71/PID.B/2014/PTR

PUTUSANNomor 71/PID.B/2014/PTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama lengkap : H.

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian : sejak tanggal 27 Desember2013 s/d 25 Januari 2014;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian : sejaktanggal 26 Januari 2014 s/d 26 Maret 2014;Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru : sejak tanggal 19 Maret 2014s/d 17 April 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru : sejak tanggal 18 April2014 s/d 16 Juni 2014;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1.Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8April 2014 Nomor 71

,M.H. masingmasing sebagai HakimAnggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbarutanggal 8 April 2014 Nomor 71/PID.B/2014/PTR, putusan mana pada ehariSelasa tanggal 29 April 2014 telah diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YUSNIDAR, S.H. selakuPanitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidakdihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;HakimHakim Anggota

71/PDT/2012/PT.Dps.

PUTUSAN NOMOR : 71/ PDT / 2012 / PT.DPS. DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraPerdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara ; ANAK AGUNG MADE AGUNG, umur 67 tahun, pekerjaan Wiraswasta,Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Kresna No. 5Denpasar, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : INYOMAN WISNU,SH., HM.

No. : 1022/Daf/2011, yang semulasebagai Para Tergugat, sekarang Para Terbanding ; Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara, dan suratsurat yang berhubungan dengan Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Mei2012, Nomor : 71/Pen.Pdt/2012/PT.Dps., tentang Penunjukkan Majelis Hakim untukmenyidangkan perkara tersebut ; tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, No. 423/Pdt.G/2011/PN.Dps., tanggal 23 Pebruari 2012 , yang amar putusan selengkapnya

NURSIAHKADIR,SH.MH. masingmasing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagaiHakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal29 Mei 2012 ~=No.71/ Pen.Pdt / 2012 / PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal16 AGUSTUS 2012 di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota serta dibantu oleh IWAYAN SUDIARTA,SH.

71/Pdt.G/2022/PTA.Mks

71/Pdt.G/2015/PA.Mtk

71/Pdt.P/2022/PA.Kra

71/Pdt.P/2020/PA.ME

HS,diperoleh fakta bahwa nama lbu Pemohon bernama Junita, dan terjadiperbedaan di dalam akta kelahiran Pemohon, dimana nama Ibu Pemohontertulis Yunita, sehingga Pemohon mohon ke Pengadilan untuk memperbaikiHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Btanama lbu Pemohon, agar terjadi keseragaman nama Ibu Pemohon di dalamdokumen kependudukan Pemohon;Menimbang, bahwa Pasal 71 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan

berbunyi:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk aktayang mengalami kesalahan tulis redaksional;(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yangmenjadi subjek akta;(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengankewenangannya;Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan, makaPengadilan berpendapat perbaikan tanggal lahir Pemohon, tergolong sebagaiperistiwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkandalam Pasal 71 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabatPencatatan Sipil

penerbitan aktapencatatan sipil;b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud padaayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepadapemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Btaa. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan aktapencatatan sipil;b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71

kepatutan dankesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan nama IbuPemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumenkependudukan Pemohon tersebut lainnya, maka permohonan Pemohontersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, makasegala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berkaitan denganpermohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 71

Pelangi sebanyak 22,1 Kg

sebanyak 282 Cones

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksiTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Februari 2009 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0968/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Pada tanggal 13 April 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yangdicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PoncokusumoKabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 71

/71/IV/1098 tanggal 13 April 2008 );Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediamanbersama di rumah Pemohon dan Termohon di Dusun Glagahdowo RT.09 RW. 08 DesaPulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang selama 9 tahun 5 bulan .

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo KabupatenMalang Nomor : 71/71/TV/1098 Tanggal 13/04/2008; (P.1)Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksisaksi yaitu :Saksi I :, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;,dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon; Bahwa saksi mengetahui Pemohon

Bahwa, Pemohon sejak lahir bernama LIU KIAN lahir di Sungai Purun,12 Desember 1966 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 71/1966 yangdikeluarkan oleh Tjatatan Sipil Golongan Tionghoa Siantan pada tanggal31 Desember 1966 ;3. Bahwa Pemohon sudah merubah nama yang semula bernama LIU KIANdigantin Menjadi HARRY JOKOWIRAWAN, sesuai dengan KeputusanMentri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 12 Maret 1988 ;4.

Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan PenetapanPenerbitan Kembali Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 71/1966 yangdikeluarkan oleh Tjatatan Sipil Golongan Tionghoa Siantan pada tanggal31 Desember 1966, yang hilang pada hari Kamis tangal 15 Oktober 2015,sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat Surat,Nomor : 1607/B/X/2018.SEK. KEB. LAMA yang dikeluarkan oleh KapolsekKebayoran Lama, tanggal 7 Oktober 2018;5.

Memberikan Izin atau Penetapan kepada Pemohon untuk menerbitkankembali Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 71/1966 yang dikeluarkan olehTjatatan Sipil Golongan Tionghoa Siantan pada tanggal 31 Desember 1966;3.

Foto copy Kutipan Tjatatan Sipil Golongan Tionghoa Siantan No. 71/ 1966,yang diberi tanda (PA4) ;5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2753HT.02.01.Th.1988. tanggal 12 Maret 1988, yang diberi tanda (P5);Semua buktibukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai cukup sehinggadapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;Menimbang, bahwa selain buktibukti tertulis tersebut, Peemohonmenghadirkan saksisaksi dimuka persidangan, yaitu :1.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna BangunanNo.3842/Cempaka Putih Timur, terbit tanggal 21 November 2019, luas 71 M2,Surat Ukur No.00649/Cempaka Putih Timur/2019, tertanggal 21 November2019, atas nama Sugeng Riyadi, yang terletak di Jalan Rawasari Timur Dalam, No.12 A, RT.008, RW.002, Kelurahan Cempaka Putin Timur,Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta;4.

Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3842/Cempaka PutihTimur,tanggal 21 November 2019, Luas 71 M2, surat ukut No.00649/Cempaka Putih Timur/2019 Atas Nama Sugeng Riyadi (Tergugat IIHalaman 56 dari 77 halaman.

Bukti P5Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3842/KelurahanCempaka Putin Timur, terbit tanggal 21 November 2019, SuratUkur Nomor: 00649/Cempaka Putih Timur/2019, tanggal 21November 2019, luas 71 M2, atas nama Sugeng Riyadi, terletakdi Jalan Rawasari Timur Dalam, Nomor 12 A, RT.008/RW.002,Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih,Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

(Fotokopi sesuai dengan asli);Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3842/KelurahanCempaka Putih Timur, terbit tanggal 21 November 2019, SuratUkur Nomor: 00649/Cempaka Putih Timur/2019, tanggal 21November 2019, luas 71 M2, atas nama Sugeng Riyadi, terletakdi Jalan Rawasari Timur Dalam, Nomor 12 A, RT.008/RW.002,Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih,Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Bukti T.ll.Intv6 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3842/KelurahanCempaka Putih Timur, terbit tanggal 21 November 2019,Surat Ukur Nomor: 00649/Cempaka Putih Timur/2019,tanggal 21 November 2019, luas 71 M2, atas namaSugeng Riyadi, terletak di Jalan Rawasari Timur Dalam,Nomor 12 A, RT.008/RW.002, Kelurahan Cempaka PutihTimur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota AdministrasiJakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi sesuaidengan asli);7.

DR.IrSutami No.22 Rt.013 Rw.004 Kelurahan SeiSelayur,Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 30 Januari 2017,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPalembang No.0132/SK/II/2017/PA.Plg. bertindak atas nama :1.PENGGUGAT binti XXXXXXX Umur 71 tahun AgamalslamPekerjaan IbuRumah Tangga.

PENGGUGAT binti XXXXXXXXXXXXXX Perempuan, umur 71 tahun(Istri).2. TERGUGAT,MM,bin XXXXXXXXXXX Lakilaki, Umur 51 tahun (anakkandung).3. TERGUGAT 2 bin XXXXXXXXXXX Lakilaki , Umur 48 tahun (anakkandung).4. TERGUGAT 3 bin XXXXXXXXXXX. Lakilaki, Umur 46 tahun ( anakKandung).5. tergugat 4, binti XXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur45 Tahun ( anakkandung )Be Bahwa tidak ada lagi Ahli Waris dari AlmarhumXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxX Selain dari yang dinyatakan pada Point 6.6.

PENGGUGAT binti XXXXXXXXXXXXXX Perempuan, umur 71 tahun(Istri).2. TERGUGAT,MM,bin XXXXXXXXXXX Lakilaki, Umur 51 tahun(anak kandung).3. TERGUGAT 2 bin XXXXXXXXXXX Lakilaki , Umur 48 tahun (anakkandung)4. TERGUGAT 3 bin XXXXXXXXXXX. Lakilaki, Umur 46 tahun (anakkandung)5. tergugat 4, binti XXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 45 Tahun( anak kandung )Adalah ahli waris dari Almarhum XxxxxxxxxxXxXXXXXXXXXXXXXX3.

Pemohoningin memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta KelahiranPemohon dari FRANXISKUS XAVERIUS DIMAS ARGA SAPUTROmenjadi FRANXISKUS XAVERIUS DIMAS ARGA SAPUTRA agarsesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain sepertiKartu Tanda Penduduk (KTP) dan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 bahwa benarPemohon adalah penduduk Dusun temon, Kalurahan Pendowoharjo,Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman sehingga berhak mengajukanpermohonan ke Pengadilan Negeri Sleman;Menimbang, bahwa menurut Pasal 71

bahwapembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yangmengalami kesalahan tulis redaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dansesuai dengan Bukti P4 Pemohon berkeinginan membetulkan namaPemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yangterdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu yang seharusnyatertulis FRANXISXUS XAVERIUS DIMAS ARGA SAPUTRA namun didalam Kutipan akta tersebut tertulis FRANXISXUS XAVERIUS DIMASARGA SAPUTRA;Menimbang, bahwa menurut Pasal 71

untuk membetulkan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 06/1992/D Tertanggal 19 September1995 atas nama Pemohon yaitu dari semula FRANXISXUS XAVERIUSDIMAS ARGA SAPUTRA menjadi FRANXISXUS XAVERIUS DIMASARGA SAPUTRA;Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P1 sampai dengan P3bahwa nama Pemohon yang benar adalah FRANXISXUS XAVERIUSDIMAS ARGA SAPUTRA bukan FRANXISXUS XAVERIUS DIMASARGA SAPUTRO seperti yang tertulis di dalam Kutipan Akta KelahiranPemohon tersebut;Menimbang, bahwa menurut Pasal 71

UndangUndangNo. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Ketentuanlebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulandan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalamPasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;Menimbang, bahwa mengenai persyaratan pembetulan AktaPencatatan Sipil dan Tata Cara Pembetulan Akta yang dimaksud diaturdalam Peraturan Presiden dalam hal ini adalah Pasal 100 ayat (1

sebagaimana dimaksud mengenaialasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangandengan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya permohonanPemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikanredaksional;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon inidikabulkan, maka sepantasnyalah bahwa segala biaya yang timbuldalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal 71

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohoningin memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta KelahiranPemohon MOHAMAD RIDWAN menjadi MUHAMMAD RIDWAN agarsesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain sepertiKartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kepala Keluarga (Kk);Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 dan P2 bahwa benarPemohon adalah penduduk Depok, Ambarketawang, Gamping,Kabupaten Sleman sehingga berhak mengajukan poermohonan kePengadilan Negeri Sleman;Menimbang, bahwa menurut Pasal 71

halaman Penetapan Nomor 337/Padt.P/2020/PN Smnpembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yangmengalami kesalahan tulis redaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dansesuai dengan Bukti P3 Pemohon berkeinginan membetulkan namaPemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yangterdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu yang seharusnyatertulis MUHAMMAD RIDWAN namun di dalam Kutipan Akta tersebuttertulis MOHAMAD RIDWAN;Menimbang, bahwa menurut Pasal 71

yangmenjadi subjek akta;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kePengadilan Negeri Sleman untuk membetulkan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 28222/Dis/1989 tertanggal 23Desember 1989 atas nama Pemohon yaitu dari MOHAMAD RIDWANmenjadi MUHAMMAD RIDWAN;Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P1 sampai dengan P5bahwa nama Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD RIDWANbukan MOHAMAD RIDWAN seperti yang tertulis di dalam Kutipan AktaKelahiran Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa menurut Pasal 71

UndangUndangHalaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 337/Padt.P/2020/PN SmnNo. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Ketentuanlebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulandan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalamPasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;Menimbang, bahwa mengenai persyaratan pembetulan AktaPencatatan Sipil dan Tata Cara Pembetulan Akta yang dimaksud diaturdalam

Pencatatan Sipil tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangandengan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya permohonanPemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikanredaksional;Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 337/Padt.P/2020/PN SmnMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon inidikabulkan, maka sepantasnyalah bahwa segala biaya yang timbuldalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal 71

71/Pdt.P /2013/PAJU

SALINAN PENETAPANNomor: 71/Pdt.P /2013/PAJUee Gos sdl all px,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan waris atasperkara yang diajukan oleh:PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempattinggal di Kelurahan , Kecamatan Kota Jakarta Utara;Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari para ahli waris dibawah ini sesuai

alamat Kelurahan , Kecamatan Kota Jakarta Utara selanjutnya disebutsebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Pemohon;Telah memperhatikan buktibukti surat serta saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Jakarta Utaradibawah Nomor: 071/Pdt.P/2013/ PA Jakarta Utara telah mendalilkan sebagaiberikut:halaman 1 dari 8Pen.No.71

No.71/Pdt.P/2013/PAJU1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon setelah dicocokandengan aslinya dan telah sesuai serta bermaterai cukup selanjutnya oleh ketuamajelis diberi tanda bukti P.1;2. Fotocopi surat keterangan kematian atas nama PEWARIS yang dikeluarkandari Kantor Kelurahan Jakarta Utara, setelah dicocokan dengan aslinya dantelah sesuai serta bermaterai cukup selanjutnya oleh ketua majelis diberitanda bukti P.2;3.

No.71/Pdt.P/2013/PAJUMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tentang surat keterangankematian atas nama PEWARIS jika dihubungkan dengan keterangan saksi danpengakuan Pemohon maka telah terbukti Pewaris benar telah meninggal duniatertanggal 19 Juni tahun 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu berupa fotocopy kutipanakta Nikah dengan PEWARIS yang membuktikan bahwa PEMOHON II denganPEWARIS sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai 6 orang anaksebagaimana bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P

No.71/Pdt.P/2013/PAJUPEMOHON I3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp(Anak Lakilaki)316.000. (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Demikian penetapan ini dibacakan pada hari Kamis tanggal tahun 28Nepember 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Muharam tahun 1435Hijriyah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, Dra Sarbiati,SH.MH. sebagai ketua Majelis, Drs. H. Abdul Jabar dan H.

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Perpres No. 71 Tahun2012) ;Dan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi danpendataan obyek ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam daftar nominatif danpemberian nilai ganti kerugian, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yangterdampak Rencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di KabupatenKulon Progo ;02.Bahwa TERGUGAT II (PT.

Dalam hal iniTergugat dan Tergugat' Ill telah bertindak tidak profesional serta tidakindependen dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalamUU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanahuntuk Kepentingan Umum.

Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanahbagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun Tergugat maupunTergugat II selaku Pihak yang akan memanfaatkan lokasi atas lahan tersebut,tidak konsisten dengan pernyataannya dalam Konsultasi Publik tersebut untukmemberikan ganti rugi yang layak dan adil.

Perpres RI Nomor 71 Tahun2012, berakhirnya pengajuan permohonan keberatan adalah pada tanggal15 Agustus 2016 ;4.

Kerugian lain yang dapat dinilai ;(sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Untuk Kepentingan Umum dan Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum) ;Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Tergugat Ill adalah secara independenberdasarkan tugas yang diembannya sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku dan tidak ada satu pasal pun dalam ketentuan Undang UndangNomor 2 Tahun 2012 dan Perpres RI Nomor 71 Tahun

Dalam hal iniTergugat dan Tergugat Ill telah bertindak tidak profesional serta tidakindependen dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalamUU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanahuntuk Kepentingan Umum.

Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanahbagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun Tergugat maupunTergugat Il selaku Pihak yang akan memanfaatkan lokasi atas lahan tersebut,tidak konsisten dengan pernyataannya dalam Konsultasi Publik tersebut untukmemberikan ganti rugi yang layak dan adil.

Perpres RI Nomor 71 Tahun2012, berakhirnya pengajuan permohonan keberatan adalah pada tanggal15 Agustus 2016 ;.

Kerugian lain yang dapat dinilai ;(sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Untuk Kepentingan Umum dan Perpres RI Nomor 71 Tahun 201213.14.15.

Tergugat Il mendalilkan perkara yang diajukan oleh Penggugatmerupakan perkara keberatan terhadap ganti kerugian dalam Proyek PengadaanTanah untuk Pembangunan Bandar Udara Baru Internasional Yogyakarta di KulonProgo yang tunduk pada UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 dan PeraturanPresiden RI Nomor 71 Tahun 2012 serta PERMA Nomor 3 Tahun 2016.

Soleman, SE, hal ini tentu saja tidak sesuaidengan ketentuan pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU Nomor 10tahun 2016, dimana Ir. Tatong Bara telah mengeluarkan SK Mutasitersebut pada Tanggal 24 Agustus 2018, padahal dalam ketentuanpasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU nomor 10 tahun 2016 tersebuttertulis dengan jelas larangan bagi petahana untuk mengeluarkanSK mutasi Sampai berakhir masa jabatannya;11.Bahwa akibat dan dikeluarkannya SK Mutasi oleh Ir.

Tatong Baraterhadap PNS atas nama Mahmud M Soleman, SE sebelumberakhir masa jabatannya, maka dengan sendirinya Ir Tatong Baratelah melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UUNomor 10 tahun 2016, yang berakibat hukum pembatalan terhadapTergugat sebagai Kepala Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018;12.Bahwa pijakan hukum norma larangan mutasi bagi calon petahanadapat ditemukan dalam pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 Tahun 2016yang menyatakan ; Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atauWakil Bupati, dan

dengan ketentuan pasal 71 ayat (2) UU Nomor10 tahun 2016.Bahwa kesalahan penafsiran ini termasuk dalam kategori kesalahanberfikir (Fallacy Of Dramatical Instance) yang mengeneralisir setiapkeadaan khususnya pada konteks pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10tahun 2016.Bahwa konteks pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 tersebut diatas telah mengecualikan suatu tindakan mutasi dalam hal telahmendapatkan persetujuan menteri dalam negeri (MENDAGRI) adalahbukan sesuatu tindakan yang dilarang.

Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa tidak setiap/semua Mutasi yang dilakukanWalikota 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calonsampai dengan akhir masa jabatannya pasti bertentangan denganpasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016.Bahwa tindakan Ir. Tatong Bara mengenai mutasi tersebut telahsesuai dan tidak betentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UUNo. 10 tahun 2016, karena mutasi yang dilakukan oleh Ir.

MARGARITO KAMIS, SH., M.Hum;Bahwa Ahli hadir untuk menerangkan terkait dengan Pasal 71 ayat(2 ) dan ayat (5 ).

Menyatakan hukum terhadap tanah ladang yang terletak di Orong Beriri Jarak Karang Baru dulu Desa Wanasaba, sekarang Desa Beriri Jarak Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, seluas + 0,710 Ha (+ 71 Are) pipil Nomor 3512.a, persil Nomor 229, Kelas II, dengan batas - batas sebagai berikut :- Sebelah Utara : Pecahan tanah milik Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Harni ;- Sebelah Selatan : Dulu tanah ladang Amaq Dahar sekarang tanah ladang Inaq Alim Dan Amaq Sar

Bahwatanah tersebutdi atas, Penggugat memperoleh dengan cara mengganti rugidari Amaq Soha pada tahun 1981, senilai Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh RibuRupiah) dan setelah tanah ladang tersebut diterima oleh penggugat, penggugatbersama suaminya mengolah dengan cara menanam palawija sampai pada akhirtahun 1986 ;Bahwa pada awal tahun 1987 sebagian dari tanah Ladang tersebut diatas seluas +1.070 Ha (1 Hektar 7 Are) diambil dan atau dikuasai oleh tergugat 1 dan tergugat 2seluas + 0,710 Ha ( 71 Are) dan

sisa seluas + 0,350 Ha ( 35 Are ) dikuasai olehpenggugat sampai saat ini, tanah seluas + 0. 710 Ha (71 Are) yang merupakanbagian dari tanah ladang seluas + 1. 070 Ha (1 Hektar 7 Are) terletak di OrongBeriri Jarak Karang Baru dulu Desa Wanasba, Sekarang Desa Beriri JarakKecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas + 0.710 Ha (+71Are) pipil Nomor 3512.a, persil Nomor 229, Kelas Il, dengan batasbatas sebagaiberikut : Sebelah Utara : Pecahan tanah milik Penggugat yang sekarangdikuasai oleh

Hilangnya harga tanah obyek sengketa seluas + 71 are dikalikan per 1 are(100 M?) Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta) = Rp. 710.000.000, (Tujuh ratussepuluh juta rupiah) ;A.

Menyatakan hukum terhadap tanah ladang yang terletak di Orong Beriri JarakKarang Baru dulu Desa Wanasaba, sekarang Desa Beriri Jarak KecamatanWanasaba Kabupaten Lombok Timur, seluas + 0,710 Ha (+ 71 Are) pipil Nomor3512.a, persil Nomor 229, Kelas Il, dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Pecahan tanah milik Penggugat yang sekarangdikuasai oleh Harni Sebelah Selatan : dulu tanah ladang Amag Dahar sekarang tanah ladang InaqAlim Dan Amag Sar Sebelah Barat : Gegoroh (kali/sungai tadah

Penggugatmemperoleh dengan cara mengganti rugi dari Amaq Soha pada tahun 1981, senilai Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian pada awal tahun 1987 sebagiandari tanah Ladang tersebut diatas seluas + 1. 070 Ha (1 Hektar 7 Are) diambil dan ataudikuasai oleh tergugat dan tergugat Il seluas + 0,710 Ha (71 Are) dan sisa seluas +0,350 Ha (35 Are ) dikuasai oleh penggugat sampai saat ini, tanah seluas + 0. 710 Ha (71 Are) yang merupakan bagian dari tanah ladang seluas + 1.070 Ha (1 Hektar