Ditemukan 17943 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 04-07-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan MS SINABANG Nomor 061/Pdt.G/2019/MS.Snb Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 28
70 — 28
Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakimanbagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdatatertentu, dan bidang hukum perdata tertentu tercantum dalam Bab ll,Kekuasaan Pengadilan, Pasal 49 ayat 1, sebagai berikut: " Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama untuk antara orangorang yang beragama Islam dibidang: perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkanhukum Islam; wakaf
Register : 24-10-2017 — Putus : 17-11-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 275/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 17 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
17 — 1
17 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :lal) Abell y ets) ple duality d2lgail S905 agbily Cpa g Allin) sindALY sll y Yglh Giallg Cagall y Ad juene g LillyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA Wng2.kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
Register : 19-08-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 29-10-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 283/Pdt.G/2013/PA.Ktbm Tanggal 25 September 2013 — Penggugat dan Tergugat
16 — 1
16 — 1
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No.3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama (selanjutnyadisebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 14-11-2007 — Putus : 15-01-2008 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 287 / PID.B / 2007 / PN SMP Tanggal 15 Januari 2008 — KAMBU Bin ABDURRAHIM
29 — 3
29 — 3
Sumenep ;e bahwa alat yang digunakan untuk menebang adalah sebilah parang ;e bahwa kayu milik Perhutani yang ditebang adlah jenis kayu jati sebanyak 1pohon ; bahwa terdakwa menebang sendirian kemudian bertemu dengan NEHWANbersama temantemannya yang juga melakukan penebangan ;e bahwa sewaktu melakukan penebangan tersebut tidak ada ijin dari pihakPerhutani ;e bahwa kayu yang ditebang tersebut dimaksudkan oleh terdakwa untukdisumbangkan ke wakaf ;Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang
Register : 21-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 344/Pdt.P/2019/PA.Wng Tanggal 12 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
18 — 1
18 — 1
Abell CLS) ple Lali Salg cal Sg ag ldls yay ALLias) windA thy Ysl) Gilly Spall 4B pay cil glArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0344/Pdt.P/2019/PA WngZz.penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
Register : 28-11-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PA SIBOLGA Nomor 11/Pdt.P/2014/PA-Sbga Tanggal 22 Desember 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
45 — 12
45 — 12
keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (Syahadah allstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Figh al Sunnah yang berbunyi:J 5ally BS sll s AY sls oY shy Ginlly sally S24 sly usill 98 ApeQlilll aie Aol YL Bale till cal sdail gig TSU sArtinya : Imam syafri membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, pemalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 11-10-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 09-10-2017
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 122/Pdt.P/2016/PA.TR Tanggal 27 Oktober 2016 — Pemohon I
Pemohon II
12 — 6
12 — 6
ataspernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karenabanyaknya orang akan aman dari kedustaan.Menimbang, bahwa terhadap kedudukan saksi yang berdasar padaberita yang tersebar luas (syahadah alistifadhoh) sebagaimana disebut didalam kitab Figih Sunnah jilid Ill halaman 426 yang artinya sebagai berikut:Imam Syafii membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari beritayang tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim,wakaf
Register : 15-04-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 159/Pdt.G/2014/PA.Ktbm Tanggal 19 Agustus 2014 — Pemohon dan Termohon
43 — 3
43 — 3
Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 22-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PA SITUBONDO Nomor 474/Pdt.P/2020/PA.SIT Tanggal 30 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
15 — 3
15 — 3
Bahwa maksud diajukan Permohonan Perwalian ini adalah untukmengurus harta peninggalan almarhumah berupa tanah Seluas 402 m2yang terletak di Kelurahan Patokan, kecamatan Situbondo, KabupatenSitubondo untuk Administrasi sertifikat wakaf.7.
Register : 23-01-2014 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 57/Pdt.G/2014/PA.Ktbm Tanggal 7 April 2014 — Penggugat dan Tergugat
13 — 2
13 — 2
Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Putus : 05-07-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 31/Pdt.G/2017/PN.Sda. Tanggal 5 Juli 2017 — SANITI,
M. SHODIQ,
SITI MAF;ULAH,
MELAWAN :
KHUZAIMAH Binti MARZUKI
NASIRIN Bin MARZUKI
NASIKIN Alias EBIT,
SITI SAWIYAH Binti MARZUKI
LISMIYATI Binti MARZUKI
SITI LATIFA,
NASIDAH Binti MARZUKI
NURUL HIDAYATI Binti SAMIRAN
TAUFIQ RIFQI Bin SAMIRAN
30 — 8
30 — 8
Hibah ;Wakaf ;Zakat ;Infaq ;Shadaqah ; danEkonomi syariah. 29 29 5 s Sehingga jelas bahwa kewenangan mengadili mengenai hibah merupakankewenangan (KOMPETENSI ABSOLUTE ) Pengadilan Agama yang dalam halini adalah Pengadilan Agama Sidoarjo bukan Pengadilan Negeri Sidoarjo.
Register : 04-03-2014 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan PTA JAYAPURA Nomor 4/Pdt.G/2014/PTA. Jpr Tanggal 5 Mei 2014 — PEMBANDING VS TERBANDING
72 — 22
72 — 22
sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (2) danayat (3) serta pasal 21.UndangUndang nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) dan (ayat 2) sertapenjelasannya sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 Tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya menegaskan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, hibah, wakaf
Putus : 28-11-2011 — Upload : 27-06-2012
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 352/Pid.B/2011/PN.Im.Pemalsuan Tanggal 28 Nopember 2011 — ABDUL HALIM
227 — 903
227 — 903
Yayasan tersebut menjalankankegiatan mendirikan pondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan,menyelenggarakan usahausaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkansumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidakmengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangandengan anggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa selanjutnya saksi Imam Supriyanto dan saksi Abdussalam Panji Gumilangmulai membebaskan sejumlah
Yayasan tersebut menjalankankegiatan mendirikan pondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan,menyelenggarakan usahausaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkansumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidakmengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangandengan anggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang tertuangdalam Akte Notaris IT Rokayah
saat awal mendirikan bangunan Al Zaytun seluas 60 hektar,dan wakaf tersebut disamping dari anggota NII juga dari masyarakat umum.Bahwa selama saksi tidak aktif sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan PesantrenIndonesia, saksi tidak pernah mendapat teguran dari pihak Al Zaytun.Bahwa yang digunakan sebagai dasar untuk merubah susunan kepengurusan YayasanPesantren Indonesia tahun 2011 sehingga nama saksi dicoret dari kepengurusanYayasan Pesantren Indonesia adalah Notulen Rapat tanggal 21 Januari 2011
.Bahwa kerugian sebesar Rp. 100 milyar adalah kerugian secara lembaga, karena saksisebagai pemegang amanah atas wakaf tanah yang digunakan untuk bangunan Al35Zaytun tersebut harus tetap bertanggung jawab atas peruntukan tanahtanah wakaftersebut.Bahwa saksi pada saat menerima tanahtanah wakaf untuk pembangunan Al Zaytuntersebut sama sekali tidak menerima komisi dari siapa pun.Bahwa saksi tidak aktif dalam anggota Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia,karena tidak sepaham dengan Panji Gumilang.Bahwa
Putus : 03-01-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3514 K/Pdt/2016 Tanggal 3 Januari 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DK
lawan
ROSYID
67 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal1 butir 6:Pemohon keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukankeberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badanhukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintahyang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, yang meliputi :Pemegang hak atas tanah ;Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;929 5 pPihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad
Alas hak kepemilikan tanah sebagai lokasi tempat Usaha Tambak yangdigarap oleh Pemohon Keberatan adalah merupakan Tanah Hak MilikPakualaman (PAG) sebagaimana telah diakui secara tegas olehPemohon Keberatan dalam Permohonan Keberatannya sehingga jelasbahwa Pemohon Keberatan bukan termasuk sebagai Pemegang HakAtas Tanah atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Nadzir UntukTanah Wakaf atau Pemilik Tanah Bekas Milik Adat atau MasyarakatHukum Adat atau Pihak Yang Menguasai Tanah Negara DenganIktikad Baik atau
Nomor 3514 K/Pdt/2016Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;~ oa 09 5Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik ;Pemegang dasar penguasaan atas tanah ; dan/atau=ePemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitandengan tanah ;Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan :(1) Pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengantanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf hberupa
Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atauh. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengantanah;.
Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g.
Register : 19-07-2022 — Putus : 19-10-2022 — Upload : 19-10-2022
Putusan PA BINJAI Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Bji Tanggal 19 Oktober 2022 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 17
117 — 17
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
- 1 unit rumah di atas Sebidang tanah yang terletak di Jalan Labu, Lingkungan V, Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat dengan luas tanah 180 meter persegi dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. 1825 dengan ukuran 7 M x 9 M, dan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah SMP 15;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Wakaf
Register : 25-11-2010 — Putus : 25-05-2011 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 145/Pdt.G/2010/PN.Bjm Tanggal 25 Mei 2011 — PENGGUGAT :
- SYARKIAN FIQRI, BA.
TERGUGAT :
I. Ir. AKHMAD RUBANI
II. Ir. MUKHRANSYAH
III. AHLI WARIS SYARKAWI AAN (Alm), yaitu Fitri Delawati, Beny Oskandar, Heni Helda, Lilis Heriani, Ronnyansyah, Lidya Eka Yanti
IV. LURAH KUIN UTARA
V. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
TURUT TERGUGAT :
- H. HASBULLAH
103 — 31
103 — 31
Umum/Wakaf timur : Rencana Jalan . barat : HasbullahSekarang :utara : Hasbullah selatan : Jl. Perdagangan timur : Iwapi barat : Kapling H.Mahlan4. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);5.
Register : 27-03-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 72/Pdt.G/2019/PN Ckr Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
1.RINAN bin GANENG
2.RIMAN
3.RIMAH binti GANENG
4.MARTAN
5.MARDIAH binti GANENG
6.NENGSIH
Tergugat:
1.PT. Pembangkitan Jawa Bali di Kabupaten Bekasi
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
3.PT. Perusahaan Listrik Negara
Turut Tergugat:
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
103 — 76
1.RINAN bin GANENG
2.RIMAN
3.RIMAH binti GANENG
4.MARTAN
5.MARDIAH binti GANENG
6.NENGSIH
Tergugat:
1.PT. Pembangkitan Jawa Bali di Kabupaten Bekasi
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
3.PT. Perusahaan Listrik Negara
Turut Tergugat:
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
103 — 76
Nazhir bagiharta wakaf jo Pasal 43 ayat (3) Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 yang berbunyi, gantrugi atas bangunan dan atau bendabenda lain yang berkaitan dengantanah diatas tanah hak pakai atau tanah hak guna bangunan yangdiberikan diatas tanah hak milik atau tanah hak pengelolaan diberikankepada pemilik bangunan dan atau tanaman dan atau bendabenda lainyang berkaitan dengan tanah jo Pasal 58 ayat (1) Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik
Wakaf;Zakat:g. Infaq;h. Shadaqah; dan+i. Ekonomi Syariah.4.
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah; dani. Ekonomi SyariahBahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatan mendalilkan sebagai ahli warisdari almarhum Ganeng bin Nisan, hal ini menimbulkan pertanyaan bagiTERGUGATIII, apakah benar PARA PENGGUGAT adalah keturunanpewaris.
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah; dani.
Ganeng bin Nisan secarakeseluruhan tersebut, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Oksu,Sebelah Selatan tanah pecahannya, sebelah timur Kali Palijaya, dansebelah Barat Tanah H Arifin/wakaf mesjid;Bahwa saat sdr. sdr. Ganeng bin Nisan menjual tanahnya ke ibu Aminahsaksi ikut karena saat itu saksi sebagai ketua RW tahun 1982 dan saksiikut melakukan pengukuran tanah tersebut pada saat jual beli;Halaman 76 dari 106Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PN CkrBahwa setelah sebagian tanah sdr. sdr.
Register : 03-06-2013 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 04-06-2015
Putusan PA SELONG Nomor 464/Pdt.G/2013/PA.Sel Tanggal 2 Juni 2014 — PARA PENGGUGAT VS PARA TERGUGAT
99 — 91
99 — 91
Umi Adniah Alias Umi Denisecara peribadi belum ada penyerahan secara yuridis formal dalam bentuk Akta semisal akta ikrar wakaf dari pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni)sebagai pewakif dan Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PondokPesantren Darunnahdlathain (YPH PPD) NW Pancor sebagai Nazir. Olehkarena itu. menurut hemat para Penggugat kedudukan dari hartapeninggalan pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) adalah murni tirkahdari pewaris (Hj.
Dalam kontekDASSOLEN mungkin ya tetapi secara DASSAINnnya tidak demikian,karena bagaimana mungkin harta peninggalan Almarhumah Ummi 4.Adniyah seketika itu bisa menjadi Tanah/Harta Wakaf YPH PPD NWPancor.
Padahal dari menjelang sakit beliau hingga meninggalnya tidakada satupun pernyataan ikrar wakaf secara yuridis formal/akta ikrar wakafkepada pejabat PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atau hartapeninggalannya kepada YPH PPD NW (Yayasan Pendidikan HamzanwadiPondok Pesanteren Darunnahdlatain Nahdalatul Wathan) Pancor. Olehkarena itu dapat disimpulkan bahwa BOEDEL (Harta Peninggalan)pewaris Ummy Hj.
Bahwa dalil jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat point 8 dan 9 yangmenyatakan Tergugat Il menguasai tanah sengketa perkara aquoberdasarkan wasiat pewaris secara lisan, maka karena penguasaan tanahsengketa tidak berdasarkan penyerahan secara yuridis formil berupa aktahibah atau wakaf dari pewaris Umi Deni alias Hj.
tersebut yang dibuat setelah duahari dari penyerahan Saksi ikut tanda tangan pada surat tersebut;Bahwa Saksi mengetahui semua tanah milik Umi Hj.Adniah sudahdiwakafkan ke Madrasah oleh Umi Hj.Adniah;Bahwa Saksi tahu kalau semua tanah Umi Hj.Adniah sudahdiwakafkan ke Madrasah dari cerita Umi Hj.Adniah sendiri dan Saksiyang disuruh menjual tahuan dari semua tanah tersebut danuangnya Saksi serahkan kepada Umi Hj.Adniah sebagai bendaharaMadrasah pada saat itu;Bahwa Saksi tidak mengetahui suratsurat tanah wakaf
Register : 09-07-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 306/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 10 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : TIANUR Br MANURUNG Diwakili Oleh : DOMINIKUS SIAHAAN, SH
Pembanding/Tergugat II : ROLIS CALLEBUD GULTOM Diwakili Oleh : DOMINIKUS SIAHAAN, SH
Terbanding/Penggugat : MANGIRING MANURUNG
36 — 22
Pembanding/Tergugat II : ROLIS CALLEBUD GULTOM Diwakili Oleh : DOMINIKUS SIAHAAN, SH
Terbanding/Penggugat : MANGIRING MANURUNG
36 — 22
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan berukuran 40 m.
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburanberukuran 40 m.
Dengan batas batas sebagai berikut : Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDNSebelah Timur berbatas dengan Jalan raya berukuran sepanjang40 m.Sebelan Selatan berbatas dengan Tanah Bonasal Manurungberukuran 40 m.Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan berukuran40mSebelan Utara berbatas dengan Tanah Mangantar Manurungberukuran 40 m42.Bahwa oleh karena tergugat dr. menguasai atau memiliki lahan milikatau lahan penggugat dr. secara brutal dengan cara menyertifikatkandengan
Bahwa agar gugatan rekovensi ini tidak hampa mohon kepada majelishakim tinggi yang memeriksa perkara ini dapat meletakan sitajaminan terhadap objek perkara yakni :Sebelah Timur berbatas dengan Jalan raya berukuran sepanjang 40Sebelan Selatan berbatas dengan Tanah Bonasal Manurungberukuran 40 m.Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan berukuran 40Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mangantar Manurungberukuran 40 mBerdasarkan uraian dalil di atas, Para pembanding/Para Tergugat konvensimemohon
Putus : 22-01-2011 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 352/Pid.B/2011/PN.Im Tanggal 22 Januari 2011 — ABDUL HALIM.
121 — 55
121 — 55
Yayasan tersebut menjalankankegiatan mendirikan pondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan,menyelenggarakan usahausaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkansumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidakmengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangandengan anggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa selanjutnya saksi Imam Supriyanto dan saksi Abdussalam Panji Gumilangmulai membebaskan sejumlah
Yayasan tersebut menjalankankegiatan mendirikan pondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan,menyelenggarakan usahausaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkansumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidakmengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangandengan anggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.e Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang tertuangdalam Akte Notaris If Rokayah
saat awal mendirikan bangunan Al Zaytun seluas 60 hektar,dan wakaf tersebut disamping dari anggota NII juga dari masyarakat umum.Bahwa selama saksi tidak aktif sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan PesantrenIndonesia, saksi tidak pernah mendapat teguran dari pihak Al Zaytun.Bahwa yang digunakan sebagai dasar untuk merubah susunan kepengurusan YayasanPesantren Indonesia tahun 2011 sehingga nama saksi dicoret dari kepengurusanYayasan Pesantren Indonesia adalah Notulen Rapat tanggal 21 Januari 2011
.Bahwa kerugian sebesar Rp. 100 milyar adalah kerugian secara lembaga, karena saksisebagai pemegang amanah atas wakaf tanah yang digunakan untuk bangunan AlZaytun tersebut harus tetap bertanggung jawab atas peruntukan tanahtanah wakaftersebut.Bahwa saksi pada saat menerima tanahtanah wakaf untuk pembangunan Al Zaytuntersebut sama sekali tidak menerima komisi dari siapa pun.Bahwa saksi tidak aktif dalam anggota Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia,karena tidak sepaham dengan Panji Gumilang.Bahwa