;Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yangberada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakanNarkotika Golongan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan,sehingga dengan demikian penyediaan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 21-08-2014 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 21-07-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 85/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 17 Desember 2013 — PT. SUMATERA PLASTIK INDUSTRI VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA UTARA
44 — 21
  • Wijaya Kusuma Bintang yangmengatur tentang penyediaan jasa pekerja yang salah satu isinyaadalah bahwa PT. Wijaya Kusuma Bintang berkewajiban menguruskaryawannya tentang sakit dankecelakaan...............kecelakaan kerja. Akan tetapi, Perjanjian kontrak kerja tersebutbatal demi hukum. Artinya dianggap tidak pernah ada. Karena tidakmemenuhi syarat sahnya perjanjian pasal 1320 point 4 KUH Perdata: Suatu sebab yang halal.
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN Mlg
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
DESI SARI DEWI,S.H.
Terdakwa:
AHMAD FAIZ LUTFI KHOBIR Bin RIDLO SASMITO
46 — 5
  • Narkotika jenis sabusabu hanya dipergunakan untukpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian,reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukanuntuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalahNarkotika Golongan Il, Ill, dan IV ;Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yang beradadalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan NarkotikaGolongan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengandemikian penyediaan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-07-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN Mks
Tanggal 8 Juli 2019 — - JPU : BAYU MURTI YWANJONO, SH. - TDW : M. AKBAR BIN BAKRI
37 — 2
  • Melawan hukum adalah bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku;Oleh karena masalah narkotika adalah termasuk dalam ruang lingkup bidangkesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatanatau instansi di bawahnya ;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksisaksi maupunketerangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dariKementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukanperbuatan yang berkaitan dengan pembelian, kepemilikan, penyimpanan,penguasaan, penyediaan
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 04-02-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PTA JAKARTA Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.JK
Tanggal 3 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat : Triyanto bin Kemis Sugiyanto
Terbanding/Penggugat : Sumarsih binti Mulyadi
82 — 33
  • Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KeuanganNo. 1169/K/KMK,01/1991 disebutkan bahwa leasing atau sewa guna usaha adalahkegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewaguna usaha dengan opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi(operating lease) untuk digunakan oleh lesse selama jangka waktu tertentuberdasarkan pembiayaan secara berkala.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-11-2012 — Upload : 29-11-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 26/G/2012/PHI.PN.TPI
Tanggal 5 Nopember 2012 — - AMRUL ANDIKA (Penggugat) - PT. SENTEK INDONESIA BATAM (Tergugat)
81 — 27
  • BuktiT7 : Photo copy Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja antara PT. SENTUMPRIMA dengan PT. BUNGA PERMATA Nomor: 003/XBP/4/2010tertanggal 11 Januari 2010;Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Penggugat mengajukan 2 orangsaksi dengan memberikan keterangannya di bawah sumpah, masing masing bernama : 1.PERIZALDI dan 2. SOFIAN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :1 Saksi PERIZALDI.24Bahwa saksi mengetahui bahwasanya Penggugat bekerja di PT.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 13-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 27/PID/2019/PT KPG
Tanggal 28 Maret 2019 — -. SIMSON MUANLEY
107 — 46
  • menetapkan kami sebagai TERDAKWApada gelar perkara hari ini;Bahwa Kami (SIMSON MUANLEY) merupakan salah satu karyawansah dan tetap pada lembaga PDPAMNUSA KENARI ALOR, sehinggasecara moral bertugas dan bertagungjawab untuk melaksanakansecara baik sejumlah tugas pokok dan fungsi Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM NUSA KENARI ALOR), termasuk kami berkewajibanuntuk mengambillangkah kebijakan solutif secara positif dan elegan,ketika peran/tugas positif lembagakami PDAM NUSA KENARIIKKBUKAPITING dalamapaya penyediaan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2013 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 104/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 5 Maret 2014 — - ERWIN DANIEL PARLINGGOMAN SIANIPAR, A.MD
67 — 16
  • K/2013/PN.Mdn127.128.129.130.131.Kwitansi (tanda pembayaran) terlegalisir, Nomor BKU : 219/K/2009, sudahterima dari Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Toba Samosir uang sebanyak Rp.4.919.300, untukpembayaran penyediaan berupa alatalat tulis kantor untuk keperluanDiklat Prajabatan CPNS Gol. dan Il Eks Honorer Angkatan XII T.A. 2009di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba Samosir pada BadanKepegawaian Daerah Kab. Toba Samosir Tahun Anggaran 2009, an.
    Pardede, tanggal 18 Nopember 2009.Kwitansi (tanda pembayaran) terlegalisir, Nomor BKU : 597/K/2009, sudahterima dari Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Toba Samosir uang sebanyak Rp.4.919.300, untukpembayaran penyediaan berupa alatalat tulis kantor untuk keperluanDiklat Prajabatan CPNS Gol. dan Il Eks Honorer Angkatan XIll T.A. 2009di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba Samosir pada BadanKepegawaian Daerah Kab. Toba Samosir Tahun Anggaran 2009, an.
    S.H.Pardede, tanggal 18 Nopember 2009.Kwitansi (tanda pembayaran) terlegalisir, Nomor BKU : 603/K/2009, sudahterima dari Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Toba Samosir uang sebanyak Rp.2.221.400, untukpembayaran penyediaan berupa alatalat tulis kantor untuk keperluanDiklat Prajabatan CPNS Gol. dan Il Eks Honorer Angkatan XIV T.A. 2009di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba Samosir pada BadanKepegawaian Daerah Kab. Toba Samosir Tahun Anggaran 2009, an.
    Pardede, tanggal 04 Agustus 2009.Kwitansi (tanda pembayaran) terlegalisir, Nomor BKU : 219/K/2009, sudahterima dari Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Toba Samosir uang sebanyak Rp.4.919.300, untukpembayaran penyediaan berupa alatalat tulis kantor untuk keperluanHalaman 162Putusan Pengadilan TIPIKORNo.104/Pid.Sus.
    K/2013/PN.Mdn130.131.132.133.Kabupaten Toba Samosir uang sebanyak Rp.4.919.300, untukpembayaran penyediaan berupa alatalat tulis kantor untuk keperluanDiklat Prajabatan CPNS Gol. dan Il Eks Honorer Angkatan XIll T.A. 2009di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba Samosir pada BadanKepegawaian Daerah Kab. Toba Samosir Tahun Anggaran 2009, an.
Pengadilan PN BEKASI Perdata Tanah
Putus : 21-06-2016 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 648/Pdt.G/2015/PN.BKS
Tanggal 21 Juni 2016 — perdata - peenggugat H. BURHANUDIN tergugat 1. SUKENI 2. RUMIATI / RUMI
36 — 6
  • Bukti P4: Foto copy, Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit tertanggal 16Agustus 1981 dari PT.Bank Tabungan Negara (Persero), sesuai dengan aslinya ;5. Bukti P5 : Foto copy Kartu Tanda Pengenal Debitur Kredit Pemilikan Rumah a/nMaryono, sesuai dengan aslinya;6. Bukti P6 : Foto copy Rincian Pelunasan Dipercepat a/n MARYONO, sesuai denganaslinya ;7.
    Bukti P 2: Foto copy, Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit tertanggal 17Juli 1995 dari PT.Bank Tabungan Negara (Persero), sesuai dengan aslinya ;2710. Bukti P3: Foto copy formulir penyetoran tertanggal 19 Desember 2008, sesuaidengan aslinya ;11. Bukti P4: Foto copy formulir penyetoran tertanggal 28 April 2009, sesuai denganaslinya ;12. Bukti P 5 : Foto copy salinan Rekening Koran tertanggal 24 Juni 2011 dari PT.BankTabungan Negara (Persero), sesuai dengan aslinya ;13.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2921 K/PID.SUS/2015
Tanggal 17 Februari 2016 — BASONDEN PEING BASO, DKK
76 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bunga Melati dalamtender sehubungan dengan kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan(PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan LINMAS Kabupaten AlorTahun 20138" adalah sebesar Rp.813.495.000,00 (delapan ratus tiga belasjuta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);Bahwa Metode pemilihan penyediaan barang/jasa untuk kegiatanPengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan KesbangPolitik dan LINMAS Kabupaten Alor Tahun 2013 dilaksanakan denganmetode pelelangan umum dan penilaian dengan
    Nomor 2921 K/PID.SUS/2015Bahwa Metode pemilihan penyediaan barang/jasa untuk kegiatanPengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan KesbangPolitik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013, dilaksanakan denganmetode pelelangan umum dan penilaian dengan sistem gugur yangdilaksanakan oleh panitia pengadaan Barang/Jasa Pengadaan pakaiankerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan LinmasKabupaten Alor Tahun 2013;Pengumuman pelelangan pemilihan penyedia barang/jasa dalamPengadaan Pakaian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 15 Juni 2015 — SETIYOSO SUBARKAH, ST Bin KADIYO
75 — 85
  • Administrasi IMB = 3.Penyediaan formulir permohonan dan pendaftaran IMB =25,000.00Jumlah = 877,450,087.65Pembulatan = 0.35Jumlah total = 877,450,088.00e Bahwa terhadap retribusi IMB sejumlah Rp. 877.450.088,00(Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluhribu delapan puluh delapan rupiah) tidak dibayar oleh saksi DediWicaksono dikarenakan jumlah keseluruhan uang yang harusdikeluarkan oleh saksi Dedi Wicaksonoyaitu (Rp. 600.000.000,00+ Rp. 877.450.088,00) = Rp. 1.477.450.088, (satu miliar
    Penyediaan formulir permohonan dan pendaftaran IMB = 25,000.00Jumlah = 877,450,087.65Pembulatan = 0.35Jumlah total = 877,450,088.00e Bahwa terhadap retribusi IMB sejumlah Rp. 877.450.088,00(Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluhribu delapan puluh delapan rupiah) tidak dibayar oleh saksi DediWicaksono dikarenakan jumlah keseluruhan uang yang harusdikeluarkan oleh saksi Dedi Wicaksonoyaitu (Rp. 600.000.000,00+ Rp. 877.450.088,00) = Rp. 1.477.450.088, (satu miliar empatratus tujuh
    Penyediaan formulir permohonan dan pendaftaran IMB = 25,000.00Jumlah = 877,450,087.65Pembulatan = 0.35Jumlah total = 877,450,088.00Halaman 45 dari 115Putusan No. 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGe Bahwa terhadap retribusi IMB sejumlah Rp. 877.450.088,00(Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluhribu delapan puluh delapan rupiah) tidak dibayar oleh saksi DediWicaksono dikarenakan jumlah keseluruhan uang yang harusdikeluarkan oleh saksi Dedi Wicaksonoyaitu (Rp. 600.000.000,00+ Rp. 877.450.088,00
    srta metodelogy survey nyalingkup pekerjaannya mengenai batas pengertian mengenai lajur lalulintase rencana intensitas kegiatan didetail kan terkaitkapasitas hunian hotel dan Fasilitas penunjangyang akan di sediakanperlu ditamplkan data inventaris dan visualisasi penggal ruas jalanA.Yani didepan lokasi pembangunan Hotel Art Marriot.penyediaan akses bukaan yang dikomendasikan sebanyak 1 (satu)akses dengan lebar bukaan maksimal 7 (tujuh) meter unuk lalu lintaskendaraan 2 (dua) arah (keluar masuk)penyediaan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 7 September 2021 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
YUSUF MANU
120 — 47
  • BANFATIN,MsiBahwa saksi menerangkan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kab.TTS sejak 13 desember 2017 sampai dengansekarang berdasar SK Bupati : BKPP.821/442/3/2017 tanggal 12 Desember2021 Bahwa saksi menjelaskan tugas dan kewenangan saksi selakuBendahara Umum Daerah adalah membantu Bupati dalam halpengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Menyusun kebijakan dan pelaksanaan APBD ; Mengesahkan DPASKPD/DPPASKPD; Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ; Menyajikan Informasi Keuangan
    (seratus lima juta seratus empat puluhtujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);bukti pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp. 126.169.670. atas 7(tujuh) program kegiatan TA. 2019.> Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintah sebesarRp. 3.060.000. (tiga juta enam puluh ribu rupiah);> Peningkatan produksi pertanian sebesar Rp. 5.000.000.
    Bukti pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp. 126.169.670. atas 7(tujuh) program kegiatan TA. 2019.> Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintah sebesarRp. 3.060.000. (tiga juta enam puluh ribu rupiah);> Peningkatan produksi pertanian sebesar Rp. 5.000.000. (lima jutarupiah);> Peatihan BUMDES sebesar Rp. 7.138.670 (tujuh juta seratus tigapuluh delapan enam ratus tujuh puluh rupiah);> Peningkatan produksi tanaman pangan sebesar Rp. 7.377.500.
    Penyediaan sarana perkantoran Rp. 3.060.000; (tiga juta enam puluhribu rupiah);2. Peningkatan produksi pertanian Rp. 5.000.000;(lima juta rupiah);3. Pelatihan BUMDES Rp. 7.138.670;4. Peningkatan produksi tanaman pangan Rp. 7.377.500; (tujuh jutatigaratus tujuhpuluh tujuh ribu lima ratus rupiah);5.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 15-02-2012 — Upload : 31-10-2012
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 17/Pid.Sus/2012/PN.Ta.
Tanggal 15 Februari 2012 — 1. WARTONO BIN SAPUAN 2. KASBOLLAH BIN PAHING 3. MIFTAKHUL ARIFIN BIN SOLIKIN
57 — 43
  • Terdakwatersebut sebagai orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini, dengan demikianmaka unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;Menimbang, tentang unsur mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);Menimbang, bahwa pengertian pupuk menurut Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman yang menyatakan bahwa pupuk adalah bahankimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-11-2011 — Upload : 28-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 29 Nopember 2011 — PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI; SUTANTO RUSLY PANJAITAN
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CPB dan berkaitan dengan penyediaan Akomodasi transportasipengiriman tenaga kerja dari PT. CPB dengan jarak tempuh 2 jam yanghanya bisa dilakukan melaluijalan sungai maka tanggal 8 April 2010 Pemohon Kasasi kembalimemanggil Termohon Kasasi agar segera berangkat melasksanakantugas ke PT.
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Khusus
Register : 20-11-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.Mrb
Tanggal 23 Desember 2013 — RUSDI Als. IRUS BIN H. SYAHMINAN
38 — 13
  • Menteri Energi dan Sumber DayaMineral tersebut ;Menimbang, bahwa untuk distribusi BBM yang disubsidi pemerintah berdasarkanPasal 62 UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas menyebutkan bahwapelaksanaan tugas penyediaan BBM dalam negeri dibebankan kepada PT. Pertamina(Persero) selama 4 tahun sejak diundangkannya UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001oleh saat itu pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM bersubsidi tanpa disertai suratpenunjukan sebagai lembaga penyalur resmi dari PT.