No. 1Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukupalasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.

No. 9 Tahun 1975 juncto pasal hal. 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Nla116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satualasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas menurutmajelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untukterjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak,

No 0335/Pdt.G/2018/PA.Sgta Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihakkeluarga, namun tidak berhasil :Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah

Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

Mengenaisebab perubahan nama anak Pemohon ditegaskan juga oleh Para Saksiyang notabenenya adalah tetangga Pemohon yang selalu mendengar anakPemohon menangis rewel setiap hari, dimana mengenai alasan perubahannama tersebut menurut Hakim menjadi kepercayaan dan keyakinanHalaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 203/Padt.P/2020/PN Pw.Pemohon dan keluarga yang sudah dimusyawarahkan dan disetujui oleh ibukandung dan keluarga Pemohon sebagaimana ditegaskan oleh Para Saksidipersidangan juga Suami Pemohon dipersidangan

Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;halaman

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 videPasal 76 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan

sering pergi tanpa izin Pemohon; bahwa, Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah pisah rumahsejak bulan Januari 2017 sampai sekarang, dan sejak pisah rumah sudahtidak melakukan hubungan layaknya suami isteri; bahwa, usaha pendamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2020/PA.TngMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Tergugat akantetapi tidak berhasil: Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah

Fakta mana didasarkan padaketerangan kedua orang saksi Pemohon di persidangan.Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatuperceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum IslamTahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanyaperselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidakada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Telah terjadi perselisinan

tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagiuntuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukanPenggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f )Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum IslamMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Menjatuhkan thalak satuba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan ditegaskan

sebagaiman diatur dalampasal 84 undangundang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam,maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera PengadilanAgama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang walayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempatpernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan

No 254/Pdt.G/2016/PA.SgtaMenimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukanSsuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah

diajukanistri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suamimembuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasilmendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satubain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas harusdinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkankembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah,dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan

dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRum ayat 21, bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan inisebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalinrasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugattelah

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil.

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul QuranJuz I halaman 329:Artinya:Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang)sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasukorang yang dhalim dan gugurlah haknyaKonklusiMenimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkansebelumnya, Pengadilan Agama berpendapat gugatan Penggugat telah dapatdibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itugugatan Penggugat

yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (qd), (f)Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:Huruf (d)salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan beratyang membahayakan pthak yang lain;Huruf (f)Perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami istriterusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Kabupaten Malang, c.q.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3698/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterali;2.

., Notaris Jakarta, Akta Nomor : 06 tertanggal 13 April2009 dalam Pasal 3 berbunyi bahwa maksud dan tujuan perseroan iniadalah berusaha dalam bidang pendirian dan penyelenggaraan RumahSakit;Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim menilai eksepsi ini tidak cukup beralasan hukum dandinyatakan ditolak;Unquote :Bahwa ditegaskan oleh M.

., dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika padahalaman 789 antara lain menyatakan :"Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UndangUndang No. 14 Tahun 1970dst, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuatalasanalasan dan dasardasar putusan dan mencatumkan pasalpasalperaturan perundangundangan tertentu yang bersangkutan denganperkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupunyurisprudensi

Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. : 443 K/Pdt/1986dalam perkara ini ... dst;Unquote :Hal. 14 dari 22 hal. Put.

SHGB Nomor 906/Petir terletak di Blok G 1 Nomor 27 sudah beralihke pihak lain;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan:"(1). Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yangtermuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebutHalaman 3 dari 19 hal. Put.

denganiktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yangmerasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";Bahwa berdasarkan Yurisprudensi (PT Surabaya 24 November 1952)ditegaskan

Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawanhukumsebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang UndangHukum Perdata;3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secaratunai dan sekaligus sebesar:A. Kerugian materiil: Biaya kehilangan pendapatan/keuntungan dari bisnis property sebesarRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ; Biaya selama proses hukum berlangsung sebesar Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah);B.

Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat

bahwa pemeliharaan anak dapat dialihkan pada ayahnyabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku burukyang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektualdan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

Habibi bin Suhendra, lahir tanggal 25Oktober 2014 telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugat telahmemenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya berikut Tergugat telah dinyatakantidak hadir Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitumangka 3) dapat dikabulkan juga dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap tiga orang anak sebagaimana tersebut, sebagaimanaakan ditegaskan

Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat

bahwa pemeliharaan anak dapat dialihkan pada ayahnyabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku burukyang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kKecerdasan intelektualdan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

3)Wisno Aji bin Niman, lahir tanggal 15 Mei 2016 telah terbukti dan beralasanhukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanyaberikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat dikabulkan juga denganverstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap dua orang anak sebagaimana tersebut, sebagaimanaakan ditegaskan

Pasal 8 akta Perjanjian Kredit No.1 tanggal 1 Juli 2009 yang dibuatoleh dan dihadapan Vinsensius Henry SH, notaris di Surakarta atasfasilitas Kredit Pemilikian Rumah (KPR) ditegaskan bahwa Penggugatberjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan Hak Tanggunganatas tanah Sertifikat Hak Milik No.7341/Kelurahan Sragen Wetanseluas 1.199 M? miliknya berdasarkan akta Jual beli No.130/Srg/2009tanggal 1 Juli 2009 PPAT Dewi Angkasari Komar, SH yang masihdalam proses pendaftaran peralinan hak.7.

selanjutnyamenyatakan menyerahkan barang jaminan.Berdasarkan Pernyataan sepihak yang Giyono (Pengggat) tertanggal6 April 2011 yang menyatakan bahwa dirinya tidak sanggup lagi untukmelunasi hutang kepada PT.Bank Panin Tbk dan pengakuannya yangditegaskan pada posita gugatannya yang menyatakan secara tegasbahwa Penggugat mengakui secara tegas bahwa Penggugat tidakdapat memenuhi kewajiban (wanprestasi) terhadap halhal yangditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit a quo.Pasal 2 Akta Perjanjian Kredit tersebut ditegaskan

Pada pasal 5 ditegaskan menyimpang dari pasal 2 dari akta ini, bank berhak untuk menagihhutang pokok berikut bunganya dan biayabiayalainnya....dst.......dan pihak pertama (Penggugat) berkewajibanuntuk membayar jumlah uang yang terhutang tersebut denganseketika dan sekaligus kepada Bank tanpa perlu peringatan atautegoran berupa dan dari siapapun juga, bilamana :(d) pihak pertama lalai tidak memenuhi salah satu ketentuan(ketentuanketentuan) dalam akta ini.

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamHalaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1950/Pdt.G/2020/PA.TngPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai

pergi meninggalkan kediaman bersama; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabardan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan