Ditemukan 24500 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-05-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PTA SURABAYA Nomor 232/Pdt.G/2019/PTA.Sby
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat/Pembanding melawan Tergugat/Terbanding
8845
  • 232/Pdt.G/2019/PTA.Sby
    PUTUSANNomor 232/Pdt.G/2019/PT A.SbyBISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidanganMajelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :PEMBANDING,umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(Guru), tempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO,semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;MelawanTERBANDING,umur 47 tahun, agama Islam
    ,M.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya tanggal 14 Mei 2019 Nomor 232/Pdt.G/2019/PTA.Sby yang ditunjukuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusanmana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbukauntuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu olehDrs. H. Sudarno,S.H.
Register : 14-07-2022 — Putus : 15-11-2022 — Upload : 17-11-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 232/G/2022/PTUN.PLG
Tanggal 15 Nopember 2022 — HARLISA VS 1. KEPALA DESA PENANTIAN, 2. WIRMANSYAH
12250
  • 232/G/2022/PTUN.PLG
Register : 26-06-2024 — Putus : 01-08-2024 — Upload : 01-08-2024
Putusan PA RAHA Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Rh
Tanggal 1 Agustus 2024 — Penggugat melawan Tergugat
51
  • 232/Pdt.G/2024/PA.Rh
Register : 04-09-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 04-09-2013
Putusan PN GRESIK Nomor 232/Pid/2013/PN.GS
Tanggal 25 Juli 2013 —
348
  • 232/Pid/2013/PN.GS
    PUTUSANNomor: 232/Pid.B/2013/PN.GsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaanbiasa, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara ParaTerdakwa:I.
Register : 12-07-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 10-02-2019
Putusan PA DENPASAR Nomor 232/Pdt.G/2017/PA.Dps
Tanggal 17 Oktober 2017 — PENGGUGAT V TERGUGAT
1520
  • 232/Pdt.G/2017/PA.Dps
Register : 28-02-2024 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 15-03-2024
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Sgm
Tanggal 13 Maret 2024 — Penggugat melawan Tergugat
134
  • 232/Pdt.G/2024/PA.Sgm
Register : 08-04-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PA LAHAT Nomor 232/Pdt.G/2020/PA.Lt
Tanggal 6 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
168
  • 232/Pdt.G/2020/PA.Lt
Register : 25-06-2024 — Putus : 10-07-2024 — Upload : 10-07-2024
Putusan PA TENGGARONG Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Tgr
Tanggal 10 Juli 2024 — Pemohon melawan Termohon
118
  • 232/Pdt.P/2024/PA.Tgr
Register : 03-09-2024 — Putus : 25-09-2024 — Upload : 25-09-2024
Putusan PA TAKALAR Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tkl
Tanggal 25 September 2024 — Penggugat melawan Tergugat
42
  • 232/Pdt.G/2024/PA.Tkl
Putus : 06-04-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 6 April 2017 — 1. SABRORI, DKK VS PT. PACIFIC PANEL ART INDAH, Perseroan
6648 Berkekuatan Hukum Tetap
  • namun Termohon tidak pernah berniat baikuntuk menyelesaikan sehingga akhirnya Pemohon menggugat Termohon untukmendapat kepastian bekerja di perusahaan Termohon;Bahwa pertimbangan hukum perkara a quo pada halaman 32 alinea 1 yangmenyatakan Menimbang, bahwa tidak ditemukannya bukti mogok kerja ParaPenggugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur mogok yang ditentukan olehPasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Keputusan MenteriTenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 232
    /Men/2003,dengan demikian berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 232/Men/2003, Para Penggugatyang melakukan mogok dikategorikan mangkir;Bahwa pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang tidak cermat, tidakteliti karena hanya mempertimbangkan prosedur mogok sebagaimana yangditentukan UU Ketenagakerjaan, tapi tidak mempertimbangkan bukti bukti dariPenggugat/Pemohon Kasasi bahwa tuntutan dari Penggugat/Pemohon Kasasiadalah hak hak normatif
    normatif Pemohon Kasasi;Namun demikian majelis hakim tingkat pertama tidak pernah mempertimbanganketerangan saksi dari Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana halaman 23alinea 3 tidak dituangkan kedalam putusan, tetapi hanya mempertimbangan saksisaksi yang diajukan oleh Tergugat hal ini tidak memenuhi asas keterbukaan dankeadilan;Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidaksecara keseluruhan menyampaikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 232
    Pemohon Kasasi denganTergugat sekarang Termohon Kasasi, Bahwa Bukti ini telah menunjukan adanyabeberapa kali perundingan antara Para Penggugat sekarang Pemohon Kasasidengan Tergugat sekarang Termohon Kasasi namun tidak mencapaikesepakatan dan Bukti ini telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi telah melakukan perundingan dan telah gagal melakukanperundingan dengan demikian sebagaimana Pasal 3 huruf a Keputusan MenteriTenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 232
    sehinggaputusan Judex Facti tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi;Bahwa selain itu pertimbangan hukum perkara a quo pada halaman 32 alinea 2yang menyatakan Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T7A, T7B,T8 Tergugattelah melakukan pemanggilan kerja kepada kepada Para Penggugat melaluipengumuman tertulis pada tanggal 5, 10 dan 16 Juni 2015, berdasarkan Pasal 168ayat (1) Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri TenagaKerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 232
Putus : 27-09-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 973 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 27 September 2017 — PT MUSI BANYUASIN INDAH VS HENDRA LEO
10656 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2003tentang Ketenagakerjaan diatur dalam Keputusan Menakertrans RI Nomor232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah:Pasal 142 UU 13/2003:1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalahmogok kerja tidak sah.2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri.Halaman 10 dari 40 hal.Put.Nomor 973 K/Padt.SusPHI/201724.20.26.27.Bahwa di dalam Kepmenaker RI Nomor 232
    /Men/2003 tentang AkibatHukum Mogok Kerja yang tidak serta mengatur bahwa perusahaan dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja yang membabibuta kepada buruhatau pekerja yang melakukan mogok kerja;Kepmenaker 232/2003 menegaskan bahwa perusahaan wajib memanggilburuh nya yang sedang melakukan mogok kerja yang tidak sah secara patutuntuk kembali bekerja;Selanjutnya, Kepmen 232/2003 mengatur bahwa buruh yang terbuktimelakukan mogok kerja yang tidak sah selama 5 (LIMA) HARI dapatdinyatakan mangkir setelah
    Halaman 33 dari 40 hal.Put.Nomor 973 K/Padt.SusPHI/2017 Pasal 6 Kepmenaker 232 Tahun 2003 Tentang Akibat MogokKerja Tidak Yang Tidak Sah:Ayat (1):Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir.Ayat (2):Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogoksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan olehpengusaha 2 kali berturutturut dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dantertulis.Ayat (3):Pekerja/buruh
    ;Bahwa jika putusan ini di baca dengan seksama maka diketahui bahwaJudex Facti tidak menguraikan dengan jelas tentang dasar pertimbangannya sebagaimana yang diatur peraturan undang undang;Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum tentang apa akibat jika benaraksi yang dilakukan Pemohon Kasasi / Penggugat Konvensi / TergugatRekonvensi dapat dikualifikasi sebabagi mogok kerja sebagaimana yangditentukan Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan dan Kepmenakertrans No 232
Register : 15-03-2012 — Putus : 13-08-2012 — Upload : 28-08-2012
Putusan PA JOMBANG Nomor 0653/Pdt.G/2012/PA.Jbg.
Tanggal 13 Agustus 2012 —
60
  • tidakberdasarkan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka dengan ketidakhadirannya di muka persidangan, Tergugat harus dinyatakan tidak mempergunakanhak haknya di muka persidangan terkait dengan perkara ini, karenanya dalil dalilgugatan Penggugat harus dinyatakan telah diakui oleh Tergugat sesuai pasal 125 HIRdan perkara ini dapat diputus tanpa hadimya Tergugat ( secara verstek ) sesuaiketentaun hukum acara Islam dalam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yangberbunyi sebagai sebagai berikut :YT) 232
Register : 10-04-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 930/Pdt.G/2019/PA.Jbg
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
80
  • MAHA ESAPengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:SUTIANI binti SURATMIN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Klagen RT.010 RW.002 Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan KabupatenJombang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepadaSUMANINGHATI, SH.MHum, (NIA : 02.11366) Jombang, 27121960 ; TRI PRASETYO ARYANTO, SH (NIA : 232
Putus : 22-09-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 K/Pdt/2014
Tanggal 22 September 2015 — LIEM A PEN ALIAS PAULINA LIEM ; JO HONG DJIN ALIAS SUHENDRA JOHAN, dk
5735 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kirakira sejak tahun 1890 an Orang Tua (mertua Penggugat) yangbernama Lie Foe adalah penyewa 2 (dua) unit Bangunan Milik orang tuaTergugat dan Tergugat II tuan Yo Giok In, yang terletak di Jalan RayaBarat, Nomor 230 dan Nomor 232, Kota Bandung, sekarang disebut/dikenaldengan nama Jl. Sudirman, Nomor 318 dan Nomor 320, Rt. 01, Rw. 02,Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung ;2.
    Pantas atau layakjika Lawyer Fee (biaya Jasa Pengacara) sebesar Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat IIsecara tanggung renteng ;Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat dan Tergugat II tersebut te/ahmerampas Hak dan Keadilan bagi Pihak Penggugat selaku pengontrak ataupenyewa tanah yang beritikad balk;Bahwa dikarenakan Penggugat adalah yang membangun rumah di tanahyang menjadi objek sengketa yang terletak di Jalan Raya Barat, Nomor 230dan Nomor 232
    A Bandung, dimana isi Putusan Pengadilan TinggiBandung dalam Perkara Nomor 232/Pdt/20i3/PT.Bdg baru diberitahukanoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klis. .A Bandung kepadaPemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi pada tanggal 6 Nopember 2013 yang lalu dan oleh karenaHalaman 15 dari 21 hal. Put.
Putus : 04-08-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1162 K/Pdt/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — GEORGE GUNAWAN, B.Sc, dk melawan Ny. LINDA SOETANTO dan KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KABARESKRIM MABES POLRI cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT cq DIR.RESKRIM.UM POLDA JAWA BARAT, dkk
11869 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., di Kota Bekasi adalahbatal demi hukum dengan segala akibat hukumnya*; (bukti P24)Bahwa atas keputusan tersebut di atas, selanjutnya pihak yang dikalahkanyakni Tergugat dan Il telah menyatakan banding, Majelis HakimPengadilan Tinggi Jawa Barat dalam Putusannya Nomor 232/PDT/2012/PT.BDG., telah membuat keputusannya pada tanggal 24 Juli 2012,yang pada pokoknya menyatakan: Menguatkan Putusan Pengadilan NegeriBandung tanggal 11 Januari 2012 Nomor 96/PDT.G/2011/PN.BDG., yaitumenyatakan Akta Wasiat Nomor
    Tergugat Ill entah kenapa tetap menginginkanpelaksanaan P21 Tahap 2, sedangkan Turut Tergugat II menghendakiditangguhkan dulu perkara pidana terhadap Penggugat, dikarenakan harusmenunggu Perkara Perdata, yaitu perkara Nomor 96/PDT.G/2011/PN.BDG., Jo Nomor 232/PDT/2012/PT.BDG., sampaimempunyai kekuatan hukum yang tetap terlebih dulu;Lalu apa yang terjadi dengan nasib Penggugat apabila Penggugatditangkap dan oleh Tergugat III dijebloskan di Tahanan Polda Jawa Barat ?
    Memerintahkan Tergugat Ill untuk menangguhkan Perkara Pidana atasnama Penggugat sampai Perkara Perdata Nomor 96/PDT.G/2011/PN.BDG., Jo Nomor 232/PDT/2012/PT.Bdg., mempunyai putusan yangberkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Hal. 21 dari 46 Hal.
    ., Jo Nomor 232/PDT/2012/PT.BDG., berkekuatan hukum tetap ;Menghukum Para Tergugat (Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III), untukmembayar ganti kerugian kepada Penggugat baik secara materil maupunimmateril yang diderita oleh Penggugat baik secara materil maupunimmateril yang apabila ijumlahkan seluruhnya berjumlah sebesarRp143.000.000.000,00 (seratus empat puluh tiga milyar rupiah), denganperincian sebagai berikut: Kerugian Materil sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliarrupiah) dengan
    ,Jo Nomor 232/Pdt/2012/PT.Bdg., berkekuatan hukum tetap;4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Illsebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagiPenggugat;5.
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PA SAWAHLUNTO Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.SWL
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
5317
  • dibacakanlah surat gugatan Penggugat nomor117/Pdt.G/2020/PA.Swl, yang atas surat gugatannya tersebut Penggugatmenyatakan tetap tanpa ada perubahan;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazzegellen dan diberi meteraisecukupnya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 232
    No. 117/Pdt.G/2020/PA.SwlMenimbang, bahwa surat bukti kode (P) yang diajukan Penggugatberupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/32/V1/2013 tanggal 15 April2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, KotaBatam yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen, hal manasesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.
Register : 12-01-2015 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 0024/Pdt.G/2015/PA.Ktl
Tanggal 11 Februari 2015 — Perdata
91
  • ,Nomor 232/52/V/2010 tanggal 24 Mei 2010;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamasebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di ... selama kuranglebih 5 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di ...selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul baik sebagaimanalayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK,umur 3 tahun 8 bulan, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh neneknyadi Padang Kota;4.
    nomor 1 tahun 2009;Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan danpenambahan;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan,maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugatdalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan ..., Nomor 232
Register : 05-08-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 23-04-2019
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 613/Pdt.G/2016/PA.KAG
Tanggal 15 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
135
  • Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah diDesa Bangun Jaya pada tanggal 18 April 2010, yang tercatat pada KantorUrusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, dengan Kutipan Akta NikahNomor 232/23/V/2010 tanggal 10 Mei 2010;Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No.0613/Pdt.G/2016/PA.KAG.2.
    tidak dapat dilaksanakan;Bahwa, Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon denganmenganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya sertamemberikan pandangan tentang akibat buruk dari Suatu perceraian akan tetapitidak berhasil;Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan suratpermohonan Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankanoleh Pemohon;Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telahmengajukan bukti surat, yaitu : Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 232
Putus : 29-05-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 29 Mei 2012 — DEDI DORES, dkk. vs PT. SIANTAR TOP, Tbk.
3729 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEP. 232/MEN/2003, Pasal6 ayat (2), Mogok tidak sah, tetapi Judex Facti menafsirkan mogok yangdilakukan oleh Pemohon kasasi bersifat kondisional dan mendesak, halini menunjukkan bahwa Judex Facti tidak memiliki pemahaman tentangmogok kerja.b. Bahwa Judex Facti telah mengabaikan No.
    KEP. 232/MEN/2003, Pasal 6ayat (2) tentang pemanggilan secara patut dan tertulis (yang dimaksuddengan dipanggil secara patut dalam pasal 168 ayat (1) UU No. 13 tahun2003 adalah pekerja/ouruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukanpada alamat pekerja/ouruh sebagaimana tercatat di perusahaanbedasarkan laporan pekerja/ouruh. Tenggang wakiu antara pemanggilanpertama dan kedua paling sedikit3 (tiga) hari kerja.Ill. Bahwa Judex Facti tidak Profesional (Unprofesional Conduct)a.
Register : 01-04-2011 — Putus : 18-04-2012 — Upload : 26-06-2012
Putusan PN AMBON Nomor 93/PDT.PLW/2011/PN.AB
Tanggal 18 April 2012 — ., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 17 Juni 2011 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor: 232 / 2011 Tanggal 23 Juni 2011; --------------------------------------------; Janda Ny. SILVIA MAGDALENA GASPERSZ, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Waitatiri RT. 005/RW. 16, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
6324
  • ., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 17 Juni 2011 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor: 232 / 2011 Tanggal 23 Juni 2011; --------------------------------------------;Janda Ny. SILVIA MAGDALENA GASPERSZ, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Waitatiri RT. 005/RW. 16, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
    ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 17 Juni 2011 yang telahdi daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor:232 / 2011 Tanggal 23 Juni 2011; SebagaiPELAWAN;MELA WAN:Janda Ny.
    Kamboja No. 6AKelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon., berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal, 17 Juni 2011 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon,Nomor: 232 / 2011 Tanggal 23 Juni 2011, tersebut diatas , sedangkan untuk Terlawanhadir kuasanya : 1. CHRISS LATUPEIRISSA, SH. 2.