Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI WAHYUNI NIK: 637202510774 0003 tanggal 07 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh PemerintahKota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)sesual Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telahdicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;2.

Peraturan Menteri KeuanganNomor 70/PMK.03/2014, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Hal. 8 dari 17 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon beragamaIslam dan bertempat tinggal di Kabupaten Banjar;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 alat bukti tersebutmerupakan alat bukti autentik, harus dinyatakan terbukti Pemohon danTermohon telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saatini masih terikat dalam

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: wo eceneeneenn nae tanggal 04 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh PemerintahKota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)sesuail Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telahdicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;2.

diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjuncto Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampaidengan P.6, alat bukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, dengan nominal meteralsesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah jugadiperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuatketerangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karenaitu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syaratHal. 10 dari 18 Hal.

Hakim berpendapat tetap mempedomani Rv (Reglement of deRechtsvordering) tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan yang diajukanPara Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara, maka MajelisHakim berpendapat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.4, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakandapat diterima dan dipertimbangkan

Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini,maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagaialat bukti;Menimbang, bahwa alat bukti P.1. dan P.2 merupakan akta otentikyang berdaya bukti Ssempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwaPenggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yangmerupakan wilayah hukum Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong;Hal 11 dari 19 hal.

Tebo. sejak tanggal04 April 2014 s/d tanggal 02 Juni 2014;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpadidampingi Penasehat Hukum meskipun hak haknya untuk dapatdidampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim didalampersidangan akan tetapi terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingiPenasehat Hukum ;Pen ilan N ri Ter t;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dariKejaksaan Negeri Tebo, tertanggal O05 Maret 2014, Nomor : APB 334 /N.5.17/ Epp. 2/03 / 2014

:SP.Han/07/MI/2014/Reskrin tanggal 12 Maret 2014, sejaktanggal : 12 Maret 2014 s/d tanggal : 31 Maret 2014 ;2 Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : 40/0.3.19/Epp. 1/03/2014, 25 Maret2014, sejak tanggal 01 April 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014 ;Hal.1 dari 20 hal. Put.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8, serta 2(dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah disebutkansebelumnya maka secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkansebagaimana pertimbangan alat bukti tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti tertulsi P11 sampai dengan P.8 tersebutmerupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuanPeraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksamaHal. 10 dari 18 hal.

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan terdakwa padapokoknya terdakwa mengakui perbuatanya, terdakwa menyesali tindakanyadan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya, terdakwa juga memohonkeringanan hukuman;Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umumterhadap pembelaan terdakwa, pada pokoknya tetap pada tuntutanya, danterdakwa tetap pada pembelaan dan permohonanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.PDM23/BOYOL/Epp.1/03

/2014 sebagai berikut :Bahwa mereka terdakwa DIMAS SETIAWAN alias BONENG BinSUYONO baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama denganMulyono dan satu teman lainnya (masing masing belum tertangkap) padahari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar awal bulanDesember 2013 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaktidak pada suatuwaktu pada bulan Desember tahun 2013 bertempat di SLB ABC YKAB diDk.

Dan PeraturanBersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia,Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, KepalaBadan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:01/PB/MA/JIII/2014NOMOR:03 Tahun 2014, Nomor : 11/TAHUN 2014, Nomor :03 TAHUN 2014, Nomor : PER005/A/JA/03/2014 Nomor : 1 TAHUN 2014Nomor : PERBER/O1/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dankorban Penyalahgunaan

Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 04November 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Tarokan Kabupaten Kediri yang telah dilakukan pemeteraiankemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinyakemudian diberi tanda P;B. Saksi:1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 26 Mei 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, KabupatenMalang, Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.2 dan diparaf; B.Saksi1.Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan TNI,bertempat tinggal di Asrama Militer Yonif 621 RT.013 RW.007, KelurahanPutusan

2014 s.d. tanggal 12 Maret4 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 21 Maret 2014 s.d.tanggal 19 April 2014 ; 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 20 April 2014 s.d.tanggal 18 Juni 2014 ; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkanmenghadap sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini ; Pengadilan Negeri Tersebut; e Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor :B454/N.2.21/Ep2/03

/2014, tanggal 19 Maret 2014 ; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 71/Pid.B/2014/PNGS, tanggal 21 Maret 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis danPanitera Pengganti untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ; Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang terlampir dalam perkara ini ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi di persidangan ; Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ; Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti di persidangan;

sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8, alatbukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian, dengan nominal meterai Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya sertamemuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, olehkarena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhisyarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang

Perkawinan sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin;bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.13, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang PerubahanBea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alatbukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatbahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil danmateril sehingga harus~ dinyatakan dapat diterima dandipertimbangkan

Penasehat Hukumnyayang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sebagaimana terlampir dalamberkas perkara ini ;Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap padaTuntutannya semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pledoi / NotaPembelaannya semula;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Jaksa PenuntutUmum karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalamsurat Dakwaan No Register Perkara : PDM212/Jkt.Ut/03

/2014, tertanggal 3 April 2014 ,sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa BOSANI alias SONI bin ACAN bersama dengan KADARSOLIHAT bin HUSIN DIMYATI (berkas perkara terpisah), pada hari Senintanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Depan Rumah KosKosan JalanPademangan II Gang II Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan PademanganJakarta Utara, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan

Penuntut Umum, tertanggal : 12 Maret 2014 Nomor: Print345/0.3.28/Ep.2/03/2014, sejak tanggal : 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1April 2014 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Blora, tertanggal 18 Maret 2014 No. 41/Pid.B/2014/PN.Bla. sejak tanggal : 18 maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April2014;Halaman dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.

Peraturan MenteriKeuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan berdasarkan ketentuan Pasal 285R.Bg., maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi,masingmasing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangansebagaimana terurai di atas, didasarkan

Taleb;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang diajukan olehPenggugat adalah fotokopi dari akta otentik, bermeterai cukup serta cocokdengan aslinya, Sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Permenkeu Nomor70/PMK.03/2014 tanggal 25 April 2014, dikeluarkan oleh Kepala KUAKecamatan Keumala, dimana isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugatdengan Tergugat adalah suami istri karena telah diikat dengan pernikahan sahmenurut hukum Islam