Ditemukan 31360 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-07-2012 — Putus : 16-04-2012 — Upload : 25-07-2012
Putusan PN BANYUMAS Nomor 195/Pdt.P/2012/PN.Bms Tanggal 16 April 2012 — pemohon
28 — 5
28 — 5
berdasarkan surat permohonannya tertanggal30 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumaspada tanggal 30 Maret 2012 di bawah Register Nomor: 195/Pdt.P/2012/PN.Bms,yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorangPerempuan bernama MUSLIAH pada tanggal 27 APRIL 1981 ;e Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilakibernama AHMAD FAOZIlahir di Banyumas pada tanggal 15 JUNI 2000 ;e Bahwa karena kekhilafan
Register : 14-09-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 203/Pdt.P/2016/PN.Krg Tanggal 8 September 2016 — DWI SUMINI, tempat dan tanggal lahir, Karanganyar, 25-03-1979, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Ds. Jongkang Rt. 001 Rw. 005, Desa Buran, Kec. Tasikmadu, Kabupaten, Karanganyar ;
Selanjutnya disebut PEMOHON ;
23 — 2
23 — 2
Keb, bidan pada Rumah Bersalin Familia ;Menimbang, bahwa Kekeliruan penuiisan nama tersebut dipandang telahmemenuhi ketentuan dalam pasal 13 Kitab UndangUndang Hukum Acara Perdata, yangmenentukan bahwa pembetulan aktaakta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya dapat dilakukan apabila aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkanterjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya.
Putus : 20-09-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 PK/Pdt.Sus-PHI/2018 Tanggal 20 September 2018 — 1. PT BPR KARYAJATNIKA SADAYA (BPRKS) KANTOR PUSAT, DK VS ADRIANTO NUGROHO
93 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 153 PK/Padt.SusPHI/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah membaca secara saksama alasan Peninjauan Kembali tanggal 16Maret 2018 dihubungkan dengan putusan Judex Facti dan Judex Juris, tidakterdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan
Register : 07-01-2020 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PN PRAYA Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Pya Tanggal 20 Januari 2020 — Pemohon:
RAEHAN
18 — 14
RAEHAN
18 — 14
adalah RAEHAN lahir di Keranji pada tanggal 12 Desember1976 adalah tidak benar dan keliru sehingga harus diperbaiki menjadi RIAREHAN lahir di Lombok Tengah pada tanggal 31 Desember 1976;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregistertak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, ataudirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telah dibukukanmemperlihatkan telah terjadinya kekhilafan
Register : 08-04-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 188/Pdt.P/2019/PN Spt Tanggal 16 April 2019 — SURYA
35 — 7
35 — 7
DARMANSYAH dan JAINUL BAHRIAH (P2); Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon (P2) tertulis Nama Pemohontersebut SURYA yang mana seharusnya Nama Pemohon sesuai denganKutipan Akta Nikah Pemohon (P3) dan Kutipan Akta Kelahiran AnakPemohon (P4, P5) adalah SURIA;Menimbang, bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yangbersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat buktisurat lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdata menyatakanpada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan
Register : 22-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Spt Tanggal 28 Mei 2019 — HJ. NURIYAH
34 — 5
34 — 5
perempuan, dari pasangan suamiisteri yang bernama AMIN dan RUSTANIAH (P2); Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon (P2) tertulis Nama Pemohontersebut NURIAH yang mana seharusnya Nama Pemohon sesuaidengan Kutipan Akta Nikah Pemohon (P3) adalah NURIYAH;Menimbang, bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yangbersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat buktisurat lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdata menyatakanpada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan
Putus : 11-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 PK/PID/2018 Tanggal 11 Juli 2018 — Sastri Andriani Pgl Tri, Dk
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
di mukasidang:e Bahwa Para Terpidana suami istri membujuk korban agar bisa ikuttender/lelang di kantor Terpidana II yang merupakan suami Terpidana ,namun sebenarnya tidak ada pengadaan barang di kantor Terpidana Il,sehingga merupakan kebohongan, sehingga Para Terpidana terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenipuan secara bersamasama sesuai dakwaan Penuntut Umum; Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusanJudex Jurist tidak memperlihatkan suatu kekhilafan
Register : 06-03-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49338/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 16 Desember 2013 — Penggugat dan Tergugat
143 — 52
143 — 52
III/2013 tanggal 4Maret 2013;bahwa Pasal 36 ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur bahwa: DirekturJenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikanyang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dalamhal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Putus : 16-12-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 981 PK/Pdt/2019 Tanggal 16 Desember 2019 — GATOT HARIYANTO, dkk vs. NY. H. SAPARTINAH SUHARDIMAN
143 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 25 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan/atau kekhilafan
Register : 08-06-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/TUN/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 — BUPATI LANGKAT VS IRAWAN, S.Sos;
104 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 Mei 2018 yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaputusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, terdapat kekhilafan
Register : 17-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN SURAKARTA Nomor 362/Pdt.P/2018/PN Skt Tanggal 15 Nopember 2018 — Pemohon:
ALICIA CATHERINE WINOTO
42 — 33
ALICIA CATHERINE WINOTO
42 — 33
Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Pecatatan Sipil Surakarta dari ALICIACATHERINE WINOTO,anak perempuan dari Suami Isteri SANTOSO WINOTOdan LINDA SANTOSO yang lahir di Surakarta pada tanggal 13 Mei 1998,sehingga untuk kepentingan pemohon sendiri dikemudian hari;Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas yaitu dari keterangansaksisaksi dan bukti P1 , P3 , P4 di atas ternyata nama Pemohon adalahALICIA CATHERINE WINOTO ;Menimbang, bahwa jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkantelah terjadinya kekhilafan
Register : 15-10-2019 — Putus : 18-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Pya Tanggal 18 Oktober 2019 — Pemohon:
MARHAMAH
27 — 12
MARHAMAH
27 — 12
AB035729 atas nama MARHADIlahir di tanggal 31 Desember 1970 tersebut, harus diperbaiki/dirubahmenjadi MARHAMAH lahir di Gawah Malang tanggal 01 Juli 1974;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregistertak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, ataudirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telah dibukukanmemperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau
Register : 31-01-2019 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Spt Tanggal 7 Februari 2019 — MAHDA
26 — 2
26 — 2
buktisurat P.1; BahwaPemohon telah kawin sah dengan seorang lakilaki bernama AZIDIN; Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MAHDA, tertulisMAHDALINA ; Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang ke Dua yang bernamaNURUL ZANAH,, tertulis NURUL ZANNAH; Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi yang bersumpah di persidangandan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdata menyatakan padapokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan
Upload : 06-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 PK/Pid.Sus/2009 Muntalia, SH. (Kuasa Pemohon); H. Baharudin By bin Badu Yakin, dkk.
72 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Hakim Mahkamah Agung telah secara nyataterjadi kekeliruan kekhilafan dalam memberikanputusan.a. Perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembaliyang menerima uang bantuan dan tunjanganbukanlah merupakan perbuatan melawanHal. 33 dari 30 hal. Put.
MANSYURDIN Bin MUHAMVAD IMAN, DKK padatanggal 12 September 2008 Nomor : 373 K/PID.SUS/2007telah memutus dan mengadili sendiri dengan amarnyaantara lain : Menyatakan para Terdakwa terbuktimelakukan perobuatan yang didakwakan kepadanya, akantetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatanmaupun pelanggaran, maka dari itu) sudah sangat jelasadanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini sehingga berpendapat bahwaPara Pemohon ' Peninjauan Kembali telah terbuktimelakukan
Dengan demikian sudah nyatabahwa Hakim Mahkamah Agung yang =memeriksa danmengadili perkara ini telah melakukan kekhilafan dankekeliruan dalam mengambil putusan. Hal ini didukungoleh pendapat ahli hukum yang juga Ketua MahkamahAgung Prof. Dr. H. BAGIR MANAN, SH., MCL mengatakanDalam setiap perkara Hakim wajib menentukan apakahsuatu) aturan hukum lama atau lingkungan jabatan lamatetap berlaku.
Tidak ternyata ada kekhilafan ataukekeliruan yang nyata dalam putusan JudexJuris No. 56 K/Pid.Sus/2008, karenahalhal yang relevan secara yuridis telahHal. 37 dari 30 hal. Put. No. 52PK/PID.SUS/2009dipertimbangkan dengan benar, yaituperbuatan Terpidana mempunyai hubungankausal dengan kerugian keuangan Negara;2.
Putus : 16-12-2015 — Upload : 22-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 PK/Pdt/2015 Tanggal 16 Desember 2015 — PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. KANTOR NET WORK REGIONAL KAWASAN TIMUR INDONESIA, dk vs Drs. ANDI JINDAR PAKKI
181 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
181 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
;C Apabila dalam suatu putusan kasasi terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata;1 Bahwa terhadap alasan ini, maka Pemohon PK mempersoalkanmengenai perbedaan luas tanah objek sengketa yang didalilkan olehTermohon PK semula Penggugat asal, dalam perbaikan gugatan tertanggal 16 Agustus2012 pada angka 4, a dan 6 dan petitum angkake7 dan 8 adalah seluas 3,35 Ha.
(0,1736 Ha) bukan menjadi sama dengan 2,45 Ha,melainkan menjadi seluas 3,77 Ha, oleh karenanya Putusan Judex Facti tingkatPertama yang dikuatkan oleh Putusan Judex Facti tingkat banding, dandijadikan dasar Putusan Judex Juris dalam perkara ini "telah mengabulkan apayang tidak dituntut" sehingga Putusan Judex Facti dan Judex Juris semacam inijuga secara nyata menunjukkan atau membuktikan adanya kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus
Peninjauan Kembali II:1 Bahwa Putusan mahkamah Agung di Tingkat Kasasi tersebut, Pemohon telahdiberitahukan secara patut pada tanggal setidaktidaknya antara tenggang waktupemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewatsebagaimana ditentukan oleh Undangundang yaitu 6 (enam) bulan setelahpemberitahuan isi putusan tersebut;2 Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karenaberpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini jelas memperlihatkansuatu kekhilafan
Putusan No.336 PK/Pdt/2015pertimbangan Judex Juris ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruanyang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009.
Putus : 25-08-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 PK/PDT/2012 Tanggal 25 Agustus 2014 — PETRUS TUFAN bin DANIEL LUNDA
VS
ZAELANI
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Supardi atas persetujuan lisan Daniel Lunda sebagaimana diterangkan saksidi persidangan, adalah pertimbangan hukum yang keliru dan sangatjelas telahmemperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata,karena tidak mempertimbangkan secara seksama faktafakta hukum yangsebenarnya; Bahwa saksi Supardi di persidangan tidak pernah menerangkan bahwaakses jalan obyek perkara telah diaspal, fakta hukum yang benar adalahjalan yang dibuat oleh saksi Supardi hanya menambah dari jalan yang
Selanjutnya dalam paragraf ke5 menyatakan:Bahwa jalan lain dari hasil pemeriksaan tempat, hanya jalan kecil/gang yangtidak mungkin dilewati kKendaraan beroda 4, sedangkan lokasi sebelah timurterdapat pipa gas Pertamina yang tentu dilarang dan berbahaya bila dibuatjalan, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan sangat jelastelah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yangnyata, karena tidak didasari oleh faktafakta hukum yang adadi persidangan; Bahwatidak benar rumah
Pemohon menurut hukum tidaklahbertentangan dengan asas kepatutan dan kelayakan yang berlaku di dalammasyarakat, oleh karenanya perbuatan tersebut bukanlah merupakanperbuatan yang melanggar hukum;Bahwa dengan demikian menurut hemat Pemohon adalah cukup beralasanhukum Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkaraPeninjauan Kembali ini untuk membatalkan Putusan Kasasi MahkamahAgung Nomor 2273 K/Pdt/2010 tertanggal 3 Mei 2011 yang dimohonkanPeninjauan Kembali tersebut, karena terbukti adanya kekhilafan
Nomor 416 PK/Pdt/2012Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena menelitidengan saksama memori peninjauan kembalitanggal 26 Maret 2012 dan kontra mememori peninjauan kembali tanggal 14April 2012, dihubungkan dengan putusan Judex Juris yang membatalkanputusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi Palembang,ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyatayang dilakukan Judex Juris dalam mengadili perkara a quo;Bahwa bukti baru
Putus : 21-11-2014 — Upload : 26-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 PK/Pdt/2014 Tanggal 21 Nopember 2014 — PT. SABAR GANDA
VS
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
83 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata;2.1.
Putusan Nomor 420 PK/Padt/2014lengkap, berimbang dan tuntas atas fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan tingkat pertama ternyata putusan Judex Facti telahmembatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat denganmengabaikan pembuktian ditingkat pertama dan sebaliknya memutuskanperkara ini tidak berkeadilan mengabaikan keseluruhan buktibukti,halmana adalah kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebab mejelisHakim tinggi dan kasasi telah lalai tidak memeriksa ulang terhadap faktapersidangan dan
Putusan Nomor 420 PK/Padt/2014mencerminkan rasa keadilan karena tidak membuktikan atau menemukanhukum guna melahirkan suatu putusan yang baik dan bermanfaat bagipenegakan hukum itu sendiri;2.4 Bahwa terdapat kekeliruan / kekhilafan Hakim yang nyata dalammempertimbangkan perbuatan melawan hukum dalam gugatanPenggugat / Termohon PK dimana gugatan atas dasar PMH (Pasal 1365KUHPerdata) haruslah dilihat sebagai akibat langsung adanya kesalahan /schuld yang dilakukan seseorang yang melanggar "hak" orang
denganbendabenda yang terdapat di atasnya sehingga atas kehilafan tersebuttelah menghukum Pemohon PK membayar ganti rugi, pertimbanganHukum Majelis Hakim Agung ini merupakan kesalahan yang nyata dalammenilai bendabenda yang terdapat di atas sebidang tanah milik orang laindengan menyatakan "terlepas siapa pemilik tanah namum Pengugatadalah pemilik kebon bibit" pertimbangan hukum Hakim kasasi a quo jelaskeliru dimana sebidang tanah merupakan satu kesatuan dengan bendabenda yang terdapat di atasnya, akibat kekhilafan
Putus : 27-06-2012 — Upload : 12-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524 PK/Pdt/2010 Tanggal 27 Juni 2012 — NY. GURMET,dk vs MAX YUNUS LAMUDA, S.H.
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat awal tidak sesuai dengan nilai materiilperkara sehingga tidak mempunyai alas hak yang sah;7 Bahwa berdasarkan halhal yang diajukan Tergugat awal II/Tergugat awal I/ParaPemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, maka Hakim Agung PeninjauanKembali berkenan untuk memeriksa kembali dan memutus dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, Judex Juristidak melakukan kekhilafan
/kekeliruan nyata memutus perkara a quo;Bahwa alasan peninjauan kembali hanya merupakan persepsi yang tidak dapat dipakai sebagai alasan adanya kekhilafan Hakim;Bahwa surat bukti PK yang diajukan sebagai Novum oleh Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 (b) UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNo.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 dantidak terdapat suatu kekeliruan yang nyata dari
Putus : 16-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 PK/Pid/2013 Tanggal 16 Desember 2014 — INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM
84 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekhilafan dan kekeliruan nyata Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja,S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. dalam mempertimbangandanmemutus perkara dalam tingkat kasasi tersebut sebagaimana diatur oleh Pasal263 (2) huruf c KUHAP dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:1. Bahwa kekeliruan nyata Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H.dan Dr. H.
Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.yangmenyebutkan, bahwa Terpidana terbukti menggelapkan uang Rp200.000.000,00merupakan suatu kekeliruan nyata;Menimbang, bahwa atas alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidanayang diajukan berdasarkan adanya kekeliruan/kekhilafan yang nyata dariMajelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf cUndangUndang No.8 Tahun 1981 KUHAP, dapat dibenarkan karena
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 PK/PDT/2010 ASRIL BIN ALI UMAR; WALIKOTA JAMBI
20 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atausesuatu kekeliruan hakim yang nyata.2. Bahwa adapun amar putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali(PK)) tersebut adalah sebagai berikut :MENGADILI Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi Asril binAli Umar Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkatkasasi ini ditetapbkan sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah).Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 199 PK/Pdt/20103.
Mengenai kekeliruan Hakim.Bahwa tidak ada kekeliruan Hakim/kekhilafan yang nyata, dari seluruhpertimbangan baik tingkat judex facti maupun judex juris tidak terdapat halhal yang bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali : ASRIL bin ALI UMAR tersebut harus ditolak ;Hal. 13 dari 15 hal. Put.