Anugerah Cermin Mulia (untuk selanjutnya disebutTANAH OBYEK SENGKETA) ;Bahwa tanah tersebut diperoleh PELAWAN dengan cara membelimelalui lelang yang dilaksanakan oleh Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara KantorWilayah VIl Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan LelangJakarta V.

Sertipikat HGB No. 1113/Kedoya Selatan, GambarSituasi No. 15/1999 tanggal 29 April 1999, tersebut telah pulamelaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan UndangUndang yang berlaku, dengan membayar harga lelang tersebutkepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. DirektoratJenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah VIl Cq.

Perkara Korupsi.Untuk sangkaan korupsi ini sudah sejak Agustus 2015, dibawahpimpinan Bareskrim Jendral Budi Waseso, Denny Indrayana telahditetapkan sebagai Tersangka dugaan korupsi payment gateway, dimana Denny Indrayana diduga menyalahgunakan wewenang dalamprogram pembayaran passport elektronik di Kementerian Hukumdan HAM.

Garuda Indonesia dan Kementerian HukumHalaman 6 dari 31 Putusan Nomor 153Pid.B/2018./PN.Jkt.Seldan HAM. Denny Indrayana diduga melakukan perjalanan dinasyang dibiayai oleh PT. Garuda Indonesia. Kementerian Hukum danHAM ternyata juga membiayai perjalanan dinas tersebut.Pembiayaan perjalanan dinas ganda tersebut terjadi saat DennyIndrayana masih menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM..

Hal inilahyang menjadi dasar permohonan praperadilan yang diajukan olehPEMOHON PRAPERADILAN.2) Kasus Korupsi Payment Gateway Pada Kementerian Hukum danHAM RI Tahun Anggaran 2014Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No.: LP/226/II/2015/Bareskrim,tanggal 24 Februari 2015, Denny Indrayana dilaporkan atas dugaantindak pidana korupsi pada kegiatan implementasi/pelaksanaanPayment Gateway pada Kemenkumham RI T.A 2014;Bahwa dalam kasus ini, diduga Denny Indrayana telahmenginstruksikan penunjukkan2 (dua) vendor

hal tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 4UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) yang menyatakan seluruh penerimaan negarabukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.Bahwa atas dasar tindakan tersebut di atas dan setelah melakukanpemeriksaan terhadap beberapa saksisaksi, maka pada tahun 2015Denny Indrayana resmi dinyatakan sebagai Tersangka atasDugaanTindak Pidana Korupsi pada kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian

Telan melakukan penyitaan Barang bukti dari para saksi danTersangka antara lain:1) 13 (tiga belas) bundel berkas terkait Payment GatewayDirjen Imigrasi tahun 2014;2) 722 (tujuh ratus dua puluh dua) lembar surat;3) 77 (tujuh puluh tujuh) print out email;4) Laporan keuangan Hasil Investigatif dalam rangkapenghitungan kerugian negara atas implementasi PaymentGateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI T.A. 2014Nomor ; 60/HP/XIV/07/2015 tanggal 9 Juli 2015.7.

Dinas Nomor : ND.55/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Lelang Ulang ;15) 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5) ;16) 1 (satu) jepitan fotokopi pengumuman pascakualifikasi lelang Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian

Spektra Adhya Prasarana;123) Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2014 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;124) Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 172/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang personil unit layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;125) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/KEP/KPA-PDK/KPDT/VII/2014, tentang Perubahan atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK

/KPDT/II/2-14 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggran 2014, tanggal 16 Juli 2014;126) Laporan Periode Minggu 1 sampai dengan minggu ke-4, tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;127) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Tahap I NSS 27379212A Nomor : 184309L/175/110 tanggal 18 -12 2014 sebesar Rp. 9.062.710.479,- (beserta lampiran

kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dilakukan secara elektronikHim. 19 dari Him. 320, Putusan No. 92/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGmelalui LPSE Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal oleh PokjaPengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Unit Layanan Pengadaan KementerianPembangunan Daerah Tertinggal tahun anggaran 2014 yang diangkatberdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 172/Kep/MPDT/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Susunan Personil UnitLayanan Pengadaan Barang Dan Jasa

kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dilakukan secara elektronikmelalui LPSE Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal oleh PokjaPengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Unit Layanan Pengadaan KementerianPembangunan Daerah Tertinggal tahun anggaran 2014 yang diangkatberdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 172/Kep/MPDT/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Susunan Personil UnitLayanan Pengadaan Barang Dan Jasa pada Kementerian Pembangunan DaerahTertinggal dengan komposisi

Pembangunan Daerah Tertinggal sertamencari dan meminjam perusahaanperusahaan yang memenuhi syaratuntuk mengikuti proses pelelangan pekerjaan pembangunan dermagapada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2014;Bahwa benar, dalam pelaksanaan proses pelelangan pekerjaanpembangunan dermaga pada kementerian Pembangunan DaerahTertinggal dilakukan secara elektronik melalui LPSE KementerianPembangunan Daerah tertinggal oleh Pokja Pengadaan PekerjaanKonstruksi Pada Unit Layanan Pengadaan Kementerian

KPG262membuat RAB dan Gambar Rencana untuk dimasukan dalamproposal pengajuan bantuan berupa pembangunan dermagakepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sertamencari dan meminjam perusahaanperusahaan yang memenuhisyarat untuk mengikuti proses pelelangan pekerjaan pembangunandermaga pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggaltahun 2014;Bahwa setelah melalui proses pelelangan maka ditetapkanlah PT.Mina Fajar Abadi dengan direktur atas nama Ir.

pelelangan pembangunan dermaga di Kementerian PDT;e Bahwa benar, terdakwa Sugiarto Prayitno bersamasama dengan Ir.Ramlan, MBA.

IMAM (belum tertangkap) dan ketika dimintaiketerangannya oleh Penyidik Polresta Bekasi Kota terkait tindakanya untukmembeli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin samasekali dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pejabatyang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Badan Narkotika Nasional No.

IMAM (belum tertangkap) dan ketika dimintaiketerangannya oleh Penyidik Polresta Bekasi Kota terkait tindakanya untukmemiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebutterdakwa tidak memiliki ijin Sama sekali dari Kementerian KesehatanRepublik Indonesia maupun dari pejabat yang berwenang. Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan NarkotikaNasional No.

Putusan Nomor : 907/Pid.Sus/2016/PN.BksBahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih dengan beratnetto 0,0528 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirseluruhnya 0,0361 gram didalam lipatan uang kertas Rp. 2.000, (Dua riburupiah) yang terdakwa simpan didalam kantong jaket depan sebelah kananyang terdakwa gunakan;Bahwa Terdakwa dalam memiliki maupun memakai Narkotika jenis shabutersebut memiliki ijin dari Kementerian

tertangkap)Daerah Johar Baru, Jakarta Pusat;Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putin dengan beratnetto 0,0528 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirseluruhnya 0,0361 gram didalam lipatan uang kertas Rp. 2.000, (Dua riburupiah) yang terdakwa simpan didalam kantong jaket depan sebelah kananyang terdakwa gunakan;Bahwa Terdakwa dalam memiliki maupun memakai Narkotika jenis shabutersebut memiliki ijin dari Kementerian

TEGUH KHRISTIAN SARAGIH, tempat / tanggal lahir Jakarta, 15 Oktober1981, agama Kristen, pekerjaan PNS Kementerian Keuangan, alamat JI. KaryaKasih Gg. Kasih Ill No.18D LK VIII Pangkalan Mansur Medan Johor;2. MEYLIN YUSISKA TAMBUNAN, tempat / tanggal lahir Medan, 15 Mei 1985,agama kristen, pekerjaan PNS Kementerian Keuangan, alamat JI. Karya KasihGg.

DN14 DI/06 0008951atas nama SUYITNO yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia tanggal 11 Juni 2016, yang selanjutnyadiberi tanda P3;4. Foto Copy ljazah Sekolah Dasar No. DN14 Dd 0013886 atas namaSUYITNO yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia tanggal 8 Juni 2013, yang selanjutnyadiberi tanda P4;5.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIACq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT (Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG CIREBON, berkedudukan di Jalan DR.Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Cirebon;2. KEMENTERIAN AGRARIA REPUBLIK INDONESIACq.

King Widyanto) adalah pemegang 375lembar saham, dari keseluruhan saham sebesar 3750 lembar, sesuaidengan bukti T6 berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum NomorAHU.2AH.01.099400 tertanggal 27 Juli 2011 perihal Penyampaian dataP.T Pelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yang telah ditandatanganioleh Sjafruddin selaku Direktur Perdata kepada Kantor Pengacara danKonsultasi Hukum Prof.

King Widyanto adalah Direktursesuai bukti T6 berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum NomorAHU.2AH.01.099400 tertanggal 27 Juli 2011 perinal Penyampaian data P.TPelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yang telah ditandatangani olehSjafruddin selaku Direktur Perdata kepada Kantor Pengacara dan KonsultasiHukum Prof. Oemar Seno Adji S.H. & Rekan;Bahwa tanah dan bangunan baru dibeli Kemudian oleh TermohonKasasi (alm.

King Widyanto) adalahpemegang 375 lembar saham, dari keseluruhan saham sebesar 3750lembar, sesuai dengan bukti T6 berupa Surat Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum Nomor AHU.2AH.01.099400 tertanggal 27 Juli 2011 perihalPenyampaian data P.T Pelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yangtelah ditandatangani oleh Sjafruddin selaku Direktur Perdata kepada KantorPengacara dan Konsultasi Hukum Prof.

King Widyanto adalahDirektur sesuai bukti T6 berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum UmumNomor AHU.2AH.01.099400 tertanggal 27 Juli 2011 perihal Penyampaiandata P.T Pelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yang telahditandatangani oleh Sjafruddin selaku Direktur Perdata kepada KantorPengacara dan Konsultasi Hukum Prof.

King Widyanto dan Yerika Tan) yangmerupakan pemegang saham mayoritas tunggal maupun sebagai pengurus(direktur utama dan direktur) pada Termohon Kasasi II (PT Indomas BahariMakmur), sesuai bukti T6 berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum UmumNomor AHU.2AH.01.099400 tertanggal 27 Juli 2011 perihal Penyampaiandata P.T Pelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yang telahHal. 19 dari 20 hal.

Namun jika dasarhukumnya belum ada maka tidak bisa dirubah.Bahwa mekanismenya harus diusulkan oleh pihak perguruan tinggi kepadaKementerian Agama, kemudian jika setujui maka akan ada SK dari Kementerian, barukemudian dijadikan dasar perubahan.

Praptini agar hal tersebut dikonsultasikan kePusat yaitu ke Biro Perencanaan Kementerian Agama Jakarta setelah pembahasanRKAKL yang diselenggarakan pada akhir Tahun 2010 atau awal 2011 setelahpenetapan tariff dan jenis PNBP di lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011, untukikhtiar mencari solusi untuk mengatasi anggaran yang tidak tersedia dalam DIPA/RKAKL;Bahwa terdakwa Dr Praptini tidak pernah menkonsultasikan ke Kementerian Agama,karena dana punia muncul pada saat pembinaan yang diberikan oleh Kepala

Danusul tersebut akan dikonsultasikan dengan Kementerian Keagamaan;Bahwa Saksi Prof Dr. I Made Titib Phd selanjutnya memerintahkan kepadaTerdakwa Dr.

IPDN Provinsi Sumatera Barat Di KabupatenAgam Tahun Anggaran 2011 Antara Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia Dan PT.

DUDY JOCOM (KepalaPusat Administrasi Keuangan dan PengelolaanAset, Kementerian Dalam Negeri) danRACHMAN ST, MM. (General Manager Wilayah PT.

Rokan Hilir Pada Kementerian DalamHal. 184 dari 930 Hal. Putusan Nomor 33/Pid. SusTPK/2019/PN.

/LembagaRencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah 20102014 PerKementerian/Lembaga, Kementerian Dalam Negeri: 10.

Keuangan dan Pengelolaan Aset, Kementerian Dalam Negeri) danRACHMAN ST, MM. (General Manager Wilayah PT.

Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1701012712110002 atas nama KepalaKeluarga ERWIN KARNOTO, selanjutnya di beri tanda P7 ;Foto copy Surat Keterangan dari Kementerian Agama Republik IndonesiaKantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan Kantor UrusanAgama Kecamatan Kedurang No. B162/Kua.07.01.03/PW.01/06/2019,selanjutnya di beri tanda P8 ;Menimbang, bahwa selain mengajukan suratsurat bukti Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :Halaman 3dari9 Putusan Nomor23/Pdt.P/2019/PN Mna.

dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuatdihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RINomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah,perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuatdi hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan PerubahanAnggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi BadanHukum Kementerian

Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat,Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Hadiyanto selakuSekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TioSerepina Siahaan, S.H., LL.M., selaku Kepala Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan, dan kawankawan, berkantordi Gedung Djuanda Lantai 15, Jalan Dr.

Untuk yang tumbuh di bumi itulah hutan, masukkekuasaan Kementerian LHK yang mengelola tetapi yang dipermukaanmerupakan kekuasaan Hukum Agraria dan yang tertanam di dalambumi adalah kekuasaan Pertambangan.

Dalam pengertiannanti bahwa subjek sebelumnya menguasai areal kawasan hutan itukarena dia berada di atas kawasan hutan maka subjek ini harusmempunyai izin resmi dari dalam tanda petik pemandu kawasan hutanyaitu Kementerian Kehutanan.

boleh dicek ke Kementerian LHK, sepengetahuan kamiberdasarkan SK terakhir dari Kementerian LHK yaitu SK nomor 1070yang merupakan penyempurnaan dari SK 578 sampai bulan Juli 2017Halaman 91 dari 113 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srhdari 3.200.000 (tiga juta dua ratus) sekian yang ditunjuk sebagaikawasan hutan di Sumatera Utara baru sekitar 60% (enam puluhpersen) yang ditetapkan;Bahwa di SK Kementerian LHK nomor 579 tidak disebutkan kalaumengacu kepada urutan pengukuhan tetapi disebutkan sebagaikawasan

Setelah tidak ada klaim maka dilakukan pemagaran batas tetapdan dibuatkan Berita Acaranya dan dibuatkan petanya kemudiandikirimkan ke Kementerian LHK baru oleh Tim ditetapkan.

Jadi di dalam aturanaturan itu bahwa untukmendapatkan izin yang baru belum pernah dikeluarkan izin sebelumnya.Izin ini adalah izin dalam bentuk peraturan Kementerian Kehutanan.Misalnya Kementerian Kehutanan dahulu diatur dengan PP Nomor 6Tahun 2007 akan memberikan izin tambang harus ada usulan dariKementerian ESDM baru akan diterbitkan izin kawasan hutan;Bahwa didalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 penunjukankawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan wilayah sebagaiHalaman 101 dari 113 Putusan

., M.kn. sebagaimana Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 16 Mei2013 yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sahdari Almarhumah Marietta Hutahaean dan berhak atas uang pensiunan danuanguang lainnya dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 12 Mei 2013 dan Akta Wasiat Nomor 2tanggal 16 Mei 2013 tersebut, adalah keinginan terakhir dari AlmarhumahMarietta Hutahaean sebelum meninggal dunia yang harus dihormati dandilaksanakan;12.Bahwa kedudukan dari

Kementerian Dalam Negeri RI c.g. Pemerintah ProvinsiJawa Barat c.q. Pemerintah Kota Bekasi; sedangkan KementerianPerdagangan RI adalah bagian dari Negara Republik Indonesia c.q.Pemerintah Negara Republik Indonesia. Secara keperdataan, masingmasing entitas tersebut tidak dapat ditarik menjadi pihak dalam perkara initerlepas dari subyek hukum yang menaunginya;Berdasarkan faktafakta dan halhal tersebut di atas, mohon kiranya KetuaPengadilan Negeri Bekasi c.q.

Tunjangantersebut saya terima selama puluhan tahun dan baru berhenti dalam rangkastatus quomenyusul adanya protes dari para Tergugat Rekonvensi baik lisanmaupun tulisan kepada Kementerian Perdagangan;10.Bahwa, keabsahan perkawinan saya dengan Almarhumah MariettaHutahaean ternyata juga dari Pendapat Hukum yang diberikan oleh BadanHalaman 15 dari 28 hal.Put.

Nomor 2510 K/Pdt/201617.Kepegawaian Negara Republik Indonesia dalam Surat Nomor D Ill 263O0/H.Il 3/07 kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesiatertanggal 14 Maret 2014 Perihal Kronologis Permasalahan Kepegawaiana.n. Sdr.

., di mana pendapat tersebut diberikanoleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dalam kedudukansebagai instansi yang otoritatif sepanjang menyangkut segala hal yangberhubungan dengan kepegawaian di Negara Republik Indonesia dalamrangka menjawab pertanyaan Kementerian Perdagangan RepublikIndonesia tentang kedudukan hukum saya setelah meninggalnyaAlmarhumah Marietta Hutahaean;Bahwa, oleh karena itu, berbagai dalil yang dikemukakan oleh Para TergugatRekonvensi yang pada intinya menyatakan saya

Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 08September 2015 sekira pukul 22.00 wib, di rumah Terdakwa di Kp.Sugilamping, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, KotaBogor, Terdakwa menerima pesanan dari MAMAH YULI (DPO) sebanyak1 (satu) bungkus kecil seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah),bahwa kemudian Terdakwa pada waktu dan tanggal sebagaimanadisebutkan di atas menghubungi saksi Fauzi Juansyah dengan panggilanOzy ;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenangataupun dari Kementerian

Sugilamping, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan TanahSereal, Kota Bogor, menghubungi saksi Fauzi Juansyah denganHalaman 16 dari 19 halaman PUTUSAN NOMOR 406/PID/Sus/2015/PN.Bgrpanggilan Ozy untuk memesan narkotika jenis sabusabu sebanyak 2(dua) bungkus sabusabu;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenangataupun dari Kementerian Kesehatan untuk menyimpan ataupunmemiliki, ataupun menguasai naftotika jenis sabusabu;e Bahwa berdasarkan Beria Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor. 3633

diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, ataupengadilan;Bahwa rencana Penukaran Harta Benda Wakaf (Ruislag) Masjid Jamie ArRiyadh, Pedurenen, Karet, Setiabudi telah melanggar ketentuan PeraturanPemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan PemerintahNo. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentangWakaf;Bahwa beberapa ketentuan yang dilanggar antara lain: ketentuan pasal 51ayat 2 huruf b, yang menyebutkan, adanya Tim Penetapan yang dibentukoleh Kepala Kantor Wilayah kementerian

Agama DKI Jakarta terkaitpermohonan Penukaran Harta Benda Wakaf (Ruislag) dari Nazhir;Bahwa walaupun Tim Penetapan yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayahkementerian Agama DKI Jakarta belum dilakukan, dan Masjid Penggantitelah dibangun, Rekomendasi Untuk Melakukan Tukar Menukar HartaBenda wakaf (Ruislag) hingga saat ini belumlah ada (melanggar ketentuanpasal 51 ayat 2 huruf c) ;Bahwa Izin Tertulis dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKIJakarta terkait rencana tukar menukar harta benda

Fotocopy ljazah Sekolah Dasar Nomor DN26 Dd 0003634 yangdikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia atas nama TIARA APRILYA, diberi tandabukti P5;6.

Fotocopy ljazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN26 DI/060101529 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia atas nama TIARA APRILYA, diberitandabukti P6;Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkandengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikansebagai bukti Surat yang sah;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut di atas, Pemohontelah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikanketerangan di

., dan kawankawan, ParaPejabat dan Pegawai Kementerian Keuangan, berkantor diHalaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2139 K/Pdt/2019Kantor Biro Bantuan Hukum Keuangan Republik Indonesia,Gedung Djuanda , Lantai 15, Kementerian Keuangan,Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017:3. RAHTAMI SUSANTI, bertempat tinggal di Jalan BrobahanTimur, Nomor 83, RT O02/RW 004, Kelurahan Kranji,Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;4.

Mangere keputusan Tata Usaha Negara, berupa : ms sence nee nen nen ne neeAda SSurat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, gan Pendidikan TinggiYr Nomor 010/F/Kp/V/2017 tentang Pemberhniian dari Jabatan KepalaLY Sub Direktorat Bahan Baku dan far Maju pada Direktorat 4Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Direktorat Jenderalvya Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan wSs Ss Tinggi tanggal 22 Mei 2017;Sub Divktorat Bahan Baku dan Material Maju pada Direktorat, sPtuisahaan Pemula

Berbasis Teknologi, Ditbktorat JenderalKS Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Tekg@logi, dan PendidikanRey Tinggi tanggal 22 Mei 2017; af Penna ncn cn cnc nec cscs ccc cenceeeb.